Danrem Kunjungi LAM Riau, Keluh-kesah pun Terungkap

Tennas bersama Teguh

 CEKAU.COM-Tak biasa, tiba-tiba Komandan Korem (Danrem) 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo melakukan kunjungan silaturahmi dengan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau di Balai Adat Melayu Riau, Pekanbaru, belum lama ini. Entah urusan politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau sebagai cikal bakal bahwa TNI dan masyarakat melayu Riau mampu bersinergi mengangkat harkat danmartabat negeri ini lebih bijak dan santun. Keluh-kesah pun tersesak satu-satu.

Kehadiran Brigjen TNI Teguh Rahardjo bersama sejumlah anggota lainnya, disambut Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR H Tenas Effendy, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Al Azhar, anggota Dewan Kehormatan Adat (DKA) LAM Riau, H Saleh Djasit SH, anggota MKA Dra Maimanah Umar MSi, Ketua DPH LAM Riau Drs Syahril Abubakar, anggota MKA LAM Riau Drs H Marjohan Yusuf, dan pengurus dan anggota LAM Riau lainnya.

Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo mengatakan pertemuan dengan pengurus LAM Riau tersebut hanya bersifat silaturahmi antara dirinya selaku Danrem dengan para pengurus LAM Riau. "Hal-hal yang disampaikan hanya berupa informasi termasuk isu-isu global,  berkaitan dengan internal TNI, termasuk sikap netral TNI dalam politik di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau, dan reformasi internal TNI," jelasnya.

Seperti rilis yang diterima cekau.com, bahwa Ketua Umum MKA LAM Riau, H Tenas Effendy mengatakan sesuai dengan fungsinya, bahwa TNI diharapkan mampu bersama-sama aparat penegak hukum lainnya menjaga keamanan dan ketertiban di Riau ini. Apalagi jumlah aparat TNI telah tersebar ke dalam masyarakat. 

"Mari membina masyarakat ini untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bertenggang rasa, menjaga persatuan dan kesatuan, di tengah masyarakat Riau yang majemuk. Apalagi ada sebanyak 33 paguyuban di Riau ini, namun jika tidak dikawal secara bersama-sama, bisa terjadi konflik antarsuku dan sebagainya,” ingatnya.

Kesempatan tersebut sejumlah pengurus LAM Riau, juga menyampaikan keluh-kesah terkait persoalan-persoalan umum yang menjadi permasalahan publik di Riau. Sebut saja, Pengurus DPH LAM Riau Elmustian Rahman yang pernah melakukan ekspedisi kebudayaan di empat sungai pada 2008 lalu dan hasil kunjungannya ke Pulau Jemur, Kepulauan Arwah, Kabupaten Rokan Hilir.

"Waktu d Pulau Jemur, sebagai habitat penyu, maka fakta yang terjadi, telur penyu diburu sedemikian rupa, sementara kami tidak memiliki kewenangan apa-apa selain meminta agar perburuan telur penyu itu dihentikan,” katanya.

Elmustian juga mengatakan konflik lahan dan hutan di Riau yang bagaikan api dalam sekam, mengingat perusahaan yang tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat. ”Saya khawatir kasus Mesuji Lampung juga terjadi di Riau,” ingatnya.

Danrem 031/Wirabima Teguh Rahardjo bersama pengurus LAM Riau 

Ini juga dikeluhkan Pengurus DPH LAM Riau lainnya, Taufik Ikram Jamil menilai selama ini ada kesan antara TNI dan masyarakat ada yang berbeda. Namun, kesan ini terbantahkan sewaktu penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dimana prajurit TNI mau membaur dan sangat bela- membela saat mengangkat Perahu Lancang Kuning yang digunakan pada acara pembukaan PON tersebut.

Menurut Taufik, wira kebanggaan Melayu yaitu Hang Jebat dan Hang Tuah meskipun mereka seorang prajurit, mereka juga merupakan penyair yang tangguh. "Apakah pihak Korem dapat membantu kami mengembangkan kebudayaan Melayu setidak-tidaknya di lingkungan Bapak-bapak, karena kita berada Tanah Melayu dan kita merasa menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan?" pintanya.

Anggota MKA LAM Riau Maimanah Umar pada kesempatan tersebut menyampaikan keinginan Riau mendapatkan status otonomi khusus (otsus) sebagaimana yang telah diperoleh dua provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. “Keinginan mendapatkan otsus bagi Provinsi Riau ini telah mendapat dukungan dari DPRD Riau,” kata Maimanah yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, daerah pemilihan Provinsi Riau.

Maimanah juga mengatakan banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di Riau saat ini yang ditandai banyaknya laporan yang masuk ke LAM Riau. Maimanah menyayangkan keberpihakan pihak-pihak tertentu yang tidak kepada rakyat.

“Akar masalah terjadinya konflik pertanahan tersebut berkaitan dengan izin karena kewenangan izin lokasi diberikan bupati, sementara izin perusahaan dari Pemerintah Pusat sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan,” kata Maimanah.

Sementara anggota MKA LAM Riau H Zulkifli ZA mempertanyakan minimnya anak Riau yang diterima sebagai personil TNI. Apakah dalam penerimaan prajurit TNI apakah ada bantuan atau kebijakan ada anak Riau yang bisa mengikuti sebagai prajurit TNI.

Menanggapi pertanyaan pengurus LAM Riau tersebut, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo menyebutkan, bahwa pemerintah telah membentuk suatu badan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

"Untuk di Riau, badan/dinas ini sudah ada di Kabupaten Rokan Hilir dan juga Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten yang memiliki daerah yang berbatasan dengan negara jiran. Barangkali perlu juga dipertimbangkan agar ada juga badan seperti ini di tingkat Provinsi Riau," terangnya.

Selain TNI yang aktif melakukan patroli, di Pulau Jemur juga Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Di Kepulauan Arwah, kabarnya terdapat tempat terjadinya transasksi ikan yang sebelumnya berlangsung di peairan kota di Bagansiapiapi. Tetapi kini dilakukan di tengah laut lepas. Hanya saja, keterbatasan personil TNI dan juga Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi kendala dalam mengatasi hal ini.

Mengenai keinginan agar Korem 031/Wirabima membantu LAM Riau dalam mengembangkan kebudayaan Melayu di lingkungannya, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Teguh Rahardjo mengatakan pihaknya telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. Danrem memberikan contoh dalam waktu dekat Panglima TNI akan meresmikan Koramil di Kubang Jaya, Kabupaten Kampar diharapkan ada penampilan budaya lokal Kampar yaitu talempong.

Menyinggung adanya konflik pertahanan dan lahan di Riau, menurut Danrem, perlu adanya sinergisitas menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dia mengatakan antara kewenangan izin pusat dan daerah, jika mendengar penyataan Presiden RI, apabila aturan-aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang diutamakan bisa diubah sesuai dengan situasi wilayah yang ada.

Mengenai penerimaan prajurit TNI dari putera daerah Riau, menurut Danrem, pihaknya juga mempertimbangkan adanya putra daerah Riau untuk bisa diterima sepanjang lulus tes yang diberikan dengan masih memperhatikan mereka yang masih lulus cadangan. "Itu ada kriterianya, jika lewat dari itu, atau ada hal yang khusus seperti tidak lulus kesehatan, saya juga tidak berani," sebutnya.

Danrem pada kesempatan tersebut menginformasikan akan adanya penerimaan bagi taruni TNI AD sebanyak 16 orang seluruh Indonesia yang nantinya akan dididik di Magelang. “Mereka yang pernah Paskibraka mendapat prioritas, semoga ada yang dari Riau mendaftar,” infonya.*