Gara-gara Ruang Diacak-acak, DPR Merasa Dilecehkan KPK

CEKAU.COM-Penggeledahan ruangan kerja Setya Novanto dan Kahar Muzakir di gedung DPR RI rupanya membuat Nurdirman Munir, anggota Komisi III DPR RI tersinggung. Dia tidak bisa menerimanya dan menganggap KPK telah melecehkan DPR secara kelembagaan. "Di dunia, parlemen adalah rumah rakyat yang terlindung dari hal-hal yang melecehkan," kata Ketua DPP Partai Golkar ini. 

Menurut Nudirman, seharusnya KPK bisa bekerja dengan tetap menjaga nama baik lembaga DPR. Sebab jika KPK terus melakukan penggeledahan ruang kerja anggota DPR, hal itu sama saja melecehkan lembaga negara. “Saya bukan menolak kerja KPK. Tapi kalau kondisi ini berlanjut terus sama saja dilecehkan," katanya.

Ditambahkannya, penggeledahan di ruangan Setya Novanto tidak memiliki dasar. Nudirman malah menyarankan KPK agar bekerja dengan tujuan yang jelas. Penggeledahan ruang Setya Novanto sama dengan ketika KPK memeriksa ruang kerja Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, karena dianggap merusak citra lembaga negara.

"Kalau bukti kuat sah-sah saja. Inggat nggak dahulu Bagir Manan digeledah. Masak ruang ketua Mahkamah Agung digeledah. Harusnya dihargai," katanya.

Walau demikian, Nudirman Munir mengaku tidak bisa berbuat banyak atas penggeledahan tersebut. Dia bahkan mengapresiasi dan mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. "KPK kita dukung sajalah sebagai suatu masalah, kita dari fraksi siap mendukung," kata Nudirman.

Anggota komisi hukum ini enggan berandai-andai terkait keterlibatan Setya dalam korupsi PON. Namun, sekali lagi, dia mendukung apapun langkah KPK. "Itukan belum tentu, yang jelas apa yang dilakukan kita dukung," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jendral (wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin mengaku tidak ada masalah jika ruangan kerja ketua fraksi di DPR diobok-obok oleh KPK. "Oh tidak ada masalah," katanya.

Dia justru balik bertanya akan tindakan KPK yang dinilai memang sudah semestinya melakukan upaya pemberantasan korupsi. "Tidak masalah, emangnya kenapa," tandasnya.

Sebelumnya, kisruh ini terkait setelah KPK mengembangkan penyidikan atas kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010 tentang anggaran pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau. Selasa (19/3) kemarin, penyidik KPK menggeledah tiga lokasi di Jakarta. 

Lokasi pertama digeledah penyidik KPK adalah dua ruangan di lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/DPD/MPR di Senayan, Jakarta. Kedua ruangan itu adalah tempat kerja Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan rekannya Kahar Muzakir. 

Bahkan kehadiran 22 orang penyidik di kedua ruangan itu sempat luput dari pantauan wartawan. Pasalnya, penggeledahan dilaksanakan bertepatan saat pelaksanaan Rapat Paripurna di DPR, sekitar pukul 10.00 WIB.*

KPK Geledah Kasus PON di Tiga Lokasi

Johan Budi

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan atas kasus suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010 tentang anggaran pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 di Riau. Selasa 19 Maret Lalu, penyidik KPK menggeledah tiga lokasi di Jakarta. Informasi penyidik menduga ruangan lantai 12 gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran PON di APBN.

Tempat pertama yang digeledah penyidik KPK adalah dua ruangan di lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/DPD/MPR di Senayan, Jakarta. Kedua ruangan itu adalah tempat kerja Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI dan rekannya Kahar Muzakir. 

Kehadiran 22 penyidik di kedua ruangan tersebut sempat luput dari kejaran wartawan. Pasalnya, penggeledahan dilaksanakan bertepatan saat pelaksanaan Rapat Paripurna di DPR, sekitar pukul 10.00 WIB. "Jumlah mereka (KPK-red) sekitar 22 orang. Mereka menggeledah ruang Pak Nov dan Kahar Muzakir," ujar seorang petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Arum di lantai 12, Nusantara I, Jakarta, Selasa (19/3).

Diketahui, nama Setya Novanto dan Kahar Muzakir disebut oleh saksi sekaligus tersangka dalam kasus serupa, Lukman Abbas, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau itu mengaku telah menyerahkan uang sebesar 1 juta AS Dollar kepada ajudan Muzakir. 

Sementara, Lukman mengatakan pada awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana ke APBN untuk keperluan PON XVIII melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto.

Pasca pertemuan itu, Lukman diminta menyerahkan uang 1 juta AS Dollar kepada Kahar Muzakhir. Tahap pertama sebesar 850 ribu AS Dollar yang diserahkan supir Lukman di lantai dasar gedung DPR kepada Acin, ajudan Kahar Muzakir. Sisanya, sekitar 200 ribu AS Dollar lagi diserahkan melalui Dicky dan Yudi dari konsersium Pembangunan Stadion Utama PON. 

Selama hampir enam jam, lebih, penyidik KPK mengobrak-abrik ruang kerja Setya Novanto. Sejak pukul 11.00 WIB mereka mencari barang bukti dugaan kasus suap pembahasan anggaran PON Riau di ruang kerja tanpa nomor ruangan itu.

Menurut petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) jumlah penyidik di dalam ruang Bendahara Umum Partai Golkar itu terdiri dari empat perempuan dan delapan pria. Namun, dia tak tahu persis mereka semua anggota KPK atau bukan. Pasalnya, ada juga staf DPR RI yang perempuan. "Banyak sih mas, yang di sebelah sana tadi 12, belum yang di sebelah sini," tuturnya. 

Sekitar pukul 16.45 WIB, para penyidik itu keluar dari ruangan kerja Setya. Saat keluar, mereka membawa 4 kardus coklat dan satu kardus putih. Kemudian satu tas jinjing berwarna cokelat, satu kotak perkakas. Sedangkan dari ruangan Kahar yang berjarak 10 meter dari ruang kerja Setya Novanto, petugas KPK membawa dokumen-dokumen sebanyak yang dimuat dalam tiga kardus berwarna coklar. 

Seperti biasa, tak satupun penyidik itu yang mau memberikan keterangan. Mereka bergegas meninggalkan Gedung Nusantara I untuk kembali ke gedung KPK. Mereka tak menghiraukan berondongan wartawan terkait apa saja yang dibawa, penyidik segera menuju lift untuk kembali ke KPK dan melemparkan pertanyaan tersebut kepada pemilik ruangan.  "Silakan tanya saja sama yang punya ruangan," kata salah satu penyidik.

Ternyata saat penggeledahan berlangsung Setya Novanto ada di dalam ruangannya. "Beliau kerja seperti biasa. Tadi pagi kan ada paripurna. Jadi ada di dalam," kata kuasa hukum Setya, Rudi Alfonso di Jakarta, Selasa (19/3).

Seorang Pemdal DPR yang enggan disebutkan namanya juga membenarkan Setya Novanto ada dalam ruang kerjanya saat penyidik mengobrak-abrik ruangan kerjanya. "Ada," ujarnya singkat.

Saat penyidik keluar dari ruangannya, secara diam-diam Setya Novanto menyelinap keluar melalui tangga darurat. Sementara awak media yang sedang fokus dengan penyidik KPK, tidak berhasil mengejar Setya. Hal ini juga dibenarkan oleh petugas Pengaman Dalam (Pamdal) saat dikonfirmasi terkait keberadaan Setya Novanto. "Tadi sudah pergi, lewat situ," ujar seorang Pamdal sembari menunjuk arah tangga darurat.

Pengacara Setya Novanto, Rudi Alfonso mengakui belum mengetahui dalam kasus apa  penggeledahan KPK tersebut. "Saya belum komunikasi dengan beliau (Setya Novanto, red) Saya juga belum tahu penggeledahan dalam rangka apa," ujarnya.

Namun demikian, Rudi membantah bahwa kliennya terlibat kasus PON Riau. "Kasus PON tidak ada kaitannya dengan beliau," kata Rudi. Dia menambahkan, setelah penggeladahan mungkin baru akan bertemu Setya. "Insya Allah (setelah penggeledahan)," katanya.

Dua tempat lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah kantor PT Findo Muda di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan serta sebuah rumah mewah di perumahan Puri Indah, yang terletak di Jalan Pulau Panjang IV Blok C13 Nomor 40 di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. 

Juru bicara KPK, Johan Budi, membenarkan penggeledahan ketiga tempat itu. Katanya, penggeledahan itu terkait pengembangan kasus suap revisi Perda PON dengan tersangka Gubernur Riau, HM Rusli Zainal.  “Penggeledahan dilakukan di tiga tempat hari ini adalah berkaitan penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap revisi Perda PON Riau dengan tersangka RZ (Rusli Zainal)," kata Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3). 

Menurut Johan, SP, penyidik menduga ruangan Setya Novanto di lantai 12 gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR dipakai buat negosiasi pengajuan anggaran PON di APBN. "Diduga di sana (ruangan Setya) ada jejak-jejak RZ. Misalnya ada dugaan pertemuan. Yang berhak menduga itu kan penyidik," kata Johan.

Meski begitu, Johan mengatakan KPK dalam waktu dekat belum berencana meminta keterangan Setya dan Kahar. “Sampai hari ini belum ada rencana pemeriksaan Setya Novanto dan Kahar Muzakir," katanya.* 

Kasus Gubernur Riau, LE Prihatin

Lukman Edy

CEKAU.COM-Tokoh muda asal Riau HM Lukman Edy mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Gubernur Riau HM Rusli Zainal MP. Lelaki yang berasal dari Indragiri Hilir ini menilai, bahwa ada upaya politisasi dan penghakiman yang luar biasa atas sosok sang visioner Riau tersebut. Meski tersangkut masalah hukum, namun jasa-jasa Gubernur Riau dalam membangun Negeri Melayu ini tidak bisa dilupakan begitu saja. 

"Saya selaku warga negara yang taat hukum, menghormati dan mendukung setiap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tapi hendaknya, jangan ada upaya-upaya politisasi dan penghakiman yang berlebihan terhadap Pak Rusli Zainal,” ujar Lukman yang biasa disapa LE itu kepada pers di Jakarta, belum lama ini.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu menyebut, meski kini Rusli tersangkut masalah hukum, namun jasa-jasa Rusli dalam membangun Riau tidak bisa dilupakan begitu saja. "Baru di saat Bapak Rusli memimpin Riau, pembangunan Riau itu meningkat seperti yang bisa kita lihat dan saksikan hari ini," ucapnya, seraya menambahkan bahwa ia sudah kenal cukup lama dengan Rusli dan tahu betul bagaimana semangat Rusli dalam memajukan pembangunan Riau.

Kalau dilihat pembangunan Riau ini dari belakang, tambahnya, sejak Riau resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 hingga tumbangnya orde baru dan bergulirnya era reformasi, hampir tidak ada pembangunan yang berarti di Provinsi Riau. Kendati, semua orang di Indonesia ini tahu bahwa Riau adalah lumbung devisa terbesar bagi bangsa Indonesia.

"Bahkan hingga hari ini, sekitar 43 persen produksi minyak nasional masih berasal dari bumi Riau. Ini belum kontribusi sektor lainnya seperti di sektor kehutanan dan lainnya. Saat ini bahkan ada dua perusahaan kertas (pulp) terbesar di Asia Tenggara beroperasi di Riau," terangnya.

Untuk itu, sebutnya, zaman orde baru hanya mimpi bagi anak jati Riau untuk menjadi pemimpin. Apalagi jadi gubernur. Semua ketika itu ditunjuk dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. "Tapi apa yang mereka perbuat untuk Riau? Riau hanya dijadikan sapi perahan. Hampir semua hasil kekayaan alam Riau diangkut ke pusat tanpa menyisakan untuk pembangunan Riau," tuturnya.

Barulah begitu reformasi bergulir, anak jati Riau mendapat kesempatan menjadi pemimpin di negerinya sendiri. "Dan, Pak Rusli membuktikannya dengan menjadi Gubernur Riau. Hari ini, kita bisa melihat bagaimana Pak Rusli memacu pembangunan Riau dalam berbagai bidang. Ini fakta yang harus kita apresiasi," tegas anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB di MPR RI ini.

LE mengaku ada pihak-pihak tertentu yang sangat ingin Rusli 'babak-belur'. "Saya mendengar ada yang sangat haus kekuasaan, lalu menghalalkan semua cara. Bahkan sampai bayar-bayar orang untuk demo Pak Rusli. Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan adat budaya Melayu yang santun. Bahkan sekiranya pun Pak Rusli bersalah secara hukum, tidak patut kita menghina-dina beliau," sarannya.

LE mengatakan, dirinya khawatir, bila kasus hukum yang menimpa Rusli ini terus dipolitisasi secara luar biasa, bisa-bisa terjadi konflik horizontal di Bumi Lancang Kuning. "Kita semua pasti tidak menginginkan hal itu," tutupnya.*

Kasus PON: Anggota DPRD Riau Ditahan, Ada Menyusul Lagi?

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan tujuh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Ketujuhnya tersangka ini adalah Adrian Ali dari Partai Amanat Nasional), Abu Bakar Siddiq dan Zulfan Heri dari Partai Golkar, Tengku Muhazza dari Partai Demokrat, Syarif Hidayat dan Muhammad Roem Zein dari Partai Persatuan Pembangunan, serta Turaoechman Asyari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kabar lain terdengar, akan ada yang menyusul, termasuk pejabat tinggi di Riau dan sejumlah proyek PON XVIII yang dinilai 'bermasalah'.

Kasus yang menyeret tujuh tersangka adalah terkait gratifikasi atau suap revisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON). Sementara, pasal yang disangkakan kepada ketujuh tersangka adalah pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP.

Padahal, sebelum ditahan, ketujuh anggota DPRD Riau itu diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/1). Saat memasuki gedung KPK, ketujuhnya sepakat bungkam kepada wartawan. "Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK terhadap ketujuh anggota DPRD Riau, maka berdasarkan kewenangan, KPK melakukan penahanan terhadap ketujuh tersangka untuk 20 hari ke depan," kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Begitu selesai diperiksa, sekitar pukul 17.30 WIB, mereka langsung digiring petugas menuju tiga mobil tahanan yang sudah menanti di halaman gedung KPK. Mereka dibawa ke tiga rumah tahanan, yakni rutan Cipinang, rutan KPK dan rutan Jakarta Timur cabang KPK di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur Kodam Jaya.

Adrian Ali, Abubakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri digiring petugas memasuki mobil tahanan semi bus nopol B 7773 QK. Mereka dibawa ke rutan Cipinang. Sedangkan mobil tahanan minibus nopol B 1236 SQO hanya diisi Turoechan Asyari. Malah, Politisi PDIP ini ditempatkan di Rutan KPK cabang Guntur. Terakhi, dua politisi PPP yakni Syarif Hidayat dan Roem Zein ditahan di rutan KPK. "Alasan mereka ditahan di tempat berbeda sebenarnya teknis saja karena ada ruangan kosong di masing-masing rutan," ungkapnya.

Johan menjelaskan KPK baru menahan ketujuh tersangka karena membutuhkan waktu untuk pendalaman. "Kasus ini banyak menjerat tersangka, sehingga perlu waktu untuk pemberkasan yang dilakukan oleh KPK secara bertahap jadi ketujuh tersangka yang ditahan akan segera dilengkapi berkasnya," sebutnya.

Menurut Johan lagi, pihaknya melakukan pengembangan untuk dua hal dalam perkara korupsi tersebut. "Ada dua hal dari kasus ini, pertama pengembangan kasus suap terkait Perda No 6 dan kedua adalah pengembangan kasus pengadaan main stadium` PON, kami belum tahu sejauh mana hasil dari penyidik," ungkap Johan.

Selain ketujuh orang tersebut, dua anggota DPRD Riau dalam kasus suap PON yaitu Faisal Aswan dari fraksi Golkar dan M Dunir dari fraksi PKB telah divonis pidana 4 tahun penjara dalam kasus yang sama, sementara mantan Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN, Taufan Andoso masih berstatus terdakwa.

M Dunir merupakan Ketua Pansus revisi Perda PON, sedangkan Faisal adalah yang menerima titipan uang senilai Rp900 juta dari pihak kontraktor yang diduga sebagai uang jasa (uang lelah) dalam penuntasan revisi perda yang dominan adalah untuk penambahan anggaran pada PON lalu.

Sebagai imbal balas atas hadiah itu, Taufan dan rekan-rekannya berjanji bakal mengesahkan rencana revisi Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6/2010 yakni Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan arena menembak dan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau.

Perda yang akan direvisi ada dua, yakni Perda No 6 dan Perda No 5, bila revisi perda pertama lolos, pihak perusahaan atas perintah Pemprov Riau melalui Kadispora, Lukman Abbas waktu itu, akan memberikan kembali Rp900 juta dengan total Rp1,8 miliar.

Saat pemberian uang suap itu, KPK langsung menangkap basah Faisal yang menerima uang di rumahnya, pada kawasan Bandara, Pekanbaru. Selain anggota DPRD, KPK juga sudah menetapkan staf Gubernur Riau Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP) Rahmat Syaputra sebagai tersangka.

Sementara, ketika ditanya apakah ada yang menyusul, terutama pejabat Riau yang terkait kasus ini, Johan hanya mengatakan akan melihat perkembangan kasus selanjutnya, begitu pula ditanya sejumlah proyek pada PON XVIII yang dinilai banyak masalah tersebut. Namun, setidaknya hasil BPK dan KPK akan berbeda jika ditemui ada sejumlah proyek pengadaan baju dan baleho, buku, dan souvenir yang banyak dikeluhkan wartawan, bisa menjadi sasaran selanjutnya. Nah, kita lihat perkembangannya.*

Berita Terbaru Kasus Suap PON Riau, Ditargetkan Awal 2013 Ketahuan?

KPK Dalami Kasus PON

CEKAU.COM-Berita terbaru Kasus PON Riau, ditargetkan akan didalami awal 2013 ini. Mengapa? Pengembangan kasus PON Riau terbaru ini, katanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengembangkan penyidikan sejumlah kasus terbaru pada awal 2013. Malah, KPK bakal tancap gas menuntaskan penyidikan berbagai kasus dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau yang sempat tersendat-sendat.

Hal ini dinyatakan secaar tegas oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Depok, Minggu (16/12) kepada sejumlah wartawan. "KPK kini tengah mendalami penyidikan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang  terkait dalam pelaksanaan PON di Riau. Maka, awal tahun depan rencananya kami akan fokus pada pengembangan kasus tersebut," tegasnya.

Bambang juga menjelaskan, bahwa setakat ini penyidikan KPK atas kasus tersebut telah berkembang jauh, sehingga telah berbeda dengan kasus suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Riau No 6/2010 tentang Pembangunan Venue Lapangan Tembak PON. Padahal, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap penyuapan anggota DPRD Riau.

"Kasus suap PON Riau saja, KPK awalnya menetapkan sepuluh orang tersangka. Namun, pengembangan penyidikan kasus ini berkembang jauh," sebutnya.

Diantaranya 10 orang tersangka itu adalah, staf ahli Gubernur Riau Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP) Rahmat Syaputra. Selain itu, anggota DPRD Riau Muhammad Dunir, Muhammad Faisal Aswan, Taufan Andoso Yakin, Adrian Ali, Abu Bakar Siddiq, Tengku Muhazza, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Muhamad Rum Zein, dan Ruhman Assyari.

"Malah, sebagian dari mereka sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Riau. Dalam persidangan terungkap kalau Gubernur Riau Rusli Zainal mengetahui penyuapan ke anggota DPRD tersebut," katanya.

Hasilnya, disebutkan pada sejumlah saksi di persidangan, Rusli memerintahkan Kadispora Riau pada saat itu Lukman Abbas untuk mengontak para penggarap proyek guna menyiapkan uang pelicin bagi DPRD. Bahkan hal ini, Bambang juga mengatakan, masih ada sejumlah pihak di Riau yang diduga bertanggung jawab dalam kasus ini.

Saat ditanya, apakah kasus ini juga menyeret anggota DPR yang disebut-sebut menerima suap agar memuluskan pencairan dana PON, Bambang hanya mengatakan, fokusnya saat ini di Riau terlebih dahulu pada awal tahun nanti.

Sementara, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, mengatakan selama hampir sembilan tahun berdirinya KPK ada nilai inti yang makin menguat di antara penyelidik dan penyidik lembaga ini, yakni integritas dan independensi. Integritas dan independensi tersebut ditempa melalui serangkaian kerja dan tugas penyelidikan maupun penyidikan sepanjang berdirinya KPK. "Ada satu hal yang luput dari pusat perhatian media, yakni tentang core value KPK. Pada para penyelidik dan penyidik, integritas dan independensi mereka semakin menguat dalam tradisi kerjanya," kata Busyro Minggu (16/12/2012).

Dia mencontohkan, kasus-kasus yang menjadi ujian integritas dan independensi penyidik bukanlah perkara yang main-main. "Kasus Nunun Nurbaeti, Muhammad Nazaruddin, travel cek 25 anggota DPR hingga penetapan AAM (Andi Alifian Mallarangeng) sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Ini merupakan wujud kongkret independensi, keberanian dan kerja keras mereka semua," kata Busyro.

"Core value ini berupa integritas dan independensi yang makin menguat pada penyelidik dan penyidik KPK sudah tertanam. Yang bekerja keras di lapangan mereka. Faktor pimpinan tidak selalu menjadi determinan," terangnya.*

Medali PON Riau, Selasa 18 September 2012, Pukul 10.00 WIB

CEKAU.COM-Susunan medali PON Riau hingga kini dikuasai oleh kontingen dari DKI Jakarta dengan emas sebnayak 88 emas, disusul Jawa Barat dengan 81 emas, dan Jawa Timur 76 emas. Semnatar Riau diposisi keempat dengan emas mencapai 40 emas.

Susunan Medali PON XVIII Riau, 2012
  PROVINSI            E       PR    P
1. DKI Jakarta         88     91     96
2. Jawa Barat           81     66     92
                                         3. Jawa Timur           76     73     78

Sukseskan PON Riau, RCTI Tayangkan Lagu Bangkit Budak Melayu

Lagu BBM di RCTI

CEKAU.COM-Lagu Bangkit Budak Melayu yang dibuat di Kota Bogor, Selasa, 14 Juni 2011 lalu, itu kini sudah terdengar ke seantero negeri. Lagu yang awalnya dinilai cocok untuk theme song Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau, September ini, oleh kalangan musisi Riau dan tetua adat melayu Riau, kini ternyata juga diminati RCTI.

Harga Tiket PON Riau

CEKAU.COM-Anda mencari berapa harga tiket untuk menyaksikan acara pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau? Nah, Anda tidak perlu takut. Harga tiket PON 2012 ini sangat bervariasi. Mulai harga tiket PON, sebesar Rp100 ribu hingga Rp2 juta.

Beli Tiket PON Riau 2012

Acara Pembukaan PON di Stadion Utama

CEKAU.COM-Banyak para suporter (pengila olahraga) mencari dimana alamat penjualan tiket untuk menyaksikan acara pembukaan dan penutupan PON XVIII Riau 2012 nanti. Sementara untuk agenda pembukaan acara PON yang akan dihadiri Presiden Susilo B Yudhoyono, itu hingga kini masih susah mencari alamatnya maupun informasinya.

IKASI Cuma Targetkan Dua Perunggu di Anggar PON Riau

CEKAU.COM-Pengurus Provinsi (Pengprov) Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Riau hanya berani menargetkan dua medali perunggu pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Riau pada 2012 mendatang. Ini target minimal yang harus dicapainya.

Lagu Bangkit Budak Melayu 'Theme Song' PON 2012, Heboh

CEKAU.COM-Selama sepekan, lagu Theme Song PON Riau 2012, ternyata banyak dicari di dunia maya. Apakah lagu tersebut memang sudah dipublikasikan? Entahlah. Namun, ada lagu berjudul 'Bangkit Budak Melayu' dinilai banyak orang, terutama kawula muda sangat cocok untuk menjadi Theme Song PON Riau 2012. Benarkah? Simak dan download free MP3 lagu Bangkit Budak Melayu disini. Unofficial.

PON ke-18 Riau Terancam Diundur Lagi

CEKAU.COM-Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Riau, direncanakan berlangsung September 2012, terancam gagal alias diundur. Pengunduran ini digagas sejumlah anggota DPRD Riau, karena dinilai persiapan pesta olahraga empat tahunan itu belum matang.

PODSI Riau Kirim 12 Pedayung di Singapura

CEKAU.COM-Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI)Riau mengirimkan 12 atlet Dayung Pelatda PON Riau ke Singapura untuk mengikuti kejuaraan Asia cup I Rowing Championship berlangsung 31 Juni-3 Juli 2012.

Tim Squash Riau Sukses Rebut Medali di Malaysia

CEKAU.COM-Tim Squash Riau berhasil menampilkan performa terbaik diajang Sirkuit I pada Kejuaraan Squash Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Kuala Terengganu, Malaysia berlangsung 27-30 Mei. Tim tersebut diperkuat atlet Pelatda PON ke-18, dengan memboyong satu medali emas, satu perak dan dua perunggu.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal Dicekal

CEKAU.COM - Gubernur Riau HM Rusli Zainal dilarang ke luar negeri. Inilah akhir sementara hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Pencegahan ini demi kepentingan penyidikan kasus gratifikasi venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau.