 |
| Anas Urbaningrum |
CEKAU.COM-Lembaga Survei Nasional (LSN) melakukan survei pada 1.230 responden dari 33 provinsi di Indonesia. Sebanyak 77,4% diantaranya tidak setuju Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum Partai Demokrat (PD). Sedangkan yang setuju SBY menjadi ketua umum PD hanya 10,2% dan sisanya 12,4% mengaku tidak tahu.
Demikian dikatakan dalam rilis LSN yang diterima, Jumat (29/3). Responden diambil dengan multistage random sampling dari 33 provinsi di Indonesia, teknik pengambilan data dengan wawancara tatap muka dengan panduan kuesioner pada 1-15 Maret 2013. Survei dilengkapi riset kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis. Margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Ada beberapa alasan mengapa responden tak setuju SBY jadi Ketum PD. Pertama, agar SBY lebih fokus mengurus tugas-tugas kenegaraan (38,3%). Kedua, menilai SBY tak konsisten dengan sikapnya sendiri karena beberapa waktu lalu SBY pernah menegur menterinya yang menjadi pimpinan parpol agar lebih fokus dengan tugas kementerian (14,7%). Ketiga, menghambat kaderisasi kepemimpinan di internal PD (11,5%). Terakhir, mencederai prinsip-prinsip demokrasi (10,1%).
Selain itu, LSN juga melakukan survei calon ketua umum dari internal PD. Hasilnya, Marzuki Alie tampil sebagai calon ketum terkuat (16,9%), disusul Soekarwo (12,7%), Ani Yudhoyono (10,4%), Ahmad Mubarok (8,5%), Saan Mustopa (5,4%), Edhie Baskoro Yudhoyono (5,2%), Jero Wacik (4,1%), Hayono Isman (3,5%), Roy Suryo (3,2%), Syarief Hasan (2,7%). "Responden yang memilih tokoh lainnya ada 2,9% dan yang tidak tahu cukup tinggi mencapai 24,5%," kata Direktur Eksekutif LSN, Umar S Bakry, Jumat (29/3).
Umar mengakui survei sengaja didisain tidak memasukkan nama SBY sebagai calon Ketum PD. "Saat mendesain survei kita pertimbangannya seorang majelis tinggi tak mungkin turun jabatan menjadi ketum PD. Kontestasi yang tidak setara bila kader Demokrat diadu dengan SBY," jelasnya.
LSN juga melakukan survei Ketum PD dari eskternal, hasilnya Dahlan Iskan tampil sebagai pemuncak (19,8%) yang disusul, Mahfud MD (18,9%), Djoko Suyanto (10,5%), Pramono Edhie Wibowo (8,3%), Sudi Silalahi (6,9%), Sri Mulyani Indrawati (5,4%), Gita Wirjawan (4,4%), Dipo Alam (2,3%). "Responden yang memilih tokoh lain 7,4% dan yang tidak tahu 16,1%," kata Umar seperti dikutip dari detik.com.
Ketika ditanya siapa yang mendanai survei ini Umar menjawab, "Ini survei rutin tiap 4 bulan sekali. Ada ratusan pertanyaan dititipkan dalam survei ini ke lapangan secara nasional. Yang penting nggak ada kaitannya dengan siapa yang mendanai. Kita nanti juga ada survei mengenai institusi hukum dan demokrasi, persespsi publik mengenai politik dan lain-lain".
Tak Diundang
Duet kepemimpinan bapak dan anak bakal mungkin terjadi di tubuh Partai Demokrat. Bila Susilo Bambang Yudhoyono naik sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, maka putra keduanya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas berpeluang besar menjadi Ketua Harian.
"Opsinya bisa Pak SBY memilih Mas Ibas menjadi Ketua Harian atau bisa juga kandidat Ketua Umum yang sekarang ini ada jadi Ketua Harian," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat, Iwan Sulanjana, di Denpasar, Bali, Jumat (29/3).
Dikatakannya, hampir semua DPC dan DPD mengkehendaki SBY menjadi Ketum. Karena itu, posisi yang diperebutkan beralih ke posisi Ketua Harian. Ketua Harian ini, kata Iwan, akan membantu tugas SBY mengurus partai lantaran SBY masih disibukkan dengan tugas-tugas negara. "Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi Ketua Harian? Karena hampir pasti Pak SBY jadi ketua umum jika bersedia," ucap Iwan.
Iwan mengatakan, ada beberapa opsi yang berkembang untuk menduduki posisi Ketua Harian. Kalaupun bukan Ibas, Ketua Harian bisa dijabat salah satu calon ketua umum. Mereka adalah Saan Mustopa, Marzuki Alie, dan Tri Dianto.
Iwan mengatakan jika Ibas, Saan, atau Marzuki ada yang ditunjuk sebagai Ketua Harian maka sudah dipastikan akan ada perombakan struktur. Perombakan struktur, lanjutnya, akan menjadi wewenang formatur yang ditunjuk dari perwakilan pengurus pusat hingga daerah.
Selain perombakan struktur, Iwan juga tak menampik dalam KLB kali ini juga akan ada beberapa perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). "Perbaikan AD/ART dilakukan untuk menyelaraskan kedudukan ketua harian itu," ucap Iwan.
Seluruh pengurus di Jawa Barat, kata Iwan, mulai dari tingkat provinsi hingga cabang sudah sepakat mengusung SBY sebagai calon Ketua Umum. Jika nantinya SBY ternyata tak bersedia, DPD Demokrat Jawa Barat akan mengusung putra kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). "Selama ini yang mampu selamatkan partai itu keluarga Cikeas, karena ikon Demokrat ada di tangan Pak SBY. Kalau Pak SBY tak bersedia, maka Pak Ibas yang kami anggap mampu selamatkan," ucap Iwan.
Partai Demokrat akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) pada tanggal 30-31 Maret 2013. KLB itu dilakukan untuk memilih Ketua Umum untuk menggantikan Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang.
KLB juga diselenggarakan untuk mengisi kekosongan posisi karena diperlukan dalam syarat penyerahan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus dibubuhi tanda tangan ketua umum dan sekjen partai.
Meski tidak diundang, namun mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum telah tiba di Pulau Dewata pada Jumat (29/3) kemarin. Anas datang untuk mengkonsolidasikan DPC dan DPD loyalisnya agar mendukung SBY jadi Ketum. "(Anas) sudah datang tadi, saya sudah ketemu," ujar salah satu loyalis Anas, M Rahmad, di Denpasar, Jumat petang. Dia mengatakan Anas hadir di Bali bukan karena alasan khusus untuk menghadiri kongres.
Diakuinya, Anas belum menerima undangan dari panitia. "Jadi kalau ada yang bilang mas Anas diundang, buktinya tidak," ucap Rahmad.
Saat bertemu dengan beberapa loyalisnya, Anas memberikan pandangan tentang upaya penyelamatan Partai Demokrat melalui KLB ini. Anas sependapat dengan para pengurus daerah, mendukung SBY menjadi Ketua Umum. Tetapi, Anas pun seharusnya secara formal tetap harus hadir dalam KLB untuk menyampaikan pertanggungjawaban selama mengemban jabatan Ketum DPP Partai Demokrat. "Sekaligus menyampaikan pernyataan berhentinya," imbuh Rahmad.*
0 komentar:
Posting Komentar