Kasus PON Riau, 7 Anggota DPRD Keberatan Dakwaan JPU

CEKAU.COM-Tujuh anggota DPRD Riau menjalani sidang perdana kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012. Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/4). Tujuh anggota dewan itu yakni Abu Bakar Siddik, Tengku Muhaza, Turechan Asyari, Zulfan Heri, Roem Zen, Adrian Ali dan Syarif Hidayat.

Dakwaan dibagi dengan dua berkas (split). Dakwaan pertama dibacakan oleh JPU M Rum dengan terdakwa Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza, Turechan Asyari dan Zulfan Heri. Sedangkan dakwaan kedua dibacakan JPU, Anang Suprihatna dengan terdakwa Roem Zen, Adrian Ali dan Syarif Hidayat.

Saat mendengar dakwaan, para anggota dewan tersebut terlihat kompak dan serius. Mata mereka selalu fokus pada jaksa. Sesekali, terlihat mereka memejamkan mata sambil mengangguk-angguk.

JPU, M Rum di hadapan majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta mengatakan, perbuatan melanggar hukum dilakukan para terdakwa pada kurun waktu Desember 2011 hingga April 2012. Diawali dari adanya rencana pemerintah untuk menambah anggaran dua venue yakni Venue Menembak dan Main Stadium PON.

Untuk perubahan itu, pada Desember 2011, dilakukan pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso yang dihadiri Adrian Ali, Syarif Hidayat, Eka Dharma Putra, Zulkifli Rahman dan perwakilan KSO. Pertemuan itu membahas rencana pembahasan Revisi Perda. Di akhir pertemuan itu, Taufan, Adrian Ali dan Syarif meminta uang untuk pembahasan Revisi Perda.

"Terdakwa menerima menerima janji atau hadiah berupa suap Rp900 juta terkait pembahasan rencana perubahan Peraturan Daerah 05/2008 Stadion Utama dan 06/2010 Lapangan Menembak PON," kata JPU. Janji atau hadiah itu, lanjutnya, berasal dari PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, yang mengerjakan pembangunan stadion utama dan lapangan menembak.

Bahkan pada 7 Maret 2012, dilakukan kembali pertemuan di rumah Taufan. Saat itu hadir Djohar Firdaus dan Muhammad Dunir. Mereka mengadakan pertemuan dengan Lukman Abbas, Kasiaruddin dan Ramli Walid selaku Kepala Bappeda Riau.

"Disepakati pembahasan tentang revisi. Pada saat itu Taufan memberitahu Dunir kalau untuk pembahasan dan pengesahan dua Perda, ada uang lelah sebesar Rp1,8 miliar," kata jaksa.

Untuk realiasi, anggota dewan tersebut meminta pembayaran setengahnya dari perjanjian yakni Rp900 juta. Bahkan anggota dewan itu berulang kali mempertanyakan pencairan uang tersebut. Sementara pada 27 Maret, Dunir mempertanyakan pada Eka Dharma Putra dan Zulkifli Rahman. Namun dijawab Eka yang telah divonis MA "belum siap, nggak sanggup". Mendengar itu, Dunir nyeletuk "payah nih, nggak jelas".

Pertanyaan tentang uang lelah juga disampaikan Tengku Muhazza pada Eka dan Zulkifli dan dijawab sama. "Payah nih Dispora, nggak jelas," jawab Muhazza.

Tanggal 29 Maret 2012, Dunir, Abu bakar, Muhazza, Turichan, Iwa dll berkunjung ke Venue Menembak di Rumbai, Pekanbaru. Di sana Dunir mengatakan "Kami mau sidang nih, jangan nanti ada masalah". 

Pertanyaan itu dilanjutkan Muhazza, "Anggota fraksi yang lain itu keras-keras. Kami susah mempertahankannya, jadi kalau ada itu bereslah, biar tidak ribut".

Uang lelah juga berulang kali dipertanyakan Roem Zein, Syarif Hidayat dan Adrian Ali. "Perbuatan ini bertentangan dengan jabatan terdakwa sebagai anggota DPRD Riau. Uang itu diberikan agar terdakwa melakukan atau tidak melakukan perubahan Perda tersebut dengan maksud menambah anggarannya," jelas jaksa.

Akibat perbuatannya, para terdakwa dijerat JPU dengan pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 huruf a dan b Undang Undang (UU) No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas dakwaan itu, seluruh terdakwa menyatakan keberataan. Mereka menyatakan akan mengajukan nota keberataan yang akan dibacakan penasehat hukum pada sidang pekan depan.

KPK, kemarin juga kembali memeriksa Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam kasus PON. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam, Agung menegaskan penyidik KPK cuma melakukan konfirmasi tentang peranan Kemenkokesra dalam rangka koordinasi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan PON. 

"Itu menjadi tanggung jawab dan tugas saya untuk selalu lakukan koordinasi," katanya. Agung menambahkan, ada atau tidak persoalan dalam kegiatan yang terkait bidang kesejahteraan rakyat, sudah menjadi tanggungjawabnya untuk menindaklanjuti. 

Agung menyangkal dalam pemeriksaan tersebut, juga disinggung masalah penambahan anggaran PON. "Tidak disinggung. Hanya konfirmasi soal itu (koordinasi) saja. Ini untuk tersangka Rusli soal koordinasi di Kantor Kesra," kata Agung didampingi anggota Divisi Hukum Partai Golkar, Rudy Alfonso.

Namun Agung mengakui bahwa ia menyelenggarakan rapat di Kantor Menko Kesra terkait penyelenggaraan PON karena memang berada di bawah wewenangnya. "Pertemuan yang saya lakukan dengan Gubri Rusli Zainal adalah rapat koordinasi resmi. Pihak pengundang adalah saya sebagai Menko," ujarnya.*

Harta Djoko Diincar KPK ke Luar Negeri

CEKAU.COM - Setelah menyita puluhan properti milik tersangka kasus Simulator SIM, Irjen Djoko Susilo di dalam negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengincar beberapa aset di luar negeri. Dikabarkan, Djoko memiliki sejumlah apartemen di Australia, Singapura, dan China. KPK telah menyita puluhan aset Djoko yang tersebar dari Jakarta hingga Bali. Aset Djoko yang disita berkisar Rp 60-70 miliar dari total harta kekayaannya senilai Rp 100 miliar.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengaku terus mendata harta kekayaan Irjen Djoko Susilo. Tetapi, dia mengaku belum mengetahui di negara mana persisnya harta jenderal polisi yang mempunyai kekayaan berjumlah fantastis ini.

Adnan menyatakan KPK sedang berkoordinasi dengan sumber-sumber mereka buat melacak aset milik Djoko yang tidak berada di Tanah Air. "Kita korespondensi dulu, saya dengar memang ada (aset di luar negeri), tapi saya enggak tahu pasti di mana," ujarnya di Hotel Interkontinental, Jakarta, Selasa (19/3)

Dia membantah selentingan yang menyebut sudah ada penyidik KPK dikirim buat melacak keberadaan harta milik jenderal polisi bintang dua itu di beberapa negara. Saat ini, penyidik yang dikirim ke luar negeri dikerahkan untuk memeriksa kasus bank Century. "Kalau penyidik ke luar negeri sekarang kan untuk (kasus) Century," tandasnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, Djoko memiliki apartemen di Melbourne, Australia. Selain itu, ada aset lain berbentuk bangunan di Singapura dan China.

Saat ini, KPK berhasil melacak kekayaan yang diduga dari hasil pencucian uang, mulai dari yang berlokasi di Jawa hingga Bali. Harta tersebut berbentuk rumah, tanah, apartemen, SPBU, mobil mewah hingga bus pariwisata. Total aset mantan Kakorlantas itu diperkirakan melebihi Rp 100 miliar.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi, mengatakan KPK berusaha melengkapi berkas perkara tersangka Djoko Susilo secepatnya. Rencananya, pertengahan April nanti, KPK akan menaikkan berkas perkara mantan Kakorlantas Polri itu ke tahap penuntutan atau P-21. "Saya dapat info pertengahan April, kasus ini akan naik ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Selasa (19/3).

Meski demikian, pihaknya masih terus menelusuri aset-aset Djoko yang diduga terdapat unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Jadi sampai hari ini tim masih melakukan penelusuran ke beberapa aset yang diduga milik DS," ujarnya.

Menurut Johan, penyidik kini mulai memeriksa saksi-saksi untuk tersangka lainnya, Budi Susanto. Budi merupakan Direktur Utama PT Cipta Mandiri Metalindo Abadi, perusahaan rekanan proyek simulator SIM 2011. "Mulai hari ini pemeriksaan mulai untuk tersangka yang lain," ujar Johan.

KPK menetapkan mantan Gubernur Akpol itu sebagai tersangka. Djoko disangkakan pada Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010, kemudian Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejak 14 Januari, KPK mulai menyidik Djoko Susilo (DS) atas dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang. Penyidik KPK menemukan dugaan DS telah menyamarkan, mengubah bentuk, atau pun menyembunyikan uang hasil korupsi yang dilakukannya.

KPK telah menyita puluhan aset Djoko yang tersebar dari Jakarta hingga Bali. Aset Djoko yang disita berkisar Rp 60-70 miliar dari total harta kekayaannya senilai Rp 100 miliar.*

Gara-gara Ruang Diacak-acak, DPR Merasa Dilecehkan KPK

CEKAU.COM-Penggeledahan ruangan kerja Setya Novanto dan Kahar Muzakir di gedung DPR RI rupanya membuat Nurdirman Munir, anggota Komisi III DPR RI tersinggung. Dia tidak bisa menerimanya dan menganggap KPK telah melecehkan DPR secara kelembagaan. "Di dunia, parlemen adalah rumah rakyat yang terlindung dari hal-hal yang melecehkan," kata Ketua DPP Partai Golkar ini. 

Menurut Nudirman, seharusnya KPK bisa bekerja dengan tetap menjaga nama baik lembaga DPR. Sebab jika KPK terus melakukan penggeledahan ruang kerja anggota DPR, hal itu sama saja melecehkan lembaga negara. “Saya bukan menolak kerja KPK. Tapi kalau kondisi ini berlanjut terus sama saja dilecehkan," katanya.

Ditambahkannya, penggeledahan di ruangan Setya Novanto tidak memiliki dasar. Nudirman malah menyarankan KPK agar bekerja dengan tujuan yang jelas. Penggeledahan ruang Setya Novanto sama dengan ketika KPK memeriksa ruang kerja Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, karena dianggap merusak citra lembaga negara.

"Kalau bukti kuat sah-sah saja. Inggat nggak dahulu Bagir Manan digeledah. Masak ruang ketua Mahkamah Agung digeledah. Harusnya dihargai," katanya.

Walau demikian, Nudirman Munir mengaku tidak bisa berbuat banyak atas penggeledahan tersebut. Dia bahkan mengapresiasi dan mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. "KPK kita dukung sajalah sebagai suatu masalah, kita dari fraksi siap mendukung," kata Nudirman.

Anggota komisi hukum ini enggan berandai-andai terkait keterlibatan Setya dalam korupsi PON. Namun, sekali lagi, dia mendukung apapun langkah KPK. "Itukan belum tentu, yang jelas apa yang dilakukan kita dukung," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jendral (wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin mengaku tidak ada masalah jika ruangan kerja ketua fraksi di DPR diobok-obok oleh KPK. "Oh tidak ada masalah," katanya.

Dia justru balik bertanya akan tindakan KPK yang dinilai memang sudah semestinya melakukan upaya pemberantasan korupsi. "Tidak masalah, emangnya kenapa," tandasnya.

Sebelumnya, kisruh ini terkait setelah KPK mengembangkan penyidikan atas kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010 tentang anggaran pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau. Selasa (19/3) kemarin, penyidik KPK menggeledah tiga lokasi di Jakarta. 

Lokasi pertama digeledah penyidik KPK adalah dua ruangan di lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/DPD/MPR di Senayan, Jakarta. Kedua ruangan itu adalah tempat kerja Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan rekannya Kahar Muzakir. 

Bahkan kehadiran 22 orang penyidik di kedua ruangan itu sempat luput dari pantauan wartawan. Pasalnya, penggeledahan dilaksanakan bertepatan saat pelaksanaan Rapat Paripurna di DPR, sekitar pukul 10.00 WIB.*

KPK Geledah Kasus PON di Tiga Lokasi

Johan Budi

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan atas kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010 tentang anggaran pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau. Selasa 19 Maret Lalu, penyidik KPK menggeledah tiga lokasi di Jakarta. Informasi penyidik menduga ruangan lantai 12 gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran PON di APBN.

Tempat pertama yang digeledah penyidik KPK adalah dua ruangan di lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/DPD/MPR di Senayan, Jakarta. Kedua ruangan itu adalah tempat kerja Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan rekannya Kahar Muzakir. 

Kehadiran 22 penyidik di kedua ruangan tersebut sempat luput dari kejaran wartawan. Pasalnya, penggeledahan dilaksanakan bertepatan saat pelaksanaan Rapat Paripurna di DPR, sekitar pukul 10.00 WIB. "Jumlah mereka (KPK-red) sekitar 22 orang. Mereka menggeledah ruang Pak Nov dan Kahar Muzakir," ujar seorang petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Arum di lantai 12, Nusantara I, Jakarta, Selasa (19/3).

Diketahui, nama Setya Novanto dan Kahar Muzakir disebut oleh saksi sekaligus tersangka dalam kasus serupa, Lukman Abbas, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau itu mengaku telah menyerahkan uang sebesar 1 juta AS Dollar kepada ajudan Muzakir. 

Sementara, Lukman mengatakan pada awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana ke APBN untuk keperluan PON XVIII melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto.

Pasca pertemuan itu, Lukman diminta menyerahkan uang 1 juta AS Dollar kepada Kahar Muzakhir. Tahap pertama sebesar 850 ribu AS Dollar yang diserahkan supir Lukman di lantai dasar gedung DPR kepada Acin, ajudan Kahar Muzakir. Sisanya, sekitar 200 ribu AS Dollar lagi diserahkan melalui Dicky dan Yudi dari konsersium Pembangunan Stadion Utama PON. 

Selama hampir enam jam, lebih, penyidik KPK mengobrak-abrik ruang kerja Setya Novanto. Sejak pukul 11.00 WIB mereka mencari barang bukti dugaan kasus suap pembahasan anggaran PON Riau di ruang kerja tanpa nomor ruangan itu.

Menurut petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) jumlah penyidik di dalam ruang Bendahara Umum Partai Golkar itu terdiri dari empat perempuan dan delapan pria. Namun, dia tak tahu persis mereka semua anggota KPK atau bukan. Pasalnya, ada juga staf DPR RI yang perempuan. "Banyak sih mas, yang di sebelah sana tadi 12, belum yang di sebelah sini," tuturnya. 

Sekitar pukul 16.45 WIB, para penyidik itu keluar dari ruangan kerja Setya. Saat keluar, mereka membawa 4 kardus coklat dan satu kardus putih. Kemudian satu tas jinjing berwarna cokelat, satu kotak perkakas. Sedangkan dari ruangan Kahar yang berjarak 10 meter dari ruang kerja Setya Novanto, petugas KPK membawa dokumen-dokumen sebanyak yang dimuat dalam tiga kardus berwarna coklar. 

Seperti biasa, tak satupun penyidik itu yang mau memberikan keterangan. Mereka bergegas meninggalkan Gedung Nusantara I untuk kembali ke gedung KPK. Mereka tak menghiraukan berondongan wartawan terkait apa saja yang dibawa, penyidik segera menuju lift untuk kembali ke KPK dan melemparkan pertanyaan tersebut kepada pemilik ruangan.  "Silakan tanya saja sama yang punya ruangan," kata salah satu penyidik.

Ternyata saat penggeledahan berlangsung Setya Novanto ada di dalam ruangannya. "Beliau kerja seperti biasa. Tadi pagi kan ada paripurna. Jadi ada di dalam," kata kuasa hukum Setya, Rudi Alfonso di Jakarta, Selasa (19/3).

Seorang Pemdal DPR yang enggan disebutkan namanya juga membenarkan Setya Novanto ada dalam ruang kerjanya saat penyidik mengobrak-abrik ruangan kerjanya. "Ada," ujarnya singkat.

Saat penyidik keluar dari ruangannya, secara diam-diam Setya Novanto menyelinap keluar melalui tangga darurat. Sementara awak media yang sedang fokus dengan penyidik KPK, tidak berhasil mengejar Setya. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas Pengaman Dalam (Pamdal) saat dikonfirmasi terkait keberadaan Setya Novanto. "Tadi sudah pergi, lewat situ," ujar seorang Pamdal sembari menunjuk arah tangga darurat.

Pengacara Setya Novanto, Rudi Alfonso mengakui belum mengetahui dalam kasus apa  penggeledahan KPK tersebut. "Saya belum komunikasi dengan beliau (Setya Novanto, red) Saya juga belum tahu penggeledahan dalam rangka apa," ujarnya.

Namun demikian, Rudi membantah bahwa kliennya terlibat kasus PON Riau. "Kasus PON tidak ada kaitannya dengan beliau," kata Rudi. Dia menambahkan, setelah penggeladahan mungkin baru akan bertemu Setya. "Insya Allah (setelah penggeledahan)," katanya.

Dua tempat lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah kantor PT Findo Muda di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan serta sebuah rumah mewah di perumahan Puri Indah, yang terletak di Jalan Pulau Panjang IV Blok C13 Nomor 40 di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. 

Juru bicara KPK, Johan Budi, membenarkan penggeledahan ketiga tempat itu. Katanya, penggeledahan itu terkait pengembangan kasus suap revisi Perda PON dengan tersangka Gubernur Riau, HM Rusli Zainal.  “Penggeledahan dilakukan di tiga tempat hari ini adalah berkaitan penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap revisi Perda PON Riau dengan tersangka RZ (Rusli Zainal)," kata Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3). 

Menurut Johan, SP, penyidik menduga ruangan Setya Novanto di lantai 12 gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran PON di APBN. "Diduga di sana (ruangan Setya) ada jejak-jejak RZ. Misalnya ada dugaan pertemuan. Yang berhak menduga itu kan penyidik," kata Johan.

Meski begitu, Johan mengatakan KPK dalam waktu dekat belum berencana meminta keterangan Setya dan Kahar. “Sampai hari ini belum ada rencana pemeriksaan Setya Novanto dan Kahar Muzakir," katanya.* 

Rumah Gubernur Riau Kini Incaran KPK

CEKAU.COM-Diduga, kediaman Gubernur Riau HM Rusli Zainal (RZ) di Jalan Pulau Panjang lV-13/40, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Rabu 20 Maret mulai dilirik penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah dokumen berhasil diboyong yang terdiri dari empat kardus dan dua tas besar. KPK menetapkan RZ sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. 

Saat usai penggeledahan, penyidik enggan menjelaskan apa isi dokumen tersebut. Namun, Ketua Rukun Warga 09, Kurniawan menyebutkan seperti dilansir tempo.co, dokumen yang dibawa berupa surat pembayaran pajak, tagihan listrik, tagihan kartu kredit Bank Mandiri, tagihan telepon dan air serta paspor.

Rupanya, sebelum masuk ke dalam rumah, penyidik yang datang tersebut membacakan surat perintah penggeledahan. Seorang penyidik mengatakan penggeledahan berdasarkan undang-undang. "Rumah ini akan kami geledah," ucap petugas di lokasi. 

Pemberitahuan tersebut dibacakan di hadapan petugas kepolisian, anggota TNI dan petugas kelurahan. Para penyidik itu datang dengan mengendarai tiga mobil Toyota. Sekitar sepuluh penyidik terlihat menggunakan rompi berlambang KPK.

Penyidik keluar dari rumah itu sekitar pukul 15.00 WIB. Tak lama berselang, rombongan mobil bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Kembangan Utama Blok H 7-1 RT 7 RW 9, tidak jauh dari rumah pertama dan masih di Perumahan Taman Permata Buana. 

Tiba di rumah kedua, langkah KPK sempat terhenti lantaran penghuni rumah menolak membukakan pintu. Namun, setelah didesak oleh Kepala Polsek Kembangan, Komisaris Herru Agus, penghuni rumah membukakan pintu.  

KPK sendiri telah menetapkan RZ sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Rusli berkali-kali mengatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Sebelumnya, penyidik KPK menuntaskan penggeledahan di ruang Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto. Penggeledahan pada Selasa (19/3) yang dimulai sejak pukul 10.00 berlangsung sekitar 6,5 jam.

Saat meninggalkan ruang Setya Novanto di ruang Fraksi Golkar di lantai 12 gedung Nusantara 1, tim penyidik KPK membawa empat dus cokelat dan satu dus putih. Selain itu, ada tas jinjing hitam. Namun tak satu pun dari sekitar enam penyidik yang membawa berkas-berkas itu mau berkomentar. 

Sekitar pukul 16.50, Setya dan sekitar enam penyidik meninggalkan ruangan fraksi. Namun para wartawan yang menunggu tak berhasil mendapatkan komentar Setya tentang penggeledahan itu. Setya turun lewat tangga darurat saat para wartawan sibuk memburu dan mengamati penyidik. 

Selain memeriksa ruang Setya, KPK sebelumnya menggeledah ruang anggota Komisi Olahraga dari Golkar, Kahar Muzakir. Setya dan Kahar sebelumnya sudah diperiksa KPK.*

Kasus Hambalang, Anas Minta Penyidikan Dihentikan

Anas Urbaningrum

CEKAU.COM-Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan sementara penyidikan proses pelaksanaan dan perencanaan pembangunan sport center Hambalang, Jawa Barat. Melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya, mengatakan penyidikan itu sebaiknya berhenti hingga Komite Etik berhasil menemukan siapa pembocor Draft Surat Perintah Penyidikan (sprindik) Anas.

"Saya meminta supaya integritas pemeriksaan bisa terjaga, sebaiknya proses penyidikan itu ditunda sementara sampai Komite Etik ini menghasilkan keputusan," kata dia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kepada sejumlah wartawan pada Jumat 1 Maret lalu.

Firman mengaku akan mengirim surat permohonan penghentian itu ke pimpinan KPK sekaligus ke Komite Etik. "Kami meminta seperti yang disampaikan pimpinan Komite Etik bahwa ada kemungkinan pemeriksaan terkait dengan sprindik ini bocornya di lingkup pimpinan dan level pengambilan keputusan," terang Firman.

Untuk mencari pembocor Draft Sprindik Anas, KPK sudah membentuk Komite Etik sejak 25 Februari lalu. Komite ini diketuai oleh Cendikiawan, Anies Baswedan, dan dibentuk untuk menyelidiki pembocor sprindik Anas di level Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, Satuan Tugas yang menangani kasus, hingga semua pimpinan KPK.

Menurut Firman, dalam menyelidiki Draft Sprindik Anas, sebaiknya Komite Etik melakukan digital forensik. Kerja ini dianggap penting untuk menelusuri apakah ada komunikasi dari internal KPK dengan pihak luar. "Sebaiknya ada proses digital forensik juga. Terkait bentuk komunikasi pihak dalam dan pihak luar, siapa tahu ada hubungan komunikasi," ungkap Firman.

Namun, juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan, penyidikan kasus Hambalang dengan tersangka Anas tak bisa dihentikan. "Sampai hari ini masih terus berjalan (walau) memang masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi," kata Johan Budi, di Jakarta, Jumat (1/3). Dia memastikan, proses yang berlangsung di Komite Etik terpisah dengan penyidikan kasus di KPK.

"Tanggapan terhadap pernyataan pengacaranya Anas, KPK tidak bisa menghentikan penyidikkan. Ketika kasus sudah naik ke proses penyidikan. KPK tidak bisa mengeluarkan SP3. Jika menghentikan penyidikan KPK melanggar UU," ujarnya.

Sementara, KPK kembali menetapkan tersangka terkait kasus Hambalang. Kali ini, yang disasar adalah pejabat PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor. Ada dua alat bukti yang cukup untuk menjerat kepala divisi konstruksi I PT Adhi Karya Persero. "Penyidik telah menetapkan tersangka atas nama TBMN," katanya.

M Noor dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 UU Korupsi juncto pasal 55 KUHP.

Kini, KPK akan melacak seluruh aset kekayaan Tubagus. "Tentu langkah-langkah yang dilakukan KPK berkaitan dengan penanganan kasus, tindak lanjut penetapan seseorang jadi tersangka akan diikuti langkah-langkah hukum, di antaranya dilakukan aset tracking dan bisa diikuti permintaan hasil analisis pada PPATK," sebutnya.*

Kasus Hambalang Terbaru, Ibas 'Terima' Rp9,5 Miliar

Edhie Baskoro

CEKAU.COM-Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas disebut-sebut turut menerima aliran duit proyek pusat olahraga terpadu Hambalang dari perusahaan milik bekas Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tercatat menerima uang US$ 900.000 atau setara Rp9,5 miliar. Dana tersebut diserahkan staf Nazar bernama Amin R. Lantas, 30 April 2010, Ibas kembali mendapat dana senilai US$ 300 ribu, yang diserahkan oleh staf bernama Bahri. Wow..?

Adanya transaksi dari keuangan perusahaan Nazar yang mengalir ke Ibas itu, kini hangat diperbincangkan. Apalagi pasca Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka pada kasus Hambalang dan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Hasil wawancara eksklusif dengan RCTI, malah Anas menyebutkan bahwa Presiden SBY juga mengetahui tentang aliran dana tersebut. Gile bener?

Ini terungkap pada salah satu pertemuan di Cikeas yang dihadiri Majelis Tinggi, 2011 lalu, SBY sempat marah lantaran informasi ini. Anas menyebut Amir Syamsuddin, yang saat itu menjabat Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, juga tahu tentang informasi tersebut. Kini, dokumen yang diklaim menunjukkan aliran dana Hambalang ini beredar di kalangan wartawan. Data ini disebut-sebut sebagai catatan perusahaan grup Permai yang dibuat Yulianis, staf keuangan Nazar.

Seperti dilansir tempo.co, Kamis (28/2), dalam catatan itu, Ibas tercatat menerima uang senilai US$ 900 ribu untuk kedua transaksi. Transaksi itu terjadi pada 29 April 2010 dan 30 April 2010. Pada transaksi 29 April 2010, Ibas tercatat menerima dana senilai US$ 600 ribu. Dana diserahkan oleh staf Nazar bernama Amin R. Lantas, 30 April 2010, Ibas kembali mendapat dana senilai US$ 300 ribu, yang diserahkan oleh staf bernama Bahri.

Ibas sebelumnya telah membantah menerima uang Hambalang. Dalam siaran persnya, dia mengatakan apa yang dikatakan Anas adalah lagu lama. "Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini (Hambalang)," kata Ibas.

Sementara, Amir juga membantah tuduhan Ibas menerima duit Hambalang, sekaligus menolak tantangan Anas untuk buka-bukaan soal pemeriksaan Nazar di Cikeas. "Tidak ada nama Ibas disebut-sebut," kata Menteri Hukum dan HAM itu.

Menteri Koordinator Perekonomian, yang juga mertua Ibas, Hatta Rajasa pun ikut mengomentari tudingan adanya aliran dana proyek Hambalang ke menantunya. "Itu fitnah. Tidak betul. Janganlah melontarkan sesuatu yang bisa jadi masalah. Fitnah itu sangat kejam," katanya.

Soal tudingan kepada Ibas yang mungkin bisa menjadi pandangan umum masyarakat, Hatta menyatakan masyarakat cukup cerdas menilainya. "Segala sesuatu yang tidak berdasarkan bukti dan fakta, apalagi melontarkan tudingan seperti itu, bagi kami itu berbahaya," ujarnya. "Saya kira tidak baik," imbuh pria berambut perak itu.

Sebelumnya, KPK menyatakan nama Ibas belum terkait dengan Hambalang. "Kasus Hambalang masih didalami terus. Saya belum menerima laporan dari penyidik tentang nama itu (Ibas). Semua orang bisa disebut (terlibat). Tapi akurasinya nanti dari hasil pengembangan penyelidikan penyidik" kata Ketua KPK, Abraham Samad.

Ia mengatakan, KPK tidak dapat berspekulasi soal kemungkinan keterlibatan Ibas karena penyidik belum menyimpulkan hasil pemeriksaan mereka. "Yang jelas, cara kerja KPK itu equality before the law, semua sama kedudukannya di mata hukum," tegasnya.

Kasus Anas, SBY Minta Bantuan KPK

Presiden SBY

CEKAU.COM-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), terusik dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Cosulting (SMRC) yang memperlihatkan elektabilitas PD saat ini merosot. Bahkan mencapai angka 8 persen. Mulai kurangnya elektabilitas PD tersebut, membuat SBY meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus yang diduga melibatkan Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum.

Hal ini ditegaskan Presiden SBY pada jumpa pers di Hotel Hilton, Jeddah. Bahkan, SBY pun mengaku sudah mendapatkan informasi yang memprihatinkanm bahwa ia mengaku memahami kegusaran kader PD terkait survei anjloknya elektabilitas PD tersebut.

"Sejak kemarin malam dan sepanjang hari ini, saya terima banyak berita dari Tanah Air sesuai rilis survei tentang keadaan parpol dilihat dari sisi dukungan publik saat ini. Yang jadi perhatian adalah merosotnya angka untuk Partai Demokrat," kata SBY yang mengenakan pakaian serba putih dan songkok hitam memjawab pertanyaan wartawan sebelum berangkat umrah.

Menurut SBY, hasil survei elektabilitas PD ini merupakan hasil terendah. Padahal, dalam Pemilu 2009 lalu, PD masih mendapat 21 persen suara. "Atas hasil ini, terus terang beberapa kader mangatakan SOS, sudah berada dalam lampu merah," kata SBY seperti dilansir detikcom.

Kegusaran kader PD yang disampaikan kepada SBY itu mengaitkan hasil survei itu terkait dengan kasus hukum kader PD di KPK. "Ada yang mengatakan ada kesan mengapa kasus ini tidak kunjung selesai, seakan diulur-ulur, tidak ada konklusi," papar SBY.

Namun, kata SBY, hingga saat ini dirinya masih percaya kepada KPK, yang menjalankan tugas secara profesional, adil dan tidak ada niat buruk apa pun. "Saya yakin KPK yang jadi andalan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih," tegas SBY.

Karena itu, SBY meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi, yang diduga melibatkan kader PD. "Termasuk saya pribadi, di tanah yang mulia ini saya mohon kepada KPK untuk bisa segera melakukan tindakan konklusif dan tuntas terhadap apa yang dilakukan sejumlah kader PD," pinta SBY.

"Kalau memang dinyatakan salah, kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kita pingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa KPK dan dicitrakan publik bersalah dalam kasus korupsi, meski KPK belum menjelaskan kasus ini," imbuh SBY.

Di tengah kerisauannya itulah, SBY langsung mengambil alih untuk menyelamatkan PD. SBY akan merespons hal itu dan berjanji akan mencari sikap solutif. Namun, tetap meminta petunjuk Allah SWT. Selain itu, SBY pun menyatakan, bahwa dirinya diminta untuk menyelamatkan PD, agar tidak semakin merosot pada Pemilu 2014. Hal ini dilakukan bukan semata-mata karena sebagai posisi dewan pembina. Namun, lebih dari itu, sebagai penggagas dan pendiri partai.

"Mungkin mereka menganggap saya tidak hanya dewan pembina. Tapi penggagas Demokrat. Saya pikir dalam-dalam untuk merespons permintaan itu. Tanggapan itu harus jernih, proporsional dan tidak emosional," katanya.

Menurut dia, yang dibutuhkan PD saat ini solusi atas pertanyaan mengapa dukungan publik merosot. "Solusi yang tidak terkait itu, bukan solusi yang cespleng," tambahnya.

Lantas apa tanggapan konkret SBY atas permintaan ini? SBY belum memberikan jawaban dan baru akan menyampaikan setelah umrah selesai. "Dua atau tiga jam lagi, kita akan berumrah di Makkah dan akan ke Madinah seraya ziarah ke makam Rasulullah, maka tanggapan saya atas permintaan itu, saya akan sampaikan setelah ibadah umrah selesai. Saya akan beribadah khusyu dan minta petunjuk kepada Allah agar dituntun membuat keputusan yang baik, agar saya dan teman-teman lain bisa selamatkan partai," jelas SBY.

SBY akan mencari solusi yang benar-benar rasional. "Saya nanti bisa sampaikan respons saya bisa di Madinah, di Kairo, atau saat sudah tiba di Tanah Air," katanya. 

Kasus Korupsi Riau, Taufan Pasrah, Ramlan Banding

Taufan-Ramlan

CEKAU.COM-Setelah menyatakan pikir-pikir, akhirnya Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin menerima vonis 4 tahun penjara atas kasus dugaan suap revisi Perda PON Riau. Taufan tidak melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Sementara Ramlan Zas, Mantan Bupati Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyatakan banding sesuai janjinya, usai divonis di Pengadilan Tipikor dengan hukuman 4 tahun penjara.

"Setelah pikir pikir selama sepekan, tadi kita menerima pernyataan Taufan Andoso. Bersangkutan tidak akan banding atas putusan majelis hakim," ujar Plh Panitera Muda (Panmud) Tipikor, Hasan, Senin (18/2).

Jadi, hukuman terhadap Taufan sudah berkekuatan hukum (inkrah). Selain hukuman penjara, majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta juga menghukum Taufan membayar denda Rp200 juta atau diganti 2 bulan kurungan.

Beda dengan Taufan, langkah berbeda justru dilakukan Ramlan Zas, Mantan Bupati Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Ramlan Zas justru menyatakan banding sesuai janjinya usai divonis di Pengadilan Tipikor dengan hukuman 4 tahun penjara, beberapa waktu lalu.

Menurut data, Ramlan diduga terlibat kasus korupsi pengadaan generator set (Genset) PLTD 5x2 MVa dan PLTU 2x3 MVa senilai Rp45 miliar di Rokan Hulu tahun anggaran 2005 dan 2006 yang merugikan negara Rp7,9 miliar.

Ramlan sempat mengancam akan membunuh hakim, setelah mengetahui hukuman terhadap dirinya yang terlalu lama. Apalagi, dalam kasus itu, Ramlan mengaku tidak menikmati hasil korupsi dan niatnya hanya untuk memajukan Kabupaten Rohul, Riau. Malah, seperti diketahui sebelumnya, Ramlam sempat menghilang dan dicari. Namun, Ramlan Zas sempat pula mengancam para penegak hukum, bahwa silahkan mencari dirinya, karena dia menyebut, ada diantara Bantan dan Jakarta. Wah, rupanya Ramlan Zas, sedang menuntut 'ilmu'. Ilmu terkuat di Riau dan terkuat di Jawa Barat. Wow??*

Berita KPK Terkini, Kasus Perkara Anas, Rabu!

Johan Budi

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menggelar perkara atau ekspose penyelidikan kasus gedung olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat yang disebut-sebut melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, gelar perkara paling lambat Rabu, 20 Februari 2013.

"Ekspose dijadwalkan kalau tidak Selasa kemungkinan Rabu," ujar Johan, seperti dilansir tempo.co, Minggu (17/2). Johan tak tahu apakah gelar perkara itu menentukan nasib Anas. Ia hanya membenarkan ekspose ini akan membahas sejauh mana kekuatan alat bukti yang diperoleh komisinya dalam kasus ini. "Kita lihat bersama hasilnya seperti apa," imbuhnya.

Penyelidikan ini membidik peran Anas dalam kasus Hambalang. Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam itu diduga menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dan duit Rp100 miliar. Tuduhan ini kerap dibantah Anas pada sejumlah kesempatan.

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja sebelumnya menyatakan penerimaan Harrier Anas sudah memenuhi unsur korupsi. Namun ia menegaskan kasus ini bukan level KPK. Belakangan KPK meluruskan bahwa dugaan suap atau gratifikasi tetap masuk ke ranah KPK.

Pada Jumat 15 Februari lalu, KPK menggelar rapat pimpinan membahas kelanjutan pengusutan kasus Anas dan permasalahan penanganannya. Namun Johan mengaku belum tahu keputusan rapat tersebut. "Saya tidak tahu karena rapat masih berlangsung hingga malam (Jumat malam)," katanya.

Namun Johan mengatakan rapat pimpinan tersebut akan berlanjut sampai Senin, 18 Februari ini. Ia tak mau sesumbar tentang segala kemungkinan hasil rapat. "Yang pasti akan dilanjutkan pada gelar perkara Selasa atau Rabu," katanya lagi.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas meminta publik bersabar dan mendukung komisinya mengusut kasus ini. Ia juga berharap publik menghiraukan segala isu negatif yang berupaya mengganggu jalannya penegakan hukum komisinya.

"Saat yang tepat semua akan kami ungkapkan," ujarnya dan menambahkan: "Percayalah perhitungan penguasa langit yang menyertai kebenaran," sebutnya.

Dilacak KPK, Ridwan Hakim Terbang ke Turki

Johan Budi

CEKAU.COM-Ridwan Hakim, anak keempat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (15/2), tak datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ridwan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap kuota impor daging sapi. Lucunya, sehari sebelum dicegah tangkal (cekal) bepergian ke luar negeri, Ridwan malah terbang ke Turki. Dibalik semua itu pula, KPK malah membantah surat cekal bocor.

"Ridwan Hakim keluar Indonesia dengan pesawat Turkies Air TK67 pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 19.49 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Ia pun membenarkan Ridwan salah satu orang yang dicekal terkait kasus yang menjadikan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ini sebagai tersangka.

Denny mengatakan, surat cekal diterima pada 8 Februari 2013 pukul 19.40 WIB. "Surat KPK ditandatangani 8 Februari 2013 oleh pimpinan KPK," ungkap Denny dilansir situs metroTV.

Sebelumnya, Kamis (14/2), KPK mengumumkan empat orang yang telah dicekal terkait kasus kuota impor daging di Kementan sejak 8 Februari 2013 yaitu Ahmad Zaky, Rudy Susanto, Jerry Roger dan Ridwan Hakim.

Ridwan adalah anak keempat Hilmi Aminuddin, Ketua Dewan Syuro PKS. Hilmi Aminuddin dan Ridwan Hakim diketahui memiliki peternakan sapi seluas empat hektar di daerah Cibodas, Jawa Barat. Terdapat sekitar 1.000 ekor sapi di tempat tersebut.

Kemarin, KPK menjadwalkan pemanggilan Ridwan Hakim sebagai saksi, namun dia mangkir. "Ya Ridwan Hakim tidak hadir, belum ada konfirmasi," jelas Juru Bicara KPK, Johan Budi. KPK membantah ada kebocoran informasi tentang pencegahan saksi. "Waktu itu kami evaluasi, tidak ada kebocoran. Sudah dipastikan," imbuhnya.

Menurut Johan, proses administratif pencegahan di lembaganya ketat. "Biasanya kalau kami cekal, kami telepon dulu. Lalu tidak sampai sehari, biasanya pagi atau malamnya, surat sudah ada," kata Johan.

KPK rencananya akan melayangkan panggilan kedua. Diharapkan setelah panggilan kedua, Ridwan akan taat pada proses hukum menjalani pemeriksaan. "Yang bersangkutan bisa dipanggil dengan paksa, jika dipanggilan ketiga tidak hadir, dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum," jelas Johan dilansir detikcom.

Kemenkum HAM akan berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk menelusuri keberadaan Ridwan di Turki. "Langkah-langkah mendeteksi dilakukan. Kita akan berkordinasi dengan semua jaringan untuk mengetahui yang bersangkutan saat ini ada di mana," kata Denny lagi.

Sayangnya dia tidak membeberkan secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan pidaknya untuk mengecek keberadaan Ridwan. Termasuk antisipasi bila yang bersangkutan telah berpindah ke negara lain. "Kalau diungkapkan kepada publik, nanti akan susah. Harap dimaklumi, itu dari sisi penegakan hukumnya," jelasnya.

Untuk memulangkan Ridwan, pihak Imigrasi dapat menggunakan teknik yang sama seperti pemulangan Gayus Tambunan dan M Nazaruddin. "Kita kan punya pengalaman seperti Nazarrudin dan Gayus. Ada berbagai macam teknis," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan bekerjsaama dengan pihak kedutaan besar dan Interpol untuk memulangkan Ridwan. Namun, hal itu tentunya berkaitan dengan status hukum yang disandang putra ustad Hilmi ini. "Kita bisa bekerjasama dengan kedutaan besar atau Interpol. KPK pasti juga sudah punya jaringan dan itu ada mekanismenya lah," katanya.

Sementara itu, pengacara PKS, Zainudin Paru, menyatakan hingga saat ini Ridwan masih berada di Indonesia. "Saat ini di Jakarta," katanya singkat seperti dilansir tempo.co.

Zainudin awalnya enggan menjelaskan lebih lanjut perihal status pencekalan Ridwan. Sebab, ia mengaku belum menjadi kuasa hukum dari Ridwan.

Kasus dugaan suap kuota impor sapi, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yaitu Luthfi, orang dekat Luthfi, Ahmad Fathanah serta dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

Jejak Ridwan di kasus ini disinggung dalam laporan majalah Tempo edisi Juni 2011. Di situ dituliskan mengenai skandal impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dalam impor daging sapi, disebutkan nama Sengman Tjahja. Dia diduga mengimpor daging untuk kepentingan PT Indoguna Utama, perusahaan yang kini dua direkturnya ditangkap KPK.

Sengman masuk ke Kementerian Pertanian dengan dibawa oleh Ridwan Hakim. Kabar ini dibenarkan oleh mantan Direktur Jenderal Peternakan Prabowo Respatio. "Iya, Sengman dibawa Ridwan Hakim," kata Prabowo. Lucunya, Hilmi sendiri membantah tuduhan ini. Demikian juga Sengman Tjahja.

Sementara sumber di KPK menyebutkan, peran Hilmi dalam kasus impor daging sapi ini cukup terlibat. Bahkan, sumber dari kalangan penyidik ini menyatakan Hilmi dan kroninya juga dibidik dalam kasus tersebut. "Karena dia juga diduga kuat ikut bermain," katanya.*

Suap Daging Impor, Dimana Peran Luthfi

Johan Budi

CEKAU.COM-KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berkeyakinan, bahwa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, turut berperan dalam kasus suap izin impor daging sapi. Alasan inilah KPK memiliki bukti kuat menahan Luthfi untuk dijadikan sebagai tersangka. Pasalnya, ada percakapan yang berhasil direkam KPK bahwa perusahaan pemenang tender impor daging, Indoguna, akan memberi 'upeti' tanda terima kasih, setelah sukses memberikan izin.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP seperti dilansir tempo.co, bahwa dua alat sebagai bukti kuat akan dibuka di pengadilan nanti. "Luthfi Hasan Ishaaq berhasil tertangkap tangan," katanya.

Namun, Johan belum mau membuka aib peran Luthfi dalam kasus suap tersebut. Ia hanya memastikan Luthfi ditangkap, kapasitas sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai Ketua Umum Partai PKS.

Dijelaskan Johan, Luthfi ditangkap KPK pada Rabu tengah malam di kantor pengurus pusat PKS. Penahanan ini merupakan rangkaian operasi yang digelar KPK. Sehari sebelum penangkapan Luthfi, petugas komisi antikorupsi menangkap Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat. Ahmad diduga sebagai pengatur duit masuk-keluar Luthfi. Ahmad diduga menerima duit Rp 1 miliar dari Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya adala petinggi PT Indoguna Utama, perusahaan pengimpor daging sapi.

Sumber di KPK mengatakan lembaganya menduga Luthfi memerintahkan Ahmad mengambil duit dari PT Indoguna. Perintah itu, kata penyidik KPK ini, disampaikan Luthfi setelah menerima telepon dari Menteri Pertanian Suswono. Dalam percakapan yang direkam KPK itu, Suswono memberitahu Luthfi bahwa Indoguna akan memberi duit tanda 'terima kasih' setelah mendapat izin impor daging sapi tahun ini.

Menurut sumber ini, Ahmad sempat menyambangi Luthfi di DPR sebelum ditangkap. Dalam pertemuan tengah hari itulah, Luthfi diduga meminta Ahmad mengambil duit di kantor Indoguna di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum pukul empat, Ahmad tiba di Kantor Indoguna dan mengambil duit suap itu. Kemudian, Ahmad pergi ke Le Meridien hingga akhirnya ditangkap KPK.

Johan enggan menanggapi informasi tersebut. Sedangkan Suswono mengakui ada komunikasi dengan Luthfi sebelum Ahmad ditangkap. Tapi, ia membantah ada pembicaraan soal impor daging. Suswono mengatakan komunikasi dengan Luthfi berkaitan dengan partai. "Saya kader PKS dan tentu sering berkomunikasi dengan Luthfi sebagai Presiden PKS," katanya.

Pengacara Luthfi, M Assegaf, mengaku belum mengetahui peran kliennya dalam kasus suap itu. "Kami belum mendapat banyak informasi dari Luthfi," katanya. Menurut Assegaf, tim pengacara baru bertemu Luthfi saat pemeriksaan di Kantor KPK, Kamis lalu. Assegaf juga mengaku belum membahas materi pembelaan Luthfi. "Belum total alias sama sekali belum menyentuh materi," imbuhnya.

Johan Budi mengatakan, penyidik mulai memeriksa saksi kasus suap tersebut pada Senin (4/2/2013) ini. "Tetapi saya belum mendapatkan nama-nama yang akan diperiksa," katanya. Johan juga belum memastikan penyidik bakal memeriksa Suswono. "Sampai hari ini belum ada rencana memanggil Menteri Pertanian," sebutnya.*

Kasus Anas, KPK Bantah Korupsi Hambalang Digantung

Johan Budi

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menggantung nasib Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat (PD), terkait kasus proyek Hambalang. Bahkan kasus ini disinyalir menyebabkan anjloknya suara partai berlambang 'Mercedes' pada pemilihan umum (Pemilu) 2013 mendatang. Lembaga antikorupsi ini meminta semua pihak tidak mengait-ngaitkan upaya hukum dengan politik.

"Penegakan hukum itu tidak bisa dipaksa-paksa dan tidak terkait dengan sandera-menyandera," tegas Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. "Kami mohon KPK jangan dikaitkan dengan politik atau kedudukan seseorang di dalam partai," tambahnya.

Johan mengatakan, status Anas di KPK adalah saksi kasus Hambalang. Komisinya, kata dia, tidak bisa didesak untuk menentukan nasib Anas ke depan. "Kami harus firm benar dengan dua alat bukti yang cukup jika menetapkan seseorang menjadi tersangka," ujarnya,

Sebaliknya, bila KPK sudah menemukan dua alat bukti yang cukup, tanpa diminta, tanpa dipaksa pun KPK akan menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. "Selama itu belum ada, KPK tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka," katanya. 

Anas Diminta Mundur

Sementara, desakan agar Anas Urbaningrum mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) semakin kencang. Permintaan itu pun diiringi kabar Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas akan menjadi pelaksanatugas (Plt) bos PD. "Mas Ibas menjadi pejabat sementara sebelum KLB (kongres luar biasa)," kata politikus PD, Ruhut Sitompul, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/2).

Permintaan agar Anas mundur kian ramai setelah Saiful Mujani Research & Counsulting (SMRC) merilis hasil surveinya pada Minggu (3/2). Berdasarkan survei SMRC, jika Pemilu digelar hari ini, perolehan suara PD yang dirundung dugaan kasus korupsi sepanjang 2012 akan jeblok. PD pun menyatakan pemberitaan masif tentang dugaan keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek stadion olahraga Hambalang menjadi penyebab turunnya pamor PD.

Ruhut mengatakan, KLB akan segera disiapkan untuk melengserkan Anas dari kursi Ketum. Pria yang juga dikenal dengan panggilan Poltak itu menyebut kepemimpinan Anas tak akan lama lagi. "Cuma pendukung Anas bikin aku ketawa, mereka kayak mantap konsolidasi," ujarnya seperti dilansir detikcom.

Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua membenarkan adanya pertemuan antara Ibas dengan Sekretaris Dewan Pembina PD, Jero Wacik. Pertemuan itu, kata Max, digelar pada Minggu. Namun, menurut mantan penyiar TVRI itu, Jero berinisiatif menemui Ibas untuk mengetahui apa saja masalah di internal DPP PD.

"Itu pertemuan yang sudah lama diagendakan," kata Max. Menurut dia, Jero memang ingin memperkenalkan diri setelah ditunjuk menggantikan Andi Mallarangeng sebagai Sekretaris Dewan Pembina PD. Andi sendiri mundur setelah ditetapkan jadi tersangka kasus Hambalang. Max tidak menjelaskan kenapa Jero Wacik memilih bertemu Ibas dan bukan menanyakan langsung perkembangan internal DPP PD pada Anas.

Max juga membantah pernyataan Ruhut. Max menegaskan tak ada keinginan untuk mengganti Anas dalam waktu dekat. "Saya nggak dengar itu. Saya nggak tahu. Itu berita tak jelas. Kita punya AD ART, kalau langgar itu, berati sudah di ambang kehancuran," tandas Max.

Max menjelaskan, Fraksi PD sudah membahas hasil survei SMRC yang menunjukkan elektabilitas PD tinggal delapan persen. FPD dan DPP ingin situasi kondusif. "Bukan atas dasar suka tidak suka. Kita percaya SBY percaya dengan hasil Saiful Mujani jadi kalaupun dasar survei itu dikarenakan keterlibatan sejumlah kader dan mengakibatkan elektabilitas. Itu kenyataan yang melekat di masyarakat," kata Max.

Partai Demokrat sendiri tidak mau menghakimi seseorang dengan opini publik. Karena itu FPD tak memerlukan pro dan kontra atas hasil survei itu. "Tapi nilai negatif masyarakat yang akibat publikasi tidak bisa dibantah," kata Max dilansir situs metrotv.

Populeritas Demokrat Menurun

Terpisah, Ibas juga angkat bicara soal anjloknya citra PD. "Saya berpendirian, Partai Demokrat harus diselamatkan," katanya seperti dilansir tempo.co. Pernyataan ini disampaikan menanggapi hasil survei SMRC. Menurut putra bungsu Presiden SBY ini, hasil survei tersebut merupakan lampu merah bagi partai. "Seharusnya semua introspeksi diri," katanya.

Ibas mensinyalir merosotnya popularitas partai disebabkan dugaan korupsi sejumlah kader. Kendati tidak menyebutkan siapa kader yang dimaksud, beberapa nama dari PD yang sering diberitakan tersandung kasus antara lain Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin dan Andi Mallarangeng. Ada pula nama Anas yang diduga terlibat dalam proyek Hambalang.

Ibas juga mendesak supaya KPK segera memberikan kejelasan terkait dengan nama-nama kader partai yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi. "Kalau salah, ya salah, kalau tidak, ya tidak," ujarnya.*

Gubri Diperiksa KPK, LAMR Keluarkan Warkah Maklumat

Warkah Maklumat LAM Riau

CEKAU.COM-Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau HM Rusli Zainal MP, hingga kini masih diselimuti tanya. Bahkan sejumlah media lokal dan nasional pun, ikut meramaikan berita ini. Tak sedikit menyembunyikan kisah pemeriksaan yang terdengar sebagai tersangka. Malah banyak pula mengeksploitasi pemberitaan yang menyudutkan.

Di tengah leguh-legah informasi inilah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengeluarkan Warkah Maklumat untuk menyikapi berbagai pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik dan media lainnya ini.

Warkah Maklumat dengan nomor 29/LAMR/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 M itu, bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1434 H yang ditandatangani oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR H Tenas Effendy dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Al Azhar. Selembar kertas yang memberikan imbauan dan berstempel LAMR itu disebutkan kepentingan dan tanggung jawab LAMR untuk menentukan sikap dan menyampaikan kepada khalayak ramai mengenai kondisi pemberitaan. Berikut isi Warkah Maklumat yang berisi empat poin, seperti diterima oleh redaksi cekau.com. 

Warkah Maklumat Lam Riau untuk masyarakat Riau
(Masyarakat Riau adalah warga Riau yang merasa
tinggal di Provinsi Riau atau diperantauan)

Isi Warkah Maklumat LAMR

• Pertama, menghimbau seluruh lapisan masyarakat Riau untuk berpikiran panjang berdada lapang, tidak terpancing oleh emosi dan perilaku yang berlebih-lebihan.
• Kedua, menghimbau seluruh lapisan masyarakat Riau untuk bersama-sama menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, sesuai dengan Tunjuk Ajar Melayu yang mengedepankan sifat bersangka baik terhadap siapapun juga.
• Ketiga, mendukung setiap usaha penegakan hukum, serta menghormati proses hukum yang berlaku, yang diharapkan dapat mengambil keputusan arif dan bijak dengan keputusan yang seadil-adilnya.
• Keempat, mengimbau seluruh lapisan masyarakat Riau untuk menjaga perpaduan dan kesatuan, dengan tidak memanfaatkan peristiwa ini menjadi ajang politik, fitnah-menfitnah dan sebagainya, yang dapat menimbulkan perpecahan dan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

Pada akhir Warkah Maklumat tersebut disebutkan: dibendangkan ke langit dan disebarkan ke bumi untuk dapat dimaklumi sebagaimana mestinya.*

Berita Terbaru KPK, Gubernur Riau Sudah Diperiksa 3 Kali

Rusli Zainal

CEKAU.COM-Gubernur Riau, HM Rusli Zainal MP kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ketiga kali ini bukan saja terkait kasus penyuapan revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pembangunan Venue Menembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau, tetapi meluas dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan Main Stadium PON senilai Rp 1,118 triliun di Kampus Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. 

Untuk ketiga kalinya dipanggil KPK ini, Rusli masih diperiksa sebagai saksi terhadap tujuh anggota DPRD Riau yang ditetapkan tersangka. Adalah Adrian Ali dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Abu Bakar Sidiq dan Zulfan Heri dari Fraksi Partai Golkar, Tengku Muhazza dari Fraksi Partai Demokrat, Toerehan Asy'ari dari Fraksi PDIP, Syarif Hidayat dan Muhammad Roem Zein dari Fraksi PPP. 

Adanya pemeriksaan Gubernur Riau itu, diakui juru bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan. "Benar, Gubernur Riau, Jumat 25 Januari 2013 diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka dari DPRD Riau. Surat pemanggilan telah kita layangkan," sebutnya. 

Sementara, Ketua KPK Abraham Samad belum mau berkomentar kemungkinan peningkatan status Rusli Zainal usai pemeriksaan. Namun, ia memastikan status Rusli. Selain pemeriksaan terhadap Rusli Zainal, KPK juga akan menggelar gelar perkara atau ekspose kasus suap PON pada hari ini. Dia berharap kelima orang komisioner KPK bisa hadir. 

"Semoga besok kelimanya bisa kumpul semuanya, maka bisa dilakukan ekspose perkara," tambahnya.

Dalam gelar perkara nanti, lanjut Abraham, KPK tak lagi berpusat pada kasus suap revisi Perda No 6 Tahun 2010 saja, tapi telah meluas dengan dugaan korupsi di proyek pembangunan Main Stadium PON. "Ini merupakan pengembangan dari kasus suap revisi Perda No 6/2010," jelas Abraham. 

Rusli Penuhi Panggilan KPK

Penuhi pemanggilan KPK, Rusli Zainal mengenakan kemeja coklat datang sekitar pukul 9.15 WIB. Ditemani salah seorang stafnya, Rusli tetap belum mau berkomentar banyak kepada wartawan. Namun dia bilang akan memberikan keterangan sebagai saksi kasus tersebut. "Hari ini sebagai saksi. Nanti ya, nanti," kata Rusli, sebelum memasuki gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Insya Allah nanti saya sampaikan yang sebenarnya," tambah pria asal Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ini, yang terus melangkahkan kaki masuk ke gedung.

Dalam pemeriksaan, Rusli Zainal membantah telah memerintahkan untuk memberi suap kepada anggota DPRD Riau. "Saya tidak ikut memerintahkan dan sudah terbukti (terdakwa) yang sudah incraht," kata Rusli Zainal, usai pemeriksaan.

Sekitar enam jam, Rusli Zainal keluar dari Gedung KPK pada pukul 15.10 WIB. Dalam pemeriksaan, ia sudah ditanyakan kesaksian untuk tujuh orang anggota DPRD Riau yang sudah jadi tersangka. Selain itu, ia juga membantah telah memberikan perintah untuk melakukan suap kepada anggota DPRD Riau karena telah membahas Perda Nomor 6/2010.

Sementara terkait adanya perintah dari dirinya, ia berkelit dalam putusan tiga orang terdakwa yang sudah diputus vonisnya, sudah tidak ada lagi namanya. "Tentu saya membantah, tidak ada perintah saya. Saya masih saksi, saya kan baru dimintai keterangan sebagai saksi, lanjutan dari yang kemarin," jelasnya, seperti dikutip republikaonline.

Pemeriksaan ketiga kalinya ini, Gubernur Riau, Rusli diperiksa terkait kasus penyelidikan dan dua kali dalam penyidikan. Dari sekian banyak tersangka yang ditetapkan KPK, tinggal tersisa tujuh orang tersangka dari anggota DPRD Riau yang masih ditangani.

10 Tersangka Mengelak

Kasus ini, ada lebih dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Seperti diketahui, saat bersaksi untuk terdakwa Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Kamis 2 Agustus 2012, tersangka Lukman Abbas, mantan Kadispora Riau menyebutkan, pemberian uang suap Rp 900 juta kepada anggota DPRD Riau atas sepengetahuan Rusli.

Sementara, selain Adrian Ali, KPK telah enam tersangka anggota DPRD Riau lainnya, Rabu (23/1) di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Mereka diperiksa sebagai tersangka. 

Usai diperiksa, Zulfan Heri berkelit dan mengatakan mereka cuma korban. Dia malah menuduh pimpinan DPRD Riau yang paling bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan revisi Perda No 6/2010. "Kita ini korban. Kebijakan revisi Peraturan Daerah nomor 6 itu berada di pimpinan DPRD. Unsur pimpinan yang harus bertanggung jawab terhadap perda ini," kata Zulfan.

Zulfan juga mengelak dari tuduhan menerima suap. "Kita kan pansus ada 20 orang. Kita terus terang tidak terima uang. Itu kita tegaskan. Oke ya," ujar Zulfan, sambil berlalu masuk ke mobil tahanan.

Menurut penasehat hukum Zulfan, Alfian, kliennya hanya sebatas anggota Panitia Khusus, tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, inisiatif pengubahan perda itu datang dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. "Mereka ini kan hanya membahas tentang lingkungan saja, baik pak Zulfan Heri dan kawan-kawan. Hanya sebatas pansus saja," kata Alfian.

Kuasa Hukum Adrian Ali, Ajiun Asyari justru menilai pengakuan kliennya, selain pembahasan formal, ternyata ada pertemuan informal beberapa hari pada akhir Desember 2011 antara pihak Pemprov Riau, KSO Proyek, dan pihak DPRD Riau.

"Ada lobi-lobi dan janji-janji pada pertemuan informal. Hadir juga sebagaian Pansus, Pemprov dan KSO. Dari pemerintah diwakili Kadispora. Pertemuan itu terjadi 3 kali di rumah Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan 1 kali di rumah Ketua DPRD Riau," beber Ajiun.

Malah, Ajiun tidak bisa berspekulasi saat disinggung soal keterlibatan Gubernur sekaligus Ketua PB PON Riau Rusli Zainal. Kendati demikian, dia mengungkapkan jika setiap pertemuan tersebut selalu dihadiri perwakilan Gubernur Riau, yakni Kadispora Riau Lukman Abbas. "Yang mewakili Kadispora bertemu pihak pansus," ujarnya. 

Hal ini justru dibantah Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. "Saya sama sekali tidak mengetahui adanya permintaan uang lelah tersebut. Saya sudah jelaskan di bawah sumpah di persidangan Tipikor. Bahwa saya sama sekali tidak pernah mengetahui hal itu," kata Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, Kamis (24/1), di Pekanbaru.

Menurut Johar, selaku pimpinan dewan, dirinya memang terlibat dalam pembahasan revisi perda tersebut. Namun, hal itu bukan berarti dirinya mengetahui soal adanya permintaan uang lelah. "Dalam revisi perda memang melibatkan semua anggota dan pimpinan dewan yang akhirnya membentuk Tim Pansus. Tapi bukan berarti saya melakukan lobi-lobi untuk meminta uang lelah itu," kata Johar.

Johar tidak membantah ada pertemuan di rumah dinasnya membicarakan uang lelah. Dia menyebutkan, pertemuan itu hanya menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Dirut Anggaran Daerah Kementrian Dalam Negeri.

"Dalam pertemuan di rumah dinas itu kita membahas tentang pelaksanaan tender proyek PON dan kajian aspek hukumnya. Dalam rapat tersebut, kita undang Kadispora, dan Kepala Biro Hukum Pemprov Riau. Tapi rapat batal dilaksanakan, karena kedua pejabat tersebut tidak datang waktu itu. "Jadi kesannya ada rekayasa untuk terus menyeret saya dalam kasus ini," kata politikus Golkar itu.

Ketujuh tersangka dari anggota DPRD Riau itu kini ditahan di rumah tahanan (rutan) Cipinang dan rutan Jakarta Timur cabang KPK di Denpom Guntur Kodam Jaya sejak Selasa (15/1). Mereka disangkakan atas pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP.

Selain ketujuh orang tersebut, dua anggota DPRD Riau dalam kasus suap PON yaitu Faisal Aswan dari fraksi Golkar dan M Dunir dari fraksi PKB telah divonis pidana 4 tahun penjara dalam kasus yang sama, sementara mantan Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN, Taufan Andoso masih berstatus terdakwa.

M Dunir dikenal sebagai Ketua Pansus revisi Perda PON, sedangkan Faisal adalah yang menerima titipan uang senilai Rp900 juta dari pihak kontraktor yang diduga sebagai uang jasa (uang lelah) dalam penuntasan revisi perda yang dominan adalah untuk penambahan anggara pada PON XVIII, September 2012.

Rupanya, imbal balas atas hadiah itu, Taufan dan rekan-rekannya berjanji bakal mengesahkan rencana revisi Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6/2010 yakni Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan arena menembak dan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau.

Perda yang akan direvisi ada dua, yakni Perda No 6 dan Perda No 5, bila revisi perda pertama lolos, pihak perusahaan atas perintah Pemprov Riau melalui Kadispora, Lukman Abbas waktu itu, akan memberikan kembali Rp900 juta dengan total Rp1,8 miliar. Saat pemberian uang suap itu, KPK langsung menangkap basah Faisal yang menerima uang di rumahnya, di kawasan Simpang Tiga, Pekanbaru, Riau.*

Kasus PON: Anggota DPRD Riau Ditahan, Ada Menyusul Lagi?

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Ketujuhnya tersangka ini adalah Adrian Ali dari Partai Amanat Nasional), Abu Bakar Siddiq dan Zulfan Heri dari Partai Golkar, Tengku Muhazza dari Partai Demokrat, Syarif Hidayat dan Muhammad Roem Zein dari Partai Persatuan Pembangunan, serta Turaoechman Asyari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kabar lain terdengar, akan ada yang menyusul, termasuk pejabat tinggi di Riau dan sejumlah proyek PON XVIII yang dinilai 'bermasalah'.

Kasus yang menyeret tujuh tersangka adalah terkait gratifikasi atau suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON). Sementara, pasal yang disangkakan kepada ketujuh tersangka adalah pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP.

Padahal, sebelum ditahan, ketujuh anggota DPRD Riau itu diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/1). Saat memasuki gedung KPK, ketujuhnya sepakat bungkam kepada wartawan. "Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap ketujuh anggota DPRD Riau, maka berdasarkan kewenangan, KPK melakukan penahanan terhadap ketujuh tersangka untuk 20 hari ke depan," kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Begitu selesai diperiksa, sekitar pukul 17.30 WIB, mereka langsung digiring petugas menuju tiga mobil tahanan yang sudah menanti di halaman gedung KPK. Mereka dibawa ke tiga rumah tahanan, yakni rutan Cipinang, rutan KPK dan rutan Jakarta Timur cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya.

Adrian Ali, Abubakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri digiring petugas memasuki mobil tahanan semi bus nopol B 7773 QK. Mereka dibawa ke rutan Cipinang. Sedangkan mobil tahanan minibus nopol B 1236 SQO hanya diisi Turoechan Asyari. Malah, Politisi PDIP ini ditempatkan di Rutan KPK cabang Guntur. Terakhi, dua politisi PPP yakni Syarif Hidayat dan Roem Zein ditahan di rutan KPK. "Alasan mereka ditahan di tempat berbeda sebenarnya teknis saja karena ada ruangan kosong di masing-masing rutan," ungkapnya.

Johan menjelaskan KPK baru menahan ketujuh tersangka karena membutuhkan waktu untuk pendalaman. "Kasus ini banyak menjerat tersangka, sehingga perlu waktu untuk pemberkasan yang dilakukan oleh KPK secara bertahap jadi ketujuh tersangka yang ditahan akan segera dilengkapi berkasnya," sebutnya.

Menurut Johan lagi, pihaknya melakukan pengembangan untuk dua hal dalam perkara korupsi tersebut. "Ada dua hal dari kasus ini, pertama pengembangan kasus suap terkait Perda No 6 dan kedua adalah pengembangan kasus pengadaan main stadium` PON, kami belum tahu sejauh mana hasil dari penyidik," ungkap Johan.

Selain ketujuh orang tersebut, dua anggota DPRD Riau dalam kasus suap PON yaitu Faisal Aswan dari fraksi Golkar dan M Dunir dari fraksi PKB telah divonis pidana 4 tahun penjara dalam kasus yang sama, sementara mantan Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN, Taufan Andoso masih berstatus terdakwa.

M Dunir merupakan Ketua Pansus revisi Perda PON, sedangkan Faisal adalah yang menerima titipan uang senilai Rp900 juta dari pihak kontraktor yang diduga sebagai uang jasa (uang lelah) dalam penuntasan revisi perda yang dominan adalah untuk penambahan anggaran pada PON lalu.

Sebagai imbal balas atas hadiah itu, Taufan dan rekan-rekannya berjanji bakal mengesahkan rencana revisi Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6/2010 yakni Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan arena menembak dan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau.

Perda yang akan direvisi ada dua, yakni Perda No 6 dan Perda No 5, bila revisi perda pertama lolos, pihak perusahaan atas perintah Pemprov Riau melalui Kadispora, Lukman Abbas waktu itu, akan memberikan kembali Rp900 juta dengan total Rp1,8 miliar.

Saat pemberian uang suap itu, KPK langsung menangkap basah Faisal yang menerima uang di rumahnya, pada kawasan Bandara, Pekanbaru. Selain anggota DPRD, KPK juga sudah menetapkan staf Gubernur Riau Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP) Rahmat Syaputra sebagai tersangka.

Sementara, ketika ditanya apakah ada yang menyusul, terutama pejabat Riau yang terkait kasus ini, Johan hanya mengatakan akan melihat perkembangan kasus selanjutnya, begitu pula ditanya sejumlah proyek pada PON XVIII yang dinilai banyak masalah tersebut. Namun, setidaknya hasil BPK dan KPK akan berbeda jika ditemui ada sejumlah proyek pengadaan baju dan baleho, buku, dan souvenir yang banyak dikeluhkan wartawan, bisa menjadi sasaran selanjutnya. Nah, kita lihat perkembangannya.*

Berita Terbaru KPK, Naik Banding Vonis Angie

Bambang Widjojanto

CEKAU.COM-Setelah putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas perkara Angelina Sondakh, vonis empat tahun enam bulan terhadap Angie-sapaan akrab Angelina Sondakh, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan naik banding. Pasalnya, Majelis hakim dianggap salah dalam memaknai fakta-fakta persidangan: cacat yuridis metodologis.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mrnilai bahwa keputusan tersebut cacat yuridis metodologis. Majelis hakim dianggap salah dalam memaknai fakta-fakta persidangan. Sementara keputusan itu sangat rendah ketimbang tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara. "Putusan hakim yang ringan apalagi bebas, tanpa argumen hukum yang benar, semakin menegaskan adanya cacat yuridis metodologis," kata Busyro kepada sejumlah wartawan, akhir pekan lalu. 

Busyro menilai, hakim gagal memaknai fakta persidangan bahwa Angelina sebagai anggota DPR memiliki makna khusus sebagai wakil rakyat. Jika dihukum ringan, menurutnya, justru akan merampas hak-hak rakyat. Apalagi, kasus korupsi yang dilakukan Angie berkaitan dengan program pendidikan yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. "Hakim tidak memberi makna dan bobot yuridis atas fakta ini," tambah Busryo yang pernah menjadi memimpin Komisi Yudisial itu.

Bahkan, cacat metodologis yang dimaksudnya, menyebabkan putusan terasa tandus dan lepas dari ruh keadilan serta keberpihakan kepada perlindungan rakyat sebagai korban yang masif. Malah, terkait keputusan hakin ini, KPK akan mencermati putusan hakim atas perkara Angie ini melalui kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dan KY. 

Seperti diketahui, selain memvonis 4,5 tahun penjara, majelis hakim juga membebaskan Angie membayar kerugian negara sebesar nilai yang dikorupsi mantan Putri Indonesia 2001 itu, sebesar Rp32 miliar. 

Menurut majelis hakim, Angie hanya terbukti menerima uang Rp2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika, atau sekitar Rp 14,5 miliar. Sementara menurut jaksa, Angie terbukti menerima uang senilai total Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS sepanjang 2010. Bahkan, Hakim juga menilai Angie tidak terbukti menggiring anggaran proyek wisma atlet SEA Games Kemenpora. Lamanya masa hukuman Angie yang diputuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa karena penerapan pasal yang berbeda.

Hakim menilai Angie terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, sementara jaksa memilih Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat, maksimal 20 tahun penjara.

Sementara terkait putusan hakim ini, Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. ”Kami akan banding,” ujar Bambang kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Bahkan, vonis terdakwa penggiringan anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional itu masih di bawah dua pertiga dari tuntutan yang diajukan jaksa KPK. Untuk itu, pihaknya sangat menyakini Angie telah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang hukumannya lebih berat, maksimal 20 tahun penjara. ”KPK sebenarnya meyakini AS (Angelina Sondakh) melanggar dakwaan pertama,” tegasnya.

Penggunaan Pasal 18, menurut Bambang, merupakan terobosan hukum yang dilakukan KPK agar memenuhi rasa keadilan. ”Pasal 18 adalah terobosan hukum. Pada akhirnya akan dimengerti sebagai keinginan untuk mewujudkan rasa keadilan yang disublimasikan KPK melalui tuntutannya,” katanya.*

Angie Terancam Terjerat UU Pencucian Uang

Angelina Sondakh

CEKAU.COM-Kasus Angie terbaru, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai seharusnya Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memakai UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap terdakwa dugaan kasus korupsi pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas, Angelina Sondakh (Angie). Jika hal itu dilakukan maka dapat diketahui asal usul kekayaan yang dimiliki Angie. Termasuk uang Rp 35 miliar.

Hal ini disampaikan Peneliti ICW, Tama Satrya Langkun kepada sejumah wartawan, Jumat (21/12/2012). "Jaksa KPK seharusnya meminta Angie menjelaskan asal usul harta kekayaannya itu. Dengan menggunakan UU TPPU, maka semua uang, harta-harta yang diduga tidak jelas asal-usulnya tinggal dibuktikan menggunakan prinsip pembalikan beban pembuktian," teganya di Jakarta.

Menurutnya, jika memang jaksa sudah mencurigai kekayaan Angie, UU TPPU lumrah digunakan. "Prinsipnya jika jaksa meyakini ada yang tidak sesuai antara penghasilan dengan kekayaan yang dimiliki, jaksa seharusnya menerapkan UU pencucian uang. Ini akan memudahkan upaya pembuktian," katanya.

Sebelumnya, jaksa mencurigai asal-usul uang Rp 35 miliar yang ada dalam rekening Angelina Sondakh dan asistennya. Menurut jaksa, jumlah tersebut tidak sesuai dengan profil Angie sebagai politikus dan artis.

Bahkan, penyidik menemukan Angelina menerima Rp 12,58 miliar dan US$ 2,35 juta (Rp22,7 miliar) sepanjang 2010-2011. Sebagian dari uang itu ditampung dalam rekening asistennya di Bank Mandiri. Salah satunya adalah setoran tunai senilai Rp 2,52 miliar selama 2010. Setoran ini dinilai janggal karena pendapatan Angie sepanjang 2010 hanya Rp 792 juta.

Sebagai wakil rakyat, Angie pun mengaku mendapat gaji Rp 50 juta per bulan. Sedangkan temuan jaksa, gaji Angie Rp 40 juta. Angie juga mengaku mendapat honor-honor lain sebesar Rp 212 juta, uang aspirasi Rp 420 juta, honor undang-undang, dan honor tim perumus. Namun, setelah dicek, dalam setahun Angie hanya menerima honor reses Rp 31,5 juta beberapa kali, dan uang aspirasi Rp 9 juta per tahun. Anehkan?

Sebagai artis pun, Angie hanya beberapa kali menerima honor melalui Bank BCA. Di antaranya dari acara Insert Rp 995 ribu, Hitam Putih Rp 4.995.000, dan Empat Mata Rp 1.495.000. Seluruh pembayaran sebagai honor artis dilakukan pada 2011.

Makanya, Jaksa yakin, bahwa aliran dana ke rekening Angie berasal dari Grup Permai milik M Nazaruddin. Kucuran dana itu bermula saat Angie diperkenalkan Nazar kepada anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang. Bersama Rosa, Angie diduga menggiring anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas.

Terkait kemungkinan untuk menggunakan UU TPPU terhadap terduga kasus korupsi lainnya, Tama menjelaskan bahwa hal tersebut memang harusnya dilakukan. Pasalnya, semua bisa saja mungkin. "Jangankan orang, korporasi saja bisa dijerat," sindirnya.

Sementara, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar L Bondan, menilai penerapan KPK harus memaksimalkan penggunaan UU TPPU untuk mengembalikan kerugian negara dari para koruptor. Melalui UU TPPU itu, negara berwenang merampas barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

"Kalau dari sisi cara penjeraan, itu adalah salah satu caranya. Tidak ada obat yang mujarab. Jadi semua cara harus kita pakai, itu salah satunya," kata Ganjar.

Anehnya, katanya, sebagian besar koruptor tidak takut dengan ancaman hukuman penjara, karena selama harta yang mereka kumpulkan tidak disita negara dan bisa dinikmati ketika bebas nanti. "Jadi para koruptor mikirnya sekarang, mereka korupsi gede-gedean saja. Nanti kalau keluar dari penjara masih ada sisanya. Belum tentu semuanya keambil, dirampas, atau ada yang masih disembunyikan atau dialihkan dengan nama lain. Jadi misalnya korupsi Rp 20 miliar, divonis dan dirampas Rp 15 miliar, masih ada sisanya. Keluar dari penjara masih sisa Rp 5 miliar, tidak berat, pas keluar, masih bisa hidup tenang-tenang," jelasnya.

Maka, dengan memaksimalkan perampasan harta koruptor, menurut Ganjar, KPK dapat lebih banyak mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Dengan demikian, uang yang sedianya menjadi hak masyarakat itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.*