CEKAU.COM-Blok Siak, yang bakal habis masa kontrak September 2013 mendatang, ternyata banyak perusahaan berminat mengelolanya. Termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, kesediaan Pemerintah Provinsi Riau untuk ikut andil pengelolan tersebut, mendapat tantangan sejumlah pihak. Tak sedikit pula mendukung upaya tersebut.
PT Chevron pasific Indonesia (CPI) yang sebelumnya mengelola, kini terpaksa harus 'hengkang' dan mundur dari paket tersebut. Pasalnya, kini Blok Siak tersebut mulai dilirik oleh BUMD Riau. Namun, banyak pihak pesimis perusahaan lokal tak mampu. Alasan mereka, bila Blok Siak dikelola oleh lokal, ditakutkan tidak akan menuai memuaskan, mengingat pengelolaan ladang minyak tersebut membutuhkan padat modal dan teknologi.
Hal ini diyakini oleh anggota Komisi B DPRD Riau, Noviwadi Jusman bahwa sejak Pemprov Riau tertarik ikut dalam tender Blok Siak itu, menurutnya, hal tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi padat modal dan padat teknologi.
"Sebaiknya PT Riau Petroleum jangan dulu mengambil kontrak yang bisa dikatakan cukup besar tersebut, karena untuk mengelola Blok Siak tersebut harus padat modal dan padat teknologi," ujarnya.
Alasan, sebelumnya untuk membiayai beberapa ladang minyak lainnya, BUMD baik itu Riau Petroleum maupun SPR harus disuntik dana dari APBD untuk memulai proyek yang dimenangkannya. Sementara hasil yang didapat belum maksimal, karena masih kalah dalam hal penguasaan tekhnologi. "Jangan hanya meminta APBD saja, tetapi deviden untuk kas pun harus lebih jelas," jelasnya.
Noviwaldy menyebut, sebaiknya suntikan modal yang nantinya digunakan oleh PT RP digunakan untuk pengembangan program pertanian dan peternakan, yang memang sangat dibutuhkan masyarakat.
Tanggapan berbeda diutarakan Pengamat Ekonomi, Viator Butar-butar. Ia mengaku sangat mendukung upaya Pemprov melalui PT RP untuk merebut blok siak ini. "Riau memiliki Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia yang bisa dihandalkan," tegasnya.
Menurutnya, pengalamn mengelola blok langgak oleh PT SPR dan CPP Blok oleh PT Bumi Siak Pusako, menjadi bukti kemampuan sumberdaya dan taknologi yang dimiliki masyarakat cukup mumpuni mengelola blok minyak yang ada.
"Tidak alasan untuk meragukan kemampuan Provinsi Riau. Soal kapasitas keuangan perusahaan, saya rasa tidak ada masalah karena untuk meneruskan operasional kebutuhan dana tidak perlu besar, dan pintu finance atau pembiayaan dari bank maupun non bank, bisa menjadi jaminan suplai dana," sebutnya.
Sementara, Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Irhas Irfan, Senin (11/3) kepada wartawan mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu proses tender di Kementerian ESDM.
"Sejauh ini kita masih waiting ya. Menunggu proses tender dan sebagainya. Itu semua kan dari Kementerian ESDM. Jadi kalau upaya semua sudah kita lakukan. Untuk mengarah ke sana (kelola Blok Siak)," ujar Irhas di Kantor Gubernur Riau, kepada wartawan.
Diungkapnya, tidak hanya PT RP saja yang berniat mengelola ladang minyak tersebut, tetatpi beberapa perusahaan nasional lainnya juga ikut tender di Kementerian ESDM. Bahkan PT Chevron yang sudah habis masa kontraknya September 2013 mendatang, tetap berkeinginan untuk mengelola Blok Siak kembali.
"Jadi ini tentu ada beberapa pertimbangan yang tetap kita berusaha untuk merebut ladang minyak itu. Apalagi kita mempunyai peluang-peluang besar untuk itu. Karena selama ini kita sudah menunjukkan mampu mengelola dua ladang minyak. Walaupun rata-rata ladang minyak itu, sumurnya sudah tua," sebutnya.
Terkait perkembangan proses tender tersebut? Irhas mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi yang akurat dari Kementerian ESDM. "Itulah kita belum tau. Kita belum dapat informasinya," ungkapnya.*
0 komentar:
Posting Komentar