 |
| Banjir di Pekanbaru |
CEKAU.COM-Uniknya, meski bencana banjir di Provinsi terjadi saban tahun, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak memiliki peta rawan banjir. Kok bisa? Padahal, peta tersebut harus segera dibuat untuk mengetahui ancaman sejumlah titik di kabupaten/kota yang rawan banjir dan solusi penanggulangannya ke depan.
Tidak adanya peta rawan banjir itu, diakui seorang pejabat di Dinas Sosial Pemprov Riau, bahwa sejak beberapa tahun belakangan ini, pihaknya memang tidak pernah lagi memetakan bencana banjir di Riau. Karena peta rawan banjir yang ada saat ini, sudah kadaluarsa alias peta itu sudah usang dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
"Ya, saat ini Pemprov Riau memang tidak memiliki peta rawan banjir yang terbaru. Tapi sebelumnya peta tersebut ada, namun sudah tidak layak pakai lagi, karena kondii di lapangan sudah berubah," akunya.
Mesti belum memiliki peta rawan banjir, tapi pihaknya tetap merujuk pada peta lama sebagai panduan awal. Apalagi, data-data lokasi banjir yang kerap dilanda banjir di saat musim hujan itu, masih terjadi di wilayah yang sama, namun ada juga wilayah baru. Sementara luasan kawasan banjir hingga saat ini masih belum diketahui.
Mendengar Pemprov Riau belum memiliki peta rawan banjir, membuat sejumlah kalangan berang. Sebut saja hal ini disesalkan M Arfan mahasiswa Universitas Riau kepada cekau.com, bahwa peta tersebut harus segera dibuat Pemprov Riau. Hal ini mengingat bahaya banjir selalu terjadi saban tahun.
"Ini udah tak betul, kemana duit rakyat itu dialokasikan. Yang nampak dimata saja, seperti bahaya banjir yang dirasakan kepahitan oleh rakyat saja tak dipedulikan. Pemprov harus membuat peta rawan banjir ini secepatnya," tegasnya.
Arfan menilai, jika peta rawan banjir di Riau tidak ada, bagaimana program kerja penanggulangan rawan banjir akan dibuat. Apakah dengan tebak-tebakan sehingga jumlah bantuan diberikan asal jadi.
"Anehkan, jadi berapa jumlah bantuan diberikan ke warga, saya yakin jumlah pastinya berbeda yang diterima warga, diterima pemerintah desa, dan yang diberikan pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat," geramnya.
Hal ini juga disesalkan H Syafruddin, yang lama tinggal di Pekanbaru. Banjir yang terjadi di Riau, selalu terjadi setiap tahun. Jika pemerintah tidak membuat peta rawan banjir, ditakutkan program kerja untuk penanggulan banjir, dan bantuan yang dikucurkan tidak tepat sasaran.
Alasan pria asal Kuansing ini, menyebut bahwa banyak kegunaan peta rawan banjir tersebut, seperti mengetahui daerah-daerah rawan bencana saat ini dan asumsi di masa akan datang. Adanya asumsi ini maka pemerintah dpat mengantisipasi sedini mungkin.
"Pemerintah Provinsi harus berkoordinasi dengan kabupaten/kota yang dinilai kawasan mereka rawan banjir. Koordinasi ini akan tercipta berapa jumlah bantuan dan solusi kedepannya," ungkapnya.
Daerah Rawan Banjir di Provinsi Riau
Tidak adanya peta rawan banjir itu, diakui seorang pejabat di Dinas Sosial Pemprov Riau, bahwa sejak beberapa tahun belakangan ini, pihaknya memang tidak pernah lagi memetakan bencana banjir di Riau. Karena peta rawan banjir yang ada saat ini, sudah kadaluarsa alias peta itu sudah usang dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
"Ya, saat ini Pemprov Riau memang tidak memiliki peta rawan banjir yang terbaru. Tapi sebelumnya peta tersebut ada, namun sudah tidak layak pakai lagi, karena kondii di lapangan sudah berubah," akunya.
Mesti belum memiliki peta rawan banjir, tapi pihaknya tetap merujuk pada peta lama sebagai panduan awal. Apalagi, data-data lokasi banjir yang kerap dilanda banjir di saat musim hujan itu, masih terjadi di wilayah yang sama, namun ada juga wilayah baru. Sementara luasan kawasan banjir hingga saat ini masih belum diketahui.
Mendengar Pemprov Riau belum memiliki peta rawan banjir, membuat sejumlah kalangan berang. Sebut saja hal ini disesalkan M Arfan mahasiswa Universitas Riau kepada cekau.com, bahwa peta tersebut harus segera dibuat Pemprov Riau. Hal ini mengingat bahaya banjir selalu terjadi saban tahun.
"Ini udah tak betul, kemana duit rakyat itu dialokasikan. Yang nampak dimata saja, seperti bahaya banjir yang dirasakan kepahitan oleh rakyat saja tak dipedulikan. Pemprov harus membuat peta rawan banjir ini secepatnya," tegasnya.
Arfan menilai, jika peta rawan banjir di Riau tidak ada, bagaimana program kerja penanggulangan rawan banjir akan dibuat. Apakah dengan tebak-tebakan sehingga jumlah bantuan diberikan asal jadi.
"Anehkan, jadi berapa jumlah bantuan diberikan ke warga, saya yakin jumlah pastinya berbeda yang diterima warga, diterima pemerintah desa, dan yang diberikan pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat," geramnya.
Hal ini juga disesalkan H Syafruddin, yang lama tinggal di Pekanbaru. Banjir yang terjadi di Riau, selalu terjadi setiap tahun. Jika pemerintah tidak membuat peta rawan banjir, ditakutkan program kerja untuk penanggulan banjir, dan bantuan yang dikucurkan tidak tepat sasaran.
Alasan pria asal Kuansing ini, menyebut bahwa banyak kegunaan peta rawan banjir tersebut, seperti mengetahui daerah-daerah rawan bencana saat ini dan asumsi di masa akan datang. Adanya asumsi ini maka pemerintah dpat mengantisipasi sedini mungkin.
"Pemerintah Provinsi harus berkoordinasi dengan kabupaten/kota yang dinilai kawasan mereka rawan banjir. Koordinasi ini akan tercipta berapa jumlah bantuan dan solusi kedepannya," ungkapnya.
Daerah Rawan Banjir di Provinsi Riau
- Kampar: Bangkinang, Kuala Kampar, Kampar Kiri, Siak Hulu, XIII Koto Kampar.
- Pekanbaru: Bukit Raya, Rumbai Pesisir, Sail, Tampan,
- Dumai: Dumai Barat,
- Indragiri Hulu: Pasir Penyu, Peranap, Rengat, Seberida.
- Indragiri Hilir: Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Kateman, Kuala Indragiri, Mandah, Concong Luar, Tembilahan,
- Rokan Hilir: Bangko, Sinaboi, Kubu, Penipahan
- Rokan Hulu: Kepenuhan, Kunto Darussallam, Rambah, Rokan VI Koto, Tandun, Tambusai
- Kuansing: Kuantan Hilir, Kuantan Mudik, Cerinti, Kuantan Tengah, Singingi,
- Bengkalis: Bukit Batu, Bengkalis, Rupat,
- Kepulauan Meranti: Merbau, Tebingtinggi, Rangsang.
0 komentar:
Posting Komentar