Kasus PON Riau, 7 Anggota DPRD Keberatan Dakwaan JPU

CEKAU.COM-Tujuh anggota DPRD Riau menjalani sidang perdana kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012. Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/4). Tujuh anggota dewan itu yakni Abu Bakar Siddik, Tengku Muhaza, Turechan Asyari, Zulfan Heri, Roem Zen, Adrian Ali dan Syarif Hidayat.

Dakwaan dibagi dengan dua berkas (split). Dakwaan pertama dibacakan oleh JPU M Rum dengan terdakwa Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza, Turechan Asyari dan Zulfan Heri. Sedangkan dakwaan kedua dibacakan JPU, Anang Suprihatna dengan terdakwa Roem Zen, Adrian Ali dan Syarif Hidayat.

Saat mendengar dakwaan, para anggota dewan tersebut terlihat kompak dan serius. Mata mereka selalu fokus pada jaksa. Sesekali, terlihat mereka memejamkan mata sambil mengangguk-angguk.

JPU, M Rum di hadapan majelis hakim yang diketuai I Ketut Suarta mengatakan, perbuatan melanggar hukum dilakukan para terdakwa pada kurun waktu Desember 2011 hingga April 2012. Diawali dari adanya rencana pemerintah untuk menambah anggaran dua venue yakni Venue Menembak dan Main Stadium PON.

Untuk perubahan itu, pada Desember 2011, dilakukan pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso yang dihadiri Adrian Ali, Syarif Hidayat, Eka Dharma Putra, Zulkifli Rahman dan perwakilan KSO. Pertemuan itu membahas rencana pembahasan Revisi Perda. Di akhir pertemuan itu, Taufan, Adrian Ali dan Syarif meminta uang untuk pembahasan Revisi Perda.

"Terdakwa menerima menerima janji atau hadiah berupa suap Rp900 juta terkait pembahasan rencana perubahan Peraturan Daerah 05/2008 Stadion Utama dan 06/2010 Lapangan Menembak PON," kata JPU. Janji atau hadiah itu, lanjutnya, berasal dari PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya, yang mengerjakan pembangunan stadion utama dan lapangan menembak.

Bahkan pada 7 Maret 2012, dilakukan kembali pertemuan di rumah Taufan. Saat itu hadir Djohar Firdaus dan Muhammad Dunir. Mereka mengadakan pertemuan dengan Lukman Abbas, Kasiaruddin dan Ramli Walid selaku Kepala Bappeda Riau.

"Disepakati pembahasan tentang revisi. Pada saat itu Taufan memberitahu Dunir kalau untuk pembahasan dan pengesahan dua Perda, ada uang lelah sebesar Rp1,8 miliar," kata jaksa.

Untuk realiasi, anggota dewan tersebut meminta pembayaran setengahnya dari perjanjian yakni Rp900 juta. Bahkan anggota dewan itu berulang kali mempertanyakan pencairan uang tersebut. Sementara pada 27 Maret, Dunir mempertanyakan pada Eka Dharma Putra dan Zulkifli Rahman. Namun dijawab Eka yang telah divonis MA "belum siap, nggak sanggup". Mendengar itu, Dunir nyeletuk "payah nih, nggak jelas".

Pertanyaan tentang uang lelah juga disampaikan Tengku Muhazza pada Eka dan Zulkifli dan dijawab sama. "Payah nih Dispora, nggak jelas," jawab Muhazza.

Tanggal 29 Maret 2012, Dunir, Abu bakar, Muhazza, Turichan, Iwa dll berkunjung ke Venue Menembak di Rumbai, Pekanbaru. Di sana Dunir mengatakan "Kami mau sidang nih, jangan nanti ada masalah". 

Pertanyaan itu dilanjutkan Muhazza, "Anggota fraksi yang lain itu keras-keras. Kami susah mempertahankannya, jadi kalau ada itu bereslah, biar tidak ribut".

Uang lelah juga berulang kali dipertanyakan Roem Zein, Syarif Hidayat dan Adrian Ali. "Perbuatan ini bertentangan dengan jabatan terdakwa sebagai anggota DPRD Riau. Uang itu diberikan agar terdakwa melakukan atau tidak melakukan perubahan Perda tersebut dengan maksud menambah anggarannya," jelas jaksa.

Akibat perbuatannya, para terdakwa dijerat JPU dengan pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 huruf a dan b Undang Undang (UU) No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas dakwaan itu, seluruh terdakwa menyatakan keberataan. Mereka menyatakan akan mengajukan nota keberataan yang akan dibacakan penasehat hukum pada sidang pekan depan.

KPK, kemarin juga kembali memeriksa Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam kasus PON. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam, Agung menegaskan penyidik KPK cuma melakukan konfirmasi tentang peranan Kemenkokesra dalam rangka koordinasi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan penyelenggaraan PON. 

"Itu menjadi tanggung jawab dan tugas saya untuk selalu lakukan koordinasi," katanya. Agung menambahkan, ada atau tidak persoalan dalam kegiatan yang terkait bidang kesejahteraan rakyat, sudah menjadi tanggungjawabnya untuk menindaklanjuti. 

Agung menyangkal dalam pemeriksaan tersebut, juga disinggung masalah penambahan anggaran PON. "Tidak disinggung. Hanya konfirmasi soal itu (koordinasi) saja. Ini untuk tersangka Rusli soal koordinasi di Kantor Kesra," kata Agung didampingi anggota Divisi Hukum Partai Golkar, Rudy Alfonso.

Namun Agung mengakui bahwa ia menyelenggarakan rapat di Kantor Menko Kesra terkait penyelenggaraan PON karena memang berada di bawah wewenangnya. "Pertemuan yang saya lakukan dengan Gubri Rusli Zainal adalah rapat koordinasi resmi. Pihak pengundang adalah saya sebagai Menko," ujarnya.*

Gara-gara Ruang Diacak-acak, DPR Merasa Dilecehkan KPK

CEKAU.COM-Penggeledahan ruangan kerja Setya Novanto dan Kahar Muzakir di gedung DPR RI rupanya membuat Nurdirman Munir, anggota Komisi III DPR RI tersinggung. Dia tidak bisa menerimanya dan menganggap KPK telah melecehkan DPR secara kelembagaan. "Di dunia, parlemen adalah rumah rakyat yang terlindung dari hal-hal yang melecehkan," kata Ketua DPP Partai Golkar ini. 

Menurut Nudirman, seharusnya KPK bisa bekerja dengan tetap menjaga nama baik lembaga DPR. Sebab jika KPK terus melakukan penggeledahan ruang kerja anggota DPR, hal itu sama saja melecehkan lembaga negara. “Saya bukan menolak kerja KPK. Tapi kalau kondisi ini berlanjut terus sama saja dilecehkan," katanya.

Ditambahkannya, penggeledahan di ruangan Setya Novanto tidak memiliki dasar. Nudirman malah menyarankan KPK agar bekerja dengan tujuan yang jelas. Penggeledahan ruang Setya Novanto sama dengan ketika KPK memeriksa ruang kerja Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, karena dianggap merusak citra lembaga negara.

"Kalau bukti kuat sah-sah saja. Inggat nggak dahulu Bagir Manan digeledah. Masak ruang ketua Mahkamah Agung digeledah. Harusnya dihargai," katanya.

Walau demikian, Nudirman Munir mengaku tidak bisa berbuat banyak atas penggeledahan tersebut. Dia bahkan mengapresiasi dan mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. "KPK kita dukung sajalah sebagai suatu masalah, kita dari fraksi siap mendukung," kata Nudirman.

Anggota komisi hukum ini enggan berandai-andai terkait keterlibatan Setya dalam korupsi PON. Namun, sekali lagi, dia mendukung apapun langkah KPK. "Itukan belum tentu, yang jelas apa yang dilakukan kita dukung," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jendral (wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin mengaku tidak ada masalah jika ruangan kerja ketua fraksi di DPR diobok-obok oleh KPK. "Oh tidak ada masalah," katanya.

Dia justru balik bertanya akan tindakan KPK yang dinilai memang sudah semestinya melakukan upaya pemberantasan korupsi. "Tidak masalah, emangnya kenapa," tandasnya.

Sebelumnya, kisruh ini terkait setelah KPK mengembangkan penyidikan atas kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010 tentang anggaran pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau. Selasa (19/3) kemarin, penyidik KPK menggeledah tiga lokasi di Jakarta. 

Lokasi pertama digeledah penyidik KPK adalah dua ruangan di lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/DPD/MPR di Senayan, Jakarta. Kedua ruangan itu adalah tempat kerja Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan rekannya Kahar Muzakir. 

Bahkan kehadiran 22 orang penyidik di kedua ruangan itu sempat luput dari pantauan wartawan. Pasalnya, penggeledahan dilaksanakan bertepatan saat pelaksanaan Rapat Paripurna di DPR, sekitar pukul 10.00 WIB.*

KPK Geledah Kasus PON di Tiga Lokasi

Johan Budi

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan atas kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010 tentang anggaran pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau. Selasa 19 Maret Lalu, penyidik KPK menggeledah tiga lokasi di Jakarta. Informasi penyidik menduga ruangan lantai 12 gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran PON di APBN.

Tempat pertama yang digeledah penyidik KPK adalah dua ruangan di lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/DPD/MPR di Senayan, Jakarta. Kedua ruangan itu adalah tempat kerja Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan rekannya Kahar Muzakir. 

Kehadiran 22 penyidik di kedua ruangan tersebut sempat luput dari kejaran wartawan. Pasalnya, penggeledahan dilaksanakan bertepatan saat pelaksanaan Rapat Paripurna di DPR, sekitar pukul 10.00 WIB. "Jumlah mereka (KPK-red) sekitar 22 orang. Mereka menggeledah ruang Pak Nov dan Kahar Muzakir," ujar seorang petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Arum di lantai 12, Nusantara I, Jakarta, Selasa (19/3).

Diketahui, nama Setya Novanto dan Kahar Muzakir disebut oleh saksi sekaligus tersangka dalam kasus serupa, Lukman Abbas, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau itu mengaku telah menyerahkan uang sebesar 1 juta AS Dollar kepada ajudan Muzakir. 

Sementara, Lukman mengatakan pada awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana ke APBN untuk keperluan PON XVIII melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto.

Pasca pertemuan itu, Lukman diminta menyerahkan uang 1 juta AS Dollar kepada Kahar Muzakhir. Tahap pertama sebesar 850 ribu AS Dollar yang diserahkan supir Lukman di lantai dasar gedung DPR kepada Acin, ajudan Kahar Muzakir. Sisanya, sekitar 200 ribu AS Dollar lagi diserahkan melalui Dicky dan Yudi dari konsersium Pembangunan Stadion Utama PON. 

Selama hampir enam jam, lebih, penyidik KPK mengobrak-abrik ruang kerja Setya Novanto. Sejak pukul 11.00 WIB mereka mencari barang bukti dugaan kasus suap pembahasan anggaran PON Riau di ruang kerja tanpa nomor ruangan itu.

Menurut petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) jumlah penyidik di dalam ruang Bendahara Umum Partai Golkar itu terdiri dari empat perempuan dan delapan pria. Namun, dia tak tahu persis mereka semua anggota KPK atau bukan. Pasalnya, ada juga staf DPR RI yang perempuan. "Banyak sih mas, yang di sebelah sana tadi 12, belum yang di sebelah sini," tuturnya. 

Sekitar pukul 16.45 WIB, para penyidik itu keluar dari ruangan kerja Setya. Saat keluar, mereka membawa 4 kardus coklat dan satu kardus putih. Kemudian satu tas jinjing berwarna cokelat, satu kotak perkakas. Sedangkan dari ruangan Kahar yang berjarak 10 meter dari ruang kerja Setya Novanto, petugas KPK membawa dokumen-dokumen sebanyak yang dimuat dalam tiga kardus berwarna coklar. 

Seperti biasa, tak satupun penyidik itu yang mau memberikan keterangan. Mereka bergegas meninggalkan Gedung Nusantara I untuk kembali ke gedung KPK. Mereka tak menghiraukan berondongan wartawan terkait apa saja yang dibawa, penyidik segera menuju lift untuk kembali ke KPK dan melemparkan pertanyaan tersebut kepada pemilik ruangan.  "Silakan tanya saja sama yang punya ruangan," kata salah satu penyidik.

Ternyata saat penggeledahan berlangsung Setya Novanto ada di dalam ruangannya. "Beliau kerja seperti biasa. Tadi pagi kan ada paripurna. Jadi ada di dalam," kata kuasa hukum Setya, Rudi Alfonso di Jakarta, Selasa (19/3).

Seorang Pemdal DPR yang enggan disebutkan namanya juga membenarkan Setya Novanto ada dalam ruang kerjanya saat penyidik mengobrak-abrik ruangan kerjanya. "Ada," ujarnya singkat.

Saat penyidik keluar dari ruangannya, secara diam-diam Setya Novanto menyelinap keluar melalui tangga darurat. Sementara awak media yang sedang fokus dengan penyidik KPK, tidak berhasil mengejar Setya. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas Pengaman Dalam (Pamdal) saat dikonfirmasi terkait keberadaan Setya Novanto. "Tadi sudah pergi, lewat situ," ujar seorang Pamdal sembari menunjuk arah tangga darurat.

Pengacara Setya Novanto, Rudi Alfonso mengakui belum mengetahui dalam kasus apa  penggeledahan KPK tersebut. "Saya belum komunikasi dengan beliau (Setya Novanto, red) Saya juga belum tahu penggeledahan dalam rangka apa," ujarnya.

Namun demikian, Rudi membantah bahwa kliennya terlibat kasus PON Riau. "Kasus PON tidak ada kaitannya dengan beliau," kata Rudi. Dia menambahkan, setelah penggeladahan mungkin baru akan bertemu Setya. "Insya Allah (setelah penggeledahan)," katanya.

Dua tempat lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah kantor PT Findo Muda di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan serta sebuah rumah mewah di perumahan Puri Indah, yang terletak di Jalan Pulau Panjang IV Blok C13 Nomor 40 di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. 

Juru bicara KPK, Johan Budi, membenarkan penggeledahan ketiga tempat itu. Katanya, penggeledahan itu terkait pengembangan kasus suap revisi Perda PON dengan tersangka Gubernur Riau, HM Rusli Zainal.  “Penggeledahan dilakukan di tiga tempat hari ini adalah berkaitan penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap revisi Perda PON Riau dengan tersangka RZ (Rusli Zainal)," kata Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3). 

Menurut Johan, SP, penyidik menduga ruangan Setya Novanto di lantai 12 gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran PON di APBN. "Diduga di sana (ruangan Setya) ada jejak-jejak RZ. Misalnya ada dugaan pertemuan. Yang berhak menduga itu kan penyidik," kata Johan.

Meski begitu, Johan mengatakan KPK dalam waktu dekat belum berencana meminta keterangan Setya dan Kahar. “Sampai hari ini belum ada rencana pemeriksaan Setya Novanto dan Kahar Muzakir," katanya.* 

Rumah Gubernur Riau Kini Incaran KPK

CEKAU.COM-Diduga, kediaman Gubernur Riau HM Rusli Zainal (RZ) di Jalan Pulau Panjang lV-13/40, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Rabu 20 Maret mulai dilirik penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah dokumen berhasil diboyong yang terdiri dari empat kardus dan dua tas besar. KPK menetapkan RZ sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. 

Saat usai penggeledahan, penyidik enggan menjelaskan apa isi dokumen tersebut. Namun, Ketua Rukun Warga 09, Kurniawan menyebutkan seperti dilansir tempo.co, dokumen yang dibawa berupa surat pembayaran pajak, tagihan listrik, tagihan kartu kredit Bank Mandiri, tagihan telepon dan air serta paspor.

Rupanya, sebelum masuk ke dalam rumah, penyidik yang datang tersebut membacakan surat perintah penggeledahan. Seorang penyidik mengatakan penggeledahan berdasarkan undang-undang. "Rumah ini akan kami geledah," ucap petugas di lokasi. 

Pemberitahuan tersebut dibacakan di hadapan petugas kepolisian, anggota TNI dan petugas kelurahan. Para penyidik itu datang dengan mengendarai tiga mobil Toyota. Sekitar sepuluh penyidik terlihat menggunakan rompi berlambang KPK.

Penyidik keluar dari rumah itu sekitar pukul 15.00 WIB. Tak lama berselang, rombongan mobil bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Kembangan Utama Blok H 7-1 RT 7 RW 9, tidak jauh dari rumah pertama dan masih di Perumahan Taman Permata Buana. 

Tiba di rumah kedua, langkah KPK sempat terhenti lantaran penghuni rumah menolak membukakan pintu. Namun, setelah didesak oleh Kepala Polsek Kembangan, Komisaris Herru Agus, penghuni rumah membukakan pintu.  

KPK sendiri telah menetapkan RZ sebagai tersangka kasus dugaan suap Revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Rusli berkali-kali mengatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

Sebelumnya, penyidik KPK menuntaskan penggeledahan di ruang Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto. Penggeledahan pada Selasa (19/3) yang dimulai sejak pukul 10.00 berlangsung sekitar 6,5 jam.

Saat meninggalkan ruang Setya Novanto di ruang Fraksi Golkar di lantai 12 gedung Nusantara 1, tim penyidik KPK membawa empat dus cokelat dan satu dus putih. Selain itu, ada tas jinjing hitam. Namun tak satu pun dari sekitar enam penyidik yang membawa berkas-berkas itu mau berkomentar. 

Sekitar pukul 16.50, Setya dan sekitar enam penyidik meninggalkan ruangan fraksi. Namun para wartawan yang menunggu tak berhasil mendapatkan komentar Setya tentang penggeledahan itu. Setya turun lewat tangga darurat saat para wartawan sibuk memburu dan mengamati penyidik. 

Selain memeriksa ruang Setya, KPK sebelumnya menggeledah ruang anggota Komisi Olahraga dari Golkar, Kahar Muzakir. Setya dan Kahar sebelumnya sudah diperiksa KPK.*

Gubernur Riau Tersangka, Dengarkan Curahan Hatinya

Rusli Zainal

CEKAU.COM-Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur HM Riau Rusli Zainal MP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/2) lalu, berbagai media pun mulai berani munculkan judul yang dihalaman depan media. Simpang siur berita pun mulai dibicarakan berbagai kalangan. Tak sedikit berbicara menjatuhkan, namun banyak pula menyayangkan hal itu terjadi.

Meski Rusli telah mampu mengnahkodai Provinsi Riau dengan pembangunan yang megah, tapi tetap saja suara sumbang semakin tinggi. Dengarkan curahan hati (Curhat) seorang gubernur Riau, HM Rusli Zainal MP. Baca: Gubernur Riau: Mohon Doa Masyarakat Riau.

"Inilah pengorbanan hidup seperti dikatakan orangtua-tua dahulu. Jika hidup tak mau berkorban dan tidak mau menghadapi permasalahan, maka tak usah lagi hidup," sebut Datuk Dalang, staf ahli cekau.com.

Datuk pun menilai jika persoalan suap ketika Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, yang mencuat adalah pembangunan arena menembak menjadi alasan, sangat miris sekali. Apalagi kasus izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) itu yang dinilai berbagai pihak lebih banyak unsur politisnya. Apalagi kasus tersebut bermula pada 2001-2006 di Pelalawan dan Siak.

Selain itu, sebut Datuk, Rusli Zainal yang dikenal sang visioner itu juga dikenal sosok pejabat dan politisi yang kawakan dengan konsep pemikiran jauh ke depan. Menurut Datuk keturunan Datuk Pesisir Kerajaan Siak itu, menilai ketika berbagai proyek spektakuler infrastrukur tercipta setelah Rusli Zainal menjabat. Sementara puluhan tahun sampai enam puluhan belum Gubernur Riau yang melakukan hal yang sama. Mesti guburneur itu berasal dari Riau.

"Jika banyak menilai, dulu Riau lambat pembangunannya, karena alasan gubernur Riau berasal dari Jawa, sementara ketika ada kesempatan dari Riau, justru tidak ada perubahan. Nah, zaman Rusli inilah, pembangunan itu terwujud dalam waktu singkat. Terlepas dari kepentingan ia memang berasal dari seorang kontraktor," jelasnya.

Datuk menyebut seperti Jembatan Siak di Siak Sri Indrapura, Jembatan Rumbai Jaya di Indragiri Hilir saat ia menjabat sebagai Bupati hal itu sudah diusulkan, dan sejumlah pengembangan infrastruktur di Provinsi Riau lainnya. Yang uniknya adalah penyelenggaraan PON XVIII, bahwa Riau sebagai tuan rumah. Sementara pesta olahraga Islam ternama Islamic Solidarity Games (ISG) III, pun Indonesia menjadi penyelenggara, bahkan Riau yang ditunjuk sebagai tuan rumah.

"Sejak kapan lagi Riau sebagai tuan rumah PON atau ISG ini. Nah, cobalah renungkan bersama, jika kita ingin menilai seseorang dalam kebijakannya selama ini. Makanya kita harus bijak pula untuk melihat apa yang ada saat ini. Makanya, jika hidup di negeri Melayu akan paham hal itu. Jangan mentang-mentang sudah puluhan tahun tinggal dan mencari makan di Riau, malah ia mengaku bukan orang Riau. Kita bisa tahu siapa yang menilai dengan bijak," tegasnya.

Yang terpenting, sebut Datuk, bahwa kata-kata pepatah dulu harus kembali diingatkan, Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Maka, artinya, dimana kita mencari nafkah dan bertempat tinggal, maka disitulah kita berada dan menjadi bagian dari daerah itu. Siapa pemimpinnya, dan siapa imamnya. "Ini umpama salat berjamah, jika imam salah melafazkan kita ingatkan dengan kata-kata, bila imam melakukan salah dalam rakaat, maka kita pun melafazkan, agar ia tahu, bahwa ia memang benar salah. BUkan dengan cara mengeser Imam dan disuruh ia mundur menjadi makmum. Tolong camkan (diingat) itu," tegasnya lagi.

Jadi, Datuk pun menyambut baik, warkah maklumat yang dikeluarkan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), terkait banyak berita lokal yang menghujat Imam tersebut. Empat point yang disampaikan LAMR ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai lembaga yang menangani masalah etika dan moral adat melayu Riau. Baca lengkapnya: Gubri Diperiksa KPK, LAMR Keluarkan Warkah Maklumat.

"Saya setuju dengan warkah maklumat LAM Riau ini. Ini sebagai tanggung jawab moril mengenai etika dan moral adat dan budaya melayu Riau. Menghujat dengan bentuk emosi tidak sesuai dengan adat resam melayu Riau. Yang terbesar adalah Indonesia salah satu bagian dari Bangsa Melayu yang kini sudah mulai terpecah-pecah," jelasnya.

Rusli: Jaga Marwah Melayu Santun

Setelah memimpin upacara bersama jajaran di kantor Gubernur Riau, Senin (11/2/2013), Rusli Zainal pun berjanji bahwa kantor Gubernur akan terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mendengarkan arahannya. Banyak dukungan dari berbagai kalangan yang datang.

"Antusiasme yang sampai ke saya dan keluarga sungguh luar biasa. Ini menjadi kekuatan tersendiri di tengah kami menghadapi musibah seperti saat ini. Namun demikian, saya perlu meluruskan beberapa hal mengenai apel besok pagi, agar tidak miskomunikasi" kata Rusli Zainal.

Pernyataan 'membuka pintu kantor Gubernur' disebut Gubri sebagai pernyataan kiasan yang bersifat spontanitas ketika diwawancarai secara LIVE oleh Riau Televisi (RTV). Pernyataan tersebut dimaksudkan, agar masyarakat bisa melihat, Gubri Rusli Zainal bertanggungjawab atas kepemimpinannya dan tidak lari dari masalah seperti dugaan beberapa kalangan.

"Jadi pernyataan membuka pagar itu lebar-lebar, benar-benar spontanitas. Karena saya sempat dikabarkan menghilang atau lari dari masalah ini. Padahal Sabtu dan Minggu adalah hari libur, dan hari sebelumnya, saya masih bekerja untuk rapat-rapat persiapan Islamic Solidarity Games (ISG) di Jakarta. Jadi tidak benar saya menghilang. Untuk membuktikan itulah, saya persilahkan, yang mau lihat saya berpidato nanti hari Senin, silahkan lihat. Saya tidak kemana-mana,saya akan berdiri di halaman kantor Gubernur," jelas Gubri.

Usai pernyataan tersebut, beberapa undangan menghadiri apel pagi bersama Gubernur pun terus beredar secara berantai di masyarakat. Meski yang akan hadir tulus mendukungnya, Gubri tetap berharap tidak ada dugaan-dugaan negatif dampak dari ucapan spontanitasnya tersebut.

"Nanti salah-salah saya disebut melakukan pengerahan massa. Musibah ini sudah demikian berat untuk saya dan keluarga, jadi jangan ditambah-tambah. Saya tak ingin ada lagi fitnah di tengah musibah. Pernyataan saya itu benar-benar spontanitas sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai pemimpin," jelas Gubri Rusli Zainal.

Namun, andai masyarakat tetap ada yang datang, Gubri pun menitipkan pesan agar betul-betul menjaga situasi dan kondisi dengan baik. Dengan tetap menjaga marwah orang Melayu Riau yang santun.

"Saya menyarankan, rakyat lebih baik melihat dari media saja. Pintu kantor Gubernur akan tetap terbuka. Namun saya bermohon, tetaplah jaga ketertiban dan jaga keamanan bersama. Tidak ada sebenarnya yang spesial dari apel pagi ini, karena memang rutin saya lakukan selama ini, " kata Rusli Zainal.*

Berita Terbaru KPK, Gubernur Riau Sudah Diperiksa 3 Kali

Rusli Zainal

CEKAU.COM-Gubernur Riau, HM Rusli Zainal MP kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ketiga kali ini bukan saja terkait kasus penyuapan revisi Perda No 6 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pembangunan Venue Menembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau, tetapi meluas dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan Main Stadium PON senilai Rp 1,118 triliun di Kampus Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. 

Untuk ketiga kalinya dipanggil KPK ini, Rusli masih diperiksa sebagai saksi terhadap tujuh anggota DPRD Riau yang ditetapkan tersangka. Adalah Adrian Ali dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Abu Bakar Sidiq dan Zulfan Heri dari Fraksi Partai Golkar, Tengku Muhazza dari Fraksi Partai Demokrat, Toerehan Asy'ari dari Fraksi PDIP, Syarif Hidayat dan Muhammad Roem Zein dari Fraksi PPP. 

Adanya pemeriksaan Gubernur Riau itu, diakui juru bicara KPK, Johan Budi kepada wartawan. "Benar, Gubernur Riau, Jumat 25 Januari 2013 diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka dari DPRD Riau. Surat pemanggilan telah kita layangkan," sebutnya. 

Sementara, Ketua KPK Abraham Samad belum mau berkomentar kemungkinan peningkatan status Rusli Zainal usai pemeriksaan. Namun, ia memastikan status Rusli. Selain pemeriksaan terhadap Rusli Zainal, KPK juga akan menggelar gelar perkara atau ekspose kasus suap PON pada hari ini. Dia berharap kelima orang komisioner KPK bisa hadir. 

"Semoga besok kelimanya bisa kumpul semuanya, maka bisa dilakukan ekspose perkara," tambahnya.

Dalam gelar perkara nanti, lanjut Abraham, KPK tak lagi berpusat pada kasus suap revisi Perda No 6 Tahun 2010 saja, tapi telah meluas dengan dugaan korupsi di proyek pembangunan Main Stadium PON. "Ini merupakan pengembangan dari kasus suap revisi Perda No 6/2010," jelas Abraham. 

Rusli Penuhi Panggilan KPK

Penuhi pemanggilan KPK, Rusli Zainal mengenakan kemeja coklat datang sekitar pukul 9.15 WIB. Ditemani salah seorang stafnya, Rusli tetap belum mau berkomentar banyak kepada wartawan. Namun dia bilang akan memberikan keterangan sebagai saksi kasus tersebut. "Hari ini sebagai saksi. Nanti ya, nanti," kata Rusli, sebelum memasuki gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Insya Allah nanti saya sampaikan yang sebenarnya," tambah pria asal Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ini, yang terus melangkahkan kaki masuk ke gedung.

Dalam pemeriksaan, Rusli Zainal membantah telah memerintahkan untuk memberi suap kepada anggota DPRD Riau. "Saya tidak ikut memerintahkan dan sudah terbukti (terdakwa) yang sudah incraht," kata Rusli Zainal, usai pemeriksaan.

Sekitar enam jam, Rusli Zainal keluar dari Gedung KPK pada pukul 15.10 WIB. Dalam pemeriksaan, ia sudah ditanyakan kesaksian untuk tujuh orang anggota DPRD Riau yang sudah jadi tersangka. Selain itu, ia juga membantah telah memberikan perintah untuk melakukan suap kepada anggota DPRD Riau karena telah membahas Perda Nomor 6/2010.

Sementara terkait adanya perintah dari dirinya, ia berkelit dalam putusan tiga orang terdakwa yang sudah diputus vonisnya, sudah tidak ada lagi namanya. "Tentu saya membantah, tidak ada perintah saya. Saya masih saksi, saya kan baru dimintai keterangan sebagai saksi, lanjutan dari yang kemarin," jelasnya, seperti dikutip republikaonline.

Pemeriksaan ketiga kalinya ini, Gubernur Riau, Rusli diperiksa terkait kasus penyelidikan dan dua kali dalam penyidikan. Dari sekian banyak tersangka yang ditetapkan KPK, tinggal tersisa tujuh orang tersangka dari anggota DPRD Riau yang masih ditangani.

10 Tersangka Mengelak

Kasus ini, ada lebih dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Seperti diketahui, saat bersaksi untuk terdakwa Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Kamis 2 Agustus 2012, tersangka Lukman Abbas, mantan Kadispora Riau menyebutkan, pemberian uang suap Rp 900 juta kepada anggota DPRD Riau atas sepengetahuan Rusli.

Sementara, selain Adrian Ali, KPK telah enam tersangka anggota DPRD Riau lainnya, Rabu (23/1) di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Mereka diperiksa sebagai tersangka. 

Usai diperiksa, Zulfan Heri berkelit dan mengatakan mereka cuma korban. Dia malah menuduh pimpinan DPRD Riau yang paling bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan revisi Perda No 6/2010. "Kita ini korban. Kebijakan revisi Peraturan Daerah nomor 6 itu berada di pimpinan DPRD. Unsur pimpinan yang harus bertanggung jawab terhadap perda ini," kata Zulfan.

Zulfan juga mengelak dari tuduhan menerima suap. "Kita kan pansus ada 20 orang. Kita terus terang tidak terima uang. Itu kita tegaskan. Oke ya," ujar Zulfan, sambil berlalu masuk ke mobil tahanan.

Menurut penasehat hukum Zulfan, Alfian, kliennya hanya sebatas anggota Panitia Khusus, tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, inisiatif pengubahan perda itu datang dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. "Mereka ini kan hanya membahas tentang lingkungan saja, baik pak Zulfan Heri dan kawan-kawan. Hanya sebatas pansus saja," kata Alfian.

Kuasa Hukum Adrian Ali, Ajiun Asyari justru menilai pengakuan kliennya, selain pembahasan formal, ternyata ada pertemuan informal beberapa hari pada akhir Desember 2011 antara pihak Pemprov Riau, KSO Proyek, dan pihak DPRD Riau.

"Ada lobi-lobi dan janji-janji pada pertemuan informal. Hadir juga sebagaian Pansus, Pemprov dan KSO. Dari pemerintah diwakili Kadispora. Pertemuan itu terjadi 3 kali di rumah Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan 1 kali di rumah Ketua DPRD Riau," beber Ajiun.

Malah, Ajiun tidak bisa berspekulasi saat disinggung soal keterlibatan Gubernur sekaligus Ketua PB PON Riau Rusli Zainal. Kendati demikian, dia mengungkapkan jika setiap pertemuan tersebut selalu dihadiri perwakilan Gubernur Riau, yakni Kadispora Riau Lukman Abbas. "Yang mewakili Kadispora bertemu pihak pansus," ujarnya. 

Hal ini justru dibantah Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. "Saya sama sekali tidak mengetahui adanya permintaan uang lelah tersebut. Saya sudah jelaskan di bawah sumpah di persidangan Tipikor. Bahwa saya sama sekali tidak pernah mengetahui hal itu," kata Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, Kamis (24/1), di Pekanbaru.

Menurut Johar, selaku pimpinan dewan, dirinya memang terlibat dalam pembahasan revisi perda tersebut. Namun, hal itu bukan berarti dirinya mengetahui soal adanya permintaan uang lelah. "Dalam revisi perda memang melibatkan semua anggota dan pimpinan dewan yang akhirnya membentuk Tim Pansus. Tapi bukan berarti saya melakukan lobi-lobi untuk meminta uang lelah itu," kata Johar.

Johar tidak membantah ada pertemuan di rumah dinasnya membicarakan uang lelah. Dia menyebutkan, pertemuan itu hanya menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Dirut Anggaran Daerah Kementrian Dalam Negeri.

"Dalam pertemuan di rumah dinas itu kita membahas tentang pelaksanaan tender proyek PON dan kajian aspek hukumnya. Dalam rapat tersebut, kita undang Kadispora, dan Kepala Biro Hukum Pemprov Riau. Tapi rapat batal dilaksanakan, karena kedua pejabat tersebut tidak datang waktu itu. "Jadi kesannya ada rekayasa untuk terus menyeret saya dalam kasus ini," kata politikus Golkar itu.

Ketujuh tersangka dari anggota DPRD Riau itu kini ditahan di rumah tahanan (rutan) Cipinang dan rutan Jakarta Timur cabang KPK di Denpom Guntur Kodam Jaya sejak Selasa (15/1). Mereka disangkakan atas pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP.

Selain ketujuh orang tersebut, dua anggota DPRD Riau dalam kasus suap PON yaitu Faisal Aswan dari fraksi Golkar dan M Dunir dari fraksi PKB telah divonis pidana 4 tahun penjara dalam kasus yang sama, sementara mantan Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN, Taufan Andoso masih berstatus terdakwa.

M Dunir dikenal sebagai Ketua Pansus revisi Perda PON, sedangkan Faisal adalah yang menerima titipan uang senilai Rp900 juta dari pihak kontraktor yang diduga sebagai uang jasa (uang lelah) dalam penuntasan revisi perda yang dominan adalah untuk penambahan anggara pada PON XVIII, September 2012.

Rupanya, imbal balas atas hadiah itu, Taufan dan rekan-rekannya berjanji bakal mengesahkan rencana revisi Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6/2010 yakni Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan arena menembak dan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau.

Perda yang akan direvisi ada dua, yakni Perda No 6 dan Perda No 5, bila revisi perda pertama lolos, pihak perusahaan atas perintah Pemprov Riau melalui Kadispora, Lukman Abbas waktu itu, akan memberikan kembali Rp900 juta dengan total Rp1,8 miliar. Saat pemberian uang suap itu, KPK langsung menangkap basah Faisal yang menerima uang di rumahnya, di kawasan Simpang Tiga, Pekanbaru, Riau.*

Kasus PON: Anggota DPRD Riau Ditahan, Ada Menyusul Lagi?

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Ketujuhnya tersangka ini adalah Adrian Ali dari Partai Amanat Nasional), Abu Bakar Siddiq dan Zulfan Heri dari Partai Golkar, Tengku Muhazza dari Partai Demokrat, Syarif Hidayat dan Muhammad Roem Zein dari Partai Persatuan Pembangunan, serta Turaoechman Asyari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kabar lain terdengar, akan ada yang menyusul, termasuk pejabat tinggi di Riau dan sejumlah proyek PON XVIII yang dinilai 'bermasalah'.

Kasus yang menyeret tujuh tersangka adalah terkait gratifikasi atau suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON). Sementara, pasal yang disangkakan kepada ketujuh tersangka adalah pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP.

Padahal, sebelum ditahan, ketujuh anggota DPRD Riau itu diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/1). Saat memasuki gedung KPK, ketujuhnya sepakat bungkam kepada wartawan. "Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap ketujuh anggota DPRD Riau, maka berdasarkan kewenangan, KPK melakukan penahanan terhadap ketujuh tersangka untuk 20 hari ke depan," kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Begitu selesai diperiksa, sekitar pukul 17.30 WIB, mereka langsung digiring petugas menuju tiga mobil tahanan yang sudah menanti di halaman gedung KPK. Mereka dibawa ke tiga rumah tahanan, yakni rutan Cipinang, rutan KPK dan rutan Jakarta Timur cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya.

Adrian Ali, Abubakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri digiring petugas memasuki mobil tahanan semi bus nopol B 7773 QK. Mereka dibawa ke rutan Cipinang. Sedangkan mobil tahanan minibus nopol B 1236 SQO hanya diisi Turoechan Asyari. Malah, Politisi PDIP ini ditempatkan di Rutan KPK cabang Guntur. Terakhi, dua politisi PPP yakni Syarif Hidayat dan Roem Zein ditahan di rutan KPK. "Alasan mereka ditahan di tempat berbeda sebenarnya teknis saja karena ada ruangan kosong di masing-masing rutan," ungkapnya.

Johan menjelaskan KPK baru menahan ketujuh tersangka karena membutuhkan waktu untuk pendalaman. "Kasus ini banyak menjerat tersangka, sehingga perlu waktu untuk pemberkasan yang dilakukan oleh KPK secara bertahap jadi ketujuh tersangka yang ditahan akan segera dilengkapi berkasnya," sebutnya.

Menurut Johan lagi, pihaknya melakukan pengembangan untuk dua hal dalam perkara korupsi tersebut. "Ada dua hal dari kasus ini, pertama pengembangan kasus suap terkait Perda No 6 dan kedua adalah pengembangan kasus pengadaan main stadium` PON, kami belum tahu sejauh mana hasil dari penyidik," ungkap Johan.

Selain ketujuh orang tersebut, dua anggota DPRD Riau dalam kasus suap PON yaitu Faisal Aswan dari fraksi Golkar dan M Dunir dari fraksi PKB telah divonis pidana 4 tahun penjara dalam kasus yang sama, sementara mantan Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN, Taufan Andoso masih berstatus terdakwa.

M Dunir merupakan Ketua Pansus revisi Perda PON, sedangkan Faisal adalah yang menerima titipan uang senilai Rp900 juta dari pihak kontraktor yang diduga sebagai uang jasa (uang lelah) dalam penuntasan revisi perda yang dominan adalah untuk penambahan anggaran pada PON lalu.

Sebagai imbal balas atas hadiah itu, Taufan dan rekan-rekannya berjanji bakal mengesahkan rencana revisi Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6/2010 yakni Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan arena menembak dan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau.

Perda yang akan direvisi ada dua, yakni Perda No 6 dan Perda No 5, bila revisi perda pertama lolos, pihak perusahaan atas perintah Pemprov Riau melalui Kadispora, Lukman Abbas waktu itu, akan memberikan kembali Rp900 juta dengan total Rp1,8 miliar.

Saat pemberian uang suap itu, KPK langsung menangkap basah Faisal yang menerima uang di rumahnya, pada kawasan Bandara, Pekanbaru. Selain anggota DPRD, KPK juga sudah menetapkan staf Gubernur Riau Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP) Rahmat Syaputra sebagai tersangka.

Sementara, ketika ditanya apakah ada yang menyusul, terutama pejabat Riau yang terkait kasus ini, Johan hanya mengatakan akan melihat perkembangan kasus selanjutnya, begitu pula ditanya sejumlah proyek pada PON XVIII yang dinilai banyak masalah tersebut. Namun, setidaknya hasil BPK dan KPK akan berbeda jika ditemui ada sejumlah proyek pengadaan baju dan baleho, buku, dan souvenir yang banyak dikeluhkan wartawan, bisa menjadi sasaran selanjutnya. Nah, kita lihat perkembangannya.*

Berita Terbaru Kasus Suap PON Riau, Ditargetkan Awal 2013 Ketahuan?

KPK Dalami Kasus PON

CEKAU.COM-Berita terbaru Kasus PON Riau, ditargetkan akan didalami awal 2013 ini. Mengapa? Pengembangan kasus PON Riau terbaru ini, katanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengembangkan penyidikan sejumlah kasus terbaru pada awal 2013. Malah, KPK bakal tancap gas menuntaskan penyidikan berbagai kasus dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau yang sempat tersendat-sendat.

Hal ini dinyatakan secaar tegas oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Depok, Minggu (16/12) kepada sejumlah wartawan. "KPK kini tengah mendalami penyidikan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang  terkait dalam pelaksanaan PON di Riau. Maka, awal tahun depan rencananya kami akan fokus pada pengembangan kasus tersebut," tegasnya.

Bambang juga menjelaskan, bahwa setakat ini penyidikan KPK atas kasus tersebut telah berkembang jauh, sehingga telah berbeda dengan kasus suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Riau No 6/2010 tentang Pembangunan Venue Lapangan Tembak PON. Padahal, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap penyuapan anggota DPRD Riau.

"Kasus suap PON Riau saja, KPK awalnya menetapkan sepuluh orang tersangka. Namun, pengembangan penyidikan kasus ini berkembang jauh," sebutnya.

Diantaranya 10 orang tersangka itu adalah, staf ahli Gubernur Riau Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP) Rahmat Syaputra. Selain itu, anggota DPRD Riau Muhammad Dunir, Muhammad Faisal Aswan, Taufan Andoso Yakin, Adrian Ali, Abu Bakar Siddiq, Tengku Muhazza, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Muhamad Rum Zein, dan Ruhman Assyari.

"Malah, sebagian dari mereka sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Riau. Dalam persidangan terungkap kalau Gubernur Riau Rusli Zainal mengetahui penyuapan ke anggota DPRD tersebut," katanya.

Hasilnya, disebutkan pada sejumlah saksi di persidangan, Rusli memerintahkan Kadispora Riau pada saat itu Lukman Abbas untuk mengontak para penggarap proyek guna menyiapkan uang pelicin bagi DPRD. Bahkan hal ini, Bambang juga mengatakan, masih ada sejumlah pihak di Riau yang diduga bertanggung jawab dalam kasus ini.

Saat ditanya, apakah kasus ini juga menyeret anggota DPR yang disebut-sebut menerima suap agar memuluskan pencairan dana PON, Bambang hanya mengatakan, fokusnya saat ini di Riau terlebih dahulu pada awal tahun nanti.

Sementara, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, mengatakan selama hampir sembilan tahun berdirinya KPK ada nilai inti yang makin menguat di antara penyelidik dan penyidik lembaga ini, yakni integritas dan independensi. Integritas dan independensi tersebut ditempa melalui serangkaian kerja dan tugas penyelidikan maupun penyidikan sepanjang berdirinya KPK. "Ada satu hal yang luput dari pusat perhatian media, yakni tentang core value KPK. Pada para penyelidik dan penyidik, integritas dan independensi mereka semakin menguat dalam tradisi kerjanya," kata Busyro Minggu (16/12/2012).

Dia mencontohkan, kasus-kasus yang menjadi ujian integritas dan independensi penyidik bukanlah perkara yang main-main. "Kasus Nunun Nurbaeti, Muhammad Nazaruddin, travel cek 25 anggota DPR hingga penetapan AAM (Andi Alifian Mallarangeng) sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Ini merupakan wujud kongkret independensi, keberanian dan kerja keras mereka semua," kata Busyro.

"Core value ini berupa integritas dan independensi yang makin menguat pada penyelidik dan penyidik KPK sudah tertanam. Yang bekerja keras di lapangan mereka. Faktor pimpinan tidak selalu menjadi determinan," terangnya.*

Kasus Suap PON, 7 Anggota DPRD Riau Dicekal

Johan Budi

CEKAU.COM-Kasus Suap PON menarik 7 Anggota DPRD Riau Dicekal, terngkap ketika Direktorat Jenderal Keimigirasian Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan pencekalan terhadap tujuh anggota DPRD Riau tersebut. Pencekalan tersebut atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap dana Pekan Olahraga Nasional (PON). Pencegahan itu diberikan terkait pelarangan keluar negeri dan akan berlaku sampai enam bulan kedepan.

Hal ini diakui Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada sejumlah wartawan di Jakartam bahwa status cegah tersebut sudah diberlakukan sejak sebulan lalu. "Ini dimaksudkan agar jika sewaktu-waktu KPK memerlukan keterangan, mereka ada di tempat atau tidak sedang berada di luar negeri," sebutnya. 

Johan juga mengatakan, bahwa mereka dicekal adalah Zulfan Heri, Adrian Ali, Tengku Muhazza, Syarif Hidayat, Abu Bakar Sidik, Muhammad Roem Zein, dan Toerecan Asyari. Ketujuh anggota DPRD Riau yang telah ditetapkan status cegah ini tidak dibenarkan lagi melakukan aktivitas apa pun ke luar negeri.

"Mereka dicegah adalah pelarangan keluar negeri yang akan berlaku sampai enam bulan kedepan. Jika mereka studi banding, hal itu harus diinformasikan ke KPK," tegasnya.

Terkait hingga kini belum ada penahanan ketujuh anggota dewan itu, Johan menilai hal itu merupakan kewenangan penyidik. Namun pihaknya menyebut, ketujuh anggota dewan itu kemungkinan akan diperiksa kembali untuk memperkuat atau melengkapi berkas tersangka lainnya.

"Yang jelas, tujuh anggota dewan itu akan diperiksa lagi. Terserah penyidik akan ditahan atau tidak," katanya.

Data saat ini, kasus dugaan suap proyek PON Riau tersebut, setidaknya telah menjerat sebanyak 13 tersangka. Sepuluh diantaranya dari kalangan wakil rakyat dan sisanya kalangan swasta dan PNS. Sementara sejumlah tersangka juga telah menjadi terdakwa dan tengah menjalani proses peradilan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.*

Beli Tiket Acara Penutupan PON Riau

CEKAU.COM-Ternyata, isu gratis tidaknya untuk menonton acara penutupan PON XVIII Riau, pada Kamis, 20 September, belum jelas. Namun, penjualan tiket bagi penonton yang mau beli tiket penutupan PON sudah dipastikan pihak panitia.

Pesilat Riau Melaju ke Final

CEKAU.COM-Dua pesilat Riau berhasil membuka peluang untuk merebut medali emas pada PON XVIII Riau. Naik pankat ini terjadi setelah dibabak semifinal yang berlangsung, Minggu (16/9) di Sport Centre Bangkinang, berhasil mengalahkan lawan tangguh lainnya.

Taekwondo Riau Sumbang Lima Medali

CEKAU.COM-Riau kembali menambah lima medali di cabang olahraga beladiri Taekwondo. Dengan menurunkan enam taekwondoin, Minggu (15/9) di Gedung PKM Universitas Islam Negeri (UIN) Susqa, Riau meraih satu perak dan empat Perunggu. 

Acara Pembukaan PON XVIII Riau Mewah dan Sepi Penonton

CEKAU.COM-Akhirnya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi membuka pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 Riau, Selasa (11/9) malam pukul 21.30 WIB di stadion Utama Riau, Panam-Pekanbaru. Banyak pihak termasuk presiden, menilai acara open ceremony PON 2012 terbilang mewah. Namun sayang, tidak semua penonton melihat aksi spektakuler tersebut.

Empat Menteri Berdecak Kagum Melihat Fasilitas Media Center PON Riau

CEKAU.COM-Empat menteri mengakui fasilitas media center yang diberikan Pengurus Besar (PB) PON Riau, cukup megah. Pasalnya sejumlah fasilitas yang disuguhkan sudah memenuhi stadar media center yang dibutuhkan. Mereka berdecak kagum.

Media Center Utama PON XVIII Riau Terbaik dan Termegah

Media Center PON Riau

CEKAU.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Pemuda dan Olahraga Andy Mallaranggeng dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengunjungi Media Center Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (11/9/2012) pukul 90.30 WIB).

MEDALI SEMENTARA PON RIAU, HARI INI SELASA 11 SEPTEMBER

CEKAU.COM-Info hari ini, Selasa 11 September, hasil perolehan medali pekan olahraga nasional (PON) XVIII Riau 2012, di masing-masing 33 kontigen. Hasil mendali terakhir PON ini, selalu di ekspos oleh panitia melalui konferensi pers di Media Center Utama, (Gedung Perpustakaan Suman HS) Jalan Sudirman Pekanbaru.

HASIL PEROLEHAN MEDALI PON RIAU 2012, SELASA (11/9/2012)

NO                  KONTIGEN           EMAS    PERAK    PERUNGGU

1.        MEDALI JAWA BARAT          14             7                     5

2.        MEDALI JAWA TENGAH         7            2                      4

3.        MEDALI JAWA TIMUR           5              7                    10

Hasil Medali PON Riau, Hari Ini Senin 10 September 2012

CEKAU.COM-Info hari ini hasil perolehan medali pekan olahraga nasional (PON) XVIII Riau 2012, di masing-masing 33 kontigen. Hasil mendali terakhir PON ini, selalu di ekspos oleh panitia melalui konferensi pers di Media Center Utama, (Gedung Perpustakaan Suman HS) Jalan Sudirman Pekanbaru.

HASIL PEROLEHAN MEDALI PON RIAU 2012, SENIN (10/9/2012)

NO                  KONTIGEN           EMAS    PERAK    PERUNGGU

1.        MEDALI JAWA BARAT          14             7                     5

2.        MEDALI JAWA TENGAH         7            2                      4

3.        MEDALI JAWA TIMUR           5              7                    10

4.       MEDALI  RIAU                         4               5                     3



5.       MEDALI PAPUA                       2               1                     3
6.       MEDALI DKI                            3                9                    6

7.       MEDALI SUMSEL                    1                3                    4

Situs Resmi PB PON 2012 'Rusak'

CEKAU.COM-Persiapan PON XVIII Riau, hingga kini terus berbenah. Kondisi venue (arena) di sejumlah kabupaten /kota di Riau masih dalam tahap finishing (penyelesaian akhir). Sementara persiapan situs resmi PON Riau 2012 yang dikenal PB PON 2012, terus diperbaiki. Namun sejak lima hari ini, jumlah kuota para peselancar di media online ini mengalami peningkatan tajam. Akibatnya, situs web ini mengalami 'kematian' alias tidak aktif.

PEROLEHAN MENDALI KONTINGEN JAMBI, INFO TERAKHIR

CEKAU.COM-Info terbaru hasil perolehan mendali pekan olahraga nasional (PON) XVIII Riau 2012, untuk kontingen JAMBI, Minggu, 9 September 2012,  adalah:

JAMBI:    EMAS (0), PERAK (1) dan PERUNGGU (1).

PEROLEHAN MENDALI KONTINGEN KALBAR, INFO TERAKHIR

CEKAU.COM-Info terbaru hasil perolehan mendali pekan olahraga nasional (PON) XVIII Riau 2012, untuk kontingen KALIMANTAN BARAT (KALBAR), Minggu, 9 September 2012,  adalah:

KALIMANTAN BARAT:    EMAS (0), PERAK (0) dan PERUNGGU (2)