 |
| PNS tak Terima Uang Pensiun |
CEKAU.COM-Kalangan PNS Provinsi Riau cemas, terkait tidak terimanya uang pensiun seperti terangkum dalam Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski menerima uang tolakan sebesar Rp1 miliar, namun mereka tetap tak merasa puas. Kok bisa?
Kemasan tersebut diungkapkan Syaful Hadi, staf Pengawai di salah satu instansi pemerintah. "Ya, saya tahu dari SMS teman saya bahwa ada aturan UU bagi PNS, mulai 2013 nanti tidak ada lagi uang pensiun. Tapi dialihkan ke uang tolak Rp1 miliar. Wah, ini bahaya juga, karena jika tidak bisa mengendalikannya dengan baik, maka uang itu akan habis tak tentu arah," bimbangnya kepada cekau.com.
Hadi takut, karena, ia baru duduk di golongan III. Sementara, UU ASN itu mulai berlaku pada 2013. Mesti uang diterima Rp1 miliar, apakah nilai uang tersebut sebanding dengan nilainya pada 2025. Alasan inilah dirinya, cemas bila UU tersebut berlaku.
"Yang saya tahu, UU ASN untuk pensiun Eselon I dikabarkan terima Rp1 miliar lebih, untuk eselon II maksimal Rp1 miliar. Sementara eselon III sebesar Rp500 juta," tahunya.
Sementara, Ijal Jumaris, yang saat ini berstatus PNS 'horor' alias tak honor tak jelas, mengatakan kepada cekau.com, bahwa jika UU ASN itu berlaku, maka dirinya lebih memilih keluar dari nasib 'horor'nya. Keputusan itu ia ambil karena takut menghadapi masa depan yang curam selama menjadi 'horor'.
Bujangan yang bekerja di Pekanbaru ini, menilai jika uang pensiun dialihkan menjadi uang tolak, maka akan banyak PNS mengambil pensiun muda. Pasalnya, setelahnya dapat ‘uang tolak’ yang besarnya Rp500 juta sampai Rp1,5 miliar, tentunya hal itu tergantung golongan dan masa kerja.
Kecemasan ini juga dialami Yusni, Guru SMA di Kota Pekanbaru. "Kalau dikaji lebih baik saya memilih uang pensiun dari pada uang tolakan. Meski diterima Rp1 milar, namun tidak menjamin masa depan keluarga aman," cemasnya.
Yusni beralasan, uang pensiun di terima setiap bulan lebih menjanjikan, dari menerima uang besar hanya sekali. "Walaupun nilai uang per bulan kecil, tapi membantu kebutuhan keluarga. Sebaliknya, jika uang yang diterima besar tapi cuma sekali. Ini yang ditakutkan jika kita tidak pandai menyimpannya," takutnya.
Pertimbangan Lahirnya UU ASN
Saat ini, DPR RI menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini. Berbagai pertimbangan adalah pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi calon Aparatur Sipil Negara.
Hal ini diakui, salah seorang pengamat, bahwa rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan yang sejalan dengan tatakelola pemerintahan yang baik, masih menjadi harapan negara. Apalagi, Rancangan Undang-undang ini berasal dari hak inisiatif DPR RI dan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah pusat dengan mempertimbangkan masukan serta saran yang konstruktif dari daerah.
"RUU ASN itu mengatur jabatan eksekutif senior (eselon I & II), sebagai aset dan kader pimpinan. Bahkan, seleksi jabatan eksekutif senior (eselon I & II) secara terbuka secara nasional," terangnya.
Hanya saja, RUU ASN yang mengatur tata penyelenggaraan PNS disalahartikan PNS diganti dengan ASN. Padahal, RUU ASN terdiri dari PNS yang telah ada dan PTT.
Malah, isu PNS yang pensiun terhitung mulai 1 Januari 2013 akan mendapat tunjangan pensiun yang besarannya 500 juta - 1,5 Miliar, salah tafsir. Karena RUU ASN baru aja diberikan pemerintah ke DPR pada awal Oktober 2012 ini.
"DPR itu butuh waktu lama membahas UU ASN tersebut. Selain itu perlu aturan tambahan untuk mengatur bagaimana sistem pembayaran pensiun bagi pegawai ASN ini," jelasnya.
Baca: Undang-undang Aparatur Sipil Negara Disahkan, Mengapa?
Kemasan tersebut diungkapkan Syaful Hadi, staf Pengawai di salah satu instansi pemerintah. "Ya, saya tahu dari SMS teman saya bahwa ada aturan UU bagi PNS, mulai 2013 nanti tidak ada lagi uang pensiun. Tapi dialihkan ke uang tolak Rp1 miliar. Wah, ini bahaya juga, karena jika tidak bisa mengendalikannya dengan baik, maka uang itu akan habis tak tentu arah," bimbangnya kepada cekau.com.
Hadi takut, karena, ia baru duduk di golongan III. Sementara, UU ASN itu mulai berlaku pada 2013. Mesti uang diterima Rp1 miliar, apakah nilai uang tersebut sebanding dengan nilainya pada 2025. Alasan inilah dirinya, cemas bila UU tersebut berlaku.
"Yang saya tahu, UU ASN untuk pensiun Eselon I dikabarkan terima Rp1 miliar lebih, untuk eselon II maksimal Rp1 miliar. Sementara eselon III sebesar Rp500 juta," tahunya.
Sementara, Ijal Jumaris, yang saat ini berstatus PNS 'horor' alias tak honor tak jelas, mengatakan kepada cekau.com, bahwa jika UU ASN itu berlaku, maka dirinya lebih memilih keluar dari nasib 'horor'nya. Keputusan itu ia ambil karena takut menghadapi masa depan yang curam selama menjadi 'horor'.
Bujangan yang bekerja di Pekanbaru ini, menilai jika uang pensiun dialihkan menjadi uang tolak, maka akan banyak PNS mengambil pensiun muda. Pasalnya, setelahnya dapat ‘uang tolak’ yang besarnya Rp500 juta sampai Rp1,5 miliar, tentunya hal itu tergantung golongan dan masa kerja.
Kecemasan ini juga dialami Yusni, Guru SMA di Kota Pekanbaru. "Kalau dikaji lebih baik saya memilih uang pensiun dari pada uang tolakan. Meski diterima Rp1 milar, namun tidak menjamin masa depan keluarga aman," cemasnya.
Yusni beralasan, uang pensiun di terima setiap bulan lebih menjanjikan, dari menerima uang besar hanya sekali. "Walaupun nilai uang per bulan kecil, tapi membantu kebutuhan keluarga. Sebaliknya, jika uang yang diterima besar tapi cuma sekali. Ini yang ditakutkan jika kita tidak pandai menyimpannya," takutnya.
Pertimbangan Lahirnya UU ASN
Saat ini, DPR RI menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini. Berbagai pertimbangan adalah pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi calon Aparatur Sipil Negara.
Hal ini diakui, salah seorang pengamat, bahwa rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan yang sejalan dengan tatakelola pemerintahan yang baik, masih menjadi harapan negara. Apalagi, Rancangan Undang-undang ini berasal dari hak inisiatif DPR RI dan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah pusat dengan mempertimbangkan masukan serta saran yang konstruktif dari daerah.
"RUU ASN itu mengatur jabatan eksekutif senior (eselon I & II), sebagai aset dan kader pimpinan. Bahkan, seleksi jabatan eksekutif senior (eselon I & II) secara terbuka secara nasional," terangnya.
Hanya saja, RUU ASN yang mengatur tata penyelenggaraan PNS disalahartikan PNS diganti dengan ASN. Padahal, RUU ASN terdiri dari PNS yang telah ada dan PTT.
Malah, isu PNS yang pensiun terhitung mulai 1 Januari 2013 akan mendapat tunjangan pensiun yang besarannya 500 juta - 1,5 Miliar, salah tafsir. Karena RUU ASN baru aja diberikan pemerintah ke DPR pada awal Oktober 2012 ini.
"DPR itu butuh waktu lama membahas UU ASN tersebut. Selain itu perlu aturan tambahan untuk mengatur bagaimana sistem pembayaran pensiun bagi pegawai ASN ini," jelasnya.
Baca: Undang-undang Aparatur Sipil Negara Disahkan, Mengapa?
Bapak2, ibu2 jangan takut nga dapet uang pensiun. Yg penting hemat kan.
BalasHapuspandainya berbicara tapi bobot angin lalu,dpr kerja cuma 5tahun 4D serba pasiltas dapat pesangon jauh diatas taspen pns,aku dukung pns/gur pensiun dapat pesangon yang manusiawi,uang negara banyak di korup pantas mikir2 untuk pesangon pns/guru pensiun
BalasHapus