 |
| Johar Firdaus |
CEKAU.COM-Hajat untuk membangun gedung DPRD 10 lantai, ternyata terungkap dari sejumah anggota dewan, saat mereka berkonsultasi untuk berencana pemugaran gedung DPRD Riau menjadi gedung berlantai 10, dihadapan anggota DPR RI di Jakarta, Kamis 18 Oktober 2012 lalu.
Adalah Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus, bersama beberapa anggota DPRD Riau dan pejabat Pemprov Riau mengunjungi Sekretariat Jenderal DPR/MPR yang terdiri dari Kepala Biro Humas Djaka Dwi Winarko, Karo Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi (Harbangin) Erry Saptaria Achyar dan Kabag Humas Suratno di gedung Nusantara III DPR RI.
"Jika kondisi ini dibiarkan, anggota dewan tidak bisa kerja, karena banyak tamu atau konstituen yang tidak bisa diterima di ruang tamu, tetapi di ruang komisi. Begitu pun ruang media center belum representatif,“ alasan anggota DPRD Riau.
Johar datang bersama Ketua Komisi A Masnur (Fraksi Partai Golkar), Saprudin Saan (FPKS), Azmi (FPAN) dan Riky Hariansyah (FPKB), Sekretaris DPRD Zulkarnain Kadir, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau.
Kunjungan disebut sebagai konsultasi itu, diyakini anggota DPRD Riau itu karena kondisi obyektif gedung sekarang ini, membutuhkan penataan atau pengembangan kantor tanpa merusak gedung lama.
"Konsultasi itu dilakukan karena kondisi obyektif gedung DPRD Riau sangat diperlukan adanya penataan atau pengembangan kantor DPRD Riau tanpa merubuhkan gedung lama," kata Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau.
Lucunya lagi, alasan disampaikan salah seorang anggota DPRD Riau, bahwa kondisi ruang atau kantor anggota DPRD Riau sudah sangat tidak layak, karena ruangan anggota dewan cuma satu, yakni ruang komisi saja, tanpa ada ruangan pribadi.
"Untuk ukuran daerah, gedung DPRD Riau itu besar. Tetapi begitu kita masuk ke dalam, banyak lorong yang sempit," katanya.
Bahkan, ada juga beralasan, pengembangan gedung DPRD Riau itu mutlak diperlukan karena diprediksi jumlah anggota DPRD Riau tidak lagi 65 anggota, seperti sekarang. Tetapi bakal bertambah dalam kurun 10-20 tahun mendatang.
Sementara, Kepala Biro Humas Djaka Dwi Winarko ketika diminta sarannya oleh DPRD Riau, lebih menekankan pada konsultasi dan publikasi ke khalayak ramai. "DPRD juga harus bisa menjelaskan kepada masyarakat Riau akan kebutuhan mendesak sehingga perlu dilakukan penataan. Hal ini harus melibatkan publik, karena sekarang gedung itu sudah menjadi milik rakyat sekaligus mengurangi resistensi," sarannya.
Dijelaskannya, pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Riau terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Adapun pembangunan gedung negara yang bersumber dari APBD Kota/Kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
Adalah Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus, bersama beberapa anggota DPRD Riau dan pejabat Pemprov Riau mengunjungi Sekretariat Jenderal DPR/MPR yang terdiri dari Kepala Biro Humas Djaka Dwi Winarko, Karo Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi (Harbangin) Erry Saptaria Achyar dan Kabag Humas Suratno di gedung Nusantara III DPR RI.
"Jika kondisi ini dibiarkan, anggota dewan tidak bisa kerja, karena banyak tamu atau konstituen yang tidak bisa diterima di ruang tamu, tetapi di ruang komisi. Begitu pun ruang media center belum representatif,“ alasan anggota DPRD Riau.
Johar datang bersama Ketua Komisi A Masnur (Fraksi Partai Golkar), Saprudin Saan (FPKS), Azmi (FPAN) dan Riky Hariansyah (FPKB), Sekretaris DPRD Zulkarnain Kadir, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau.
Kunjungan disebut sebagai konsultasi itu, diyakini anggota DPRD Riau itu karena kondisi obyektif gedung sekarang ini, membutuhkan penataan atau pengembangan kantor tanpa merusak gedung lama.
"Konsultasi itu dilakukan karena kondisi obyektif gedung DPRD Riau sangat diperlukan adanya penataan atau pengembangan kantor DPRD Riau tanpa merubuhkan gedung lama," kata Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau.
Lucunya lagi, alasan disampaikan salah seorang anggota DPRD Riau, bahwa kondisi ruang atau kantor anggota DPRD Riau sudah sangat tidak layak, karena ruangan anggota dewan cuma satu, yakni ruang komisi saja, tanpa ada ruangan pribadi.
"Untuk ukuran daerah, gedung DPRD Riau itu besar. Tetapi begitu kita masuk ke dalam, banyak lorong yang sempit," katanya.
Bahkan, ada juga beralasan, pengembangan gedung DPRD Riau itu mutlak diperlukan karena diprediksi jumlah anggota DPRD Riau tidak lagi 65 anggota, seperti sekarang. Tetapi bakal bertambah dalam kurun 10-20 tahun mendatang.
Sementara, Kepala Biro Humas Djaka Dwi Winarko ketika diminta sarannya oleh DPRD Riau, lebih menekankan pada konsultasi dan publikasi ke khalayak ramai. "DPRD juga harus bisa menjelaskan kepada masyarakat Riau akan kebutuhan mendesak sehingga perlu dilakukan penataan. Hal ini harus melibatkan publik, karena sekarang gedung itu sudah menjadi milik rakyat sekaligus mengurangi resistensi," sarannya.
Dijelaskannya, pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Riau terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Adapun pembangunan gedung negara yang bersumber dari APBD Kota/Kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
Adanya keinginan wakil rakyat ini membangun gedung DPRD Riau dengan 10 lantai, ternyat sudah mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Baca: Bangun Gedung DPRD Riau 10 Lantai, Dikecam.*
0 komentar:
Posting Komentar