Kasus Simulator SIM, Benny Kabur Harman Diperiksa KPK Lagi

CEKAU.COM-Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan aset tersangka kasus Simulator SIM, Irjen Djoko Susilo di dalam dan luar negeri, kini giliran Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman juga kembali diperiksa KPK, pada Selasa 19 Maret lalu. Saat ditanya wartawan, dia mengaku melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi simulator.

Benny hadir di Gedung KPK pukul 09.42 WIB. Dia didampingi seorang asistennya. Sebelum masuk ke lobi Gedung KPK, dia sempat memberikan pernyataan. "Pemeriksaan lanjutan. Iya tentang simulator," kata Benny kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (19/3). 

Diprediksi kalah dalam Pilgub NTT, politikus Demokrat Benny K Harman kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai saksi, mantan Ketua Komisi III DPR itu menjelaskan kepada KPK soal kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.

Benny menyatakan tidak ada aliran dana ke Komisi Hukum terkait proyek simulator SIM. Dalam kasus itu, mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo telah ditetapkan KPK menjadi tersangka. "Tidak pernah ada," kata Benny usai diperiksa KPK. 

Benny juga menyatakan tak pernah menghadiri pertemuan yang digelar Djoko Susilo dan AKBP Teddy Rusmawan dengan sejumlah anggota Komisi III DPR terkait proyek simulator SIM di Restoran King Crab. Benny juga menyatakan tak menghadiri pertemuan di Hotel Dharmawangsa. "Saya tegaskan, saya tidak pernah hadir dalam pertemuan itu," kata Benny.

Benny yang diperiksa selama lima jam itu mengaku dicecar penyidik terkait mekanisme pembahasan anggaran proyek. "Saya ditanya mekanisme pembahasan anggaran di Komisi III dengan mitra kerja termasuk dengan Kepolisian. Saya sudah jelaskan mekanismenya dan apakah dibahas mengenai simulator, saya tegaskan disitu bahwa dalam rapat tidak pernah. Yang dibahas itu PNBP," jelasnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2010, Polri selaku lembaga negara berhak menggunakan 90 persen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan di Polri. Pada 2010, Polri menyetor PNBP Rp 3 triliun.

Namun, biaya dikeluarkan buat kegiatan-kegiatan di Polri itu tidak serta merta langsung mencomot dari PNBP. Melainkan harus berdasarkan pada penetapan pagu anggaran, yang dibahas terlebih dulu antara Kementerian Keuangan dengan Polri. Hasil pembahasan pagu itu kemudian dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011, yang diusulkan pemerintah, dalam hal ini Polri, ke DPR.

Usulan pagu anggaran itu kemudian dibahas di Komisi III DPR, dengan Polri sebagai mitra kerja, melalui nota keuangan. Kemudian juga dilakukan pembahasan dalam rapat kerja anggaran melibatkan tiga unsur, yakni Kementerian Keuangan, Komisi III DPR, dan Polri. Hasilnya dinamakan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).

Hasil pembahasan oleh DPR dan Polri dalam bentuk RKA-KL, kemudian disodorkan lagi ke Kemenkeu. Kemenkeu kemudian menelaah RKA-KL dan hasil akhirnya menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam pemberitaan sebuah majalah, sejumlah anggota Komisi III DPR, yakni; Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Herman Heri, sempat beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Korlantas. 

Mereka diduga meminta jatah (fee) miliaran rupiah untuk memuluskan pembahasan DIPA simulator. Dalam salah satu pertemuan, ketiganya bertemu dengan Ketua Panitia Lelang dan Pengadaan Simulator, AKBP Teddy Rusmawan, dan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, di Restoran Jepang Nippon-Kan di dalam Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sekitar 2010.

Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, Bendahara Korlantas dan Sekretaris Panitia Pengadaan Simulator, Kompol Legimo Pudjo Sumarto, telah memberikan permintaan keempat anggota DPR itu.

Beberapa waktu lalu, terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, menuding politikus Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi III DPR terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri.

Politikus asal partai berlambang pohon beringin yang disebut Nazaruddin terlibat perkara simulator adalah Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo. Sementara politikus asal PDIP yang juga dituding bermain dalam proyek simulator adalah Herman Heri. Tetapi, ketiganya langsung membantah tudingan suami Neneng Sri Wahyuni itu.*

ISG 2013, Kesiapan Fasilitas dan Utang Venue akan Usai

Main Stadium Riau

CEKAU.COM-Kesiapan venue (arena) untuk pelaksanaan Islamic Solidarity Games (ISG) III 2013 di Riau kini masih dipertanyaan semua pihak. Hal ini terlihat usai Ketua Komite Olympiade Indonesia (KOI), Rita Soebowo, meninjau kesiapan venue-venue, Senin 4 Maret lalu. Rita mengaku prihatin dengan persiapan Riau menghadapi ISG. Ia bahkan kecewa melihat kondisi Stadion Utama yang tidak terurus. Rumputnya telah panjang.

"Saya sampai menangis melihat Stadion Utama Riau, apalagi melihat rumput lapangannya yang sudah sangat panjang tidak terurus," akunya.

Kekecewaan terbesar Rita adalah penolakan kontraktor pembangunan stadion berkapasitas 43 ribu tempat duduk itu atas pelaksanaan ISG selama Pemprov Riau belum melunasi hutangnya pada kontraktor sebesar Rp118 miliar. Sementara persiapan fasilitas penunjang venue (arena) ISG dan masalah utang dapat dibaca: ISG 2013, Kesiapan Fasilitas dan Utang akan Usai.

Rita mengatakan, KOI bersama Kemenpora akan menggelar rapat khusus membahas masalah tunggakan Pemprov Riau kepada kontraktor itu. Namun, ia mendesak Pemprov Riau selaku pemegang proyek sarana olahraga megah itu bersikap proaktif. "Waktu sudah bergulir karena ini kebanggaan warga Riau, kita tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti pemindahan dan pengunduran ISG karena ini adalah komitmen bersama," sebutnya.*

Terkait hutang Pemprov Riau ini, Lukman Edi, anggota DPR dari Riau, mengatakan, Presiden SBY harus ikut mencarikan solusinya karena menyangkut marwah bangsa di hadapan negara-negara Islam peserta ISG nanti.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal di kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, ini meminta SBY menerbitkan Keputusan Presiden sebagai payung hukum pencairan dana di APBD Riau untuk membayar tunggakan hutang itu.

“Kalau sudah alokasi dana untuk itu dan tinggal dicarikan dasar hukum pencairannya, maka SBY tinggal menerbitkan Keppres sebagai dasar hukum pembayaran hutang pemprov agar ISG tak terkendala dan solusi hutang bisa tuntas,“ katanya.

Dengan keluarnya Keppres maka aparatur di Pemprov Riau dipastikan tidak ragu mengeluarkan dana untuk melakukan pembayaran terhadap KSO. Dengan pembayaran tersebut maka nama baik Indonesia di mata negara-negara Islam peserta ISG bisa terjaga.

Sebaliknya jika ISG ini batal digelar di Riau, maka nama baik Indonesia akan tercoreng di dunia negara-negara Islam.  "Jangan main-main dengan penyelenggaraan ISG ini.  Jika batal digelar di Riau, bukan hanya nama Riau yang malu, tapi juga nama bangsa Indonesia akan tercoreng di mata negara peserta," katanya.

Sementara itu, Ketua I Panitia Lokal ISG, Syamsurizal menyebutkan pesiapan ISG tak hanya diganjal oleh hutang Pemprov Riau pada kontraktor Stadion Utama saja, tapi juga dari venue kolam renang di Rumbai Sport Center yang hingga kini belum juga direnovasi.

"Pemasalahan ISG di Riau hanya dua. Pertama, hutang ke kontraktor Stadion Utama yang tidak bisa dilunasi karena ketiadaan payung hukum. Kedua, pembanguan renovasi kolam renang yang tak mungkin lagi dilaksanakan karena harus melalui proses tender," papar Kepala Inspektorat Provinsi Riau ini.

Dalam rapat dengan Ketua Umum Panitia Nasional ISG Rita Soebowo, Senin (4/3) kemarin, lanjut Syamsurizal, pihaknya mengusulkan renovasi kolam renang itu sebaiknya tidak dibiayai APBD namun oleh swasta. "Kalau didanai swasta, maka pekerjaannya bisa langsung dimulai, tanpa menunggu proses tender terlebih dahulu. Kita sudah bergerak mencari swasta yang berminat," terangnya.

Sedangkan untuk masalah hutang ke kontraktor Stadion Utama, kata mantan Bupati Bengkalis ini, bahwa di APBD Riau 2013 telah dianggarkan dana sebesar Rp118 miliar. "Namun hingga kini tak bisa dicairkan karena ketiadaan payung hukum," bebernya.

Mengingat masalah ini sudah di luar wewenang Pemprov Riau, maka penyelesaiannya diserahkan pada ke tingkat lintas kementerian, yakni Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Merekalah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kita hanya menunggu adanya payung hukum saja. Insya Allah selesai sebelum akhir Maret ini," ucapnya.

Bila kedua masalah itu cepat dituntaskan, Syamsurizal sangat yakin ISG III 2013 akan tetap dilaksanakan di Pekanbaru, tidak diundur, apalagi dipindahkan ke daerah lain. "Bisa saya katakan, hampir tidak mungkin dipindah," katanya.

Adapun beberapa faktor yang membuat Panitia ISG yakin event negara-negara Islam ini tetap di Riau. Salah satunya ketidaksiapan daerah lain. Mulai dari penganggaran APBD yang sudah ketok palu, hingga kesiapan venue sekalipun. "Yang pertama, kita sudah anggarkan pelaksanaan ISG itu Rp45 miliar di APBD, APBN juga menyediakan anggaran Rp200 miliar. Kedua, kita sudah melakukan promosi dan MoU dengan ISSF, dan ISSF sudah beberapa kali datang memastikan kesiapan Riau," katanya.

Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Emrizal Pakis, membantah Pemprov Riau tak berniat membayar hutangnya pada tiga BUMN kontraktor pembangunan Stadion Utama; PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya.

Dijelaskannya, niat melunasi hutang itu dibuktikan dengan disiapkannya dana di APBD Riau 2013 sebesar Rp98 miliar. "Kalau kita enggan membayar kenapa kita anggarkan dananya di APBD?," tegas Emrizal di Pekanbaru, Selasa (5/3).

Sayangnya, lanjut Emrizal, pencairan anggaran itu terbentur ketiadaan payung hukum sebagai landasannya. “Bukan kita tidak mau bayar. Saya tidak mau terjadi kesalahpahaman atas pembayaran tersebut, apapun namanya, secara administrasi kita akan membayar yang dibenarkan secara hukum," katanya dan menambahkan terkait kesiapan Riau sebagai tuan rumah ISG, Emrizal mengklaim telah hampir final.

Sejauh ini, peserta sudah berkisar sekitar 3.000 orang dari 29 negara. Jumlah ini diprediksi bakal bertambah dua kali lipat mengingat adanya penambahan 10 negara peserta. "Bisa jadi mencapai 5 sampai 6 ribu peserta. Kita malah khawatir fasilitas yang ada tidak mencukupi," katanya.*

ISG 2013, Riau Tetap Jadi Tuan Rumah

Stadion Utama Riau

CEKAUCOM-Kelangsungan Islamic Solidarity Games (ISG) III 2013 di Riau kini berada di tangan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo. Dia akan memutuskan nasib ISG III ini yang akan digelar 6-17 Juni mendatang. Namun setelah meninjau kesiapan panitia lokal dan venue-venue di Pekanbaru pada Rabu, 6 Maret lalu, banyak fasilitas venue yang mesti digesa pembangunannya.

Sementara, ada hal lain, yakni kurang matangnya persiapan panitia lokal ISG di Pekanbaru, sehingga timbul tiga opsi untuk kelangsungan ISG III yang ada di Pekanbaru. Pertama, tetap dilaksanakan di Pekanbaru dengan kondisi serba minimalis. Kedua, diundurkan namun tetap di Pekanbaru. Dan terakhir, dipindahkan ke luar Pekanbaru.

Ketika hal ditanya kepada Menpora, mengatakan: "Saya akan memutuskan satu dari tiga opsi yang ditawarkan setelah melihat langsung ke Pekanbaru pada hari Rabu besok," kata Roy Suryo di Jakarta, belum lama ini.

Hal tersebut juga diakui Deputi Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi, Djoko Pekik Irianto, menyebutkan pihaknya masih belum memikirkan pemindahan tempat pelaksanaan ISG. Namun, dia menyebut ada kemungkinan dipindahkan setelah Menpora meninjau persiapan panitia lokal dan venue-venue di Pekanbaru. "Sejauh ini, pilihan tempat masih di Pekanbaru. Soal opsi lain nanti setelah kita mengunjungi Pekanbaru," sebutnya.

Ketua Komite Olympiade Indonesia (KOI), Rita Soebowo, mengaku telah mendengar usulan pemindahan tempat pelaksanaan ISG dari Pekanbaru ke Jakarta. Tetapi, Rita berkeyakinan ISG tetap dilangsungkan di Pekanbaru. "Di sana (Pekanbaru, red) saja, jangan sampai berubah," tutur Rita di Jakarta, Selasa (5/3).

Dijelaskan Rita, pemindahan tempat pelaksanaan ISG ke luar Pekanbaru akan memperunyam keadaan. "Tetapi, kita lihat saja perkembangannya. Kalau nanti dipindahkan ke luar Pekanbaru pasti akan lebih repot lagi," tutur Rita yang baru saja meninjau persiapan Panitia Lokal ISG III di Pekanbaru dan sejumlah venue.

Keberatan pemindahan ISG dari Pekanbaru juga diutarakan Anthony Sunarjo, Ketua Panitia ISG III (INAISGOC). Katanya, penunjukan Pekanbaru sebagai tuan rumah ISG didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) yang disetujui Ketua Islamic Solidarity Sport Federation (ISSF).

Namun, Anthony mengakui pihaknya juga telah menyiapkan berbagai alternatif terkait usulan pemindahan lokasi ISG yang diikuti 37 negara-negara Islam anggota KOI itu. “Tidak mudah memindahkan penyelenggaraan ISG. Meski kita sudah menyiapkan alternatif atau opsi B. Namun ISG ini merupakan gawean pemerintah, kita serahkan ke pemerintah,“ katanya.

Anthony menjelaskan, dalam Keppres Nomor 15/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Panitia ISG 2013 ditetapkan bahwa Ketua Umum Panitia ISG III adalah Rita Soebowo, Ketua KOI. Sedangkan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal diposisikan sebagai Penanggungjawab Teknis Pelaksanaan. Lalu, Menpora menjadi Penanggungjawab Panitia Nasional.

Sedangkan unsur pengarah dipimpin Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, yang beranggotakan sembilan meteri ditambah Panglima TNI dan Kapolri. Dalam Keppres itu juga disebutkan Panitia Nasional yang berkedudukan Jakarta bertugas menyiapkan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan ISG III 2013. Tugas lainnya, menyiapklan dan menyusun anggarannya. "Panitia nasional bertanggungjawab kepada Presiden RI," papar Anthony.

Karena itu, lanjutnya, pemindahan tempat pelaksanaan ISG dari Pekanbaru bakal memakan proses yang panjang. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta tidak akan bersedia menanggung sebagian pembiayaannya karena tidak dicantumkan dalam APBD mereka. "Jadi tetap saja di Riau agar panitia daerah tidak terganggung," harapnya.*

Balon Gubri Herman Abdullah Didukung Warga Minang Siak

Herman-Syafrilenti

CEKAU.COM-Bakal Calon Gubenur Riau, Drs Herman Abdullah MM kembali mendapat sambutan hangat dari Dr Alis Marajo atau Datuk Sori Marajo, Bupati Limapuluh Koto, Sumatera Barat. Sambutan ini diberikan saat acara pelantikan pelantikan IK (Ikatan Keluarga) di Kecamatan Kandis, belum lama ini. Bupati Limapuluh Koto ini menilai, bahwa kemajuan kota Pekanbaru sejak kepeimimpinan Herman menjadi contoh baginya untuk memajukan kota ke depannya.

"Bapak Herman Abdullah, saya katakan berhasil memajukan Kota Pekanbaru in dengan bijak dan baik. Hal ini terlihat dari selama dua periode kepemimpinannya, telah mampu menciptakan kemajuan kota dan hubungan baik antar masyarakat yang ada di Pekanbaru ini," sebut Dr Alis Marajo, saat menghadiri pelantikan IK (Ikatan Keluarga) di Kecamatan Kandis bersama dengan jajaranya, mulai dari asisten kepala dinas, kepala bagian dan staf Kabupaten Limapuluh Kota.

Alis dalam sambutannya, juga menjelaskan bahwa dirinya sangat kagum dengan kemajuan masyarakat Minang yang ada di Riau, khususnya di Kecamatan Kandis.  Bahkan, bupati juga mengagumi kepimimpinan salah seorang Tokoh Masyarakat Riau tersebut. 

Sementara Asisten II Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Siak, Syafrilenti dalam sambutanya, bahwa Pemkab Siak sangat membutuhkan adanya organisasi atauy paguyuban masyarakat agar pembangunan di Kandis dan Siak khususnya lebih maju dan mampu mensejahterakan masyarakat secara utuh. "Kami mendukung dan menyambut baik, organisasi dan paguyuban masyarakat yang ada di Kabupaten Siak ini. Tentunya dengan kebersamaan dan gotong royong, maka kita akan mampu membangkitkan semangat untuk memajukan pembangunan ini," jelasnya.

Herman Abdullah bersama Masyarakat Minang di Siak

Bakal Calon Gubernur Riau Herman Abdullah dalam sambutan didampingi sejumlah pejabat lainnya, menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat atau dukungan yang diberikan. Selain dukungan, Herman juga memohon doa restu dari masyarakat Minang untuk maju Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2013-2018 mendatang. Dengan harapan, agar Riau maju di masa akan datang.

"Mari kita bangun Kabupaten Siak, khususnya Provinsi Riau kedepan bersama-sama. Dengan kebersamaan, maka kemajuan dan kesejahteraan rakyat Riau akan tercapai. Saya juga ucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak atas pencalonan saya," ucap Herman Abdullah yang juga Penasehat di Paguyuban Panggkalan-Sumbar, Merpakan keturunan dari Pangkalan.

Acara pelantikan ini adalah pengukuhan pengurus HIFASI (Himpunan Famili Padang Sekitarnya), PKP (Persatuan Keluarga Pangkalan), IKPS (Ikatan Keluarga Payakumbuh Sekitarnya), PKBA (Persatuan Keluarga Bukittinggi Agam) periode 2012-2015 oleh Ketua IKMR-Kandis Safni Sikumbang. Terlihat yang hadir adalah DPPS (Dewan Pimpinan Pemuda Sakai) di lapangan IKMR Kecamatan Kandis, Siak dan tokoh Minang di daerah minyak tersebut.*

Permasalahan Wilayah Pesisir Bengkalis, Terjadi Degradasi

Abrasi di Pesisir Riau

CEKAU.COM-Sebuah pemerintah harus tetap eksis dalam mengelola lingkungan hidup, agar pembangunan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan pada Kebijakan Pola Pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Namun, sebelum konsep ini dijalankan, maka dibutuhkan isu-isu utama lingkungan, sehingga  kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya. 

Hal ini ditegaskan Profesor Usman M Tang, dalam sebuah diskusi panel bersama sejumlah mahasiswa dan kalangan masyarakat peduli lingkungan di Universitas Riau (UR). "Selain itu, sangat penting jika sebuah pemerintahan harus melakukan berbagai kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, guna mengantisipasi proses degradasi lingkungan yang lebih parah," katanya.

Profesor Usman juga mengatakan, bahwa salah satu bentuk kepedulian terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan tersusun harus disusun melalui Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yang berisikan isu–isu pokok, informasi, kendala dan penanggulangan tentang lingkungan hidup. "Ini sebuah perencanaan secara bersinambungan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan hal ini dapat diterapkan jika kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya terlaksana, sehingga segala kekurangannya dapat disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya," jelasnya.

Untuk itu, kata Prof Usman M Tang, bahwa dibutuhkan penyempurnaan kebijakan yang akan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat direkomendasikan beberapa program ke depan yang berkelanjutan, seperti program penataan fungsi kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia, menata kembali struktur organisasi tata laksana pemerintahan, dengan mengintegrasikan adanya keterwakilan kepentingan fungsi lingkungan hidup di setiap instansi teknis terkait.

Selain itu, tambah Profesor Usman, membangun kerjasama dengan setiap stakeholder yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dengan membentuk lembaga independen sebagai mediator  antara pihak pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Termasuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait lain baik instansi vertikal maupun horizontal, baik dalam penyusunan program kerja ataupun dalam implementasinya agar  tercipta sinergi, sehingga dapat memberikan out put yang maksimal, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja dan dana.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan ataupun kursus – kursus dibidang lingkungan hidup. Selain itu juga membantu peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen terhadap upaya pengelolaan lingkungan," jelasnya.

Profesor Usman juga mengingatkan lagi, dibutuhkan pula sosialisasi dalam bentuk seminar, kursus penyadaran dan pemahaman lingkungan bagi segenap pembuat kebijakan. Melalui program konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam lingkungan, inventarisasi dan identifikasi terhadap ekosistem sumberdaya alam dan lingkungan yang telah terkena degradasi lingkungan dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan ekploitasi sumberdaya alam dan terhadap kegiatan  ataupun usaha yang menghasilkan limbah, dengan melakukan pemantauan lapangan yang berkelanjutan.

Jika ini dilakukan, katanya, maka sangat dibutuhkan kebijakan untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak ke kondisi semula, termasuk hutan lindung, suaka marga satwa, dan green belt disepadan sungai dan pantai, menetapkan perencanaan dan pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi yang merupakan kawasan publik dan tempat tempat – tertentu, melakukan rehabilitasi terhadap kawasan – kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan.

Isu dan Permasalahan Lingkungan di Riau

Yang terpenting, sebut Usman, adalah upaya program penegakan hukum bidang lingkungan hidup, penyusunan peraturan daerah yang dapat mengayomi segenap kepentingan lingkungan secara komprehensif di berbagai sektor dan bukan secara parsial, menyusun petunjuk teknis dari setiap kebijakan yang dilaksanakan, mendukung kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan menerbitkan peraturan dan ketentuan pada tingkat kabupaten.

Isu dan Permasalahan Wilayah Pesisir di Riau

Berikut berbagai isu utama lingkungan di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pengamatan dan analisis sejumlah panelis dan kondisi saat ini, maka diperoleh berbagai isu utama yang mempengaruhi lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis, seperti di bawah ini:  

Kebakaran Hutan dan Lahan

Akibat kesalahan dalam pembukaan hutan dan lahan yaitu dengan cara pembakaran, yang dilakukan baik oleh pengusaha atau pemilik usaha perkebunan dan hutan tanaman industri maupun oleh sebagian masyarakat, telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis. Sebaran asap yang sangat luas merupakan pencemaran / polusi udara telah menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Disamping itu kerugian akan hilangnya fungsi ekologis hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dampak kerugian yang jarang dihitung yang dapat memberikan akibat lebih parah lagi.

Illegal Loging

Penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bengkalis merupakan ancaman buruk terhadap lingkungan hidup. Akibat aktivitas tersebut telah menimbulkan perubahan kawasan dari kawasan hutan menjadi kawasan semak belukar dan tidak produktif. Kegiatan illegal logging ini merupakan masalah yang serius dengan kompleksitas tinggi.  Hampir sebahagian besar dari pelaku usaha dan stake holder terlibat  dalam kegiatan ini. Disamping itu para pengusaha kehutanan menggunakan masyarakat tempatan untuk melakukan kegiatan illegal logging.

Pencemaran Air Sungai

Kualitas suatu badan perairan sungai tergantung pada segenap aktivitas yang terjadi pada Daerah Alirannya. Berbagai aktivitas baik domestik dan industri di wilayah sungai yang menghasilkan limbah akan membuang limbahnya ke perairan sungai. Hal ini akan menambahkan tekanan dan beban pencemaran pada badan sungai.  Disamping itu kegiatan kehutanan dan pertanian di bahagian hulu juga turut meningkatkan intensitas pencemaran sungai. Beberapa kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sungai di wilayah Bengkalis adalah Industri Pengolahan Sagu di Sungai Suir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Penebangan Hutan (legal/illegal) di Sungai Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu.

Pengusahaan / Penangkaran  Walet (Dampak Kebisingan)

Keberadaan usaha Walet di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu sumber ekonomi yang cukup potensial. Kegiatan usaha ini terdapat di Kota Bengkalis, Selat Panjang, Sungai Pakning, Teluk Belitung dan daerah lainnya. Sampai sejauh ini keberadaan usaha ini masih merupakan masalah kontroversial. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang lebih jauh maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur kegiatan usaha ini. Dampak negatif yang dikhawatirkan oleh masyarakat sampai saat ini adalah dampak kebisingan dari suara yang ditimbulkan dari suara walet tiruan dalam bentuk kaset.

Abrasi Pantai

Posisi geografis Kabupaten Bengkalis yang berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan wilayah pantai utara Bengkalis rentan terhadap terjadinya proses abrasi pantai. Terjadinya proses abrasi ini akibat besarnya energi gelombang yang dihasilkan di perairan Selat  Malaka.  Disamping itu terjadinya ekploitasi mangrove secara tidak terkendali dan illegal logging juga mengakibatkan kerusakan mangrove, sehingga salah satu fungsi ekologis hutan mangrove sebagai penahan gelombang dan ombak menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat abrasi di wilayah pantai utara Bengkalis.*

Banjir Rokan Hulu, Dibalik Penderitaan Warga

CEKAU.COM-Banjir di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, menyisakan duka bagi masyarakat. Banjir melanda sejak Jumat 15 Februari pada Subuh itu, membuat ketinggian air di sejumlah titik di beberapa kecamatan sempat mencapai tiga meter. Malah, pada Senin 18 Februari, air sudah mulai surut, tetapi warga yang sempat mengungsi sudah pulang ke rumah. Namun, bagi keluarga Saidin (54) dan Salmah (49), rumah warga Tanjung Harapan, Kelurahan Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah menyisakan rasa pedih. Pasalnya, rumah mereka hancur dihantam derasnya air luapan Sungai Batang Lubuh. Yang tersisa hanya pintu dan jendela. Harta bendanya pun hanyut, hanya tinggal pakaian melekat di badan.

Pemandangan memilukan terlihat saat Wakil Bupati Rohul, H Hafith Syukri melakukan pemantauan, Senin pagi. Ia melihat langsung rumah warga yang hancur dan rusak serta bergeser terseret banjir di Tanjung Harapan. Di wilayah tersebut terdata satu rumah beton semi permanen bantuan pemerintah hancur, dua lainnya rusak dan satu hanyut. Saat itu, air masih menggenangi jalanan di kawasan itu setinggi betis orang dewasa.

Seperti diberitakan media harian pagi lokal Riau, seperti Riau Pos, Tribune Pekanbaru dan Metro Riau, salah satu rumah yang hancur diketahui milik Saidin dan Salmah. Rumah pasangan tersebut hanya tersisa bagian pintu depan dan dua jendela. Sedangkan bagian tengah hingga belakang rata dengan tanah. Atap dan seluruh harta benda mereka pun hanyut terseret luapan air sungai. Kerugian yang dialami Saidin diperkirakan sekitar Rp85 juta. "Kami berharap ada bantuan dari pemerintah. Seluruh harta benda yang ada disapu bersih banjir, hanya tinggal pakaian di badan saja," kata Saidin.

Selain itu, sesuai informasi dari salah satu Ketua RW di Tanjung Harapan, Mulyoto yang disampaikan kepada Wabup, dua rumah warga lainnya yang rusak milik almarhum Taslim dan Khalifah Usman. Sementara rumah yang bergeser sekitar 30 meter dari letak semula dibawa arus banjir milik Ridwan.

"Di wilayah kami ada 160 Kepala Keluarga (KK) atau 450 jiwa yang rumahnya terendam banjir. Hingga kini, mereka masih mengungsi di Masjid Nurul Iman dan rumah warga yang aman. Mereka trauma karena banjir pasang surut dan tahun ini terbesar," jelas Mulyoto di hadapan Wabup.

Penderitaan warga ketika banjir melanda di Riau

Banjir, menurut Mulyoto juga mengakibatkan sekitar 15 meter tanah warga di tepian sungai, habis terseret air. Termasuk tanaman kelapa sawit, kelapa dan lainnya ikut hanyut. Bahkan dua rumah warga yang berada di tepian sungai, kini juga terancam roboh ke dasar sungai.

Wabup menyatakan, Pemkab akan memprioritaskan membantu para korban banjir yang rumahnya hancur dan rusak. Bahkan ia akan memasukan anggaran tersebut ke APBD Perubahan Rohul 2013, namun bila tidak terakomodir mengajukannya ke APBD Riau maupun APBN. "Kita akan priroritaskan untuk bantuan rumah warga yang hancur. Perangkat kelurahan yang mencarikan lokasi untuk direlokasi, jauh dari kawasan Sungai Batang Lubuh. Termasuk usulan warga, meminta dibangun turap penahan tebing sepanjang 300 meter, menyambung turap yang ada di hulu sungai. Kita akan coba merealisasikannya, baik melalui APBD P Rohul 2013, atau bila tidak bisa melalui APBD Riau maupun APBN," terangnya.

Selain memantau pasca banjir di Tanjung Harapan, Wabup juga meninjau kawasan Dusun Nogori, Desa Babussalam. Kawasan itu juga termasuk yang terparah dilanda banjir. Namun, karena air sudah surut, warga kini melakukan bersih-bersih rumah seperti menyapu, mengepel dan membersihkan isi rumah yang terkena lumpur.

Selain itu, sebagian warga sibuk menampung air bersih yang disalurkan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (TRCK) dibantu pihak Pemadam Kebakaran. Pasca banjir warga di wilayah itu masih kesulitan mendapatkan air bersih.

Sementara di posko banjir di kawasan Water Front City atau Pujasera Kelurahan Pasir Pangaraian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohul dibantu sejumlah kaum ibu, Palang Merah Indonesia (PMI) dan tim relawan serta sejumlah OKP, sibuk menyiapkan nasi bungkus bantuan perusahaan, dinas, badan, kantor dan perorangan. Kesibukan di dapur umum juga terlihat, dimana nasi bungkus yang sudah siap masak langsung disalurkan ke masyarakat korban banjir yang membutuhkan.

Kepala BPBD Rohul, Aceng Herdiana mengatakan, walaupun air di Kecamatan Rambah dan Rambah Hilir mulai surut, namun lima kecamatan lainnya saat ini masih dilanda banjir, seperti di Kunto Darussalam, Kepenuhan Hulu, Bonai Darusalam dan Kepenuhan. BPBD mencatat hingga kemarin korban banjir meningkat menjadi 5.575 KK atau 22.791 jiwa. Warga yang masih mengungsi sebanyak 771 KK (3.452 jiwa) dan kerugian secara keseluruhan diprediksi Rp4.796.000.000.

Di Kecamatan Rambah ada lima desa yang terendam, yakni Babussalam jumlah korban 500 KK atau 2.000 jiwa, korban mengungsi 13 KK atau 50 jiwa. Jenis kerugian tanaman median jalan 1 KM Rp50 juta, jalan aspal sepanjang 70 meter ditaksir Rp140 juta dan rumah terendam 800 unit Rp1,6 miliar.

Kemudian di Desa Pematang Berangan, korban 400 KK (1.600 jiwa) dan korban mengungsi 40 KK (160 jiwa). Akibat banjir, kerugian tiga unit rumah hanyut Rp60 juta. Di Kelurahan Pasir Pangaraian jumlah korban 212 KK (900 jiwa), korban mengungsi tidak ada, kerugian tambak ikan lele 24 petak Rp45 juta, dua unit sekolah MDA Rp40 juta, 212 rumah terendam Rp424 juta satu unit box culvert Rp100 juta dan satu rumah hanyut Rp20 juta.

Di Desa Koto Tinggi, korban 82 KK (410 jiwa) yang mengungsi 25 KK (120 jiwa), kerugian dua unit rumah hanyut Rp40 juta, satu sepeda motor Rp10 juta dan satu ekor ternak sapi Rp7 juta. Di Desa Rambah Tengah  Hulu atau Pawan korban 35 KK (147 jiwa).

Di Kecamatan Rambah Hilir, seperti Desa Rambah Hilir Tengah korban 125 KK (550 jiwa), di Desa Serombo Indah 32 KK (125 jiwa), Rambah Hilir Timur 55 KK (170 jiwa), Muara Musu 41 KK (180 jiwa) dan Desa Rambah 124 KK (527 jiwa), korban mengungsi 20 KK (115 jiwa) kerugian Rp20 juta akibat 10 rumah terendam.

Di Kecamatan Pagaran Tapah saat ini masih dilanda banjir, bahkan informasi ketinggian air bertambah, dan kini masih melanda Desa Sangkir Indah korban 246 KK (1.100 jiwa), korban mengungsi 246 KK (1.100 jiwa) dengan kerugian Rp300 juta akibat 150 rumah terendam. Di Desa Kembang Damai korban 20 KK (100 jiwa), kerugian belum terdata.

di Kecamatan Rokan IV Koto, di Desa Rokan Koto Ruang korban 27 KK (135 jiwa) yang mengungsi 27 KK (135 jiwa), dan kerugian akibat 20 rumah terendam Rp40 juta. Di Kepenuhan Hulu saat ini banjir terus meningkat, dan merendam Desa Pekan Tebih Dusun Kampung Baru korban 70 KK (322 jiwa) dan mengungsi 70 KK (322 jiwa) kerugian akibat 50 rumah terendam Rp100 juta, di Dusun Surau Hulu korban 173 KK (650 jiwa).

Di Kecamatan Kepenuhan juga banjir terus meningkat. Kini merendam Desa Bunga Tanjung (Ulpa) dengan korban 180 KK (1.450 jiwa), korban mengungsi 180 KK (1.450 jiwa) dengan kerugian akibat 4 Km base jalan rusak Rp1,4 miliar. Kemudian di Kelurahan Kepenuhan Tengah, korban 50 KK (210 jiwa) kerugian akibat 200 unit rumah terendam Rp400 juta. Kepenuhan Barat (Tanung Alam) korban 134 KK (500 jiwa).

Di Desa Sungai Rokan Jaya korban 51 KK (225 jiwa), Kepenuhan Timur 120 KK (480 jiwa), Kasimang 332 KK (1.660 jiwa), Kepenuhan Hilir 70 KK (350 jiwa). Sementara di Kecamatan Bonai Darussalam yang merupakan kecamatan paling hilir dua sungai, Rokan dan Batang Lubuh, daerah yang biasanya terparah dilanda banjir bisa menyebabkan banjir hingga berbulan-bulan.

Dari data BPBD Rohul, kawasan yang terendam di Desa Teluk Sono korban 250 KK (800 jiwa), merendam kantor desa, satu unit SD 002 di Teluk Sono dan Masjid Al Falah. Lalu di Kasang Mungkal, korban 280 KK (840 jiwa), banjir juga merendam satu kantor Kades dan Kantor UED SP, SD 003 Kasang Mungkal dan satu unit PAUD Tunas Harapan. Di Titian Gading korban 325 KK (1.170 jiwa) dan Sontang 500 KK (2.050 jiwa).

Di Kecamatan Kunto Darussalam, air merendam Desa Kota Intan korban 130 KK (650 jiwa), Dusun Pelanduk (Kelurahan Kota Lama) 300 KK (1.500 jiwa) serta di Sungai Kuti korban 280 KK (1.400 jiwa), kerugian belum terdata. "Kita sudah menyalurkan bantuan tanggap darurat mencapai 99 persen, hanya untuk bangunan yang rusak belum dibantu," kata Aceng. 

Penyakit Mulai Menyerang

Sejak banjir, 346 warga sudah berobat ke Puskesmas terdekat. Para korban yang berobat, mengelukan penyakit batuk pilek atau influenza, gangguan persendian, asam lambung (maagh), demam, alergi gatal-gatal dan delapan warga lainnya terkena diare. "Ditangani dengan baik," kata Kepala Dinas Kesehatan Rohul, Wildan.

Katanya, upaya meminimalisir penyakit yang menyerang warga selama dan pasca banjir, Diskes Rohul membagikan 1.000 kaporit tablet di masing-masing Puskesmas. Kaporit tersebut berfungsi meminimalisir sumber penyakit di air yang akan dikonsumsi masyarakat korban banjir dengan takaran penggunaan satu tablet digunakan untuk satu galon air. "Kaporit itu juga pernah digunakan saat bencana Tsunami di Aceh beberapa tahun silam," jelasnya.

Pasca banjir, Diskes juga akan membantu normalisasi sumur masyarakat dengan membagikan kaporit khusus untuk pembersih air. Termasuk, melakukan fogging untuk menghindari DBD dan cikungungya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Penanggulan Bencana Dinas Sosial Provinsi Riau, Drs Aulia Ksatria Aldi mengatakan pihaknya akan mengirimkan bantuan ke korban banjir. "Beras 1,5 ton, kecap manis 240 botol, makanan ringan 100 paket, 600 kaleng sarden, 100 lembar matras, 240 kaleng sambal pedas, 100 set rantang susun dan beberapa perahu karet dan fiber," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Riau, Syamsurizal mengatakan, pihaknya sudah menyalurkan bantuan berupa logistik dan bantuan dana. Bantuan tak hanya disalurkan ke Rohul, tapi juga ke Kampar yang beberapa wilayahnya juga terendam.*

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Sebuah Keharusan

CEKAU.COM-Pola perkembangan terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan keadaan daya dukung lingkungan hidup. Apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, melalui penataan ruang nasional sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan, yang hingga kini menjadi permasalahan yang acap dibahas diberbagai kesempatan diskusi.

Hal ini ditegaskan Pareng Rengi MSi, pemerhati lingkungan dalam suatu diskusi dengan cekau.com di ruang kerjanya di Gedung Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Riau (UR).  "Pada hal kita tahu bahwa pengelolaan sumber daya alam secara kontitusional telah memiliki acuan yang jelas. Untuk itu, hal ini merupakan kewajiban bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia untuk selalu mendasarkan pembuatannya secara benar," terangnya, terkait membahas perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Pareng menjelaskan, sebagai akibat dari mengabaikan masalah lingkungan berarti akan mengabaikan penurunan produktifitas dan kualitas lingkungan. Hilangnya atau punahnya habitat yang dapat memutuskan mata rantai ekologi memiliki akibat berantai dan berpengaruh besar pada eksistensi sumber daya lainnya. Ini juga termasuk manusia.

Seiring dengan pesatnya pembangunan tersebut, tambah Pareng, akan berkembang pula permasalahan lingkungan, baik pada aspek alam maupun aspek binaan dan sosial. Permasalahan tersebut semakin kompleks dan berpengaruh sangat luas, baik secara global atau tidak mengenal batas waktu, wilayah dan negara bahkan generasi, seperti perubahan iklim, pemanasan global, berkurangnya keanekaragaman hayati, ketidakserasian aspek sosial lingkungan serta pengrusakan dan kebakaran hutan.

Untuk itu, sebut pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan UR ini, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara dinamis dan spesifik sesuai dengan kondisi serta karakteristik lingkungan setempat. Dengan kekhasan pengelolaan lingkungan tersebut maka upaya yang inovatif dan responsif perlu secara terus-menerus dilaksanakan. 

"Makanya, penataan pengelolaan lingkungan harus dikembangkan kearah pengelolaan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan masyarakat, namun juga proaktif terhadap permasalahan lingkungan," katanya.

Pareng pun memaparkan, terkait hal tersebut, dibutuhkan kebijakan nasional lingkungan hidup sebagai nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan di Indonesia. Hal ini mencakup pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang.

"Disamping itu pemanfaatan sumber daya alam tidak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi, karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan dari pada usaha penanggulangan dan pemulihan," katanya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas Pareng, tentunya tetap mempertimbangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu materi kewenangan yang didesentralisasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

"Pemerintah kabupaten/kota harus diberi kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kondisi lingkungan diwilayahnya masing-masing," tutupnya.*

Pilgub 2013 dan Pilpres 2014, Partai Politik Evaluasi

CEKAU.COM-Menjelang pelaksanaan Pilgubri 2013 dan Pemilu 2014, banyak upaya yang dilakukan oleh calon - calon Gubernur Riau maupun legislatif mencoba mendapatkan dukungan dengan mengenyampingkan aturan yang berlaku. Untuk itu masyarakat harus cerdas menyikapinya. Sementara sejumlah partai politi (Parpol) sibuk berbenah diri alias mengevaluasi sejumlah kader, yang terjerat hukum.

Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, Budi Candra SH MH saat ditemui di acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu 2014 di Stikes Al Insyirah, belum lama ini mengatakan, masyarakat jangan mudah tergoda dengan janji-janji manis dari orang tertentu atau sekelompok orang, apalgi sampai menerima imbalan. "Menjelang Pilgubri 2013 dan Pilpres serta (Caleg) segala cara dilakukan oleh calon agar tujuannya tercapati. Untuk itu, masyarakat harus pintar menyikapinya, pilih mana yang baik dan buruk," ucapnya.

Budi menjelaskan, Pilkada dan Pilpres sudah di depan mata. Menyikapi dua moment demokrasi itu, semua calon dan partai politik telah mempersiapkan berbagai hal, salah satunya sosialisasi ke masyarakat. Apalagi masyarakat sangat berperan untuk menjadikan demokrasi yang adil dan jujur. Panwaslu sebagai badan pengawas Pilkada maupun Pilpres tidak akan mungkin mengetahui semuanya pelangaran yang dilakukan calon maupun partai politik. "Untuk itu, kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat. Diimbau pada masyarakat, jika menemukan adanya pelanggaran agar melaporkannya ke Panwaslu supaya pelanggaran itu bisa diproses," imbaunya.

Sementara, Ketua Sosialisasi, Dirman Simamora SH MH mengungkapkan, kegiatan sosialisasi Pilkada dan Pilpres telah dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Politik Riau (LKHPR). Menurutnya, dalam menghadapi kedua Demokrasi ini masyarakat harus dibekali pembelajaran dan petunjuk agar tidak salah memilih.

Demokrat Evaluasi

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan tertutup kepada Ketua DPD dan DPC PD. "Kita bertekad untuk mengembalikan elektabilitas partai" kata Anggota Majelis Tinggi PD, Max Sopacua, Senin (18/2/2013).

Salah satu cara mengembalikan elektabilitas PD yang tengah jatuh adalah penandatanganan pakta integritas. Melalui penandatanganan pakta integritas, SBY ingin kepercayaan masyarakat pulih. "Salah satunya dengan komitmen politik, menanda tangani pakta integritas," kata Max, yang juga Wakil Ketua Umum PD dilansir detik.com.

SBY, lanjut Max, meminta semua kader PD patuh terhadap skema penyelamatan partai dengan pakta integritas tersebut. Dengan begitu, maka elektabilitas PD di Pemilu 2014 akan tinggi. "Saya kira masyarakat akan percaya dengan kader kami yang lain (yang tidak tersandung korupsi)," paparnya.

Rendahnya elektabilitas PD tercermin pada survei yang digelar SMRC. Di survei yang digelar awal Januari 2013, PD hanya memperoleh suara 8 persen.  Karena hasil survei itu, sejumlah politisi senior PD mendesak SBY mengambillangkah penyelamatan partai. Kini kewenangan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum telah diambil alih oleh SBY. 

PAN Berbenah

Partai Amanat Nasional (PAN) mengganti Ketua Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow. Rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran. "Iya dirotasi, tapi Bu Yasti tetap di Komisi V DPR," kata Ketua FPAN DPR, Tjatur Sapto Edy, kepada detikcom, Senin (18/2).

Menurut informasi yang dilansir dari detik.com, pengganti Yasti adalah anggota Komisi XI DPR dari FPAN, Laurens Bahang Dama.

Pergantian Pimpinan Komisi V DPR tersebut berdasarkan surat FPAN yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dengan nomor: 01.016/-S/FPAN/DPR RI/II/2013, tanggal 8 Februari 2013. Surat pergantian pimpinan Komisi V DPR tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, dan Teguh Juwarno selaku sekretaris.

Wakil Ketua DPR bidang Korinbang, Pramono Anung direncanakan akan menetapkan pergantian Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Yasti Soepredjo Mokoagow digantikan oleh Laurens Bahang Dama, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK-V), Gedung Nusantara, belum lama ini. Malah, Laurens Bahang Dama sebelumnya merupakan anggota DPR dari PAN duduk dikursi Komisi XI DPR yang membidangi keuangan. Dia lahir di Dewuk, Nusa Tenggara Timur pada  13 Februari 1964. "Pengganti Pak Laurens, Pak Taufan Tiro masuk ke Komisi  XI," terangnya.

Golkar Rapatkan Barisan

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal "Ical" Bakrie meyakini persoalan hukum yang mendera beberapa kader Partai Golkar tak akan mempengaruhi elektabilitas partai menyambut Pemilu 2014. Partai berlambang pohon beringin tak akan terganggu. "Saya kira tidak (mempengaruhi) dan elektabilitas partai di 2014 tak terganggu," kata Ical usai menjadi pembicara dalam diskusi publik kurikulum 2013 yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar di DPR Senayan Jakarta, belum lama ini.

Ical menunjukkan keyakinan kasus hukum itu juga tidak memberikan dampak bagi perolehan suara Golkar dalam Pilgubri bulan Oktober mendatang. "Suara Golkar di Pilgubri pun, tidak akan terpengaruh. Saya kira tidak," katanya.

Ical pun menolak menjawab lebih rinci, ketika ditanya pers, apakah Rusli Zainal harus mundur dari kepengurusan di DPP Partai Golkar. "Kita lihat saja nanti," katanya.

Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Fraksi PG Setya Novanto bahwa status hukum Rusli Zainal tak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar.  Setya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut sesuai proses hukum yang berlaku. "Kita percayakan dan serahkan kepada  KPK untuk berjalan dengan sebaik-baiknya," kata Setya Novanto seraya mengatakan partainya juga akan memberikan bantuan hukum kepada Rusli Zainal.*