Cagubri Rebut Partai Gurem, 4 Pasang Terancam Dicoret

CEKAU.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memastikan empat dari delapan pasangan balon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Riau 2013 telah aman. Sedangkan empat pasangan lainnya masih terancam bakal dicoret.

Demikian dikatakan Ketua KPU Riau, Tengku Edi Sabli kepada wartawan di Pekanbaru, belum lama ini. "Empat pasangan telah aman itu adalah Annas Maamun-Andi Rahman yang didukung Partai Golkar, Jon Erizal-Mambang Mit dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera," sebutnya.

Lalu, ia mengatakan juga: "Achmad-Masrul Kasmy dari Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi. Terakhir, Lukman Edy-Suryadi Khusaini yang memakai perahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa," tambahnya.

Untuk sementara, kata Sabli, KPU telah memverifikasi dukungan partai politik bagi keempat pasangan di atas. "Begitu pendaftaran ditutup (Rabu, 29/5), kami langsung melakukan verifikasi administrasi, hasilnya dukungan partai terhadap empat pasangan tadi tidak bermasalah," sebutnya lagi.

Sedangkan "perahu" bagi empat pasangan lainnya, lanjut Sabli, masih belum aman. Keempat pasangan itu terdiri dari tiga pasangan yang didukung partai politik, dan satu pasangan dari jalur independen.

Pasangan dari partai politik itu adalah Herman Abdullah-Agus Widayat, Indra Muchlins Adnan-Aziz Zainal dan Tengku Mukhtaruddin-Syamsurizal. Sedang pasangan dari jalur independen adalah Wan Abubakar-Prof Isjoni. "Sehingga kita perlu melakukan verifikasi lanjutan. Hasilnya akan diumumkan tanggal 1 Juni mendatang," kata Sabli,

KPU, kata Sabli, menemukan ada banyak partai politik yang memberi dukungan kepada ketiga pasangan. Sedangkan nasib Wan-Isjoni juga masih harus ditentukan dari hasil verifikasi atas 437.170 dukungan.

Seperti diketahui enam dari 26 partai pendukung Indra-Aziz, enam diantaranya  juga mendukung pasangan Herman Abdullah-Agus Widayat. Keenam partai itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD)dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB).

Tak hanya dengan pasangan Herman-Agus saja. Sebanyak 20 partai-partai pendukung Indra-Aziz juga mendukung pasangan Mukhtaruddin-Syamsurizal. Partai-partai itu adalah PDS, PPI, PKD, PNBK, Partai Buruh, Partai Merdeka, PKP, Partai Republik Nusantara, PPIB, PPPI, Partai Kedaulatan, PDP, PMB, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PSI, Partai Barisan Nasional, PPD, dan PNBK.

Demikian juga antara pasangan Herman-Agus dan Mukhatruddin-Syamsurizal. Kedua didukung tiga partai serupa, yakni; Partai Hanura, PDS dan PDK. 

Analisis Peluang Calon Gubernur Riau

Hanya 4 Pasang Melaju

Sementara itu, pengamat politik dari  Universitas Islam Riau (UIR), Azam Awang,  kepada wartawan, Kamis (30/5), memprediksi hanya empat pasangan balon bakal melenggang menjadi pasangan calon.

"Dari apa yang kita lihat sekarang ini ada delapan pasangan balon yang sudah mendaftar, tetapi semuanya akan diverifikasi KPU. Kita juga tahu dari calon yang sudah mendaftar itu, beberapa diantaranya memiliki dukungan partai yang sama. Di sinilah persaingan dimulai," katanya.

Keempat pasangan yang diperkirakan melenggang sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 4 September antara lain, Achmad-Masrul, Annas-Andi, Jon Erizal- Mambang Mit, LE-Suryadi. "Keempat pasangan calon ini bisa dikatakan sudah memenuhi syarat dari segi dukungan partai dan suara," tukasnya.

 

Jika tidak ada perubahan, keempat pasangan ini dipastikan akan bersaing sengit di Pemilukada nanti. Pasalnya, keempat pasangan ini diusung parpol yang berpengalaman bertarung di Pemilukada di Riau.

Menurut Azam, tiga pasangan yang didukung partai-partai kecil masih sulit diprediksi. "Mereka masih harus bersaing sengit untuk bisa lolos," katanya.

"Untuk jalur independen ini sulit diprediksi bisa lolos. Kalau kita lihat tentu harus menunggu hasil verifikasi. Jumlahnya sudah tahu berapa tapi masih menunggu hasil dilapangan. Apakah memang benar dukungan tersebut atau tidak," katanya.

Melapor ke Polisi

Terkait dukungan dukungan ganda ini, DPW PBB Riau melaporkan Hamdan Hamid dan Masran ke Polda Riau, Kamis (30/5). Keduanya diduga telah memalsukan surat dukungan PBB untuk pasangan Indra Muchlis Adnan-Aziz Zainal.

Pelaporan ini langsung dilakukan Ketua DPW PBB Riau, Muharnis beserta beberapa pengurus lainnya. Mereka datang ke Polda Riau sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka juga membantah PBB Riau memberikan dukungan terhadap Indra-Aziz di Pemilukada Riau, 4 September mendatang.

Wakil Sekretaris DPW PBB Riau, Gusri Putra Dodi, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui dari mana Hamdan Hamid dan Misran. Menurutnya, kedua orang itu tidak masuk dalam kepengurusan DPW PBB Riau. "Makanya kita lapor, biar dicari tahu kepolisian, dari mana mereka sebenarnya," tutur Gusri.

Disinggung adanya dualisme partai, Gusri membantah. Ditegaskannya, selama ini PBB hanya memberikan dukungan untuk pasangan Herman Abdullah dan Agus Widayat. "Dari awal kami hanya berkoalisi dengan Herman Abdullah. Pasangan ini telah kami antar waktu mendaftar ke KPU," ucap Gusri.

Gusri menyatakan, tindakan dua terlapor membawa surat rekomendasi mendukung Indra-Aziz telah mencoreng PBB. Mereka pun baru mengetahuinya setelah pasangan Indra-Aziz mendaftar ke KPU.

"Kami kaget sewaktu Indra-Aziz mengklaim mendapatkan dukungan dari PBB. Setelah dicek, diketahui kalau dua orang itu yang membawa surat rekomendasi dan memberi dukungan. Surat itu palsu dan kita minta kepolisian menyelidikinya," tegas Gusri.

Kabid Humas Polda Riau, AKBP Hermansyah SH SIK dikonfirmasi membenarkan adanya laporan pengurus PBB. "Benar kita sudah menerimanya, laporan itu akan segera diselidiki," cetusnya.*

PDIP Ngotot Usung Megawati Jadi Calon Presiden 2014

CEKAU.COM-Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjadi calon presiden paling potensial menurut Lembaga survei Media Survei Nasional (Median). Meski demikian, PDIP berdasarkan hasil Rakernas tetap mengusung Megawati sebagai capres pada 2014. Kok bisa?

"Sikap kami berdasarkan hasil Rakernas di Bandung tahun 2012 menyerahkan kepada Bu Megawati, karena yang penting bagi kami bagaimana konsepsi pemerintahan ke depan. Tapi tentu kita akan melihat bagaimana harapan rakyat," kata Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Jumat (17/5).

Menurutnya, bagi PDIP untuk menjadi pemimpn tidak hanya modal elektabilitas seperti yang dirilis hasil survei, tapi perlu komitmen kebangsan untuk selesaikan bangsa yang kian hari menghadapi persoalan serius.

"Belajar dari 2004 mengukur calon presiden bagi Indonesia nggak cukup elektabilitas, jangan sampai karena elektabilitas kemudian berorientasi politik. Meski sepenuhnya kita serahkan pada rakyat," ujarnya.

Karenanya, PDIP meminta agar Jokowi tetap konsen dulu dengan tugasnya sebagai Gubernur DKI. "Saya lihat Pak Jokowi konsen penuhi dulu janji perubahannya sebagai gubernur, rakyat di bantaran sungai tentu mengharapkan perbaikan di sungai, rakyat yang tinggal di tempat kumuh juga harapkan yang sama. Kemudian masalah terbosan mengatasi kemacetan, itu jadi skala prioritas. Soal elektabilitas yang tinggi itu dinamika," lanjutnya.

Sementara soal faktor yang menentukan elektabilitas Jokowi sebagai capres, menurut Hasto hal itu karena Jokowi menampikan sisi lain kepemimpinan. "Elektabilitas Jokowi antitesa kepemimpinan SBY yang segala sesuatunya dicitrakan," ucap Hasto.

Walau begitu, politisi PDIP, Ganjar Pranowo, menilai hasil survei itu menjadi acuan PDIP dalam menentukan calon presiden. "Sebagai hasil survei tentu itu jadi acuan kita melihat siapa yang muncul di publik, tapi partai punya mekanisme sendiri (menentukan capres)," kata politisi PDIP Ganjar Pranowo.

Namun menurut Ganjar, yang terpenting saat ini adalah ketentuan Undang-undang bagi partai dalam mengusung calon presiden. Apakah syarat minimum presidential treshold bisa dipenuhi partai. "Presentase (presidential treshold) di Undang-undang Pilpres berapa agar parpol bisa mengusung capres? Ini yang harus diperhatikan," ungkapnya.

"Jadi kita sering tergesa-gesa ini calon partai ini, tapi orang lupa apakah parpol memenuhi syarat minum pengajuan capres," lanjut Ganjar.

Ia menuturkan, syarat yang saat ini Undang-undangnya masih dalam perdebatan itu perlu jelas dulu disepkati untuk menjadi acuan parpol. Jika parpol bisa mengajukan capres maka akan ada mekanisme internal untuk mengusung nama, namun jika tidak maka perlu koalisi.  "Jadi kita konsen dulu untuk Pemilu, termasuk Undang-undang Pilpres," ucapnya.

Sementara terkait keterpilihan Jokowi dalam hasil survei, menurutnya tak lain karena Gubernur DKI itu populer di kalangan masyarakat. "Ya karena terkenal saja, kalau besok ada lembaga survei lain yang memunculkan nama mas Jokowi lagi ya silakan nilai. Ini eranya publikasi," kata anggota komisi II DPR itu.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon J Mahesa, menilai hasil survei itu tidak akan membuat Gerindra mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. "Bagi kita Jokowi fenomenal itu kan jadi gubernur DKI didukung Gerindra juga. Tapi untuk capres tidak mengkhawatirkan," kata Ketua Desmon, Jumat (16/5).

Gerindra dalam posisi tak yakin Jokowi akan dicapreskan. Bahkan Prabowo malah sempat mengincar Jokowi menjadi cawapres Prabowo. "Kalau bicara mengkhawatirkan sebenarnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Kita bertanya Jokowi didukung siapa?" kata Desmon.

Survei yang dilaunching oleh Media Survei Nasional (Median) yang menempatkan Jokowi sebagai capres paling potensial juga dipertanyakan. Karena nama besar seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tumbang di bawah Jokowi. Gerindra sendiri masih yakin akan memenangkan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang.*

Pilkada Riau, JE Belum Tentukan Pendamping

CEKAU.COM-Salah seorang bakal calon Gubernur Riau Jon Erizal (JE) ternyata mengakui belum memiliki pemdamping yang pas dan cocok. Mesti maju menggunakan perahu PAN Riau, pihaknya terus melakukan komunikasi politik ke semua pihak. Sementara untuk memakai perahu partai demokrat, JE gagal.

"Sampai saat ini PAN memang belum memutuskan calon mendamping untuk maju sebagai calon Gubernur Riau. Namun akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik (Parpol) lainnya. Bagaimanapun sebelum mendaftaran dibuka, PAN sudah mendapatkan calon pendamping," ujarnya, belum lama ini kepada wartawan di Gedung KPU Pekanbaru.

JE menilai, semua Parpol memang belum memutuskan calon, baik calon gubernur maupun calon pendamping. "Semua Parpol lagi melakukan komunikasi untuk merucutkan calon yang kan i usung. begitu juga PAN yang saat ini terus mejalin komunikasi baik sesama Parpol, tokoh masyarakat Riau dan dari biroraksi," katanya.

Namun, DPP PAN akan menargetkan seminggu atau tiga hari menjelang pendaftaran ke KPU. Namun jika komunikasi terus dilakukan pada akhirnya akan mengerucut bersama partai koalisi," ucapnya.

Sementara informasi terakhir, JE gagal memakai perahu Partai demokrat, lantaran tidak hadir untuk memulangkan formulir pencalonan gubernur Riau, sampai batas waktu dari panitia di Sekretariat Demokrat Riau di Pekanbaru.*

Pilkada Riau, Achmad Ngotot Pakai Perahu Demokrat

CEKAU.COM-Jelang Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) September mendatang, Ketua DPC Partai Demkorat Rokan Hulu (Rohul), Achmad terus menegaskan akan terus melaju menjadi orang nomor satu dengan perahu Partai Demokrat.

Hal ini ditegaskan Achmad, usai perayaan HUT Satpol PP ke-63 se-Indonesia dilaksanakan di Jalan Gajah Mada. Ia juga menegaskan tidak ada dalam sebuah pekerjaan menjadi orang nomor dua.

"Kita ketahui berdasarkan hasil survei kategori yang diketahui luas oleh masyarakat dalam memiliki popularitas yang tinggi. Kemudian ektabilitas yang tinggi," sebutnya kepada sejumlah wartawan, belum lama ini.

Achmad juga menyakini bahwa dirinya siap melaju menjadi orang nomor satu. Malah, Partai Demokrat juga akan melakukan deklarasi pada akhir April ini. Selain itu DPP Partai Demokrat sudah memiliki prosedur dan mekanisme untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap kader terbaik.

"Pendaftaran kader terbaik itu dari 23 hingga 29 Mei 2013. Sedangkan saat ini baru 19 Mei 2013. Pada hari ini ulang tahun kepemimpinan saya periode ke-2 ini," tandasnya.

Selain itu, Achmad juga melakukan upaya mensosialisasikan kepemimpinannya ke masyarakat. "Kita sangat optimis untuk maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nanti. Pasalnya, kita sudah berupaya melakukan sosialisasi. Namun, semua itu perlu dukungan khalayak ramai," ungkapnya.

Informasi terakhir, Achmad akan berpasangan dengan wakil bupati Kepulauan Meranti Masrul Kasmi. Bila kedua calon Gubernur dan wakil Gubernur mampu bertahan hingga pencalonan mendatang, maka secara teoritis, kedua calon sudah mewakili daerah pesisir dan daratan di Provinsi Riau.*

Pilkada Riau, Total DP4 Capai 4,3 Juta Jiwa

CEKAU.COM-Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilkada Riau) pada September mendatang, Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Kamis (4/4). Dari 12 kabupaten/kota se-Riau, DP4 tercatat sebanyak 4.331.062 jiwa. Data DP4 itu bersumber dari data demografik hasil perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang telah diverifikasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sumber lainnya.

DP4 diserahkan secara resmi oleh Wakil Gubernur Riau, HR Mambang Mit kepada Ketua KPU Riau, T Edy Sabli di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. "DP4 sebanyak 4.331.062 jiwa atau 67,01 persen dari 6.434.902 jiwa penduduk Riau. Data tersebut berasal dari 12 kabupaten/kota dan 163 kecamatan se-Riau," kata Mambang.

Dia mengungkapkan, DP4 itu bersumber dari data demografik hasil perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang telah diverifikasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diadu dengan data hasil pelayanan per kecamatan tertanggal 18 Maret 2013 dan menghasilkan DAK2 kabupten/kota dan penghapusan data ganda pada tingkat kabupaten/kota.

Kemudian, lanjut Mambang, DAK2 kabupaten/kota tersebut diadu dengan pihak terkait di tingkat provinsi sehingga data penduduk ganda antar kabupten/kota akan terlihat dan keberadaannya dicek serta dihapus jika memang benar-benar ganda. Menurutnya, DP4 ini merupakan pemilahan dari database kependudukan yang akurasinya sudah dimaksimalkan.

"Salah satu upaya akurasi ini dengan pendataan penduduk secara kontinyu, akibat adanya lahir meninggal, pindah dan datang (lampid). Akurasi data juga dilakukan dengan Sistem Induk Administrasi Kependudukan," ungkap Mambang lagi.

Dia mengatakan, DP4 ini nantinya akan menjadi acuan bagi KPU Riau untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta selanjutnya dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Data DP4 ini tentunya lebih akurat untuk menjadi refrensi bagi KPU. Harapannya dengan data yang sudah divalidasi ini, mempermudah kontrol pada penggelembungan suara," katanya.

Ketua KPU, Tengku Edy Sabli juga menyebutkan, setelah menerima DP4 pihaknya selanjutnya akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk dijadikan DPS untuk dijadikan DPT. "Kita akan coklit untuk validasi dan datanya lebih akurat. Kita akan proses menjadi DPS, Mei dan Juni merupakan puncak validasi data," terangnya.

Kendati demikian, Edi juga mengharapkan kepada masyarakat bisa bekerjasama untuk memvalidasi data pemilih. "Kami berharap kerjasama masyarakat untuk memastikan data pemilih yang sudah divalidasi lewat DP4 ini," imbuhnya. 

KPU Riau resmi memulai tahapan pelaksanaan Pemilukada 2013 dengan meluncurkan tahapan program dan jadwal pemilihan gubernur periode 2013-2018 pada pertengahan Februari. "Kami mengharapkan gaung Pemilukada bergema di seluruh pelosok daerah di Riau. Sesuai motto dan logo, Pilgubri diharapkan dapat dilakasanakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya Melayu Riau," kata Edy.

"Target kita meningkatkan partisipasi pemilih. Pada pemilihan gubernur tahun 2008 lalu hanya 59 persen. Artinya dari 10 orang yang terdaftar hanya enam yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kita ingin angka itu meningkat pada Pilgubri tahun ini. Kami perlu dukungan semua komponen masyarakat," tambahnya.

Edy mengungkapkan, Pemilukada Riau dimulai dari pemutakhiran data dan daftar pemilih dari 9 Maret hingga 22 Juli. Sementara pembuatan kartu pemilih dimulai 24 Juli hingga 21 Agustus 2013. "Semua ini dilaksanakan oleh KPU Riau sebagai penyelenggara. Sedangkan penyampaian kartu pemilih dan salinan daftar pemilih untuk TPS dan KPPS dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota," jelasnya.

Terkait pencalonan perseorangan atau calon independen, kata Edy, dimulai pengumuman persyaratannya pada 31 Maret hingga 29 April. Sementara sebelum pencalonan dilakukan penyerahan dukungan pasangan calon berupa fotokopi KTP kepada KPU dan PPS yang dimulai dari 2-22 April. "Kemudian pengumuman pendaftaran pasangan calon serta pengambilan formulir pada 8-12 Juli. Dilanjutkan dengan syarat-syarat lainnya seperti tes kesehatan dan lainnya hingga 14-16 Juli," papar Edy.

Edy menambahkan, untuk penetapan dan penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon dimulai 17-19 Juli. "Untuk masa kampaye dimulai dari 1 Agustus hingga masa audit dana kampanye yang berakhir 24 September 2013 yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU," terangnya.

Sedangkan pemungutan dan penghitungan suara, lanjut Edy, dilaksanakan secara bertahap. Pertama, pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS hingga menyampaikan surat pemberitahuan memilih dimulai 20 Agustus hingga 1 September. "Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk putaran pertama dimulai 4 September 2013," jelasnya.

Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS oleh PPS, kata Edy, dari 6-8 September. Sementara penyelesaian perselisihan hasil Pilgubri akan diberikan waktu mulai 26 September hingga 16 Oktober. "Sementara untuk pelantikan hingga pengucapan sumpah pasangan calon terpilih dimulai 20 November 2013," jelasnya.*

PPP Riau Deklarasikan Aziz Zainal Jadi Cagubri

CEKAU.COM-Akhir April mendatang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau akan mendeklarasikan bakal calon Gubernur Riau, Aziz Zainal. Selain Aziz, juga akan dideklarasikan calon pendampingnya di Pilgubri, September mendatang. Kini, PPP terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai lain untuk mencari calon pendamping Aziz Zainal.

"DPP dan DPW PPP Riau akan mendeklarasikan Ketua DPW PPP Riau Aziz Zainal untuk menuju Pilgubri pada akhir April ini, bersama calon pendampinginya," ujar Ketua DPP PP Wilayah Indonesia Timor, Rusli Effendi pada sejumlah wartawan di Pekanbaru.

Rusli menilai, pengusungan Ketua DPW Riau, Aziz Zainal, PPP melakukan koalisi bersama partai lain. Dengan berkoalisi itu, siapa yang akan menjadi nomor satu atau nomor dua dilihat dari banyaknya kursi yang didapat partai pengusung.

"Saat ini Partai PPP kurang 15 persen untuk mengusung calon sendiri dalam Pilgubri nantinya, makanya PPP akan melakukan Koalisi bersama partai lainnya. Aziz Zainal sebagai posisi satu atau dua akan di lihat banyak Kursi di DPRD Riau, apabila Aziz Zainal di posisi sebagai nomor dua maka PPP siap juga untuk mendukungnya," paparnya.

Ditambahkannya, PPP terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai lain untuk mencari calon pendamping Aziz Zainal. "Akhir bulan ini sudah tahu dengan siapa PPP akan berkoalisi. Kalau saat ini belum diputuskan karena masih tahap komunikasi," sebutnya.

Dijelaskan, Rusli, pada Juni mendatang, bakal calon gubernur sudah harus didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau. "Untuk itu, April ini sudah harus diumumkan calon yang diusung ke publik," ucapnya.

PPP, lanjut Rusli, terus melakukan penggalangan untuk pemenangan Pilgubri maupun Pileg dan Pemilu 2014 mendatang, Di antara upaya dilakukan yakni sosialisasi serta pendekatan dengan masyarakat. "PPP tetap akan mengusungkan Aziz zainal sebagai calon Gubernur Riau dan sudah ditetapkan oleh DPP. Jadi semua kader PPP Riau harus bersatu dan siap untuk memenangkan ketua DPW PPP Riau ini," tegasnya.

Kok, Partai Demokrat Jadi Partai Keluarga

Susilo B Yudhoyono

CEKAU.COM-Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Denpasar, Bali, tak hanya menobatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum, tapi juga menobatkan partai tersebut sebagai partai milik keluarga. Hal ini dibuktikan, bahwa SBY tetap mempertahankan putra bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, di posisi Sekretaris Jenderal. Sementara yang lain diposisikan sebagai penasehat partai alias pelengkap saja.

Duet SBY dan Ibas sebagai pemegang tampuk tertinggi di partai pemenang Pemilu 2009 itu rupanya tidak menjadi permasalahan bagi kader-kader partai tersebut. Salah satu jajaran ketua di DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, para kader telah sepakat akan tidak keberatan jika keluarga Cikeas mengisi kedua posisi itu. "Kami sudah sepakat bahwa sepenuhnya diserahkan kepada ketua umum terpilih, SBY," tegas Herman di Denpasar, Minggu (31/3). 

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, menilai KLB Partai Demokrat itu hanya sebagai panggung sandiwara politik SBY. Pasalnya, KLB tersebut hanya hendak menobatkan SBY dinobatkan menjadi ketua umum. "Rakyat dibuai kebohongan yang nyata dalam memenuhi ambisi SBY lewat proses penobatannya sebagai Ketum," ujar Adhie, Minggu (31/3).

Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menilai, dengan dipilihnya SBY menjadi ketua umum telah memperteguh orang nomor satu di Indonesia itu tak dapat dipisahkan dengan Demokrat, layaknya dua sisi mata uang. "Persoalannya, umur SBY sebagai mata uang sudah mulai inflasi, valuenya terus merosot karena tergerus devaluasi," lanjut dia. 

Pendapat Massardi itu tidaklah berlebihan. Pasalnya, KLB di Hotel Inna Grand Bali Beach itu hanya berlangsung tiga jam saja, dari pukul 14.00 sampai 17.00 WITA. SBY sendiri memasuki arena KLB sekitar pukul 11.00 WITA. Dia datang bersama istrinya, Ani Yudhoyono. Kedatangannya disambut sejumlah politikus senior Demokrat dengan teriakan. Ada juga Ibas yang ikut menyambut kedua orangtuanya tersebut. SBY membalas dengan senyuman dan lambaian tangan.

SBY kemudian naik lantai dua menggunakan eskalator. Sayang, eskalator tiba-tiba mati tidak bergerak saat dinaiki SBY. Ia kemudian berjalan manaiki tangga eskalator untuk menuju lift. Lalu, dia masuk nomor 700. Di sana, SBY menggelar pertemuan tertutup. Beberapa jam kemudian, tepat pukul 14.00 WITA. 

Saat KLB yang dibuka oleh Ibas, SBY memilih tetap tinggal di kamar bersama Ibu Ani. Dalam pidatonya, Ibas menyakinkan peserta bahwa semua harus seturut keinginan SBY jika partai ini ingin selamat. Usai dibuka, kongres dilanjutkan dengan rapat pengurus DPD dan DPC yang dipimpin EE Mangindaan, Ibas, Jero Wacik, dan Amir Syamsuddin. Pimpinan sidang dipegang oleh EE Mangindaan. Dalam rapat itu, EE Mangindaan memberikan opsi. Opsi pertama setiap pengurus daerah dan cabang diberikan kesempatan menyampaikan pandangan soal ketua umum. Opsi kedua dipilih secara acak. 

Peserta rapat rupanya menyepakati opsi kedua. Kemudian ditunjuklah perwakilan dari DPD Aceh, Jawa Timur, Papua, dan Kaltim. Dalam pandangannya, keempatnya kompak meminta SBY dinobatkan menjadi ketua umum. 

Lalu, rapat diskors selama 15 menit. Pimpinan sidang kemudian membawa hasil rapat itu ke Susilo Bambang Yudhoyono yang masih di kamar nomor 700. Hasilnya, SBY pun bersedia dengan dua syarat yang ditulis tangan. Sementara EE Mangindaan membawa tulisan itu untuk dibacakan ke peserta sidang.

Karena syarat yang diajukan oleh SBY dipenuhi peserta, maka dalam waktu bersamaan pimpinan sidang pun menetapkan SBY sebagai ketua umum partai baru. Saat membacakan putusan, surat keputusannya seperti sudah terketik rapi atau tersusun.

KLB kemudian ditutup sekitar pukul 17.00 WITA. Dan acara pidato ketua umum baru baru dilaksanakan pukul 20.00 WITA. Dalam pidatonya sebagai ketua umum, SBY mengakui KLB adalah keterpaksaan yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014. "Maka harus dipahami jabatan Ketua Umum yang saya jabat ini sementara, meskipun sah dan resmi," sebutnya.

Hasil Survei LSN, Rakyat Tolak SBY

Anas Urbaningrum

CEKAU.COM-Lembaga Survei Nasional (LSN) melakukan survei pada 1.230 responden dari 33 provinsi di Indonesia. Sebanyak 77,4% diantaranya tidak setuju Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum Partai Demokrat (PD). Sedangkan yang setuju SBY menjadi ketua umum PD hanya 10,2% dan sisanya 12,4% mengaku tidak tahu.

Demikian dikatakan dalam rilis LSN yang diterima, Jumat (29/3). Responden diambil dengan multistage random sampling dari 33 provinsi di Indonesia, teknik pengambilan data dengan wawancara tatap muka dengan panduan kuesioner pada 1-15 Maret 2013. Survei dilengkapi riset kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis. Margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. 

Ada beberapa alasan mengapa responden tak setuju SBY jadi Ketum PD. Pertama, agar SBY lebih fokus mengurus tugas-tugas kenegaraan (38,3%). Kedua, menilai SBY tak konsisten dengan sikapnya sendiri karena beberapa waktu lalu SBY pernah menegur menterinya yang menjadi pimpinan parpol agar lebih fokus dengan tugas kementerian (14,7%). Ketiga, menghambat kaderisasi kepemimpinan di internal PD (11,5%). Terakhir, mencederai prinsip-prinsip demokrasi (10,1%). 

Selain itu, LSN juga melakukan survei calon ketua umum dari internal PD. Hasilnya, Marzuki Alie tampil sebagai calon ketum terkuat (16,9%), disusul Soekarwo (12,7%), Ani Yudhoyono (10,4%), Ahmad Mubarok (8,5%), Saan Mustopa (5,4%), Edhie Baskoro Yudhoyono (5,2%), Jero Wacik (4,1%), Hayono Isman (3,5%), Roy Suryo (3,2%), Syarief Hasan (2,7%). "Responden yang memilih tokoh lainnya ada 2,9% dan yang tidak tahu cukup tinggi mencapai 24,5%," kata Direktur Eksekutif LSN, Umar S Bakry, Jumat (29/3). 

Umar mengakui survei sengaja didisain tidak memasukkan nama SBY sebagai calon Ketum PD. "Saat mendesain survei kita pertimbangannya seorang majelis tinggi tak mungkin turun jabatan menjadi ketum PD. Kontestasi yang tidak setara bila kader Demokrat diadu dengan SBY," jelasnya.

LSN juga melakukan survei Ketum PD dari eskternal, hasilnya Dahlan Iskan tampil sebagai pemuncak (19,8%) yang disusul, Mahfud MD (18,9%), Djoko Suyanto (10,5%), Pramono Edhie Wibowo (8,3%), Sudi Silalahi (6,9%), Sri Mulyani Indrawati (5,4%), Gita Wirjawan (4,4%), Dipo Alam (2,3%). "Responden yang memilih tokoh lain 7,4% dan yang tidak tahu 16,1%," kata Umar seperti dikutip dari detik.com.

Ketika ditanya siapa yang mendanai survei ini Umar menjawab, "Ini survei rutin tiap 4 bulan sekali. Ada ratusan pertanyaan dititipkan dalam survei ini ke lapangan secara nasional. Yang penting nggak ada kaitannya dengan siapa yang mendanai. Kita nanti juga ada survei mengenai institusi hukum dan demokrasi, persespsi publik mengenai politik dan lain-lain".

Tak Diundang

Duet kepemimpinan bapak dan anak bakal mungkin terjadi di tubuh Partai Demokrat. Bila Susilo Bambang Yudhoyono naik sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, maka putra keduanya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas berpeluang besar menjadi Ketua Harian.

"Opsinya bisa Pak SBY memilih Mas Ibas menjadi Ketua Harian atau bisa juga kandidat Ketua Umum yang sekarang ini ada jadi Ketua Harian," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat, Iwan Sulanjana, di Denpasar, Bali, Jumat (29/3). 

Dikatakannya, hampir semua DPC dan DPD mengkehendaki SBY menjadi Ketum. Karena itu, posisi yang diperebutkan beralih ke posisi Ketua Harian. Ketua Harian ini, kata Iwan, akan membantu tugas SBY mengurus partai lantaran SBY masih disibukkan dengan tugas-tugas negara. "Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jadi Ketua Harian? Karena hampir pasti Pak SBY jadi ketua umum jika bersedia," ucap Iwan. 

Iwan mengatakan, ada beberapa opsi yang berkembang untuk menduduki posisi Ketua Harian. Kalaupun bukan Ibas, Ketua Harian bisa dijabat salah satu calon ketua umum. Mereka adalah Saan Mustopa, Marzuki Alie, dan Tri Dianto.

Iwan mengatakan jika Ibas, Saan, atau Marzuki ada yang ditunjuk sebagai Ketua Harian maka sudah dipastikan akan ada perombakan struktur. Perombakan struktur, lanjutnya, akan menjadi wewenang formatur yang ditunjuk dari perwakilan pengurus pusat hingga daerah.

Selain perombakan struktur, Iwan juga tak menampik dalam KLB kali ini juga akan ada beberapa perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). "Perbaikan AD/ART dilakukan untuk menyelaraskan kedudukan ketua harian itu," ucap Iwan.

Seluruh pengurus di Jawa Barat, kata Iwan, mulai dari tingkat provinsi hingga cabang sudah sepakat mengusung SBY sebagai calon Ketua Umum. Jika nantinya SBY ternyata tak bersedia, DPD Demokrat Jawa Barat akan mengusung putra kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). "Selama ini yang mampu selamatkan partai itu keluarga Cikeas, karena ikon Demokrat ada di tangan Pak SBY. Kalau Pak SBY tak bersedia, maka Pak Ibas yang kami anggap mampu selamatkan," ucap Iwan.

Partai Demokrat akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) pada tanggal 30-31 Maret 2013. KLB itu dilakukan untuk memilih Ketua Umum untuk menggantikan Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang. 

KLB juga diselenggarakan untuk mengisi kekosongan posisi karena diperlukan dalam syarat penyerahan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus dibubuhi tanda tangan ketua umum dan sekjen partai.

Meski tidak diundang, namun mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum telah tiba di Pulau Dewata pada Jumat (29/3) kemarin. Anas datang untuk mengkonsolidasikan DPC dan DPD loyalisnya agar mendukung SBY jadi Ketum. "(Anas) sudah datang tadi, saya sudah ketemu," ujar salah satu loyalis Anas, M Rahmad, di Denpasar, Jumat petang. Dia mengatakan Anas hadir di Bali bukan karena alasan khusus untuk menghadiri kongres.

Diakuinya, Anas belum menerima undangan dari panitia. "Jadi kalau ada yang bilang mas Anas diundang, buktinya tidak," ucap Rahmad.

Saat bertemu dengan beberapa loyalisnya, Anas memberikan pandangan tentang upaya penyelamatan Partai Demokrat melalui KLB ini. Anas sependapat dengan para pengurus daerah, mendukung SBY menjadi Ketua Umum. Tetapi, Anas pun seharusnya secara formal tetap harus hadir dalam KLB untuk menyampaikan pertanggungjawaban selama mengemban jabatan Ketum DPP Partai Demokrat. "Sekaligus menyampaikan pernyataan berhentinya," imbuh Rahmad.*

Annas Tetap Diunggulkan, Golkar Ajukan 4 Nama Cagubri

Annas Maamun

CEKAU.COM-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Riau mengajukan empat kadernya ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar untuk dipilih sebagai Calon Gubernur Riau (Cagubri). Selain Ketua DPD I Golkar Riau H Annas Maamun, tiga nama lain yang disodorkan ke DPP adalah Karmila (anggota DPRD Rohil), H Syamsuar (Bupati Siak) dan HM Harris (Bupati Pelalawan). Namun, Annas tetap diunggulkan.

Pengusulan empat nama tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPD I Golkar Riau, Masnur kepada sejumlah wartawan. Dikatakan, empat nama itu sudah diajukan seminggu lalu tepatnya pada 13 April 2013. "Sudah seminggu kita ajukan usulan empat nama untuk dinilai DPP mana yang paling layak maju di Pemilukada Riau. Ketua umum (Aburizal Bakrie) yang langsung menerimanya," ujar anggota DPRD Riau ini.

Munculnya nama Karmila, Syamsuar dan Harris cukup mengejutkan. Namun, tiga nama tersebut memang selama ini tak pernah terdengar akan diusung partai beringin ini. Sementara Masnur menyebutkan, pengusulan empat nama itu sesuai dengan komitmen awal Golkar, yakni mengusung calon dari kader sendiri. Selain itu, pengusulan nama itu juga karena untuk mengakomodir permintaan dari pengurus DPD II.

DPD II meminta pengusulan nama Cagubri, katanya, harus dilakukan secara terbuka. Artinya memberikan peluang kepada masing-masing DPD II untuk mengusulkan nama jagoannya. "Kita sebagai pengurus DPD I punya kewajiban untuk menampung aspirasi itu," tuturnya.

Menurut Masnur, pasca diajukannya nama-nama itu, selanjutnya pusat akan melakukan survei. Itu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana popularitas dan respon publik terhadap Cagubri yang diusulkan. Tidak menutup kemungkinan DPP Golkar juga akan melakukan survei terhadap Cagubri lain yang diusung oleh partai politik di luar Golkar. DPD I sifatnya hanya mengusulkan nama saja.

"Ya, tetap saja yang memutuskan itu DPP Partai Golkar. Intinya, kita akan tetap mendukung siapun nama yang ditetapkan pusat," katanya sembari menambahkan diperkirakan April mendatang DPP sudah menetapkan siapa Cagubri yang akan maju di Pemilukada Riau.

Pengamat politik, Andi Yusran mengatakan, Annas Maamun lebih berpeluang terpilih menjadi Cagubri yang disodorkan DPD I Golkar Riau. "Dibanding tiga nama lainnya, peluang Annas Maamun lebih besar akan dipilih oleh DPP Golkar. Selain sebagai Bupati Rokan Hilir selama dua periode, Annas sekarang juga sebagai Ketua DPD I Golkar Riau," katanya.

Namun, kata Andi, semuanya tergantung DPP. "DPP pasti melakukan seleksi kembali siapa yang lebih dikenal dan bermasyarakat. Semua partai memiliki presedur untuk merekomendasikan calonnya," ujarnya. 

Lobi politik, lanjut Andi, juga tak bisa dilepaskan. "Siapa yang pandai melobi dengan cara-cara yang sah maka berpeluang untuk diusung. Lobi bisa menentukan siapa yang akan diusung. Kalau calon lain selain Annas bisa melakukan lobi lebih baik, tidak tertutup kemungkinan akan terpilih," paparnya.

Meski demikian, kata Andi, DPP Golkar juga tak akan sembarang memilih. "Karena kalau DPP tidak pandai memilih calon maka partainya juga yang akan mengalami kekalahan, sehingga menjadi insiden buruk bagi partai ke depannya," jelasnya. 

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau resmi memulai tahapan pelaksanaan Pemilukada Riau dengan meluncurkan tahapan program dan jadwal pemilihan gubernur periode 2013-2018 pada pertengahan Februari lalu. Ketua KPU Riau Tengku Edi Sabli mengatakan, Pemilukada dimulai dari pemutakhiran data dan daftar pemilih dari 9 Maret hingga 22 Juli. Sementara pembuatan kartu pemilih dimulai 24 Juli hingga 21 Agustus 2013. "Semua ini dilaksanakan oleh KPU Riau sebagai penyelenggara. Sedangkan penyampaian kartu pemilih dan salinan daftar pemilih untuk TPS dan KPPS dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota," sebutnya.

Adanya, pencalonan perseorangan atau calon independen, kata Edi, akan dimulai pengumuman persyaratannya pada 31 Maret hingga 29 April. Sementara sebelum pencalonan dilakukan penyerahan dukungan pasangan calon berupa fotokopi KTP kepada KPU dan PPS yang dimulai dari 2-22 April. "Kemudian pengumuman pendaftaran pasangan calon serta pengambilan formulir pada 8-12 Juli. Dilanjutkan dengan syarat-syarat lainnya seperti tes kesehatan dan lainnya hingga 14-16 Juli," terangnya.

Bahkan, Edi menambahkan, untuk penetapan dan penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon dimulai 17-19 Juli. "Untuk masa kampaye dimulai dari 1 Agustus hingga masa audit dana kampanye yang berakhir 24 September 2013 yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU," katanya.

Dengan demikian, pemungutan dan penghitungan suara, tambah Edi, dilaksanakan secara bertahap. Pertama, pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS hingga menyampaikan surat pemberitahuan memilih dimulai 20 Agustus hingga 1 September. "Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk putaran pertama dimulai 4 September 2013," ujarnya.

Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS oleh PPS, kata Edi, dari 6-8 September. Sementara penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada akan diberikan waktu mulai 26 September hingga 16 Oktober. "Sementara untuk pelantikan hingga pengucapan sumpah dimulai 20 November 2013," sebutnya.*

PBB Lolos Pemilu 2014, Siapkan Caleg Berpihak ke Rakyat

Muharnis MS

CEKAU.COM-Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014, Senin (18/3/2013). Dengan nomor urut 14, kehadiran Partai ini disambut suka cita dari segenap Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Riau, kader, dan simpatisan Partai Islam tersebut. Kini, PBB mulai siapkan Calon Legislatif (Caleg) yang berpihak ke rakyat. Bahkan, banyak pula Partai Islam yang tak lolos verifikasi untuk bergabung ke PBB. Wah?

Atas keikutsertaan partai pada Pemili 2014 mendatang ini, Ketua DPW PBB Riau Muharnis MS SH, didampingi Sekretaris DPW PBB Riau Suryadi Sariyan, menyambut baik keputusan tersebut. "Kami bersyukur kepada Allah SWT, akhirnya PBB lolos dan bisa ikut Pemilu 2014. PBB berhasil lolos dengan perjuangan yang sangat keras, namun melalui cara-cara yang elegan, santun, sah, dan konstitusional," ucapnya, seperti disampaikannya melalui rilis melalui cekau.com dari Markas Wilayah DPW PBB Provinsi Riau, Senin (18/3/2013).

Muharnis menjelaskan, bahwa DPW PBB Riau dan DPC PBB kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebenarnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan calon legislatif (caleg) yang akan diusung PBB pada pemilu 2014. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada DPW dan DPC PBB se-Indonesia untuk tetap merekrut caleg karena PBB optimistis akan lolos ke Pemilu 2014.

"Sebenarnya segenap pengurus dankader PBB sudah lama menyiapkan diri untuk ikut serta pada Pemilu 2014 mendatang. Untuk dengan keikutsertaan partai Islam ini, maka marilah kita menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang bersih dengan menghindari segala bentuk kecurangan,” sebutnya.

Sementara Sekretaris DPW PBB Riau Suryadi Sariyan mengatakan PBB membuka kesempatan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kalangan intelektual, termasuk kader parpol yang tidak lolos Pemilu 2014 untuk bergabung membesarkan PBB, termasuk menjadi caleg dari PBB sesuai tingkatannya sampai tanggal 25 Maret 2014.

Pertemuan Pengurus DPC PBB se-Riau (ist)

Partai Islam Bergabung ke PBB

PBB menjadi salah satu parpol peserta Pemilu 2014. Suksesnya partai ini disambut baik sejumlah kader partai Islam lainnya yang banyak tidak lolos ikut Pemilu 2014. Malah, ada yang siap bergabung dan menjadi caleg PBB. Hal ini diakui Mantan Ketua DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Riau yang juga mantan anggota DPRD Riau dari PBR, Drs H Edi Basri SH MSi kepada cekau.com, bahwa ketertarikan dirinya untuk bergabung bersama PBB dan bersedia menjadi caleg partai berasaskan Islam ini.

"Saya siap menjadi caleg PBB dan memenangkan PBB di Riau,” kata Edi Basri, yang merencanakan akan maju sebagai caleg DPR RI dapil Riau dari PBB ini.

Sementara itu, mantan Sekretaris Majelis Syuro DPW Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Provinsi Riau Drs Bichar Lubis, akan menjadi caleg PBB untuk DPRD Provinsi Riau Dapil 4 Rokan Hulu. Semoga sukses.*

Balon Gubri Herman Abdullah Didukung Warga Minang Siak

Herman-Syafrilenti

CEKAU.COM-Bakal Calon Gubenur Riau, Drs Herman Abdullah MM kembali mendapat sambutan hangat dari Dr Alis Marajo atau Datuk Sori Marajo, Bupati Limapuluh Koto, Sumatera Barat. Sambutan ini diberikan saat acara pelantikan pelantikan IK (Ikatan Keluarga) di Kecamatan Kandis, belum lama ini. Bupati Limapuluh Koto ini menilai, bahwa kemajuan kota Pekanbaru sejak kepeimimpinan Herman menjadi contoh baginya untuk memajukan kota ke depannya.

"Bapak Herman Abdullah, saya katakan berhasil memajukan Kota Pekanbaru in dengan bijak dan baik. Hal ini terlihat dari selama dua periode kepemimpinannya, telah mampu menciptakan kemajuan kota dan hubungan baik antar masyarakat yang ada di Pekanbaru ini," sebut Dr Alis Marajo, saat menghadiri pelantikan IK (Ikatan Keluarga) di Kecamatan Kandis bersama dengan jajaranya, mulai dari asisten kepala dinas, kepala bagian dan staf Kabupaten Limapuluh Kota.

Alis dalam sambutannya, juga menjelaskan bahwa dirinya sangat kagum dengan kemajuan masyarakat Minang yang ada di Riau, khususnya di Kecamatan Kandis.  Bahkan, bupati juga mengagumi kepimimpinan salah seorang Tokoh Masyarakat Riau tersebut. 

Sementara Asisten II Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Siak, Syafrilenti dalam sambutanya, bahwa Pemkab Siak sangat membutuhkan adanya organisasi atauy paguyuban masyarakat agar pembangunan di Kandis dan Siak khususnya lebih maju dan mampu mensejahterakan masyarakat secara utuh. "Kami mendukung dan menyambut baik, organisasi dan paguyuban masyarakat yang ada di Kabupaten Siak ini. Tentunya dengan kebersamaan dan gotong royong, maka kita akan mampu membangkitkan semangat untuk memajukan pembangunan ini," jelasnya.

Herman Abdullah bersama Masyarakat Minang di Siak

Bakal Calon Gubernur Riau Herman Abdullah dalam sambutan didampingi sejumlah pejabat lainnya, menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat atau dukungan yang diberikan. Selain dukungan, Herman juga memohon doa restu dari masyarakat Minang untuk maju Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2013-2018 mendatang. Dengan harapan, agar Riau maju di masa akan datang.

"Mari kita bangun Kabupaten Siak, khususnya Provinsi Riau kedepan bersama-sama. Dengan kebersamaan, maka kemajuan dan kesejahteraan rakyat Riau akan tercapai. Saya juga ucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak atas pencalonan saya," ucap Herman Abdullah yang juga Penasehat di Paguyuban Panggkalan-Sumbar, Merpakan keturunan dari Pangkalan.

Acara pelantikan ini adalah pengukuhan pengurus HIFASI (Himpunan Famili Padang Sekitarnya), PKP (Persatuan Keluarga Pangkalan), IKPS (Ikatan Keluarga Payakumbuh Sekitarnya), PKBA (Persatuan Keluarga Bukittinggi Agam) periode 2012-2015 oleh Ketua IKMR-Kandis Safni Sikumbang. Terlihat yang hadir adalah DPPS (Dewan Pimpinan Pemuda Sakai) di lapangan IKMR Kecamatan Kandis, Siak dan tokoh Minang di daerah minyak tersebut.*

Anas, Sang Pionir Bongkar Skandal Century

Anas Urbaningrum

CEKAU.COM-Anas Urbaningrum perlahan-lahan mulai membuka 'lembaran buku' berikutnya usai dia berhenti menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Kali ini episode lembar buku Anas terkait dugaan kasus bailout Bank Century yang telah merugikan keuangan negara senilai Rp6,7 triliun.

Kerabat Anas di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sekaligus politisi Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi menyampaikan hal itu saat ditemui di sela-sela acara Launching 'Hanura Digital' di Jakarta, Senin (24/2). Yuddy yang datang menemui Anas bersama Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pada Minggu (23/2) malam bercerita terkait isi pembicaraan mereka bersama Anas.

"Saya dan Mas Priyo harus menunggu dulu di ring ketiga. Waktu mau masuk, masih ada Pak Anwar Nasution (mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan) dengan satu orang sepuh dari HMI. Saya tidak tahu dia bawa apa ke dalam," kata Yuddy seperti dilansir situs metroTV.

Menurut Yuddy, Anas yang ditemui berdua saja dengan Priyo sudah memberi beberapa informasi penting terkait dugaan kasus korupsi Bank Century. "Sekarang bolanya ada di Mas Priyo. Dia kan membidangi masalah Tim Pengawas Century. Anas akan menjadi pionir yang akan membongkar Bank Century senilai Rp6,7 triliun," papar Yuddy.

Saat dikejar lebih lanjut soal Century apa yang ingin dibongkar Anas, Yuddy mengelak untuk menjawab. Dia berdalih kebanyakan hanya konsumsi teman-teman, bukan untuk publik. "Pada intinya ya bola sekarang ada sama Mas Priyo. Jadi kita tunggu saja," beber Yuddy.

Sementara itu, Priyo membantah kedatanganya ke rumah Anas untuk membahas skandal Century. "Terserah itu kata Yuddy. Saya ketemu dengan Anas ekslusif. Saya tidak tertarik berbicara soal Century. Saya bicara soal sahabat," katanya seperti dilansir okezone.com.

Ditegaskan Priyo, dia hanya melakukan silaturahmi dan memberikan sedikit respon atas ditetapkanya Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Hambalang. Selain itu, dia mengaku tidak merencanakan pertemuan itu dengan politikus lain di rumah Anas. Bahkan, dia mengaku tidak mengetahui bahwa ternyata juga banyak para politikus di kediaman Anas.

"Saya itu datang sebagai sahabat, karena belum tahu rumahnya Mas Anas. Saya merasa empati saat sahabat saya Mas Anas, jangan merasa sendirian. Saya lihat dia tegar dan tersenyum tidak terbersit lelah, saya sampaikan salam dari istri saya," tegasnya.

Seperti diketahui, dua tahun sudah skandal pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century mengendap di laci Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengaku sudah memeriksa banyak saksi guna menenun konstruksi hukum kasus itu, tetapi belum jua sampai ke tujuan.

Anwar Nasution, pada Minggu menemui Anas. Pada saat dipimpin Anwar, BPK mengaudit aliran dana kasus Bank Century. Apakah keduanya membicarakan Century? "Saya tidak tahu (apa yang dibicarakan)," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Umar Arsal. Umar merupakan salah satu orang dekat Anas yang setiap hari bertandang ke kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Umar menyebut, dia tidak mengikuti apa yang dibicarakan oleh Anwar Nasution dan Anas. Menurut Umar, setiap menerima tamu dia selalu membiarkan Anas berbicara dan menjauh dari pendopo tempat pertemuan. Menurut Umar, kedatangan Anwar karena mereka sama-sama pernah menjadi aktivis HMI. "Mereka berbicara selama satu jam," katanya seperti dilansir tempo.co.

Bekas Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat M Rahmad juga mengaku tidak mengetahui apa saja agenda pertemuan dengan Anwar Nasution. Saat ditanya kemungkinan apakah pertemuan dengan Anwar dengan Anas adalah untuk membahas kasus Century, Rahmad enggan mengomentari. "Saya tidak tahu," kata dia.

Terpisah, anggota Dewan Pembina DPP Demokat, Hayono Isman mempersilakan Anas untuk buka-bukaan kasus Hambalang dan lain jika diperlukan. Permintaan anggota komisi I DPR RI itu menyusul pernyataan Anas saat konferensi pers yang akan membongkar kasus pusat olahraga Hambalang.

"PD memang harus dibebaskan dari korupsi. Jadi, saya mendukung katanya, itu halaman satu, masih ada halaman dua, halaman tiga dan seterusnya. Kalau Mas Anas punya informasi ada yang melakukan korupsi di dalam Partai Demokrat yang diketahui, silakan diungkap seterang-terangnya. Saya dukung sepenuhnya itu diungkap ke publik," tandas Hayono kepada Metro Riau.

Hayono memaklumi kalau Anas sekarang ini sedang gelisah. Sebab, siapapun menjadi tersangka itu memang tidak nyaman. "Dengan status tersangka, Anas bukan hanya berhenti sebagai Ketum DPP PD, tapi pada saat yang sama Mas Anas juga sudah bukan lagi sebagai kader PD," sebutnya.

Anas bisa saja menjadi justice collaborator (JC) bagi KPK dalam proyek Hambalang. KPK tentu menerima dengan tangan terbuka. Tapi ada syaratnya. "JC itu keputusan bersama. JC ini perlu dikasih reward. Di antara syaratnya mengakui tindak pidana yang dilakukannya. Memberikan info data yang valid terkait kepada KPK atau badan penegak hukum," jelas Juru Bicara KPK, Johan Budi seperti dilansir detikcom.

Masalahnya, lanjut Johan, setiap justice collaborator akan mendapatkan reward dari KPK. "Tentu reward-nya terkait dengan penuntutan. KPK kewenangannya menuntut, tentu tuntutannya lebih ringan," jelas Johan. Johan menjelaskan KPK juga tentu akan sangat berterima kasih kalau benar Anas mau membantu KPK dengan buka-bukaan dalam proyek Hambalang. "Karena banyak hal yang berkaitan dengan Hambalang. Silakan ada yang punya data sampaikan ke KPK, baik di luar pengakuan saksi dan tersangka. Itu akan divalidasi pengakuan dan data apakah benar," terangnya.

Anas sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Dia diduga menerima Toyota Harrier pada 2010 terkait proyek Hambalang. Saat itu Anas menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. KPK sudah mencegah Anas ke luar negeri. Dalam berbagai keterangannya, Anas sudah membantah menerima Harrier. Dia menyebut membelinya.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan, Agus Santoso menyatakan telah menerima permintaan untuk menelusuri rekening pihak-pihak terkait proyek Hambalang. Namun, dia menolak menyebut siapa nama-nama pemilik rekening tersebut. "Dalam proses pengusutan kasus Hambalang ini, PPATK sudah memenuhi permintaan KPK untuk menelusuri transaksi keuangan pihak-pihak yang terkait," kata Agus dilansir tempo.co. Permintaan itu, kata Agus, datang bertahap. "Permintaan tersebut tentu saja tidak sekaligus," katanya.

Tapi justru dia enggan menyebutkan pemilik rekening yang sedang ditelusuri. Termasuk, apakah dari daftar itu ada nama Anas. "Saya tidak dapat menyampaikan nama-nama secara spesifik. Dalam proses pengusutan kasus Hambalang ini, PPATK selalu siap untuk mendukung demi mewujudkan Indonesia bersih," sebutnya.*

Setelah Tersangka, Gubernur Riau Tetap Bekerja Seperti Biasa

Chairul Riski

CEKAU.COM-Bagian Protokol Gubernur Riau (Gubri) membantah terkait adanya pemberitaan media yang menyebutkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal MP, kini jarang berada di Provinsi Riau. Hal ini terungkap, ketika satu media lokal menuliskan, bahwa sejak Gubri ditetapkan sebagai tersangka kasus Suap PON Riau ke-18, orang nomor satu di Riau itu, kini jarang di Riau. Bahkan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan belakangan ini, sehingga informasi disampaikan dinilai kurang tepat.

Kasubag Protokol, Said Iwa meluruskan pemberitaan media tersebut, bahwa pihaknya ingin meluruskan informasi yang berkembang di media lokal di Riau. Bahkan, dirinya tidak pernah menyebutkan Gubri jarang di Riau. "Saya ingin meluruskan informasi yang berkembang di media. Saya tidak pernah menyebutkan gubri jarang di Riau. Saya, hanya mengatakan beberapa agenda yang dilaksanakan di Jakarta,'' tuturnya, seperti dirilis ke cekau.com.

Dijelaskan Said, bahwa dirinya mengaku ada wartawan yang mencoba mengkonfirmasi untuk mempertanyakan agenda Gubernur Riau. Namun, informasi yang disampaikan disalah artikan dengan kata protokol mengakui Gubernur Riau jarang di Pekanbaru. "Ya, saya ditanya protapnya dan saya menyampaikan agenda Gubri tersebut. Bukan mengatakan Gubri jarang di Riau. Itu 'kan sudah menyalah,'' tuturnya dan mengaku merasa dirugikan dengan konfirmasi yang disampaikannya wartawan tersebut.

Selain itu, dirinya mengatakan, bahwa informasi yang disampaikannya adalah Gubri menghadiri pengukuhan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) di Jakarta, belumlama ini. Pertemuan tersebut, Gubri menghadiri kapasitasnya sebagai Wakil Presiden DMDI.

Ini juga diutarakan Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Chairul Riski, bahwa Juru Bicara Pemprov Riau, Gubernur Riau memang memiliki beberapa agenda pemerintahan di Jakarta. Namun, dia menegaskan, Gubri juga sempat melaksanakan beberapa kegiatan di Pekanbaru, seperti menerima audiensi Pimpinan BI Perwakilan Riau dikediamannya dan beberapa aktivitas lainnya.

"Jadi tidak benar jika Gubri jarang berada di Pekanbaru. Ini yang harus diklarifikasikan, agar tidak berkembang informasi yang salah,'' imbuhnya.*

Achmad Calon Gubernur Riau Mencari Orang Pesisir

Achmad-Masrul

CEKAU.COM-Banyak isu ketika gaung dari berbagai calon Gubernur Riau 2013-2018, mencuat diberbagai media lokal. Sebut saja, Drs Achmad MSi, Bupati Rokan Hulu (Rohul), yang juga diembuskan sebagai pesaing berat Mambang Mit (wakil Gubernur Riau sekarang), di tubuh Partai Demokrat Riau. Apalagi isu, mencari orang pesisir di wilayah Provinsi Riau, sebagai daya tarik bagi calon Gubernur Riau sebagai pendamping.

Rame-rame melirik dan mencari pasangan untuk maju pada pemilihan gubernur Riau dari orang pesisir, bukan hal biasa lagi. Sejumlah pengamat pun mengakui, bahwa para kandidat atau calon gubernur Riau mencari orang yang berasal dari wilayah pesisir Riau, sebagai faktor untuk meraup suara terbanyak. Apalagi wilaya Riau, yang didominasi 80 persen jumlah penduduk berasal dan tinggal di wilayah sungai dan laut tersebut.

Hal ini diakui T Sulaeman, pengamat sosial, bawa mayoritas jumlah penduduk di Riau adalah berasal dari wilayah pesisir. Sejumlah daerah yang masuk dalam wilayah pesisir Riau adalah, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Rohil, Inhil (meski kini ada wacana pemisahan Inhil-Inhil Selatan). Ini peluang yang sangat menjanjikan jika para calon gubernur mengambil wakil gubernur Riau dari daerah pesisir ini.

"Ya, faktor mengejar atau mendulang suara dari massa di wilayah pesisir sangat besar. Makanya, tak salah jika para calon gubernur Riau ini melirik wakilnya dari wilayah pesisir ini," sebutnya kepada cekau.com.

Datuk Sulaeman, pun mejelaskan bahwa hal ini terbukti ketika Drs Herman Abdullah MM, sudah memutuskan untuk meminang dr Agus Widayat MM, Wakil Walikota Dumai, untuk bersama menemaninya mengadu nasib di kancah politik pada pemilihan gubernur Riau 2013-2018. 

Nah, hal ini juga bakal diikuti oleh bakal Calon (Balon) Gubernur Riau, Drs H Achmad MSi. Mesti belum juga mendeklarikan diri siapa pasangannya saat maju Pilgubri 2013 nanti, namun sudah banyak dukungan dari berbagai elemen dan kalangan masyarakat bahwa Bupati Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) itu, akan meminang calon wakil dari wilayah pesisir Riau.

Sementara melihat peluang akan melirik calon pesisir ini, Achmad, yang juga kader Partai Demokrat, hingga saat ini masih menunggu instruksi DPP Partai Demokrat (PD) terkait pengumuman paket Cagub dan Cawagub. Bahkan ia akan menunggu hasil survei kader yang akan diusung dari Partai Demokrat. 

Jadi siapa sosok pasangan Achmad pada Cagubri 2013 ini? "Figur yang akan mendampingi saya di Pilgubri nanti, berasal dari daerah pesisir Riau. Selain bertujuan untuk perimbangan suara, diambilnya Cawagub dari daerah Pesisir Riau juga untuk menyeimbangkan pembangunan di Riau Daratan dengan Pesisir," aku Achmad.

Memang, sosok Achmad yang dikenal luas religius diberbagai peliputan berita media lokal, saat ini masih tetap merahasiakan nama cawagub yang akan mendampinginya. Walaupun Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum secara tegas menyatakan, untuk penetapan sosok Cagubri dari Partai Demokrat Riau, akan dilakukan setelah ada satu paket Cagub dan Cawagub.

"Kita masih menunggu instruksi dari DPP PD, tentang waktu penetapan paket calon, termasuk hasil survei eletabilitas calon yang akan diusung PD. Intinya, sosok itu nantinya layak sebagai Cagubri," sebut Achmad.

Sejauh ini Achmad memang masih merahasiakan sosok pasangannya saat maju sebagai Cagubri dan Cawagubri di 2013 mendatang, namun sejumlah nama sempat terdengar bahwa Achmad dikabarkan maju berpasangan dengan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Masrul Kasmi. 

Siapa sosok Masrul Kasmi ini? Nah, dikalangan eksekutif di Kabupaten Bengkalis, nama Masrul memang tak mudah dilupakan. Ia dikenal, juga tunak dengan agama. Diberbagai kesempatan pun ia mampu membawa diri dari berbagai kalangan. Wajar, karena Masrul Kasmi dulunya adalah mantan Camat Bantan, di Kabupaten Bengkalis. 

Masrul Kasmi memang lama mengabdikan diri sebagai PNS di pUlau terubuk itu (kini, Negeri Junjungan). Bahkan, untuk perencanaan dan konsep pengelolaan wilayah pesisir yang bersinambungan sudah lama dilahapnya. Ini terliat dalam setiap acara pertemuan dan pelatihan tentang Pengelolaan Manajemen Wilayah Pesisir dan laut selalu diikutinya di berbagai kesempatan. 

"Iya, saya memang menyukai lingkungan dan pengelolaan dan manajemen wilayah pesisir ini. Mesti saya tidak dilatarbelakangi ilmu kelautan dan lingkungan wilayah pesisir, namun saya tertarik mempelajarinya. Selain menambah pengetahuan, juga secara geografis Kabupaten Meranti dan Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dasar inilah membuat saya harus mengenal manajemen dan pengelolaan wilayah pesisir secaar sustainable (berkelanjutan)," ucap Masrul, saat bersua pada pelathan MCRMP (Marine Coastal Resources Marne Project) di Kota Bengkalis.

Masrul yang beristrikan alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau (UR) ini pun, tahu, bahwa masyarakat wilayah pesisir sangat mengharapkan pembangunan yang layak. Bahkan, selama pertemuan dan pelatihan MCRMP tersebut, Masrul memahami akan konsep dan kebijakan program itu harus berawal dari bawah, baik aspirasi masyarakat, pembentukan kelembagaan, pengelolaan manajemen, sampai pada rencana aksi.  

Jika benar, pilihan Achmad untuk meminang Masrul Kasmi, sebagai pasangannya pada pemilihan Gubernur Riau 2013-2018 mendatang, dengan alasan agar pembangunan merata di seluruh Provinsi Riau, tentu hal ini menjadi pilihan yang bijak. Tinggal bagaimana konsep pengelolaan pembangunan tersebut dapat diterima masyarakat secara luas.*

Syamsurizal Calon Gubernur Riau Pilih Pasangan Perempuan

Syamsurizal

CEKAU.COM-Syamsurizal, mantan bupati Bengkalis ini, maju menjadi Calon Gubernur Riau 2013-2018 dari Jalur Independen. Pilian pendamping ternyata jatuh pada seorang perempuan? Ini diungkapkan Syamsurizal saat acara pertemuan Gubernur Riau dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, belum lama ini. Namun, hajat ini terpenuhi bila tidak ada partai politik (Parpol) yang menggaet Syamsurizal, menjelang batas waktu pencalonan. 

“Saya akan mencalonkan diri dari jalur independen, apabila Parpol sudah tidak ada lagi atau nihil. Saya maju sebagai independen saja tapi yang jelas kita kan masih berusaha bisa dapat perahu," kata Syamsurizal kepada sejumlah wartawan di Riau.

Syamsurizal mengungkapkan, langkah-langkah yang ia tempuh sebagai calon independen. Menurutnya, jika dalam waktu dekat tidak juga dapat perahu, maka dirinya sudah mengumpulkan ribuan KTP pendukungnya. Mengenai berkas-berkas yang disyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah 2/3 syarat yang terpenuhi di bulan Februari ini. Siapa calon yang akan mendampinginya, Syamsurizal masih merahasiakan. "Yang pasti layak juallah, mungkin perempuan," jelasnya.

Meski demikian, Syamsurizal juga mengharapkan sebagai calon independen mendapat dukungan dari rakyat Riau. "Calon independen juga alternatif yang menarik bagi masyarakat," katanya.

Bagaimana peluang Syamsurizal menjadi kandidat Gubernur Riau periode mendatang, setelah Rusli Zainal tidak lagi menjabat? Wah, banyak prediksi peluang itu masih terbuka lebar. Pasalnya, hanya sedikit calon gubernur lain yang maju lewat independen. Artinya masih banyak KTP yang bisa direbut dengan cepat.

Staf Ahli cekau.com Datuk Dalang Yahya menilai, peluang Syamsurizal sebagai putra melayu Riau daerah pesisir yang sukses di pemerintahan, menjadi sebuah modal yang tak ternilai harganya. Kesuksesan tersebut harus diselaraskan dengan langkah yang perjuangan ke daerah-daerah untuk mempertahankan image yang baik, yang selama ini disudutkan dengan berbagai isu yang tak sedap.

"Jadi Syamsurizal menjadi calon kandidat Gubernur Riau dari jalur independen itu memiliki peluang besar merebut suara rakyat pesisir di Riau. Sekarang tinggal dia pandai mengolah atau menjual isu nasional, sperti mendengungkan memecahkan Provinsi Riau menjadi dua. Seperti terbentuknya Riau baru yang dikenal selama ini adalah Provinsi Riau Pesisir," katanya.

Datuk juga menilai, bahwa ada pula menilai peluang Syamsurizal jika tidak membawa isu nasional atau sama saja dengan kandidat calon lain, maka peluang itu akan sangat tipis. Pasalnya, kegagalan Syamsurizal ketika menjabat sementara (Plt) Walikota Pekanbaru, pasca kepemimpinan Herman Abdullah dinilai gagal memimpin. Mesti hanya beberapa bulan, namun karakter kepemimpinan yang tegas dan disiplin yang dilakoni Syamsurizal, ternyata tidak disukai kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang lebih banyak didominasi orang Kampar dan para pendatang.

Namun ada juga pihak menilai, tambah Datuk, bahwa selama Syamsurizal memimpin kota Pekanbaru, yang ada melekat pada sosok Syamsurizal adalah menjalankan permintaan dari atasan. Meski sulit diterima masyarakat Kota Pekanbaru, namun sebagai PNS yang konon terkenal sebagai abdi masyarakat, yang ditunjukkan Syamsurizal tersebut sebagai loyalitas seorang bawahan.

"Nah, inilah persoalannya, ketika kita menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Bahwa ada tugas negara yang didahulukan, atau tugas seorang pemimpin sebagai bawahan yang harus dijalankan," aku Datuk.

Sementara, Pengamat Politik Riau, Andi Yusran menyatakan, keterlibatan Syamsurizal sebagai bakal calon Gubernur Riau melalui jalur independen, sah-sah saja. Walaupun dirinya harus bersaing dengan calon lain yang punya perahu politik.

Andi juga mengatakan, berpolitik untuk menuju Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan mengambil jalur independen memiliki kans yang sangat besar. Selain Syamsurizal, malah ada calon lain yang maju dari jalur independen, seperti Wan Abubakar. Nah, jika mereka berhasil mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), seperti salah satu syarat administrasi, maka kedua calon ini bisa saja berpeluang untuk menang. "Artinya, kita tak boleh pandang sebelah mata calon-calon independen ini," tegasnya.

Andi juga menambahkan Wan Abubakar dan Syamsurizal memiliki cara tersendiri dan mempunyai kans masing-masing meraih pendukung. "Kedudukan calon independen seperti Syamsurizal dan Wan Abubakar akan menjadi penting karena tidak harus mengikuti keinginan kelompok Parpol," sebutnya.*

Kasus Korupsi Riau, Taufan Pasrah, Ramlan Banding

Taufan-Ramlan

CEKAU.COM-Setelah menyatakan pikir-pikir, akhirnya Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin menerima vonis 4 tahun penjara atas kasus dugaan suap revisi Perda PON Riau. Taufan tidak melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Sementara Ramlan Zas, Mantan Bupati Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyatakan banding sesuai janjinya, usai divonis di Pengadilan Tipikor dengan hukuman 4 tahun penjara.

"Setelah pikir pikir selama sepekan, tadi kita menerima pernyataan Taufan Andoso. Bersangkutan tidak akan banding atas putusan majelis hakim," ujar Plh Panitera Muda (Panmud) Tipikor, Hasan, Senin (18/2).

Jadi, hukuman terhadap Taufan sudah berkekuatan hukum (inkrah). Selain hukuman penjara, majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta juga menghukum Taufan membayar denda Rp200 juta atau diganti 2 bulan kurungan.

Beda dengan Taufan, langkah berbeda justru dilakukan Ramlan Zas, Mantan Bupati Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Ramlan Zas justru menyatakan banding sesuai janjinya usai divonis di Pengadilan Tipikor dengan hukuman 4 tahun penjara, beberapa waktu lalu.

Menurut data, Ramlan diduga terlibat kasus korupsi pengadaan generator set (Genset) PLTD 5x2 MVa dan PLTU 2x3 MVa senilai Rp45 miliar di Rokan Hulu tahun anggaran 2005 dan 2006 yang merugikan negara Rp7,9 miliar.

Ramlan sempat mengancam akan membunuh hakim, setelah mengetahui hukuman terhadap dirinya yang terlalu lama. Apalagi, dalam kasus itu, Ramlan mengaku tidak menikmati hasil korupsi dan niatnya hanya untuk memajukan Kabupaten Rohul, Riau. Malah, seperti diketahui sebelumnya, Ramlam sempat menghilang dan dicari. Namun, Ramlan Zas sempat pula mengancam para penegak hukum, bahwa silahkan mencari dirinya, karena dia menyebut, ada diantara Bantan dan Jakarta. Wah, rupanya Ramlan Zas, sedang menuntut 'ilmu'. Ilmu terkuat di Riau dan terkuat di Jawa Barat. Wow??*

Berita KPK Terkini, Kasus Perkara Anas, Rabu!

Johan Budi

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menggelar perkara atau ekspose penyelidikan kasus gedung olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat yang disebut-sebut melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, gelar perkara paling lambat Rabu, 20 Februari 2013.

"Ekspose dijadwalkan kalau tidak Selasa kemungkinan Rabu," ujar Johan, seperti dilansir tempo.co, Minggu (17/2). Johan tak tahu apakah gelar perkara itu menentukan nasib Anas. Ia hanya membenarkan ekspose ini akan membahas sejauh mana kekuatan alat bukti yang diperoleh komisinya dalam kasus ini. "Kita lihat bersama hasilnya seperti apa," imbuhnya.

Penyelidikan ini membidik peran Anas dalam kasus Hambalang. Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam itu diduga menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dan duit Rp100 miliar. Tuduhan ini kerap dibantah Anas pada sejumlah kesempatan.

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja sebelumnya menyatakan penerimaan Harrier Anas sudah memenuhi unsur korupsi. Namun ia menegaskan kasus ini bukan level KPK. Belakangan KPK meluruskan bahwa dugaan suap atau gratifikasi tetap masuk ke ranah KPK.

Pada Jumat 15 Februari lalu, KPK menggelar rapat pimpinan membahas kelanjutan pengusutan kasus Anas dan permasalahan penanganannya. Namun Johan mengaku belum tahu keputusan rapat tersebut. "Saya tidak tahu karena rapat masih berlangsung hingga malam (Jumat malam)," katanya.

Namun Johan mengatakan rapat pimpinan tersebut akan berlanjut sampai Senin, 18 Februari ini. Ia tak mau sesumbar tentang segala kemungkinan hasil rapat. "Yang pasti akan dilanjutkan pada gelar perkara Selasa atau Rabu," katanya lagi.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas meminta publik bersabar dan mendukung komisinya mengusut kasus ini. Ia juga berharap publik menghiraukan segala isu negatif yang berupaya mengganggu jalannya penegakan hukum komisinya.

"Saat yang tepat semua akan kami ungkapkan," ujarnya dan menambahkan: "Percayalah perhitungan penguasa langit yang menyertai kebenaran," sebutnya.

Calon Presiden Terkuat, Jokowi Kalahkan Prabowo

CEKAU.COM-Pesona Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) benar-benar di atas angin. Baru sekitar empat bulan memimpin ibukota Indonesia, mantan Walikota Solo, Jawa Tengah, itu sudah menjadi calon presiden (capres) terkuat dengan elektabilitas tertinggi. Jokowi ternyata mampu mengalahkan Prabowo Subianto (Gerinda) dan Megawati Soekarnoputri (PDI-P). Menyusul 'Raja Dangdut' Roma Irama.

"Kemungkinan besar presiden yang akan datang adalah Jokowi," demikian kesimpulan survei terhadap 13 kandidat capres potensial yang dilakukan oleh Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J Rachbini dkk yang dirilis Rabu (6/2).

Hasil survei menyebutkan elektabilitas Jokowi paling tinggi dengan didukung 21,2 persen suara. Elektabilitas Jokowi terpaut sangat jauh dengan tokoh lainnya.

Di bawah Jokowi menguntit Ketua Dewan Pembin Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan 18,4 persen suara. Di bawah Prabowo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meraih 13 persen suara.

Yang mengejutkan muncul nama Rhoma Irama di posisi keempat. 'Raja Dangdut' itu mengantongi 10,4 persen mengalahkan Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (9,3 persen) dan Jusuf Kalla (7,8 persen) diikuti Wiranto 3,5 persen, Mahfud MD 2,8 persen, Dahlan Iskan 2,0 persen, Surya Paloh 1,3 persen, Hatta Rajasa 1,2 persen, Chairul Tanjung 0,4 persen serta Djoko Suyanto 0,3 persen.

Survei tersebut, seperti dilansir detikcom, dilakukan dari 3-18 Januari 2013. Wawancara dilakukan secara tatap muka terhadap 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia secara acak. Usia responden adalah 17 tahun atau sudah menikah. Survei ini memiliki margin of error 2,8 persen. 

Untuk popularitas memang Jokowi masih di bawah Mega. Popularitas Mega mencapai 91,9 persen, diikuti Rhoma Irama (87,6 persen), Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto (80,3 persen), baru Jokowi (79,4 persen), diikuti Wiranto (72,6 persen), Aburizal Bakrie (70,5 persen), Surya Paloh (45,2 persen), Dahlan Iskan (38,9 persen) dan Chairul Tanjung 31,7 persen.

Selain sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi, Jokowi juga masuk kandidat calon wakil presiden (cawapres) paling potensial. Jokowi didukung 16,6 persen suara. Prabowo Subianto pun menempati posisi kedua sama seperti di bagan capres potensial dengan 16,6 persen suara. Di bawah Prabowo menempel ketat Jusuf Kalla dengan perolehan 8,5 persen suara.

Setelah Jusuf Kalla muncul nama Rhoma Irama (7,3 persen), Aburizal Bakrie (6,2 persen), Megawati (5,1 persen), Wiranto (4,7 persen), Dahlan Iskan (4,7 persen), Mahfud MD (3,6 persen), Hatta Rajasa (2,8 persen), Akbar Tandjung (2,8 persen), Chairul Tanjung (2,1 persen), Surya Paloh (1,6 persen), Sri Sultan HB X (1,2 persen) dan Hidayat Nurwahid (1,2 persen)

Golkar-PDIP Berpacu

Survei PDB juga menyebutkan jika Pemilu digelar hari ini, Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turun sangat drastis dibandingkan partai lainnya. Sedangkan Golkar dan PDIP bersaing ketat.

Survei PDB menyatakan suara Golkar dan PDIP sama-sama 14,0 persen. Di urutan ketiga, PD turun di bawah 10 persen dengan meraih 9,9 persen. Kemudian di posisi keempat Gerindra 8,7 persen, PKB 6,7 persen, NasDem 5,5 persen, PAN 4,5 persen, PPP 3,4 persen, PKS 2,9 persen dan Hanura 0,5 persen.

Survei ini menunjukkan merosotnya secara signifikan perolehan suara partai Islam. Paling merosot adalah PKS yang mantan presidennya, Luthfi Hasan Ishaaq, terbelit kasus suap impor sapi dengan hanya 2,9 persen suara.

PKPI Lolos Verifikasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan untuk mengabulkan permohonan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi partai peserta Pemilu 2014. Keputusan ini diketuk Bawaslu pada Selasa (5/2) malam. Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, keputusan tersebut mengikat dan harus dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Muhammad menyatakan pada sidang adjudikasi, Bawaslu menerima hampir semua dalil keberatan yang disampaikan oleh partai bentukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Oleh karena itu Badan Pengawas merekomendasikan PKPI diloloskan jadi peserta Pemilu. "KPU tidak bisa banding," kata Muhammad seperti dilansir tempo.co, belum lama ini.

Keberatan yang disampaikan PKPI dalam sidang adjudikasi Bawaslu antara lain soal keterwakilan perempuan di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kendal. PKPI dikatakan tak memenuhi syarat di dua daerah itu karena tak memenuhi kuota.

Bawaslu menyatakan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen hanya berlaku di kepengurusan tingkat pusat. Alasan ini yang dipakai KPU bahwa pencoretan PKPI di dua daerah tersebut dianggap keliru dan kemudian dianulir Bawaslu.

Sementara Muhammad juga menyebutkan bahwa ada masalah verifikasi di Kabupaten Solok, Kecamatan Hiliran Gumanti, Provinsi Sumatera Barat. Dalam sidang, Komisi tak dapat menjelaskan keadaan geografis di Solok yang terjal dan sulit dijangkau. Imbasnya, anggota PKPI yang berada di kecamatan tersebut tak bisa diverifikasi.

Muhammad mengatakan, tak semua keberatan PKPI diterima. Kendati demikian, Bawaslu menyatakan PKPI tetap memenuhi persyaratan. "Setelah keberatan diterima, PKPI memenuhi persyaratan," katanya. 

Selain itu, KPU belum bisa memutuskan nasib PKPI. "Kami belum dapat salinan putusan, belum bisa tentukan," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Malah, Husni mengatakan masih perlu mengkaji salinan putusan Bawaslu. Husni membenarkan putusan itu memang bisa mengubah keputusan KPU tentang penetapan partai peserta Pemilu 2014. Namun Husni belum tahu seberapa jauh putusan Bawaslu akan mengubah keputusan Komisi. "Saya belum bisa jawab sekarang," sebutnya.* 

Kasus Suap Impor Daging, Konspirasi atau Kolusi

CEKAU.COM- Ditetapkannya bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka membuat karir PKS di dunia politik lumpuh. Malah, sejumlah kader PKS menyebut adanya konspirasi dan diskriminasi dalam penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ada pula menilai jika pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kader PKS, maka hal itu justru tidak menguntungkan perkembangan partai.

Kasus ini bermula, ketika Luthfi ditangkap KPK pada Rabu, tengah malam pekan lalu di kantor pengurus pusat PKS. Penahanan ini bagian rangkaian operasi digelar KPK. Sehari sebelumnya, petugas komisi antikorupsi justru sudah menangkap Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat. Ahmad diduga sebagai pengatur duit masuk-keluar Luthfi. Ahmad juga diduga menerima duit Rp 1 miliar dari Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya merupakan petinggi PT Indoguna Utama, perusahaan pengimpor daging sapi. 

Mencuatnya kasus ini tentunya tidak menguntungkan karir politik PKS. Hal   ini diyakini Analis Politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, bahwa perlawanan PKS dengan memakai istilah konspirasi dan diskriminasi, tidak menguntungkan secara elektoral.

"Justru akan memperburuk citra PKS di mata pemilih, terutama segmen pemilih perkotaan, terdidik dan memiliki akses informasi. Segmen pemilih dari kelompok perkotaan dan terdidik akan melakukan evaluasi terhadap PKS, bisa saja mereka memilih partai lain atau memilih golput," kata Arya.

Konflik dengan KPK juga akan mempengaruhi pembentukan karakter kader PKS. Kader-kader pemula, sebut Arya, akan sangat terguncang dan berpotensi bermigrasi ke partai lain. "Bila tidak hati-hati, manuver PKS bagai menepuk air di dulang dan dampaknya tentu terpecik muka sendiri," sebutnya dengan istilah pribahasa.

Selain itu, konflik dengan KPK malah memperburuk citra PKS di masyarakat. Perlawanan dengan bahasa lisan malah membuat kesan PKS tidak mempercayai kredibilitas dan integritas KPK.

"Padahal KPK saat ini tengah on fire dan tengah mendapatkan dukungan tinggi dari publik. Integritas dan kredibilitas KPK sudah teruji dalam sejumlah ujian dan tantangan, baik dari konflik internal maupun eksternal," sebutnya.

Menurut dia, publik saat ini berpihak kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. "Perlawanan PKS pada KPK akan sia-sia dan malah memperlemah PKS," ujarnya. Arya menyarankan agar pimpinan PKS melakukan koreksi internal tanpa berupaya membentengi diri terkait perkara yang tengah menyeret mantan presidennya.

Sementara, lagi hangat-hangatnya kasus impor daging ini, justru Presiden baru PKS, Anis Matta, menggelar roadshow ke daerah untuk konsolidasi struktur dan kader ke seluruh dewan pimpinan wilayah di Tanah Air. Konsolidasi dalam bentuk safari dakwah ini sebagai bentuk kepemimpinan baru sebagai presiden di PKS.

Roadshow pertama Anis digelar di Jawa Barat, tepatnya di Hotel Mason Pine, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Rapat konsolidasi dipimpin Anis sebagai presiden partai ini diikuti seribuan kader PKS dari seantero Jawa Barat. Rapat ini tanpa dihadiri Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, juga calon inkumben Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

"Sekarang fokus ke dalam dulu. Saya akan fokus keliling seluruh daerah dulu, khususnya ke daerah-daerah penting, untuk konsolidasi internal agar rencana-rencana partai bisa tetap berjalan dan memberikan pemahaman yang benar kepada kader tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan," ujarnya seperti dikutip tempo.co.

Daerah Jawa Barat menjadi pilihan pertama, menurut dia, karena partai ini tengah bertarung dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Alasan lainnya, kata dia, karena masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang penuh pengertian. "Yang mereka (masyarakat Jawa Barat) perlukan adalah kejujuran apa adanya. Insya Allah yang menimpa PKS tidak mempengaruhi elektabilitas PKS dan (calon PKS) di Pilkada. Dan Insya Allah kami akan menangkan Pilkada di Jawa Barat," terangnya.

Uniknya, kisruh menyelimuti tubuh PKS ini akan berdampak pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Sebut saja ketika survei dilakukan Saiful Mujani Research & Counsulting (SMRC) ketika melihat peluang partai dalam kancah menarik suara para pemilih. Hasilnya, Golkar menempati posisi tertinggi dengan perolehan 21,3 persen diikuti PDIP 18 persen, PD 8 persen, Gerindra 7 persen, PKB 5 persen, NasDem 5 persen, PPP 4 persen, PKS 2 persen, PAN 1 persen dan Hanura 1 persen.

Survei ini dilakukan SMRC pada 6-20 Desember 2012. Survei melibatkan 120 responden secara acak di seluruh Indonesia dengan usia di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode tatap muka dengan tingkat toleransi kesalahan 3 persen.

Mungkin, inilah hantaman aib kasus suap yang menyeret Presiden lama PKS, Luthfi Hasan Ishaaq membuat pamor partai tersebut terjun bebas. Partai Demokrat (PD) yang dirundung dugaan kasus korupsi sepanjang 2012, juga diperkirakan bernasib sama. Nah, siapa yang memilih dan dipilih?*