Ricuh, Eksploitasi Pasir di Pulau Rupat Bengkalis

CEKAU.COM-Pemkab Bengkalis diminta jangan tutup mata terkait kasus penangkapan tiga warga Rupat yang mengambil pasir dari pulau tersebut. Seharsunya ketiga warga itu mendapat perlindungan atau bantuan hukum dari Pemkab, karena aktifitas menambang pasir di Rupat sudah berangsung puluhan tahun dan selama itu pula tidak ada persoalan.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan kepada sejumlah wartawan, Jumat (19/4). Ketua DPD II Partai Golkar tersebut mengaku prihatin atas nasib yang dialami tiga warga Rupat yang kini ditahan di Mapolres Bengkalis.

“Mestinya ada bantuan hukum atau entah apa namanya dari Pemkab Bengkalis kepada tiga warga Rupat ini. Kalau kita mau jujur, siapa yang memiliki izin pertambangan pasir di Rupat, tidak ada satupun. Untuk itu kita berharap Pemkab Bengkalis tidak diam saja terhadap persoalan ini,” ujarnya.

Selain persoalan hukum terhadap tiga warga Rupat tersebut, pria yang akrab disapa Eet ini juga meminta Pemkab Bengkalis mengambil langkap cepat terkait perizinan pertambangan atau penggalian pasir di Sungai Injab pulau Rupat. Mengingat musim proyek tidak lama lagi.

“Kemarin kita dengar dan baca di media sejumlah pengusaha material sudah tidak memiliki stok pasir sudah hampir sebulan. Dampak paling berat itu bukan hanya pada pengusaha, tapi orang-orang (buruh,red) yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pasir,” jelas Eet lagi.

Sebelumnya anggota DPRD asal Rupat, Misliadi juga berharap Pemkab Bengkalis segera menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal itu untuk melegalkan penggalian yang dilakukan masyarakat secara tradisional selama ini.

Seperti pernah diberitakan, tiga orang warga Rupat diamankan tim dari Mabes Polri karena mengambil pasir Rupat tanpa dokumen resmi. Ketiganya lantas dititipkan doi Mapolres Bengkalis untuk diperoses lebih lanjut.

Seperti dikatakan Kapolres Bengkalis melalui Kasat Pol Air, AKP Angga H SIK, berkas ketiga warga tersebut dalam waktu dekat akan dlimpahkan ke pengadilan setelah P21. Artinya, sejak penahanan ketiganya, kasus pengambilan pasir pulau Rupat tersebut tetap berlanjut.

Sumur Warga Mandau Diduga Tercemar Limbah Minyak Chevron

CEKAU.COM-Warga Jalan Wonosobo, RT 04, RW 05 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau mengeluhkan air sumur mereka diduga tercemar limbah produksi milik PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), sejak dua pekan. Air sumur tercium bau yang sangat busuk dan berwarna hitam legam itu, sudah diambil sample oleh tim independen dari PT Sucofindo.

Keluhan warga Mandau ini langsung mendapat respon dari Lurah Talang Mandi, Alazmi Julizar, Kabid Pemantauan dan Pemulihan BLH Bengkalis, Feni Hafzan dan perwakilan dari Manajemen PT CPI yang turun meninjau lokasi pencemaran tersebut, dengan menghadirkan tim independen dari PT Sucofindo sebagai penguji sample (contoh, red) air sumur warga.

Kabid Pemantauan dan Pemulihan BLH Bengkalis, Feni Hafzan saat dikonfirmasi melalui Pengawas BLH Bengkalis Agus mengatakan bahwa BLH Bengkalis meminta agar hasil laboratorium yang dicek melalui Sucofindo transparan.

Karena BLH Bengkalis sendiri tidak melakukan pengambilan sample. "Kita serahkan semua pada tim independen yaitu Sucofindo. Sucofindo meminta 15 hari kerja untuk pengecekan di laboratorium, 6 hari pembuatan laporan. Jadi total 21 hari kerja setelah turun ke lapangan," ungkapnya.

Sementara Manager Communication CPI , Tiva Permata menjelaskan pengambilan sample akan dilakukan di Tiga sumur warga Jalan Wonosobo dan Dua titik di bagian hilir dan hulu untuk pembanding.

"Kalau dari hasil laporan tim independen PPSML Universitas Indonesia yang melakukan survei area sekililing Duri pada tahun 2002 lalu dan dipresentasikan ke publik pada 10 Februari 2003 lalu, menyatakan bahwa air di beberapa tempat di daerah Duri secara alami berwana coklat karena beberapa bagian dari tanah di daerah itu memang merupakan tanah gambut," aku mereka, kepada sejumlah media lokal.*

Kawasan TNTN di Riau Semakin Luluhlantak

CEKAU.COM-Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau mengakui luluhlantaknya (kerusakan parah) terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang membentang di Kabupaten Pelalawan hingga Indragiri Hulu. BKSDA juga meminta pelaku perusakan kawasan hutan diusut tuntas. Sementara WWF, LSM luar dituding pelaku kerusakan.

Hal ini diungkapkan Kepala BKSDA Riau, Kupin Simbolon didampingi Kepal  Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Ir Syahimin kepada wartawan, Selasa (19/3). Menurutnya, kerusakan  ribuan kawasan hutan di TNTN ini berdampak terhadap keberadaan satwa liar yang selama ini mendiami kawasan hutan lindung ini.

Dijelaskannya, kerusakan TNTN yang terjadi saat ini cukup signifikan. Dari data yang ada, tahun 2000 luas kawasan TNTN ini mencapai 75 ribu hektar, namun tahun 2012 berkurang 28 ribu hektar. "Sebenarnya dalam konsep pengelolaannya merupakan tanggungjawab dari Balai Taman Nasional, namun kita sebagai koordinator wilayah, siap membantu apabila Balai Taman Nasional meminta bantuan untuk pengawasan," tegasnya.

Dikatakannya lagi, TNTN memiliki fungsi sebagai kawasan penyangga resapan air dan kawasan lindung bagi satwa yang ada di Riau, yang dikelola oleh Balai Taman Nasional dan WWF. Sehingga, kerusakan parah yang terjadi saat ini mengakibatkan kelangsungan konservasi satwa menjadi terancam.

"Untuk itu, kami meminta pelaku perusak hutan dan kawasan TNTN ini segera diusut tuntas, dan Balai Taman Nasional ikut bertangungjawab terhadap kerusakan ini, karena ini menyangkut kelangsungan kawasan penyangga ini," pungkasnya.

Kerusakan hutan di TNTN ini, tambahnya, tidak terlepas dari aktivitas perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan warga. Aktivitas tersebut semakin meluas akibat tidak adanya patokan batas areal TNTN yang jelas. "Karena tidak adanya batas wilayah yang jelas, makanya penduduk banyak yang bermukin dikawasan itu," tandasnya.

Simbolon juga meminta perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) bertanggungjawab terhadap kerusakan tersebut. "Pemerintah Provinsi Riau harus mengambil langkah cepat, agar kerusakan ini tidak semakin meluas dan semakin parah," tegasnya.

Sebelumnya Anggota DPR RI, Firman Subagyo meminta Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi kinerja WWF dan Balai Taman Nasional selaku penanggungjawab pengelolaan TNTN.*

Permasalahan Wilayah Pesisir Bengkalis, Terjadi Degradasi

Abrasi di Pesisir Riau

CEKAU.COM-Sebuah pemerintah harus tetap eksis dalam mengelola lingkungan hidup, agar pembangunan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan pada Kebijakan Pola Pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Namun, sebelum konsep ini dijalankan, maka dibutuhkan isu-isu utama lingkungan, sehingga  kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya. 

Hal ini ditegaskan Profesor Usman M Tang, dalam sebuah diskusi panel bersama sejumlah mahasiswa dan kalangan masyarakat peduli lingkungan di Universitas Riau (UR). "Selain itu, sangat penting jika sebuah pemerintahan harus melakukan berbagai kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, guna mengantisipasi proses degradasi lingkungan yang lebih parah," katanya.

Profesor Usman juga mengatakan, bahwa salah satu bentuk kepedulian terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan tersusun harus disusun melalui Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yang berisikan isu–isu pokok, informasi, kendala dan penanggulangan tentang lingkungan hidup. "Ini sebuah perencanaan secara bersinambungan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan hal ini dapat diterapkan jika kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya terlaksana, sehingga segala kekurangannya dapat disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya," jelasnya.

Untuk itu, kata Prof Usman M Tang, bahwa dibutuhkan penyempurnaan kebijakan yang akan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat direkomendasikan beberapa program ke depan yang berkelanjutan, seperti program penataan fungsi kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia, menata kembali struktur organisasi tata laksana pemerintahan, dengan mengintegrasikan adanya keterwakilan kepentingan fungsi lingkungan hidup di setiap instansi teknis terkait.

Selain itu, tambah Profesor Usman, membangun kerjasama dengan setiap stakeholder yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dengan membentuk lembaga independen sebagai mediator  antara pihak pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Termasuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait lain baik instansi vertikal maupun horizontal, baik dalam penyusunan program kerja ataupun dalam implementasinya agar  tercipta sinergi, sehingga dapat memberikan out put yang maksimal, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja dan dana.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan ataupun kursus – kursus dibidang lingkungan hidup. Selain itu juga membantu peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen terhadap upaya pengelolaan lingkungan," jelasnya.

Profesor Usman juga mengingatkan lagi, dibutuhkan pula sosialisasi dalam bentuk seminar, kursus penyadaran dan pemahaman lingkungan bagi segenap pembuat kebijakan. Melalui program konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam lingkungan, inventarisasi dan identifikasi terhadap ekosistem sumberdaya alam dan lingkungan yang telah terkena degradasi lingkungan dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan ekploitasi sumberdaya alam dan terhadap kegiatan  ataupun usaha yang menghasilkan limbah, dengan melakukan pemantauan lapangan yang berkelanjutan.

Jika ini dilakukan, katanya, maka sangat dibutuhkan kebijakan untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak ke kondisi semula, termasuk hutan lindung, suaka marga satwa, dan green belt disepadan sungai dan pantai, menetapkan perencanaan dan pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi yang merupakan kawasan publik dan tempat tempat – tertentu, melakukan rehabilitasi terhadap kawasan – kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan.

Isu dan Permasalahan Lingkungan di Riau

Yang terpenting, sebut Usman, adalah upaya program penegakan hukum bidang lingkungan hidup, penyusunan peraturan daerah yang dapat mengayomi segenap kepentingan lingkungan secara komprehensif di berbagai sektor dan bukan secara parsial, menyusun petunjuk teknis dari setiap kebijakan yang dilaksanakan, mendukung kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan menerbitkan peraturan dan ketentuan pada tingkat kabupaten.

Isu dan Permasalahan Wilayah Pesisir di Riau

Berikut berbagai isu utama lingkungan di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pengamatan dan analisis sejumlah panelis dan kondisi saat ini, maka diperoleh berbagai isu utama yang mempengaruhi lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis, seperti di bawah ini:  

Kebakaran Hutan dan Lahan

Akibat kesalahan dalam pembukaan hutan dan lahan yaitu dengan cara pembakaran, yang dilakukan baik oleh pengusaha atau pemilik usaha perkebunan dan hutan tanaman industri maupun oleh sebagian masyarakat, telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis. Sebaran asap yang sangat luas merupakan pencemaran / polusi udara telah menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Disamping itu kerugian akan hilangnya fungsi ekologis hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dampak kerugian yang jarang dihitung yang dapat memberikan akibat lebih parah lagi.

Illegal Loging

Penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bengkalis merupakan ancaman buruk terhadap lingkungan hidup. Akibat aktivitas tersebut telah menimbulkan perubahan kawasan dari kawasan hutan menjadi kawasan semak belukar dan tidak produktif. Kegiatan illegal logging ini merupakan masalah yang serius dengan kompleksitas tinggi.  Hampir sebahagian besar dari pelaku usaha dan stake holder terlibat  dalam kegiatan ini. Disamping itu para pengusaha kehutanan menggunakan masyarakat tempatan untuk melakukan kegiatan illegal logging.

Pencemaran Air Sungai

Kualitas suatu badan perairan sungai tergantung pada segenap aktivitas yang terjadi pada Daerah Alirannya. Berbagai aktivitas baik domestik dan industri di wilayah sungai yang menghasilkan limbah akan membuang limbahnya ke perairan sungai. Hal ini akan menambahkan tekanan dan beban pencemaran pada badan sungai.  Disamping itu kegiatan kehutanan dan pertanian di bahagian hulu juga turut meningkatkan intensitas pencemaran sungai. Beberapa kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sungai di wilayah Bengkalis adalah Industri Pengolahan Sagu di Sungai Suir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Penebangan Hutan (legal/illegal) di Sungai Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu.

Pengusahaan / Penangkaran  Walet (Dampak Kebisingan)

Keberadaan usaha Walet di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu sumber ekonomi yang cukup potensial. Kegiatan usaha ini terdapat di Kota Bengkalis, Selat Panjang, Sungai Pakning, Teluk Belitung dan daerah lainnya. Sampai sejauh ini keberadaan usaha ini masih merupakan masalah kontroversial. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang lebih jauh maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur kegiatan usaha ini. Dampak negatif yang dikhawatirkan oleh masyarakat sampai saat ini adalah dampak kebisingan dari suara yang ditimbulkan dari suara walet tiruan dalam bentuk kaset.

Abrasi Pantai

Posisi geografis Kabupaten Bengkalis yang berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan wilayah pantai utara Bengkalis rentan terhadap terjadinya proses abrasi pantai. Terjadinya proses abrasi ini akibat besarnya energi gelombang yang dihasilkan di perairan Selat  Malaka.  Disamping itu terjadinya ekploitasi mangrove secara tidak terkendali dan illegal logging juga mengakibatkan kerusakan mangrove, sehingga salah satu fungsi ekologis hutan mangrove sebagai penahan gelombang dan ombak menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat abrasi di wilayah pantai utara Bengkalis.*

Investor China Tertarik Kelola Sampah Pekanbaru

Sampah di Sungai Siak

CEKAU.COM-Investor asal China tertarik bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengelola sampah di Kota bertuah ini. Apalagi Rata-rata, produksi sampah baik dari masyarakat maupun industri, mencapai 500 ton per hari. Jumlah ini belum termasuk jika digelarnya event berskala nasional. Tingginya produksi sampah di kota ini, dinilai sebagai peluang bagi investor untuk mengolah menjadi sumber energi listrik dan batu bata.  

Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi kepada wartawan, belum lama ini, usai menerima kedatangan calon investor asal China yang diketahui bernama PT Selection Waste Technology (SWT).

Dari data yang ada, terungkap produksi sampah baik organik maupun non organik di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata, produksi sampah baik dari masyarakat maupun industri, mencapai 500 ton per hari. Jumlah ini belum termasuk jika digelarnya event berskala nasional.

Dalam pertemuan tersebut, investor China tersebut meminta Pemko membuat nota kesepahaman atau MoU sebagai bentuk keseriusan untuk memulai pra study kelayakan rencana proyek tersebut. Jika ini terealisasi kata Ayat, PT SWT nantinya akan memanfaatkan sampah yang ada tersebut menjadi bahan pembuatan 10.000 batu bata dan energi listrik yang mencapai 240 ribu Kilowatt. "Tadi kita sudah mendengarkan pra study dari PT SWT itu, dan mereka ingin kita membuat MoU agar ada pedoman untuk melangkah. Dan kita sudah meminta bagian hukum segera membuat itu," sebutnya.

Bahkan, PT SWT, nantinya pihak Pemko Pekanbaru juga bakal melakukan study kelayakan. Hal ini dimaksudkan agar proyek ini diharapkan sesuai dengan peraturan dan tidak mencemari lingkungan. "Setelah hasilnya di dapat maka proses lelang akan di lakukan secara terbuka. dan proyek ini akan ditenderkan kepada seluruh perusahaan di Riau untuk yang berminat bergabung mengelola ini," katanya.*

Pulau Jemur, Kawasan Konservasi Penyu Hijau yang Terlupakan

Pulau Jemur

 CEKAU.COM-Pengelolaan konservasi penyu hijau di Pulau Jemur, Kepulauan Arwah, Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai pendekatan kawasan zona perlindungan (konservasi) habitat penyu, saat ini belum optimal. Padahal habitat keberadaan penyu hijau ini terbilang langka. Butuh perhatian serius semua Stakeholder. Mesti pada tahun 2004 lalu, banyak pejabat Riau, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan RI bertandang ke wilayah ini. Hasilnya, kita tahu sama tahu?

Belum optimalnya usaha pengelolaan ini, terbukti adanya fasilitas pendukung untuk pemeliharaan tukik (anak penyu), kini terlihat terbengkalai. Kondisi ini dapat ditemui di Pulau Jemur dan Labuhan Bilik. Dua pulau ini termasuk dalam gugusan Kepulauan Arwah, terdapat bangunan konservasi penyu hijau yang dibangun sejak tahun 2004 lalu.

Kondisi yang memprihatinkan ini dapat terlihat pada bangunan penunjang dan fasilitas pendukung lainnya, seperti bak pembesaran tampak retak-retak dan mulai ambruk. Bahkan rumah pelindung pembesaran tukik (anak penyu) dilakukan secara buatan yang berukuran 6x6 meter, terlihat dalam kondisi tak layak dan menyedihkan. Bila ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan berdampak buruk bagi perkembangbiakkan dan pembesaran penyu hijau, baik secara alami maupun buatan, sebagai habitat langka di daerah ini semakin punah-ranah.

"Sebagai pengelolaan konservasi penyu hijau, Kepulauan Arwah ini harus dikelola secara optimal. Ini sebagai upaya mempertahankan keanekaragamanhayati yang harus melibatkan seluruh stakeholders," jelas Pareng Rengi MSi, kepada cekau.com, belum lama ini.

Pareng menjelaskan, bahwa Kepulauan Arwah dijadikan salah satu pusat riset pembesaran tukik dan konservasi bagi habitat penyu hijau maupun ikan. Selain alamnya masih asri, terutama kondisi habitatnya mendukung dalam perkembangbiakan tersebut, juga terdapat konsentrasi fitoplankton pada perairannya yang memadai. Alasan ini pula sehingga Kepulauan Arwah, dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi sesuai Keputusan Presiden Nomor 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dalam pembagian kawasan lindung menjadi 15 kawasan.

Banyak Pejabat Bertandang ke Pulau Jemur

Setelah gugusan Kepulauan Arwah, Kabupaten Rokan Hilir dijadikan sebagai pusat riset dan kawasan pengelolaan konservasi penyu, maka banyak pejabat bertandang ke lokasi tersebut. Termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Rokhmin Damhuri dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal MP, beberapa waktu lalu.

Ada kebanggaan atas keberhasilan usaha pembesaran tukik ini. Terutama di lokasi pembesaran secara alami dan buatan di Pulau Jemur. Usaha pembesaran ini, pertama dilakukan sejak 2002 lalu. Dengan fasilitas pendukung yang memadai, dibantu dengan tenaga ahli konservasi, dan tenaga teknis yang handal, maka selama enam tahun, usaha pengelolaan konservasi ini terbilang sukses. Keberhasilan tersebut tak lepas dari keterlibatan seluruh stakeholders. 

Penyu Hijau terbilang langka yang ada di pesisir Pulau Jemur

"Secara teknis, pengelolaan konservasi penyu di Pulau Jemur tetap melibatkan seluruh stakeholders. Tim ahli yang terdiri dari akademisi, pemerhati lingkungan, tim teknis, dan tim navigasi Angakatan Laut Pulau Jemur, saling berkoordinasi satu sama lain," kata Sopyan Hadi MP, Koordinator Tim Pengelolaan Konservasi Pulau Jemur kepada cekau.com.

Alasan itu pula mengapa banyak pejabat menyaksikan keberhasilan usaha pembesaran tukik tersebut. Termasuk bekas Menteri Perikanan dan Kelautan Prof Rokhmin Dahuri, Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Bekas Bupati Rokan Hilir Wan Thamrin Hasyim, dan seluruh stakeholders bertandang ke pulau yang termasuk gugusan Kepulauan Arwah ini, pada 2004 lalu.

Saat kunjungan berlangsung, hajatannya diretas cukup sederhana. Mulai dari sambutan, observasi dan berakhir dengan pelepasan ribuan tukik hasil pembesaran alami dan buatan di pantai Pulau Jemur yang berpasir putih.

Dana Terbatas

Kehadiran bekas Menteri Perikanan dan Kelautan Prof Rokhmin Dahuri, Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Bekas Bupati Rokan Hilir Wan Thamrin Hasyim, dan seluruh stakeholders di Pulau Jemur, pada 2004 lalu, menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan konservasi penyu di pulau itu.

Keberhasilan tim konservasi dan teknis dalam melakukan pembesaran tukik (anak penyu) di Pulau Jemur, tentu memberikan nilai tersendiri bagi mereka. Intinya, tim bekerja dan tetap mengacu pada tugas dan tanggung jawab serta saling berkoordinasi.

Namun, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Pengelolaan konservasi penyu di Pulau Jemur, masih menyisakan keterbatasan dana yang tidak memadai. Selama ini, aktivitas pembesaran tukik yang bersifat lembaga pemerhati lingkungan ini, disokong dari Bappeda Kabupaten Rokan Hilir dan swadaya lembaga sendiri. Beberapa bangunan fisik dan peralatan butuh biaya pemeliharaan.

Sopiyan Hadi (kiri) melihatkan telur penyu hijau

"Pengelolaan kawasan koservasi penyu di Kepulauan Arwah memang membutuhkan tenaga dan pemikiran. Namun, pengelolaan yang tidak disertai dana yang memadai tentu akan berakhir kegagalan. Pengelolaan ini sifatnya berkesinambungan. Jadi perlu perhatian semua pihak," terang Profesor Usman M Tang, praktisi perikanan dan juga pengajar Univeritas Riau kepada cekau.com.

Hasil data dan investigasi cekau.com, yang disayangkan, justru pengelolaan konservasi penyu di Pulau Labuhan Bilik. Proyek yang ditangani Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, ini terbentuk beberapa tahun setelah melihat kesuksesan pengelolaan konservasi di Pulau Jamur.

Mesti dikelola dan didukung dari Pemerintah Provinsi Riau, namun perkembangan dan pengelolaannya masih menyimpan berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan. Terutama, bagi kalangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, akademisi dan pemerhati lingkungan.

Saat ini kondisi bangunan yang mulai berlumut dan tim yang terlibat dalam pengelolaanya, belum bekerja secara maksimal. Kurangnya koordinasi antar Provinsi Riau-Kabupaten Rokan Hilir dan tidak adanya koordinasi lintas sektoral, menjadi pemicu belum optimalnya pengelolaan konservasi penyu hijau ini.

Coastal and Marine Based 

Wilayah pesisir Kepulauan Arwah memiliki potensi yang sangat besar. Untuk itu perlu secepatnya mengambil langkah-langkah stratejik dalam pengelolaan yang berkesinambungan dengan berkoordinasi secara terpadu bagi semua pihak.

“Konservasi wilayah pulau-pulau kecil di Kepulauan Arwah, Rokan Hilir, ini harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder sebagai satu-kesatuan ekosistem dengan lingkungan laut sekitarnya,” terang Pareng Rengi MSi, pengajar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, kepada cekau.com.

Maka, orientasi pembangunan nasional, lanjut Pareng, sudah ke arah coastal and marine based, sebagai salah satu tulang punggung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. "Kini, sudah saatnya memikirkan suatu model pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu dan berkelanjutan," katanya.

Secara geografis Kepulauan Arwah (gugusan pulau sekitarnya) memiliki potensi pesisir dan laut yang besar untuk pengembangan ekonomi regional dan sekaligus dapat berfungsi sebagai effective occupancy pemerintah.

Pengembangan kawasan konservasi, dalam pembangunan yang berkelanjutan, seperti pemukiman, industri, rekreasi, pariwisata, transportasi, perikanan dan kehutanan, sebaiknya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga dapat dinikmati sampai anak cucu. "Kegiatan sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan) ini merupakan bagian dari maintenance and ecology preservation terhadap wilayah secara administrasi, sehingga dapat berfungsi sebagai teras depan bangsa,” jelasnya.*

Kerusakan Ekosistem Mangrove di Wilayah Riau, Butuh Pendampingan Masyarakat

Abrasi Pantai di Desa Anak Setatah

CEKAU.COM-Wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengalami tekanan yang cukup berat. Secara signifikan hal ini telah terjadi eskalasi degradasi kawasan pesisir dan pantai yang cukup memprihatinkan. Ini terlihat jelas disepanjang pesisir Desa Anak Setatah, yang dulu secaar administrasi masuk ke Kabupaten Bengkalis. Kecendrungan meningkatnya degradasi lingkungan pesisir/pantai di Kabupaten Meranti ini ditandai dengan meningkatnya kerusakan habitat (mangrove dan estuaria), dan perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi maupun erosi, yang memang terletak di Selat Malaka.

Hal ini diungkapkan Pareng Rengi MSi, pemerhati wilayah pesisir dan laut Riau kepada cekau.com di ruang kerjanya di Fakultas Perikanan dan Kelautan (Faperika) Universitas Riau (UN)."Wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar di dunia. Hal ini didukung oleh adanya sumberdaya hayati dan non-hayati yang bernilai tinggi, seperti terumbu karang, ekosistem mangrove, estuaria, padang lamun, mineral, minyak bumi, dan lain sebagainya. Namun, bila ada kerusakan ekosistem mangrove maka akan mempengaruhi ekosistem lainnya," jelasnya.

Pareng menjelaskan bahwa daerah pesisir dan laut seperti di Kabupaten Bengkalis, Meranti, Rokan Hilir, dan Indragiri Hilir, bisa dikatakan sebagai kawasan yang sangat strategis di Provinsi Riau. Hal ini baik ditinjau dari segi teknis, keamanan, sosial maupun ekonomi. "Secara administratif keempat kabupaten ini wilayahnya adalah merupakan pesisir dan laut. Jika dikelola dengan baik maka ini sebuah potensi yang sangat menjanjikan," ungkapnya.

Pada wilayah tersebut, tambah Pareng, memiliki habitat disebut ekosistem yang produktif serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem estuaria. Untuk itu, sebut Pareng, sumberdaya alam dan potensi pembangunan perikanan dan laut ini secara geografis tersebar di perairan sungai, perairan pantai, perairan laut, dan beberapa pulau yang terdapat di keempat wilayah administrasi kabupaten ini," katanya.

Untuk mendukung pembangunan perikanan dan laut yang tersebar di wilayah tersebut, ungkap Pereng, maka diperlukan pengembangan kawasan tersebut menurut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). "Untuk memanfaatkan potensi ini secara berkelanjutan, maka perlu diterapkan strategi pemanfaatan dalam batas-batas yang ramah lingkungan, melindungi dan mengkonservasi wilayah tertentu serta merehabilitasi wilayah pesisir yang rusak," jelasnya.

Jadi, analisis Pareng, bahwa sumberdaya utama dari wilayah pesisir dan laut itu adalah perikanan laut, baik perikanan tangkap maupun budidaya tambak dan budidaya laut. Malah, potensi perikanan ini sangat dipengaruhi oleh ekosistem utama wilayah pesisir yaitu hutan mangrove. "Maka kerusakan ekosistem mangrove akan mempengaruhi ekosistem lainnya," tutupnya.

Degradasi Wilayah Pesisir

Dalam satu dekade terakhir, kerusakan fisik pantai akibat dari abrasi dan erosi pantai telah meningkat secara nyata, (rata-rata laju abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis adalah 3,16 m/tahun). Hal ini dapat dilihat, baik dari segi cakupan wilayah maupun intensitas abrasi serta dampak yang ditimbulkan, eskalasi dan intensitas abrasi dan erosi tersebut antara lain dipicu oleh adanya kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sehingga apabila terjadi gangguan terhadap kondisi lingkungan maupun kondisi fisik wilayah pesisir maka secara langsung akan mempengaruhi semua sektor yang berada di wilayah pesisir tersebut ataupun mempunyai keterkaitan dengan pemanfaatan atau keberadaan wilayah pesisir. 

Kaidah-kaidah konservasi yang dilaksanakan di Provinsi Riau pada umumnya dan kabupaten wilayah pesisir khususnya selama ini belum optimal, sehingga tidak dapat membendung laju percepatan kerusakan akibat adanya keterbatasan-keterbatasan berupa 1). Sumberdaya yang terbatas jika dibandingkan dengan luas dan besarnya pesisir dan laut yang ada; 2). Perlindungan dan pengelolaan terhadap sumberdaya pesisir dan laut yang belum optimal; dan 3). Keterlibatan sumberdaya manusia pesisir dan laut dalam konservasi belum optimal, dengan adanya keterbatasan tersebut akan semakin membuka peluang parahnya kerusakan sumberdaya pesisir dan laut.   

Pendampingan Masyarakat

Untuk itu melalui pengelolaan perikanan pantai secara bersinambungan, kelompok tersebut masih perlu adanya konsultan pendamping, agar arah dan tujuan dari pengelolaan tersebut dapat diwujudkan. Peranan pendamping dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir ini, yang kerap diperlukan. Kemandirian dalam berusaha yang dilihat dari beberapa aspek belum menununjukan kondisi yang maksimal dalam arti bisa melakukan kagiatan usaha.

Pendampingan masyarakat secara umum meliputi perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program kemasyarakatan. Sebagai suatu kegiatan kolektif, penpedampingan masyarakat melibatkan beberapa aktor, seperti Pekerja Sosial, masyarakat setempat serta instansi terkait, yang saling berkerjasama mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program tersebut berjalan.

Program pendampingan salah satu cara yang bisa diterapkan dalam upaya memberikan bimbingan teknis dan sosial ekonomis yang memanfaatkan sumberdaya perikanan pesisir agar bisa bertahan dalam usahanya dan dapat melestarikan sumberdaya pesisir agar bisa diekspolitasi secara optimal. Hasil yang diharapkan dari proses penpedampingan ini tebentuknya usaha-usaha skala kecil yang menjadikan dasar pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing serta perbaikan dan mempertahankan sumberdaya pesisir itu sendiri.*

Banjir di Rohul, 14 Desa Terisolasi

Banjir di Rohul, Riau

CEKAU.COM-Banjir di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi RIau mengakibatkan 4.064 rumah penduduk di 14 desa, terendam. Seluruh desa ini masuk di Kecamatan Kepenuhan dan Bonai Darussalam. Banjir juga memutuskan akses Jalan Lintas Provinsi (Jalinprov) Riau dari Bonai Darusalaam (Rohul) menghubungkan Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Sementara empat orang korban meninggal dunia, termasuk bayi.

Kepala Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohul, Aceng Herdiana mengatakan, sebanyak 1.515 rumah warga di sembilan desa masih terendam banjir. Sembilan desa itu, yakni Kepenuhan Tengah, Bunga Tanjung, Tanjung Alam, Kepenuhan, Sungai Rokan, Kepenuhan Timur, Kasimang, Ulak Patian, Pasir Pandak dan Kepenuhan Hilir.

Sedangkan banjir di Bonai Darussalam, tambah Aceng, masih merendam sebanyak 2.549 rumah warga di lima desa, yakni Teluksono, Kasang Mungkal, Bonai, Kasang Padang dan Desa Sontang. "Upaya tanggap darurat penanggulangan bencana banjir besar, BPBD Rohul sudah menyalurkan bantuan sembako ke seluruh desa yang terkena dampak banjir sejak hari pertama banjir Jumat pekan lalu," sebutnya.

Aceng pun menjelaskan, bahwa bantuan tiga perahu karet dari BNPB Pusat juga telah diterima BPBD Rohul. Ketiga perahu itu, kini sudah disiagakan guna keperluan evakuasi korban di Kepenuhan dan Bonai Darussalam. "Selain itu, BPBD Riau juga sudah mengganti satu rol (160 meter) tali sling yang putus di Pelayangan Surau Tinggi Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir. Tali sling itu sudah kita serahkan ke kepala desa setempat," katanya.

Camat Bonai Darussalam, Taslim mengatakan, sekitar 10 meter Jalan lintas Provinsi Riau dari Rohul-Duri terputus sejak Rabu Subuh kemarin. Putusnya jalan itu persis di Desa Kasang Padang dan ketinggian banjir mencapai 40 centimeter hingga 1,5 meter. "Ada dua mobil terjebak. Sepeda motor sama sekali tidak bisa melintas, karena kondisi jalan dan genangan air yang tinggi," jelasnya.

Sementara, berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rohul, 304,4 hektar tanaman padi dan komiditi lainnya di enam kecamatan terendam banjir, sedangkan 178,15 hektar padi puso (kosong).

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rohul, Sri Hardono menyatakan, tanaman padi yang terendam banjir berada di Kecamatan Rambah, Bangun Pura dan Rokan IV Koto. "Padi sawah yang terendam di tiga kecamatan itu 40,5 hektar, puso 23,5 hektar," katanya.

 

Untuk padi gogo (darat), katanya, yang terendam banjir 166,4 hektar, sedangkan yang puso 63,95 hektar. "Itu berada di Kecamatan Rambah, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu dan Rambah Samo. Dari pendataan, total yang terkena banjir baik tanaman padi maupun komiditi lainnya 304,4 hektar, untuk padi yang puso 178,15 hektar," jelasnya.

Sri Hardono mengatakan, saat ini seluruh petugas penyuluh pertanian turun memantau kondisi tanaman baik padi dan komoditi lainnya yang terendam banjir. "Diharapkan, dengan pendaatan itu nantinya diketahui kondisi yang sebenarnya," jelasnya.

Wakil Bupati Rohul, H Hafith Syukri bersama Sekertaris Dinas Bina Marga dan Pangairan (BMP) Rohul Erisman, kemarin juga berkunjung ke Desa Sungai Duo Indah, Kecamatan Rambah Hilir. Ia mengendarai sepeda motor trail memantau kondisi masyarakat pasca banjir di daerah itu.

Sejak Rabu pagi, Wabup menempuh jalanan yang becek. Ia melakukan dialog dengan warga. "Kita ingin melihat sejauhmana kondisi masyarakat kita pasca banjir. Ini sekaligus untuk mendata, sejauhmana kerusakan infrastruktur," terang Wabup.

Masyarakat Duo Indah menyatakan saat ini kondisinya sudah membaik, dan banjir tidak lagi menggenangi desa mereka. Tidak ada keluhan masyarakat, terutama mengenai bantuan sembako serta lainnya. Namun, warga berharap Pemkab bisa mengatasi permasalahan banjir atau paling tidak meminimalisir.*

Banjir Riau Telan 3 Korban Jiwa
1. Selvi (Bayi 8 Bulan)
- Warga kompleks Mess Divisi VI PT Eluan Mahkota (EMA), Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rohul.
- Meninggal setelah jatuh dari tempat tidurnya ke genangan air banjir pada Rabu (20/2) sekitar pukul 08.30 WIB.

2. Adi (14)
- Warga Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
- Meninggal setelah terseret luapan anak Sungai Tapung pada 8 Februari lalu. Jenazahnya ditemukan sehari setelah kejadian.

3. Haryanto (18)
- Warga Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.
- Meninggal setelah terseret arus luapan Sungai Kampar pada Minggu (17/2). Jenazahnya ditemukan sehari setelahnya berjarak sekitar 20 meter dari lokasi kejadian.

Populasi Virus Avian Influenza di Riau Turun

Askardiya R Patrianov

CEKAU.COM - Sebaran dan jumlah kasus flu burung atau disebut Avian Influenza (AI), di Provinsi Riau, mulai surut perlahan. Namun, kondisi kelembaban udara yang tinggi maupun rendah dapat memicu berkembangbiaknya virus tersebut terhadap unggas. Meski sebaran dan jumlah kasus AI tersebut berkurang, diharapkan masyarakat terutama para peternak Riau tetap mewaspadai cuaca ekstrim, yang bisa memicu terjangkitnya virus H5N1 ini.

Hal tersebut diingatkan oleh Kepala Disnakeswan Riau, drh Askardiya R Patrianov MP kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/2/2013). "Sebenarnya, saban tahun, konsentrasi virus H5N1 ini lebih tinggi terjadi pada cuaca ektrim. Kondisi ini diyakini menjadi faktor resiko paling tinggi dalam penyebaran kasus flu burung di Indonesia dan Provinsi Riau khususnya," katanya.

Untuk itu, tambah Patrianov, sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk selalu berkoordinasi dengan kabupaten/kota hingga ke pusat dalam meningkatkan pengawasan terhadap bahaya penyebaran kritis H5N1 ini. Terutama di pasar-pasar tradisional dan lingkungan warga. Paling tidak, upaya koordinasi ini sebagai langkah antisipasi dini, terhadap resistensi positif kasus flu burung di Riau, yang lebih besar terjadi pada unggas dari pasar ataupun lingkungan. 

Untuk itu, kata Patrianov, sebaran dan jumlah kasus AI di Riau harus diawasi secara berkelanjutan, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Berkurangnya sebaran dan jumlah kasus AI ini tertinggi terjadi pada 2011, sebanyak 133 kasus di 89 desa. Menyusul pada 2009, ditemui 130 kasus di 110 desa. Namun pada 2012, terjadi penurunan kasus AI yang mencapai 81 kasus di 81 desa, dan 2013 kini baru ditemukan 13 kasus di 13 desa.

"Memang saat ini terjadi penurunan, meski angka ini belum final. Sebut saja tahun ini, dari 13 kasus AI tertinggi ditemui di Pekanbaru berjumlah 5 kasus di 5 desa. Menyusul Kampar, Bengkalis dan Siak, sebanyak 2 kasus di 2 desa. Dan, sisanya satu kasus dan satu desa," jelasnya. 

Sementara jumlah kasus AI unggas yang mati di Riau, tambah Patrianov, tertinggi terjadi pada 2007 sebanyak 17.353 ekor dan terjadi penurunan drastis atas kematian unggas sampai tahun 2012 berjumlah 7.336 ekor. Sedangkan pada data terakhir 4 Februari 2013 sebanyak 237 kasus. Ini juga diikuti pada sebaran kematian unggas pada 2013 tertinggi terjadi di Kampar sebanyak 87 ekor, menyusul Bengkalis 49 ekor, Siak 43 ekor, Rokan Hulu 30 ekor, dan Pekanbaru 25 ekor. Sementara pada 2012, tertinggi terjadi di Indragiri Hulu sebanyak 2.052 ekor dan diikuti Pekanbaru 1.745 ekor.

"Jumlah kematian unggas pada 2013 akan bertambah, karena baru saja terjadi hari ini di Kuansing," sebutnya, dan menambahkan semoga tahun ini terus menurun, meski cuaca ekstrim memicu berkembangbiaknya virus AI ini.

Patrianov mengingatkan, manusia dapat terjangkit dengan avian influenza melalui kontak langsung dengan burung dan unggas yang terinfeksi, hidup atau mati. Untuk itu, perlu penanganan lebih lanjut, yaitu bila ada yang terinfeksi seperti demam, batuk, radang tenggorokan, nyeri otot atau infeksi atau dada. 

"AI H5N1, umumnya lebih parah daripada flu biasa, dan sebagian besar pasien membutuhkan perawatan secara intensif di rumah sakit. Dengan obat-obatan anti virus dapat membantu dalam menyembuhkan infeksi tersebut," katanya.

Sementara pencegahan pada unggas, tambahnya, peternak dapat menghindari sentuhan langsung, baik hidup atau mati. Bila sudah menyentuh, maka hendaknya segera mencuci tangan dengan sabun hingga bersih. Bila hendak mengkonsumsi, maka masaklah unggas dan produk telur sampai matang.

Begitu pula pada lingkungan yang terindikasi tersebar virus tersebut. Penggunaan masker bisa mencegah penularan penyakit itu secara langsung. Ketahanan tubuh bisa membantu pencegahan infeksi, termasuk influenza ini.* 

245 Warga Riau Positif Terserang Penyakit Kaki Gajah

CEKAU.COM-Kasus kaki gajah (Filariasis atau Elephantiasis) di Riau cukup tinggi. Tercatat, setidaknya 245 warga Riau terserang penyakit pembengkakan kaki yang disebab gigitan nyamuk ini sejak 2012 lalu. Jumlah tersebut didominasi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebanyak 71 kasus, diikuti Inhu 42 kasus, Pelalawan 24 kasus, Rohil 20 kasus, Meranti 20 kasus, Siak 19 kasus, Kampar dan Dumai masing-masing 14 kasus, Kuansing 10 kasus, Rohul 6 kasus, Bengkalis 3 kasus dan Pekanbaru 2 kasus. 

Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Tengku Zul Efendi kepada wartawan, Jumat (15/2), di ruang kerjanya. "Kasus kaki gajah ini didominasi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yakni 71 kasus, diikuti Inhu 42 kasus, Pelalawan 24 kasus, Rohil 20 kasus, Meranti 20 kasus, Siak 19 kasus, Kampar dan Dumai masing-masing 14 kasus, Kuansing 10 kasus, Rohul 6 kasus, Bengkalis 3 kasus dan Pekanbaru 2 kasus," jelasnya. 

Dikatakannya, pihaknya sudah melakukan antisipasi dan penanggulangan penyakit ini dengan memberikan obat secara rutin kesetiap Kabupaten/Kota. "Pemberian obat untuk kaki gajah tersebut, diberikan secara rutin dan bertahap, yang optimalnya selama kurang lebih lima tahun dan harus sesuai dosis yang dibutuhkan pasien, sesuai dengan saran dokter tentunya," sebutnya.

Untuk Kabupaten yang saat ini masih diberikan obat kaki gajah secara massal, yakni Kampar, Kuansing, Pelalawan dan Inhil. " Sementara Kabupaten Pelalawan sudah genap lima tahun pemberian obat tersebut. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk," tandasnya..

Ditambahkannya, virus kaki gajah ini dapat ditularkan oleh semua jenis nyamuk. " Tidak seperti penyakit demam berdarah, yang hanya dapat ditularkan oleh nyamuk aidhes aighepty betina, kalau penyakit kaki gajah tersebut semua nyamuk yang sudah menggigit penderita kaki gajah dapat berpotensi menularkan kaki gajah tersebut, " terangnya.*

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Riau Luluhlantak

Cagar Biosfer Giam Siak Kecil

CEKAU.COM-Wah, ternyata Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu dikenal sebagai salah satu aset kekayaan sumberdaya alam Provinsi Riau kini mulai diluluhlantakkan (dibabat). Aksi perambahan hutan secara ilegal itu berhasil ditemukan oleh Lembaga Konservasi Flora Fauna Riau (Lekoffar) di Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Pembina Lekoffar, Drs Fachruddin Syarief mengakui hal ini kepada wartawan, bahwa dari hasil investigasi di lapangan, membuktikan ada tiga unit excavator yang bekerja di cagar biosfer tersbeut. "Ya, setelah melihat di lapangan, ternyata Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu sebagai potensi kekayaan sumber daya alam Riau sudah mulai dirambah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.  

Fachruddin menjelaskan, dampak dari perambaan tersebut tentunya tidak sedikit spesies flora maupun fauna musnah. Malah, perambahan secara ilegal di kawasan cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu terlihat di Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

"Kita menyayangkan aksi perambahan ini terjadi di kawasan Cagar biosfer yang dikenal sebagai konsep pengembangan dari program PBB, yaitu sebagai paru-paru dunia. Jika tidak segera mendapatkan penanganan dan tindakan tegas dari pemerintah dan dinas terkait, mka ditakutkan cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu akan segera punah," jelasnya.

Uniknya, tambahnya, ribuan hektar kawasan inti cagar biosfer telah dirambah oleh oknum-oknum yang mengaku dari kesatuan berseragam coklat, hijau, dan biru, secara tidak sah (ilegal). Keberadaan mereka yang mengaku dari pejabat pemerintah dan negara ini didapat dari informasi di lapangan. Ditakutkan, jika aksi ini dibiarkan berlarut-larut, maka hal ini akan memancing masyarakat untuk berbuat yang sama.

"Para oknum ini seakan tidak peduli dan tidak merasa takut. Akibat dari prilaku oknum tersebut telah memancing masyarakat tempatan untuk melakukan hal yang sama. Warga mulai melakukan perambahan dalam kawasan cagar biosfer serta melaksanakan transaksi jual-beli dengan orang luar daerah untuk dijadikan kebun sawit," tuturnya.

Dari laporan yang diterima Lekoffar, Fachruddin menjelaskan perambahan sudah berlangsung lama. Pembiaran tindakan ilegal itu pun sudah lama. "BBKSDA Riau sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang terhadap kawasan cagar biosfer belum ada tindakan. Hasil pantauan kami yang terakhir, perambahan itu sudah sampai ke Tasik Kayu Kapur, Tasik Sungai

Mengkuang, dan Tasik Sigelanggang dari Desa Bukit Kerikil. Kalau Pemprov Riau dan Kementrian Kehutanan RI tidak segera mengambil langkah penyelamatan, cagar biosfer ini akan tinggal nama," tegasnya kepada sejumlah wartawan.

Sementara Humas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, M Zanir SH, pihaknya tidak akan membiarkan perambahan di kawasan cagar biosfer tersebut. "Kita akan pastikan terlebih dahulu, kebenaran di lapangan siapa yang merambah hutan di kawasan inti cagar biosfer," katanya.

Konsep pengembangan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu in pun dilakukan oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal, saat memprersentasikan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil pada pertemuan Unesco bertajuk 6th Southeast Asia Biosphere Reserve Network (SeaBRnet) Meeting, 22 Februari 2011 mendatang di Cibodas, Jawa Barat.

Intinya, Gubernur Riau memaparkan tentang konsep perkembangan Cagar Giam Siak Kecil sekaligus mempresentasikan pengelolaan kehutanan di Riau secara bersinambungan, melalui tiga zona Cagar Biosfer yang dikelola oleh BBKSDA, zona penyangga dikelola Sinar Mas Group, dan zona transisi dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Pemkab Siak dan Pemkab Bengkalis.

Sejarah Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu

Dipulikasikan oleh gskbb.blogspot.com, bahwa Pada tahun 2003, WWF melakukan HCVF (High Conservation Value Forest) assessment secara independen di Bukit Batu Distrik. Dilanjutkan dengan inisiatif APP dan Sinarmas Forestry untuk bekerjasama dengan Citizen International untuk pengembangan Draft Manajemen Plan di tahun 2004 beserta HCVF audit oleh Smartwood pada tahun 2005 dan 2006. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Asia Pulp & Paper (APP) sesuai komitmennya terhadap konservasi, mengukuhkan ide dan inisiatifnya untuk mengembangkan SM Giam Siak Kecil (GSK), SM Bukit Batu (BB), dan areal sekitarnya sebagai Cagar Biosfer.

Dan, proses terus berkembang hingga pada 14 April 2009, berdasarkan surat dari Director Division of Ecological and Earth Sciences, UNESCO melalui Direktur Program Komite Nasional Program MAB-UNESCO Indonesia No. 109/MAB/P.V.CB/K-04/2009 menyatakan bahwa usulan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Advisory Board, MAB Programme telah merekomendasikan “approval” usulan kawasan Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebagai Cagar Biosfer Baru.

Selanjutnya, 30 April 2009, untuk kepentingan promosi dan “press event”, Bureau ICC MAB Programme UNESCO Headquarter Paris meminta kepada Komite Nasional Program MAB Indonesia untuk mengirimkan foto-foto berkualitas tinggi tentang GSK-BB kepada Sekretariat MAB Program, UNESCO Headquarter Paris, paling lambat tanggal 30 April 2009. (surat Direktur Program Komite Nasional Program MAB-UNESCO Indonesia No. 109/MAB/P.V.CB/K-04/2009, tanggal 14 April 2009).

Terakhir, pada 25-29 Mei 2009, pengiriman delegasi Indonesia dari LIPI, Departemen Kehutanan, MAB Indonesia, dan Sinar Mas Forestry. Serta pengesahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebagai cagar biosfer terbaru di Indonesia ketujuh.*

Gunung Rokatenda Pulau Palue NTT Meletus

Gunung Rokatenda NTT Meletus

CEKAU.COM-Gunung Rokatenda di Pulau Palue Nusa Tenggara Timur (NTT), telah meletus dua kali. Disertai semburan abu vulkanik yang mengular ke pemukiman warga, pada Sabtu (2/2/2013), sekitar pukul 11.45 WITA. Semburan abu vulkanik itu sempat menghujani Pulau Flores dan menyebabkan atap rumah warga berlubang-lubang. Kini, 2.000 warga terpaksa mengungsi.

"Semua orang menangis dan takut, makanya mengungsi," kata Maria, salah seorang pengungsi, seperti dilansir tempo.co, Senin (4/2/2013). Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah sudah mengeluarkan imbauan evakuasi warga di Pulau Palue guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Namun tak semua warga menurutinya.

BPBD Nusa Tenggara Timur menyiapkan satu kapal perintis milik Pemerintah Kabupaten Sikka di Pulau Palue. Kapal itu nantinya bakal difungsikan untuk mengevakuasi warga. "Ada satu kapal perintis yang kami siagakan untuk warga di Pulau Palue," kata Kepala BPBD NTT, Tini Thadeus.

Kapal itu, kata Tini, nantinya melayani kepentingan warga terutama untuk keperluan darurat pengungsi. Sedikitnya saat ini sudah 2.000 warga Palue diungsikan ke Maumere, Sikka dan 80 jiwa yang dievakuasi ke Maurole, Ende. "Masyarakat sempat mencari perlindungan masing-masing dari abu vulkanik yang sudah menutupi pulau itu, namun kini kami siap layani," katanya.

Sementara Desa Lidi, daerah terdekat dengan Gunung Rokatenda, hingga saat ini masih ada sekitar 200 warga yang masih bertahan. Mereka berdalih takut ada kehilangan barang dan harta benda lainnya. Para pengungsi kini mulai terserang penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan diare. Kepala Desa Mausambi, Kecamatan Maurole, Bladius Rinda, mengatakan di desanya terdapat 190 orang yang mengungsi dari Pulau Palue. Lima di antaranya terserang ISPA dan diare. "Para penderita terdiri dari tiga balita dan dua orang dewasa," katanya.

Menurut Bladius, mereka yang sakit masih bertahan di tempat pengungsian dan belum mendapat penanganan medis. "Belum ada petugas medis yang datang ke sini," ujarnya.

Gunung Rokatenda di NTT Meletus, 2000 Warga Mengungsi

Selain di Mausambi, kata Bladius, terdapat 70 orang yang mengungsi ke Desa Ndondo, Kecamatan Maurole. Kondisi mereka hampir sama. Para pengungsi di dua wilayah di Kecamatan Maurole itu juga mulai kesulitan makanan dan air bersih. Kondisi tempat pengungsian pun tidak layak huni karena pengungsian saat ini sifatnya darurat dan dibangun atas swadaya masyarakat setempat.

Ratusan pengungsi tersebut meninggalkan Pulau Palue dengan menggunakan perahu motor sejak Minggu (3/2/2013), setelah pada Sabtu, Gunung Rokatenda meletus. Dokumentasi: bisnisjawatimur.com dan tempo.*

Budidaya Ikan Kurau, Faktor Fisika Perairan sebagai Penentu

Ikan Kurau Riau

CEKAU.COM-Salah satu faktor mempengaruhi budidaya Ikan Kurau melalui Karamba Jaring Apung (KJA) adalah hasil penelitian yang dilakukan di lapangan (survei). Hal ini dapat dilihat dari hasil Analisis Faktor Fisika, Kimia dan Biologi Perairan Laut, Sungai dan Sumur milik warga setempat atau kondisi sumur di wilayah survei. Desa Repan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Data dan informasi di atas diperlukan untuk memastikan apakah kondisi perairan di lokasi tersebut layak untuk pembesaran induk dan benih ikan kurau secara berkelanjutan (sustainable aquaculture). Lokasi lahan yang cocok,  akan dilihat dari parameter topografi, jenis/ tanah dan altitud (tinggi dari permukan laut). 

Data topografi lahan akan dilakukan dengan cara mengamati keadaan lahan. Jenis dan tipe tanah (Soil type dan quality)  dilakukan dengan mengambil tipe tanah pada beberapa titik (minimal 5 titik)  dan pada kedalaman sampai 1 meter dan selanjutkan dianalisa di laboratorium. Paramater yang dianalisis adalah pH tanah,  kandungan organik tanah,  dan tipe tanah.  Data ini akan dipakai untuk  rancangan konstruksi baik untuk bangunan maupun untuk kolam (tambak).

1. Faktor Fisika Perairan

Suhu (Derajat Celcius)

Suhu perairan laut desa Repan pada ketiga  stasiun tidak jauh berbeda yaitu berkisar antara 28,7 – 28,9 derajat Celcius, suhu perairan sungai kecil 27,6 derajat Celcius dan suhu air sumur 30,5 derajat Celcius.  Kondisi suhu  pada pada masing perairan masih cocok untuk kehidupan organisme  perairan. Cholik (1986), menyatakan bahwa suhu untuk daerah tropis tidak banyak bervariasi dan yang baik untuk kehidupan orgsnisme perairan berada pada kisaran 25 - 32 derajat Celcius.

Suhu air secara langsung mempengaruhi kecepatan makan, metabolisme dan pertumbuhan ikan.  Pada suhu di bawah optimum biasanya mengurangi aktivitas makan. Suhu air secara tidak langsung juga mempengaruhi cara makan ikan.  Perbedaan kecepatan metabolisme dan spesies ikan dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang diinginkan oleh ikan pasti berubah secara musiman, dalam hubungannya dengan spawning (Gunarso, 1985).

Kecerahan (Cm)

Kecerahan menunjukkan  nilai biasan cahaya matahari menembus lapisan permukaan perairan. Nilai kecerahan umumnya berbanding terbalik dengan kekeruhan, tingkat kecerahan suatu perairan dipengaruhi oleh kepadatan tersuspensi, bahan organik dan anorganik yang terdapat dalam perairan.

Kecerahan perairan laut  berkisaran antara 20 – 26 cm, sungai kecil/ stasiun 4 adalah 16 cm dan air sumur/stasiun 5 kecerahannya sampai dasar karena kedalamannya 0,6 meter. Rendahnya kecerahan perairan laut pada stasiun 3, disebabkan karena daerah tersebut merupakan aliran muara sungai sehingga terjadi pengadukan air laut dengan air sungai kecil, sehigga tingkat kecerahannya 16 cm. 

Ikan Kurau di Perairan Selatpanjang Riau

Menurut Welch (1984)  kecerahan merupakan suatu ukuran untuk menentukan penetrasian cahayas kedalam perairan, semakin tinggi kecerahan semakin dalam daya penetrasian cahaya matahari ke dalam air dan mempertinggi produktivitas primer. 

Kekeruhan (NTU)

Kekeruhan atau turbiditas menyatakan derajat kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh bahan yang melayang baik organik maupun anorganik.  Kekeruhan adalah suatu ukuran yang menentukan biasan dalam air yang diakibatkan oleh adanya bahan-bahan tersuspensi, tanah liat, pasir, bahan organik, bakteri, plankton dan jasad renik (Wardoyo, 1981)

Kekeruhan di perairan pesisir terutama disebabkan oleh adanya masukan dari daerah daratan.  Kekeruhan pada perairan pesisir tidak sama sepanjang tahun, air akan sangat keruh pada musim penghujan karena aliran air limpasan yang biasanya mengandung sedimen tinggi menjadi meningkat (Nybakken, 1992).

Hasil pengukuran kekeruhan perairan laut desa Repan pada ketiga stasiun berkisar  145 - 260 NTU, sungai kecil/stasiun 4 adalah 297 NTU dan air sumur 84 NTU. Tingginya kekeruhan pada stasiun 3 (260 NTU) disebabkan karena tingginya padatan tersuspensi dan zat terlarut yang berasal dari   bahan organik dan anorganik yang dibawa aliran sungai.

Tebbut (1977), mengemukkan bahwa kekeruhan air dapat disebabkan oleh partikel-partikel lumpur, tanah liat buangan sampah kota atau limbah industri dan keberadaan sejumlah organisme. Dari hasil pengukuran di lapangan, ternyata nilai kekeruhan perairan laut, sungai dan air sumur desa Repan cukup tinggi, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan  biota laut khususnya ikan.

Menurut Bruto (1985), kekeruhan perairan akan mempengaruhi ikan antara lain berkurangnya jumlah telur dan kelulushidupan larva ikan, terjadinya perubahan tingkah laku mijah, berkurangnya efisiensi makan, berkurangnya laju pertumbuhan, berkurangnya ukuran populasi, terganggunya respirasi dan berkurangnya keanekaragaman habitat.

Salinitas (0/00)

Salinitas merupakan faktor yang penting, karena bersama-sama dengan suhu menentukan berat jenis dari air laut dan terpenting dalam sirkulasi serta dapat menyidik asal usul air (Arief, 1980). Umumnya salinitas air laut berkisar 33 – 37 0/00 dan sangat tergantung pada lintang. Suhu dan salinitas penting artinya bagi kehidupan ikan karena kedua faktor tersebut erat hubungannya dengan distribusi organisme karena punya daya toleransi tertentu.

Dengan adanya daya toleransi terhadap suhu dan salinitas tertentu dikenal dengan adanya stenothermal, eurythermal, stenohalin dan euryhalin (Sidjabat, 1976). Salinitas di perairan estuaria selalu berfluktuasi, untuk bisa hidup di perairan payau, maka organismenya haruslah bersifat euryhaline yaitu toleransi kisaran yang luas (Sihotang, 1986). Jumlah organisme air tawar mencapai maksimum pada salinitas 00/00, kemudian jumlahnya menurun dengan meningkatnya salinitas dan mencapai jumlah minimum pada salinitas 7 0/00. 

Salinitas di atas 7 0/00 jumlah organisme air tawar menurun. Sebaliknya jumlah organisme air laut akan menurun dengan menurunnya salinitas (Pennak, 1973). Salinitas di perairan laut relatif stabil kecuali pada arah muara sungai yang sering mendapat pengaruh dari sungai. Hasil pengukuran lapangan salinitas perairan laut, pada ketiga stasiun berkisar  antara 22,3 – 25,4 0/00, terendah pada stasiun 3. Hal ini disebabkan karena stasiun tersebut merupakan muara sungai kecil yang memiliki kadar salinitas 14,6 0/00 dan salinitas air  sumur adalah 3,3 0/00.

Hutabarat dan Evan (1985), mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi kandungan nilai salinitas pada suatu perairan adalah adanya penyerapan pada permukaan perairan, banyaknya air tawar yang memasuki perairan laut dan pengaruh musim serta arus.

Kedalaman Perairan

Kedalaman perairan laut desa Repan pada ketiga stasiun berkisar 1,76– 2,82 meter, sungai kecil 1,2 meter dan sumur 0,6 meter. Pengukuran kedalaman tersebut dilakukan pada saat air mulai pasang, sehingga pengaruh air laut terhadap sungai kecil belum begitu besar. Perubahan kedalaman di suatu perairan disebabkan karena berfluktuasinya pasang surut dan topografi (bentuk) dasar perairan. Sementara untuk faktor Kimia dapat dilihat pada tulisan berikutnya. (bersambung)*

Sagu dan Isu-isu Strategis Permasalahan di Wilayah Pesisir

Menjemur Olahan Sagu

CEKAU.COM-Permasalahan pengelolaan ekosistem sagu secara umum atau isu-isu strategis pengelolaan sagu menjadi kendala dan bisa juga merupakan potensi yang sangat menjanjikan. Sekarang bagaimana niat baik untuk mengedepankan pengelolaan sagu tersebut untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir. Tentunya ini sebagai upaya matapencaharian alternatif dan menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. 

"Padahal sagu tidak hanya dipakai industri saja, tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk bidang lainnya, seperti pelepah (daun) sagu bisa djadikan pakan ternak untuk sapi atau kerbau sebesar lebih kurang 50 ton per hari," jelas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Riau, Askardia R Patrianov kepada cekau.com.

Hanya saja, jelas Patrianov, potensi sagu ini banyak dikonversi ke tanaman lainnya seperti karet, kelapa dan kelapa sawit dan juga untuk lahan pertanian lainnya. "Hal ini juga sangat sulit dicegah adalah pengkonversian areal sagu menjadi pemukiman penduduk. Kegiatan konversi ini semakin hebat terjadi sehingga potensi areal sagu menjadi berkurang," sebutnya.

Data cekau.com, selama ini, yang menjadi permasalahan pengelolaan  ekosistem sagu di Provinsi Riau sehingga membuat potensi sagu ini dianggap terlupakan. Bahkan, terkesan, belum banyak upaya pemerintah melakukan analisis pengembangan sagu ini: baca tulisannya. 

Berikut permasalahan pengelolaan ekosistem sagu di Riau, antara lain:

Konversi Ekosistem Sagu Menjadi Peruntukan Lainnya

Potensi ekonomi sagu sampai saat ini masih dianggap rendah dan tidak menguntungkan, disisi lain areal pengembangan sagu merupakan areal gambut yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, dan potensi bahan organik yang tinggi.  Habitat ini sangat cocok untuk pengembangan komoditas lain yang lebih menguntungkan seperti karet, kelapa dan kelapa sawit. 

Peta Sebaran Sagu di Riau

Untuk itu banyak masyarakat yang sudah mengkonversi tanaman sagunya menjadi areal untuk tanaman lainnya seperti karet, kelapa dan kelapa sawit dan juga untuk lahan pertanian.  Hal yang juga sangat sulit dicegah adalah pengkonversian areal sagu menjadi pemukiman penduduk. Kegiatan konversi ini semakin hebat terjadi sehingga potensi areal sagu menjadi berkurang.

Ekosistem Sagu Sudah Bergabung dengan Tanaman Perkebunan

Ekosistem sagu ini yang enjadi kendala adalah ketika tanaman sagu sudah bergabung dengan tanaman perkebunan, seperti Karet dan Kelapa Sawit. Kondisi ini hampir selalu dijumpai dalam pengelolan ekosistem sagu di wilaya pesisir di Riau. Malah, areal sagu sudah terintegrasi bukan saja dengan karet dan kelapa sawit, tetapi juga tanaman kelapa dan lahan pertanian lainnya. 

Biasanya potensi ekonomi sagu akan kalah dengan potensi tanaman tersebut. Sehingga kondisi ini menyebabkan tingkat pemeliharaan tanaman sagu menjadi sangat tidak intensif. Untuk itu hal ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman sagu tidak optimal, yang pada akhirnya menurunkan potensi dari sagu. Rendahnya potensi sagu mendorong masyarakat untuk mengkonvesi tanaman sagu tersebut.

Kebakaran Gambut dan Ekosistem Sagu

Permasalahan yang sering dijumpai dalam pengelolaan ekosistem sagu di adalah masalah kebakaran gambut dan hutan yang berdampak pada kebakaran ekosistem sagu. Jika ini terjadi, maka kebakaran akan memusnahkan tanaman sagu dalam area yang sangat luas. Kondisi habitat tanaman sagu yang bergambut memiliki karakteristik mudah terbakar. Sehingga jika terjadi musim kemarau panjang, maka potensi kebakaran lahan gambut akan sangat besar dan berujung pada musnahnya tanaman sagu ini.  

Kerusakan Ekosistem Sagu 

Saat ini tingkat degradasi ekosistem sagu di wilayah pesisir sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya degradasi dalam bentuk luasan yang terjadi melalui konversi areal sagu menjadi peruntukan lainnya dan degradasi potensi tanaman sagu. Bahkan, degradasi lingkungan terutama abrasi pantai oleh gelombang air laut, semakin menambah rusaknya ekosistem ini.

Potensi kerusakan ekosistem sagu yang semakin tinggi setiap tahunnya akan berdampak kepada penurunan potensi dari ekosistem sagu, yang pada akhirnya akan berdampak kepada penurunan potensi ekonomi dari tanaman sagu tersebut.

Permasalahan Potensi Ekonomi Sagu

Permasalahan potensi ekonomi dari pengelolaan sagu ini, antara lain Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Petani Sagu masih Rendah. Hal ini merupakan masalah klasik dari pengelolaan masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah ekosistem gambut, termasuk aktivitas di dalam pengembangan tanaman sagu.

Mayarakat yang beraktivitas di dalam pengelolaan tanaman sagu umumnya memilik tingkat kesejahteraaana yan rendah. Biasanya mereka beraktivitas dengan hanya menjual tual-tual sagu. Kemampuan masyarakat memanen tual sagu juga sangat rendah, karena selain dengan teknologi sederhana, umumnya mereka bekerja hanya dengan jumlah pekerja sangat kecil. Hal ini juga terlihat masih satu rumpun famili.

Rendahnya kemampuan memanen tanaman sagu akan berdampak pada rendahnya potensi sagu yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan berdampak pada potensi ekonomi yang didapat.

Harga pohon sagu per tual dinilai terlalu murah. Inilah penyebab dan permasalahan di lapangan. Harga pohon sagu dihitung berdasarkan tual sagu yang di dapat.  Satu pohon hanya berisikan 5 – 7 tual sagu ukuran 42 inc. Satu tual sagu di lokasi tanaman sagu  hanya dihargai Rp 13.000, jika sampai pabrik hanya dihargai sebesar Rp 16.000.  

Padahal ongkos satu trip angkutan untuk mengangkut tual sagu di wilayah pesisir masih relatif mahal. Rendahnya harga tual sagu akan berdampak pada rendahnya nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat petani sagu. Kondisi ini akan memacu masyarakat untuk mengkonversi tanaman sagunya menjadi tanaman lainnya. 

Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami pun membutuhkan masukan yang membangun. Silahkan bersubahat (berembuk), tapi yang baik, agar negeri ini selalu tetap bertuah. Ikuti tulisan berikutnya terkait Permasalahan Pengembangan dan Pemasaran Potensi Sagu di wilayah pesisir.*

Ikan Kurau, Ikan Terenak Riau yang Masih Tersisa

Ikan Kurau

CEKAU.COM-Ikan kurau menjadi pilihan terakhir sebagai ikan yang terenak di wilayah pesisir Riau. Pasalnya, ikan terubuk yang dinilai sedap telurnya, kini sudah mulai punah di perairan selat Bengkalis, maupun di Selatpanjang dan Selat Malaka. Alasan itulah ikan kurau dijadikan terakhir karena hanya ikan kurau inilah yang tersisa. Hanya saja, harga ikan ini selangit. Bisa mencapai Rp80.000 hingga Rp150.000 per Kilogram. Wah..? Enakkah ikan ini dan bagaimana mencarinya?

Salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis penting yang banyak dijumpai di perairan tropis (Indo Pasifik) adalah dari famili Polynemidae (thereadfin). Ikan dari famili ini memiliki 8 genera dan 29 jenis (species) tersebar secara luas daerah tropis dan subtropis mulai dari Samudera Pasifik sampai Samudera India dan Indo Pasifik. Genus Polydactylus memiliki jenis yang terbanyak.  

Salah satu dari jenis famili ini oleh masyarakat Riau (Bengkalis, Meranti, Bagansiapi-api, Siak, Pelalawan) dikenal dengan sebutan ikan Kurau. "Ikan ini menyukai perairan terbuka, dangkal dengan dasar perairan berlumpur, atau berpasir. Karena bersifat eurihalin, yaitu memiliki toleransi yang besar terhadap salinitas, tidak jarang ikan kurau dapat masuk ke muara sungai dan bahkan ke sungai-sungai yang berkadar garam rendah," jelas Profesor Usman M Tang, ahli Budidaya Perikanan Riau kepada cekau.com.

Profesor Usman juga menjelaskan, bahwa ikan kurau juga menyukai udang-udang dan ikan-ikan kecil sebagai menu hariannya. Diperkirakan ikan ini memijah di daerah permukaan. Telur yang berukuran kecil mengapung di permukaan air atau dekat permukaan hanyut oleh arus sampai menetas. 

Hanya saja, terang Profesor, ikan kurau sudah menjadi ikan ekonomis penting di perairan di Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis dan Selatpanjang, karena itu keberadaannya selalu diburu. Sering kali dalam perburuan ikan kurau ini menimbulkan konflik antar nelayan, guna mempertahankan fishing ground yang secara sepihak diklaim kepunyaan mereka. Konflik berakhir dengan pembunuhan dan penculikan, seperti yang pernah terjadi di pertengahan tahun 2006.

Ikan Kurau menjadi ekonomis penting di Riau

"Untuk itu, ketegangan yang timbul dan merugikan ke dua belah pihak yang bertikai harus diakhiri dengan usaha yang menguntungkan ke dua belah pihak, yaitu menciptakan usaha baru yang mampu meningkatkan produksi ikan kurau, baik di perairan alami maupun dengan cara budidaya," jelas pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau (UR) ini.  

Untuk sampai kepada usaha budidaya yang ekonomis dan menguntungkan, tambah Usman, perlu terlebih dahulu dilakukan usaha domestikasi, yaitu suatu usaha menjinakkan suatu jenis organisme, dalam satu lingkungan yang dapat dikontrol, sehingga pertumbuhan dan produksi dapat dikontrol atau dikendalikan.

"Apalagi pertumbuhan budidaya yang semakin maju dengan teknologi pemijahan buatan dan pemberian pakan bermutu, telah mampu menghasilkan jumlah dan berat ikan melebihi dari jumlah atau beratnya di perairan alami," kata pria yang lulusan doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini kepada cekau.com.

Catatan cekau.com, dalam situs pribadi, Profesor Dahril pada 2008 pernah menulis bahwa ikan kurau merupakan ikan ekonomis penting yang sudah saatnya didomestikasi sehingga diharapkan mampu memecahkan permasalahan konfliks antar nelayan yang pernah terjadi dan  menyelematkan ikan dari kepunahan di alam dan meningkatkan produksi demi kesejahteraan masyarakat. 

Usaha domestikasi ikan kurau memerlukan perencanaan yang matang, baik dintinjau dari sudut teknis (lokasi yang tepat dimana domestikasi itu direncanakan; teknologi yang dipakai untuk usaha domestikasi, fasilitas yang diperlukan, tenaga terampil; dana yang berkesimbangan); biologis (aspek biologis ikan kurau; feeding bahavior; pertumbuhan; dll), serta kajian sosio ekonomis agar pada satu saat sebuah paket teknologi Budidaya ikan Kurau dapat diterapkan ke masyarakat.  

Denah desain domestikasi ikan kurau

Domestikasi merupakan salah satu pencapaian  yang mengagumkan dari sejarah umat manusia. Domestikasi hewan atau tanaman  telah  dimulai sejak 14.000 SM, dan kini telah menghasilkan teknologi pemeliharaan yang sangat maju dalam usaha menyediakan makanan bagi umat manusia.

Lamun Batara, Paktisi Lingkungan Riau pun mengakui kepada cekau.com, bahwa upaya domestikasi ikan sedikit terlambat dibandingkan dengan hewan di darat, yaitu dimulai sekitar 2.500 SM yang ditandai adanya kegiatan budidaya ikan di Delta Nil  Mesir dan Daratan Cina. Hal ini sudah dijelaskan Balon pada 1995, Bargese pada 1980. "Keuntungan yang diperoleh dari domestikasi antara lain: 1, pertumbuhan (kualitas dan kwantitas); 2, reproduksi (waktu dan rekayasa genetik); dan 3, biaya (waktu dan tenaga) dari ikan yang didomestikasi dapat dikontrol atau dimanipulasi," sebut Lamun, yang pernah beberapa kali ikut survei di perairan Selatpanjang di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. 

Jadi kesimpulannya, bahwa sangat diperlukan suatu unit instalasi domestikasi yang memadai untuk melakukan berbagai kegiatan dan percobaan yang berkesinambungan sampai tercipta  suatu paket teknologi budidaya ikan kurau  sekala komersial dan aplikabel.

Rencana Budidaya Ikan Kurau di KJA

Setidaknya usaha ini dapat menyiapkan dan mengkaji kemungkinan akan didirikan sebuah unit instalasi Domestikan Ikan Kurau di Riau oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis atau Kabupaten Kepulauan Meranti, atau pula keinginan yang layak dan bersekala nasional didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Jika ada program Pemerintah Provinsi Riau untuk anak-anak agar disuruh makan ikan, dengan harapan cerdas dan pandai, maka yang menjadi pertanyaan adalah harus makan ikan apa? Sementara harga ikan di pasaran ternyata lebih mahal ketimbang harga ayam potong. Nah, marilah kita pikirkan bersama.

Semoga informasi ini bermanfaat. Siapa tahu, anak dan cucu kita akan pintar karena makan ikan yang tidak didapat dari luar negeri tetapi betul-betul dari produksi dalam negeri, khususnya Riau.*