PDIP Ngotot Usung Megawati Jadi Calon Presiden 2014

CEKAU.COM-Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjadi calon presiden paling potensial menurut Lembaga survei Media Survei Nasional (Median). Meski demikian, PDIP berdasarkan hasil Rakernas tetap mengusung Megawati sebagai capres pada 2014. Kok bisa?

"Sikap kami berdasarkan hasil Rakernas di Bandung tahun 2012 menyerahkan kepada Bu Megawati, karena yang penting bagi kami bagaimana konsepsi pemerintahan ke depan. Tapi tentu kita akan melihat bagaimana harapan rakyat," kata Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Jumat (17/5).

Menurutnya, bagi PDIP untuk menjadi pemimpn tidak hanya modal elektabilitas seperti yang dirilis hasil survei, tapi perlu komitmen kebangsan untuk selesaikan bangsa yang kian hari menghadapi persoalan serius.

"Belajar dari 2004 mengukur calon presiden bagi Indonesia nggak cukup elektabilitas, jangan sampai karena elektabilitas kemudian berorientasi politik. Meski sepenuhnya kita serahkan pada rakyat," ujarnya.

Karenanya, PDIP meminta agar Jokowi tetap konsen dulu dengan tugasnya sebagai Gubernur DKI. "Saya lihat Pak Jokowi konsen penuhi dulu janji perubahannya sebagai gubernur, rakyat di bantaran sungai tentu mengharapkan perbaikan di sungai, rakyat yang tinggal di tempat kumuh juga harapkan yang sama. Kemudian masalah terbosan mengatasi kemacetan, itu jadi skala prioritas. Soal elektabilitas yang tinggi itu dinamika," lanjutnya.

Sementara soal faktor yang menentukan elektabilitas Jokowi sebagai capres, menurut Hasto hal itu karena Jokowi menampikan sisi lain kepemimpinan. "Elektabilitas Jokowi antitesa kepemimpinan SBY yang segala sesuatunya dicitrakan," ucap Hasto.

Walau begitu, politisi PDIP, Ganjar Pranowo, menilai hasil survei itu menjadi acuan PDIP dalam menentukan calon presiden. "Sebagai hasil survei tentu itu jadi acuan kita melihat siapa yang muncul di publik, tapi partai punya mekanisme sendiri (menentukan capres)," kata politisi PDIP Ganjar Pranowo.

Namun menurut Ganjar, yang terpenting saat ini adalah ketentuan Undang-undang bagi partai dalam mengusung calon presiden. Apakah syarat minimum presidential treshold bisa dipenuhi partai. "Presentase (presidential treshold) di Undang-undang Pilpres berapa agar parpol bisa mengusung capres? Ini yang harus diperhatikan," ungkapnya.

"Jadi kita sering tergesa-gesa ini calon partai ini, tapi orang lupa apakah parpol memenuhi syarat minum pengajuan capres," lanjut Ganjar.

Ia menuturkan, syarat yang saat ini Undang-undangnya masih dalam perdebatan itu perlu jelas dulu disepkati untuk menjadi acuan parpol. Jika parpol bisa mengajukan capres maka akan ada mekanisme internal untuk mengusung nama, namun jika tidak maka perlu koalisi.  "Jadi kita konsen dulu untuk Pemilu, termasuk Undang-undang Pilpres," ucapnya.

Sementara terkait keterpilihan Jokowi dalam hasil survei, menurutnya tak lain karena Gubernur DKI itu populer di kalangan masyarakat. "Ya karena terkenal saja, kalau besok ada lembaga survei lain yang memunculkan nama mas Jokowi lagi ya silakan nilai. Ini eranya publikasi," kata anggota komisi II DPR itu.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon J Mahesa, menilai hasil survei itu tidak akan membuat Gerindra mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. "Bagi kita Jokowi fenomenal itu kan jadi gubernur DKI didukung Gerindra juga. Tapi untuk capres tidak mengkhawatirkan," kata Ketua Desmon, Jumat (16/5).

Gerindra dalam posisi tak yakin Jokowi akan dicapreskan. Bahkan Prabowo malah sempat mengincar Jokowi menjadi cawapres Prabowo. "Kalau bicara mengkhawatirkan sebenarnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Kita bertanya Jokowi didukung siapa?" kata Desmon.

Survei yang dilaunching oleh Media Survei Nasional (Median) yang menempatkan Jokowi sebagai capres paling potensial juga dipertanyakan. Karena nama besar seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tumbang di bawah Jokowi. Gerindra sendiri masih yakin akan memenangkan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang.*

Kunci Jawaban Ujian Nasional di Riau Beredar

CEKAU.COM-Bocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat Sekolah Menengah Atas sederajat di Provinsi Riau beredar. Meski pelaksanaan UN berlangsung tertib dan lancar, namun ternyata para siswa masih mendapatkan kunci jawaban UN dalam bentuk fotocopi dan lewat pesan singkat elektronik. Belum diketahui pasti dari mana kunci jawaban yang beredar Ujian nasional itu berasal.

Ini diakui Ucok, salah seorang siswa SMA negeri di Pekanbaru. Namun Ucok menilai, kunci jawaban yang beredar di teman-temannya tersebut tidak benar atau sesat. "Tidak mungkin kunci jawabannya tepat, karena setiap paket soal berbeda," akunya.

Salah saorang guru di sekolah negeri Pekanbaru juga tidak percaya dengan kunci jawaban yang beredar itu. Kalau pun ada siswa yang mendapatkan kunci jawaban, menurutnya, itu bukan Kunci jawaban yang sebenarnya. "Mungkin itu kunci jawaban soal lain, tapi yang pasti bukan kunci jawaban UN," sebutnya.

Sementara, UN di Riau tahun ini diikuti sejumlah anak yang sedang tersandung masalah hukum. Kabid Pendidikan Menengah Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan, di Kota Bertuah ada satu siswa SMK yang mengikuti UN di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Namun, kata Jamal, hal itu baru diketahui saat UN sudah digelar, kemarin. Menurutnya, pihak sekolah tidak melaporkan ataupun koordinasi dengan Disdik Pekanbaru.

Selain di Pekanbaru, dua siswa tersangkut hukum, AM dan HC juga mengikuti UN di Lapas Bengkalis. Keduanya siswa asal Mandau dan Bukitbatu itu ditempatkan dalam ruang khusus yang cukup representatif dan diawasi oleh seorang guru SMAN 2 Bengkalis, Azwar serta tim independen Teguh Santoso dari Politeknik Bengkalis.

Lembaran ujian yang diberikan kepada keduanya bukanlah lembaran ujian yang diperuntukkan bagi sekokah keduanya, namun diambilkan dari sisa lembaran ujian di SMAN 2 Bengkalis. Hari pertama ujian, keduanya tampak serius membaca soal dan mengisi lembar jabawan ujian Bahasa Indonesia.

"Tak mungkin kita mengambil lembaran ujian ke sekolah mereka ke Mandau dan Bukit Batu, karena lembaran ujian itu sendiri baru disampaikan ke sekolah Senin Subuh, sementara jarak Mandau maupun Bukit Batu jauh dan jelas tidak akan terkejar dengan jadwal pelaksanaan UN yang dimulai pukul 7.30 WIB. Makanya lembaran ujian untuk mereka diambilkan dari sisa atau cadangan lembaran ujian di SMAN 2 Bengkalis," ujar Teguh.

Mengingat lembaran ujian yang diperuntukkan bagi dua tahanan yang masih berstatus titipan Polres Bengkalis ini adalah sisa dari lembaran ujian SMAN 2 Bengkalis, otomatis pelaksanaan ujian mereka terundur dari waktu normal, karena butuh waktu satu jam hingga lembaran ujian itu sampai ke tangan mereka.

"Keduanya mulai ujian pukul 8.30 WIB. Namun durasi ujian tetap dua jam. Sehingga mereka selesai ujjan pukul 10.30 WIB. Sementara siswa yang lainnya hingga pukul 9.30 WIB," ujar Teguh.

Kalapas Bengkalis, Ali Syeh Banna mengatakan, selama di Lapas ia terus menyuruh kedua siswa itu untuk belajar. Karena bagaimanapun kendati keduanya tersangkut hukum, mereka adalah generasi muda yang masih punya harapan untuk maju.

Menurut Ali, AM adalah siswa di salah satu sekolah di Mandau yang tersangkut masalah narkoba dan dititipkan Polres sebagai tahanan di Lapas pada 12 April 2013. Sementara HC adalah siswa dari salah satu sekolah di Bukit Batu dan tersangkut kasus penipuan. Ia masuk ke Lapas pada 19 Maret 2013.

Soal UN Fotocopy

Pelaksanaan UN ini digelar tepat serentak di 12 kabupaten/kota, mulai Senin (15/4). Namun, pelaksanaannya tak sepenuhnya mulus. Banyak siswa tak mendapatkan naskah soal asli, dan harus mengikuti ujian dengan naskah soal fotocopy-an.

Sementara di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), misalnya, sebanyak sembilan sekolah tak kebagian soal ujian mata pelajaran IPA. Akibatnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Rohil dan Tim Independen harus mengambil sikap dengan memfotocopy soal agar siswa bisa mengikuti UN.

Kepala Disdik Rohil, H Surya Arfan mengaku geram dan menyalahkan pemerintah pusat. Dia menyatakan, jika siswanya gagal dalam ujian kali ini, karena disebabkan ketidaksiapan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan UN.

"Soal sampai di Kabupaten Rokan Hilir Senin (15/4) pukul 01.00 dinihari. Setelah itu, sekitar pukul 06.00 baru disebarkan ke masing-masing UPTD. Ini kan kejadian aneh. Parahnya, sembilan sekolah tidak kebagian soal IPA. Jadi, jika siswa gagal UN tahun ini lebih disebabkan ketidaksiapan pemerintah pusat," geramnya.

Katanya, sembilan sekolah yang tak kebagian soal IPA itu di antaranya SMK Cendana, MAN Darul Arafah Tanjung Medan, Kecamatan Pujud dan 2 PKBN Kecamatan Bangko Pusako. Sejumlah SMA di Kecamatan Bangko dan SMA di Kecamatan Pasir Limau Kapas pun demikian. "Secara rinci saya tak ingat mana saja yang tak kebagian soal. Yang jelas totalnya mencapai sembilan sekolah," urainya.

Kejadian ini, sebutya, sangat mengganggu konsentrasi siswa. "Saat yang lainnya fokus mengerjakan soal UN, yang tidak kebagian soal terpaksa melaksanakan UN setelah yang lainnya selesai karena soal kita perbanyak terlebih dahulu. Inilah kebijakan yang kita lakukan bersama Tim Independen. Mau tidak mau, waktu UN ditambah agar siswa yang belum menerima soal dapat mengikuti UN," akunya.

Menurut Surya Arfan, UN tahun ini sangat buruk sepanjang sejarah. "Pengalaman buruk ini harus menjadi catatan pemerintah pusat. Kita sudah sering melaksanakan UN, kenapa bisa terjadi seperti ini. Siswa sebenarnya siap, akan tetapi dengan kendala ini mempengaruhi konsentrasi mereka. Jujur, saya kecewa berat," tegasnya.

Ini juga terjadi di Pekanbaru. Pelaksanaan UN Paket C yang berlangsung pukul 14.00 WIB di SMPN 13 Pekanbaru sempat tertunda beberapa menit. Pasalnya, soal jurasan IPA mata pelajaran PPKn tidak ada. Agar ujian tidak merugikan siswa, panitia mengambil langkah dengan menggunakan soal cadangan jurusan IPS mata pelajaran PPKn.

"Di sampul memang ada soal jurusan IPA, namun setelah dibuka isinya untuk jurusan IPS. Hanya saja antara soal mata pelajaran PPKn jurusan IPA dan IPS sama, maka kita gunakan soal cadangan jurusan IPS untuk kelompok IPA. Tapi yang pasti pengunaan soal jurusan IPS untuk siswa IPA kita buat berita acaranya," kata Ketua Panitia Ujian Kesetaraan Disdik Kota Pekanbaru Abdul Jamal.

Kepala Disdik Riau, H Wardan didampingi Ketua UN Provinsi Riau Sri Perti Hartati saat meninjau ujian Paket C mengatakan, kesalahan yang terjadi pada hari pertama ujian Paket C ini merupakan kesalahan percetakan yang memasukan soal jurusan IPA untuk kelompok IPS.

Wardan juga mengaku sudah mendapat laporan ada beberapa sekolah menggunakan soal fotocopy-an. Selain itu, ia menerima laporan ada satu siswa dari SMAN 2 Tualang, Siak yang tidak dapat mengikuti ujian karena sakit. "Untuk siswa yang tidak dapat ujian karena sakit, mereka bisa mengikuti ujian susulan dengan melapirkan surat keterangan sakit dari dokter," kata Wardan.

Wardan pun mengatakan hasil laporan yang diterima seluruh kabupaten/kota di Riau tidak ada yang menunda UN. "Saya pastikan sekolah di Riau tidak ada yang menunda UN. Pelaksanaan UN berjalan sesuai jadwal yang ditentukan yakni mulai tanggal 15 sampai 18 April 2013," jelasnya.*

Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Pembebasan Lahan tak Kunjung Usai

Emrizal Pakis

CEKAU.COM-Hingga kini, proses ganti rugi lahan Tol Pekanbaru-Dumai tak kunjung usai. Sejak pengukuran sejumlah titik koordinat lahan, akhir tahun lalu, sampai kini pun belum ada upaya pemerintah terkait ganti rugi dengan pemilik lahan. Termasuk negosiasi harga lahan milik sejumlah perusahaan sawit di Riau.

Hal ini diakui Ketua Tim Percepatan Tol Pekanbaru-Dumai yang juga Asisten II Setdaprov Riau, Emrizal Pakis kepada sejumlah wartawan, bahwa lambannya proses ganti rugi ini disebabkan banyaknya lahan milik perusahaan yang terkena imbas Tol tersebut.

Sedangkan untuk melakukan pembebasan, pihaknya harus berkoordinasi dan negosiasi dengan pimpinan pengambil kebijakan di perusahaan tersebut. Berbeda jika pemilik lahannya hanya masyarakat biasa, karena bisa langsung negosiasi.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Perusahaan yang ada di Siak, Bengkalis, khususnya dengan pemilik perusahaan perkebunan itu. Secara prinsip mereka sudah setuju," ujar Emrizal, usai rapat persiapan Islamic Solidarity Games (ISG) III.

Dari penetapan koordinat lahan Tol, terdapat 7,1 kilometer lahan itu termasuk kedalam wilayah operasional perusahaan. "Kita tinggal musyawarah untuk menentukan harga. Setelah harga ditentukan, kemudian kita akan ukur berapa luas lahan tersebut, " tegas Emrizal.

Emrizal juga mengungkapkan musyawarah lahan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, "Insya allah dalam waktu dekat akan melakukan musyawarah dalam menentukan harga, sebenarnya mereka hari ini akan melakukan pertemuan dengan kita dalam membahas persiapan musyawarah harga," tukasnya.

Dalam penentuan harga katanya, tidak semudah yang dibayangkan, karena akan dihitung secara detail terkait komoditi yang ada diatas lahan tersebut. "Kita akan hitung berapa harus kita ganti rugi. Setelah kita mengetahui harga tanah kita akan negosiasi dengan tim Appraisal untuk menentukan harga. Jika cocok akan kita bayar," pungkasnya.*

Kawasan TNTN di Riau Semakin Luluhlantak

CEKAU.COM-Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau mengakui luluhlantaknya (kerusakan parah) terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang membentang di Kabupaten Pelalawan hingga Indragiri Hulu. BKSDA juga meminta pelaku perusakan kawasan hutan diusut tuntas. Sementara WWF, LSM luar dituding pelaku kerusakan.

Hal ini diungkapkan Kepala BKSDA Riau, Kupin Simbolon didampingi Kepal  Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Ir Syahimin kepada wartawan, Selasa (19/3). Menurutnya, kerusakan  ribuan kawasan hutan di TNTN ini berdampak terhadap keberadaan satwa liar yang selama ini mendiami kawasan hutan lindung ini.

Dijelaskannya, kerusakan TNTN yang terjadi saat ini cukup signifikan. Dari data yang ada, tahun 2000 luas kawasan TNTN ini mencapai 75 ribu hektar, namun tahun 2012 berkurang 28 ribu hektar. "Sebenarnya dalam konsep pengelolaannya merupakan tanggungjawab dari Balai Taman Nasional, namun kita sebagai koordinator wilayah, siap membantu apabila Balai Taman Nasional meminta bantuan untuk pengawasan," tegasnya.

Dikatakannya lagi, TNTN memiliki fungsi sebagai kawasan penyangga resapan air dan kawasan lindung bagi satwa yang ada di Riau, yang dikelola oleh Balai Taman Nasional dan WWF. Sehingga, kerusakan parah yang terjadi saat ini mengakibatkan kelangsungan konservasi satwa menjadi terancam.

"Untuk itu, kami meminta pelaku perusak hutan dan kawasan TNTN ini segera diusut tuntas, dan Balai Taman Nasional ikut bertangungjawab terhadap kerusakan ini, karena ini menyangkut kelangsungan kawasan penyangga ini," pungkasnya.

Kerusakan hutan di TNTN ini, tambahnya, tidak terlepas dari aktivitas perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dan warga. Aktivitas tersebut semakin meluas akibat tidak adanya patokan batas areal TNTN yang jelas. "Karena tidak adanya batas wilayah yang jelas, makanya penduduk banyak yang bermukin dikawasan itu," tandasnya.

Simbolon juga meminta perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) bertanggungjawab terhadap kerusakan tersebut. "Pemerintah Provinsi Riau harus mengambil langkah cepat, agar kerusakan ini tidak semakin meluas dan semakin parah," tegasnya.

Sebelumnya Anggota DPR RI, Firman Subagyo meminta Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi kinerja WWF dan Balai Taman Nasional selaku penanggungjawab pengelolaan TNTN.*

Kasus Simulator SIM, Benny Kabur Harman Diperiksa KPK Lagi

CEKAU.COM-Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan aset tersangka kasus Simulator SIM, Irjen Djoko Susilo di dalam dan luar negeri, kini giliran Politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman juga kembali diperiksa KPK, pada Selasa 19 Maret lalu. Saat ditanya wartawan, dia mengaku melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi simulator.

Benny hadir di Gedung KPK pukul 09.42 WIB. Dia didampingi seorang asistennya. Sebelum masuk ke lobi Gedung KPK, dia sempat memberikan pernyataan. "Pemeriksaan lanjutan. Iya tentang simulator," kata Benny kepada wartawan di Gedung KPK, Selasa (19/3). 

Diprediksi kalah dalam Pilgub NTT, politikus Demokrat Benny K Harman kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai saksi, mantan Ketua Komisi III DPR itu menjelaskan kepada KPK soal kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri.

Benny menyatakan tidak ada aliran dana ke Komisi Hukum terkait proyek simulator SIM. Dalam kasus itu, mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo telah ditetapkan KPK menjadi tersangka. "Tidak pernah ada," kata Benny usai diperiksa KPK. 

Benny juga menyatakan tak pernah menghadiri pertemuan yang digelar Djoko Susilo dan AKBP Teddy Rusmawan dengan sejumlah anggota Komisi III DPR terkait proyek simulator SIM di Restoran King Crab. Benny juga menyatakan tak menghadiri pertemuan di Hotel Dharmawangsa. "Saya tegaskan, saya tidak pernah hadir dalam pertemuan itu," kata Benny.

Benny yang diperiksa selama lima jam itu mengaku dicecar penyidik terkait mekanisme pembahasan anggaran proyek. "Saya ditanya mekanisme pembahasan anggaran di Komisi III dengan mitra kerja termasuk dengan Kepolisian. Saya sudah jelaskan mekanismenya dan apakah dibahas mengenai simulator, saya tegaskan disitu bahwa dalam rapat tidak pernah. Yang dibahas itu PNBP," jelasnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2010, Polri selaku lembaga negara berhak menggunakan 90 persen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan di Polri. Pada 2010, Polri menyetor PNBP Rp 3 triliun.

Namun, biaya dikeluarkan buat kegiatan-kegiatan di Polri itu tidak serta merta langsung mencomot dari PNBP. Melainkan harus berdasarkan pada penetapan pagu anggaran, yang dibahas terlebih dulu antara Kementerian Keuangan dengan Polri. Hasil pembahasan pagu itu kemudian dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011, yang diusulkan pemerintah, dalam hal ini Polri, ke DPR.

Usulan pagu anggaran itu kemudian dibahas di Komisi III DPR, dengan Polri sebagai mitra kerja, melalui nota keuangan. Kemudian juga dilakukan pembahasan dalam rapat kerja anggaran melibatkan tiga unsur, yakni Kementerian Keuangan, Komisi III DPR, dan Polri. Hasilnya dinamakan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).

Hasil pembahasan oleh DPR dan Polri dalam bentuk RKA-KL, kemudian disodorkan lagi ke Kemenkeu. Kemenkeu kemudian menelaah RKA-KL dan hasil akhirnya menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam pemberitaan sebuah majalah, sejumlah anggota Komisi III DPR, yakni; Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, dan Herman Heri, sempat beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Korlantas. 

Mereka diduga meminta jatah (fee) miliaran rupiah untuk memuluskan pembahasan DIPA simulator. Dalam salah satu pertemuan, ketiganya bertemu dengan Ketua Panitia Lelang dan Pengadaan Simulator, AKBP Teddy Rusmawan, dan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, di Restoran Jepang Nippon-Kan di dalam Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sekitar 2010.

Sebagai tindak lanjut pertemuan itu, Bendahara Korlantas dan Sekretaris Panitia Pengadaan Simulator, Kompol Legimo Pudjo Sumarto, telah memberikan permintaan keempat anggota DPR itu.

Beberapa waktu lalu, terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, menuding politikus Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi III DPR terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri.

Politikus asal partai berlambang pohon beringin yang disebut Nazaruddin terlibat perkara simulator adalah Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo. Sementara politikus asal PDIP yang juga dituding bermain dalam proyek simulator adalah Herman Heri. Tetapi, ketiganya langsung membantah tudingan suami Neneng Sri Wahyuni itu.*

ISG 2013, Pusat Optimis Riau Jadi Tuan Rumah

Main Stadium Riau

CEKAU.COM-Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo prihatin melihat persiapan Provinsi Riau, selaku tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) III 2013 mendatang. Rita bahkan menangis menilat kondisi Stadion Utama yang tidak terurus. Rumput tumbuh subur bak jaur di musim hujan. Rita datang meninjau stadion berkapasitas 43 ribu tempat duduk itu bersama rombongan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

Didampingi oleh Syamsurizal, Kepala Inspektorat Provinsi Riau yang mewakili Gubernur Riau dan juga Ketua I Panitia Lokal ISG III 2013, ia sedih, apalagi melihat aksi pengusiran oleh kontraktor pembangunan stadion mewah itu terhadap rombongan dari Jakarta ini. Malah, utang Pemprov Riau belum melunasi sebesar Rp265 miliar lebih. Penolakan ini ditandai dengan adanya spanduk-spanduk yang mendesak Pemprov Riau segera membayar hutang tersebut. Sementara Riau sudah menyiapkan dana: Baca: ISG 2013, Riau Siapkan Dana Rp45 Miliar.

"Saya sampai menangis melihat Stadion Utama Riau, apalagi melihat rumput lapangannya yang sangat panjang dan tidak terurus," kata Rita Subowo yang juga Ketua Panitia ISG III Pusat, saat meninjau Stadion Utama Riau di Pekanbaru, Senin (4/3/2013). 

Rita mengatakan KOI bersama Kemenpora akan menggelar rapat khusus membahas masalah tunggakan Pemprov Riau kepada kontraktor. Namun, ia meminta Pemprov Riau selaku pemegang proyek sarana olahraga megah itu bersikap proaktif. "Waktu sudah bergulir karena ini kebanggaan warga Riau, kita tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti pemindahan dan pengundaran ISG karena ini adalah komitmen bersama," sebutnya.

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Rita Subowo (kanan)
didampingi Gubernur Riau HM Rusli Zainal di VIP Room LK

Seperti diketahui Riau akan menjadi tuan rumah ISG III 2013 pada Juni nanti. Pesta olahraga ini rencananya diikuti 37 negara-negara Islam anggota OKI dan mempertandingkan 17 cabang olahraga. Namun, mengingat waktu semakin dekat, Rita berharap ada titik temu agar kontraktor mendapatkan haknya dan ISG bisa dilaksanakan di Stadion Utama Riau, terutama untuk upacara pembukaan, penutupan dan pertandingan sepakbola. Baca: ISG 2013, 22 Negara Sudah Mendaftar.

Di sisi lain, Rita meminta kontraktor mengutamakan rasa nasionalisme agar masalah penutupan stadion itu tidak berlarut-larut dan mencoreng citra Riau dan Indonesia di mata dunia internasional. "Bendera Anda Apa? Merah Putih kan, sama saya juga orang Indonesia. Jadi masalah ini jangan sampai mencoreng nama Indonesia," kata Rita kepada perwakilan kontraktor. Walau persiapan Riau selaku tuan rumah serba minim, tapi Rita optimis ISG tetap dilangsungkan di Riau. "Saya optimis ISG tetap di Riau," ucapnya optimis menanggapi wacana pemindahan ISG yang di lansir beberapa media massa di Riau akhir-akhir ini. 

Dijelaskan Rita, ISG merupakan even internasional yang akan menjadi kebanggaan Indonesia dan juga Riau. "ISG akan menjadi tempat memperkenalkan budaya Indonesia dan Riau ke dunia internasional," terangnya. 

Tetapi, Rita mengingatkan, ISG akan terlaksana bila permasalahan Main Stadium terselesaikan. "Kalau pintu stadion ini terus dikunci, maka tidak ada ISG di Riau," tegasnya.*