KPK Tangkap Pegawai Pajak, Ratusan Juta Disita

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap oknum pegawai pajak, di lorong Stasiun Gambir, Jakarta Pusat dan Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (9/4). Kali ini, ia diamankan bersama dua orang swasta terkait pemerasan. Dari operasi tangkap tangan ini KPK menyita duit ratusan juta rupiah. Pegawai pajak yang ditangkap komisi antirasuah ini, diduga melakukan pemerasan kepada pihak swasta.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa proses penangkapan terjadi pukul 17.00 WIB, Selasa (9/4). Dua orang yang ditangkap saat itu adalah Pargono Riyadi dari pihak pajak serta Andreas alias Rukimi Tjahyanto sebagai swasta. "Tempat kejadian perkara di lorong Stasiun Gambir di pintu selatan," kata Johan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Selang 10 menit kemudian, di lokasi yang jauh dari Gambir, di Depok, seorang pria juga kembali ditangkap. Informasi yang dikumpulkan, pria dengan inisial AH ini merupakan pengusaha yang bergerak di bidang otomotif. "Ditangkap di Jalan Tole Iskandar," tegas Johan. "Saat ini masih berstatus terperiksa," tambahnya.

Pada selasa sore sekitar pukul 17.35 WIB, penyidik KPK memang terlihat menggiring seorang pria bertubuh tambun mengenakan batik biru dengan diborgol. Tak selang lama, mobil KPK pun mengangkut seorang pria berkemeja hitam. Penyidik juga menggiring pria muda berkemeja putih ke dalam Gedung KPK. Dengan kedua lengan menutup muka, pria itu digelandang sambil menghindari kerubutan pewarta yang mengejarnya.

Pegawai pajak yang ditangkap komisi antirasuah ini diduga melakukan pemerasan kepada pihak swasta. Tapi belum diketahui, berapa jumlah uang yang diminta pegawai pajak tersebut. Informasi yang dirilis detikcom, KPK menyita duit ratusan juta rupiah dalam kasus ini.

Sementara, Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, seperti dilansir tempo.co, membenarkan KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai pajak. Operasi tangkap tangan juga dilakukan Ditjen Pajak beberapa hari sebelumnya. "Betul ada penangkapan oleh KPK dan juga beberapa hari lalu oleh DJP," katanya.

Fuad belum merinci penangkapan oleh KPK. Ia hanya sedikit merinci penangkapan oleh Direktoratnya beberapa hari lalu. Penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan whistle blower, internal Ditjen Pajak.

Soal identitas pegawai, Fuad kembali bungkam. Ia hanya menjelaskan, dalam operasi tersebut pegawai ketahuan menerima suap. "Kalau pegawai pajak pasti selalu suap, karena pegawai pajak tak bisa mengambil uang pajak," ujarnya.

Fuad mengatakan, banyak motif suap yang bisa dilakukan pegawai pajak yang tertangkap tangan oleh KPK. Ia menyebutkan dari mulai gratifikasi lantaran membantu wajib pajak ngemplang pajak atau sekedar gratifikasi lantaran mempercepat proses perpajakan wajib pajak.

Namun Fuad menolak menjelaskan secara rinci terkait dugaan itu, sebelum resmi menjadi laporan di penegak hukum. "Kalau belum resmi lalu diberitakan nanti malah buyar (penyidikan)," katanya.

Direktorat Jenderal pajak, kata Fuad, sudah bekerjasama jangka panjang dengan KPK. "KPK kan ada kewenangan untuk menyadap," kata dia. Siapa penegak hukum yanga akan menindaklanjuti kasus ini, Fuad belum memastikan. "Bisa KPK, Kejaksaan, Kepolisian, karena tak semua bisa ditangani KPK, kami memahami jumlah (personil) KPK juga terbatas," kata dia.

Fuad mengapresiasi apa yang dilakukan KPK. Misi Ditjen Pajak sejalan dengan KPK, melakukan pembersihan pegawai nakal. "Ditjen Pajak organisasi yang besar dengan 32 ribu pegawai. Jadi untuk melakukan pembersihan harus begini, sabar akhirnya kalau ditangkap terus mereka akan berhenti yang nakal-nakal," sebutnya.

Fuad menjelaskan, penangkapan itu diharapkan bisa memberi efek jera bagi pegawai pajak yang nakal. "Karena efek jeranya akan lebih besar bila tertangkap tangan dan untuk melakukan penangkapan tangan sulit sekali. Ini menunjukkan KPK memang canggih dan sangat terampil untuk melakukan tangkap tangan," tuturnya.

Ditjen Pajak selama ini juga terus melakukan penindakan terhadap pegawai. "Hasil penyidikan kami mendapatkan data, ada yang terbukti bersalah, meskipun tidak selalu bisa menangkap tangan. Kami baru-baru ini pernah juga melakukan penangkapan tangan sendiri atas supervisi KPK, namun belum kami publikasikan karena kami ingin meneliti jaringannya," sebutnya.*

2013, Perbankan 'Dihantui' Kredit Macet UMKM

CEKAU.COM-Tahun 2013, perbankan semakin didorong untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Target ini memang dapat meningkatkan usaha dari kelas tersebut, namun sektor ini memiliki kredit macet yang paling tinggi. Kok bisa? Beberapa kendala yang cukup menghadang perbankan. Misalnya, terkait lambatnya pemulihan ekonomi global disertai dengan penurunan atas harga komoditas yang diluar perkiraan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Rupanya, analis PT ICRA Indonesia Kreshna D Armand menyebutkan perbankan harus berhati-hati dalam hal ini, karena terkait dalam pengelolaan kualitas aset. "Permasalahan untuk UMKM itu sangat kompleks jadi perbankan ini harus menjadi tantangan buat mereka," ucapnya di Gedung Graha CIMB Niaga, Jalan Sudirman, dikutip detikfinance, Rabu (20/3).

Ia menuturkan, banyak UMKM di Indonesia yang masih kesulitan dalam hal laporan keuangan dan dokumentasi. Menurutnya ini sesuatu yang berbahaya, walaupun secara bisnis, UMKM tersebut cukup progresif. "Jadi saat kita terjun ke lapangan itu laporan keuangan aja nggak ada, terus dokumentasi juga nggak ada, jadi secara infrastruktur yang tidak lengkap itu bisa mendorong NPL," jelasnya.

Kreshna menyarankan agar perbankan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada UMKM. Kemudian perbankan mesti menjaga biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO). "Karena dibanding memberikan kredit kepada satu perusahaan besar yang senilai Rp5 miliar, dengan kredit ke lima UMKM yang nilainya Rp 5 juta, BOPO ke UMKM kan lebih besar," tuturnya.

Sementara, Perusahaan pemeringkat efek, PT ICRA Indonesia mencatat capaian pinjaman perbankan tahun 2012 sebesar Rp 2.708 triliun atau tumbuh 23,1%. Angka tersebut diketahui lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 24,6%.

Analis ICRA Indonesia Kreshna D Armand menyatakan salah satu penyebabnya adalah aturan uang muka minimum untuk pembelian kendaraan dan rumah yang diberlakukan tengah tahun 2012. "Ini memperlambat kucuran pinjaman khususnya pada segemen konsumen," ungkapnya saat temu media di Gedung Graha CIMB Niaga, Jalan Sudirman, Rabu (20/3).

Ia menyatakan capaian tersebut sudah sesuai dengan perkiraan ICRA di tahun 2012, yaitu dengan rentang 20%-23%. "Pencapaian ini berada dalam espektasi ICRA Indonesia sebesar 20-23%," terang Kreshna.

Untuk itu ada beberapa kendala yang cukup menghadang perbankan. Misalnya, terkait lambatnya pemulihan ekonomi global disertai dengan penurunan atas harga komoditas yang diluar perkiraan menghambat pertumbuhan ekonomi. "Ini tercermin pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang di bawah espektasi, hanya 6,2% dari target 6,7% ini jauh meleset ya," cetusnya.

Selain itu, kendala lainnya juga terjadi pada penurunan pertumbuhan pinjaman valuta asing. "Salah satunya juga penurunan yang tajam pada pertumbuhan pinjaman valuta asing," tutupnya.*

Berita Terbaru KPK, Naik Banding Vonis Angie

Bambang Widjojanto

CEKAU.COM-Setelah putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta atas perkara Angelina Sondakh, vonis empat tahun enam bulan terhadap Angie-sapaan akrab Angelina Sondakh, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan naik banding. Pasalnya, Majelis hakim dianggap salah dalam memaknai fakta-fakta persidangan: cacat yuridis metodologis.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mrnilai bahwa keputusan tersebut cacat yuridis metodologis. Majelis hakim dianggap salah dalam memaknai fakta-fakta persidangan. Sementara keputusan itu sangat rendah ketimbang tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara. "Putusan hakim yang ringan apalagi bebas, tanpa argumen hukum yang benar, semakin menegaskan adanya cacat yuridis metodologis," kata Busyro kepada sejumlah wartawan, akhir pekan lalu. 

Busyro menilai, hakim gagal memaknai fakta persidangan bahwa Angelina sebagai anggota DPR memiliki makna khusus sebagai wakil rakyat. Jika dihukum ringan, menurutnya, justru akan merampas hak-hak rakyat. Apalagi, kasus korupsi yang dilakukan Angie berkaitan dengan program pendidikan yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. "Hakim tidak memberi makna dan bobot yuridis atas fakta ini," tambah Busryo yang pernah menjadi memimpin Komisi Yudisial itu.

Bahkan, cacat metodologis yang dimaksudnya, menyebabkan putusan terasa tandus dan lepas dari ruh keadilan serta keberpihakan kepada perlindungan rakyat sebagai korban yang masif. Malah, terkait keputusan hakin ini, KPK akan mencermati putusan hakim atas perkara Angie ini melalui kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dan KY. 

Seperti diketahui, selain memvonis 4,5 tahun penjara, majelis hakim juga membebaskan Angie membayar kerugian negara sebesar nilai yang dikorupsi mantan Putri Indonesia 2001 itu, sebesar Rp32 miliar. 

Menurut majelis hakim, Angie hanya terbukti menerima uang Rp2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika, atau sekitar Rp 14,5 miliar. Sementara menurut jaksa, Angie terbukti menerima uang senilai total Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS sepanjang 2010. Bahkan, Hakim juga menilai Angie tidak terbukti menggiring anggaran proyek wisma atlet SEA Games Kemenpora. Lamanya masa hukuman Angie yang diputuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa karena penerapan pasal yang berbeda.

Hakim menilai Angie terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, sementara jaksa memilih Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat, maksimal 20 tahun penjara.

Sementara terkait putusan hakim ini, Wakil Ketua KPK lainnya, Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. ”Kami akan banding,” ujar Bambang kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Bahkan, vonis terdakwa penggiringan anggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional itu masih di bawah dua pertiga dari tuntutan yang diajukan jaksa KPK. Untuk itu, pihaknya sangat menyakini Angie telah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang hukumannya lebih berat, maksimal 20 tahun penjara. ”KPK sebenarnya meyakini AS (Angelina Sondakh) melanggar dakwaan pertama,” tegasnya.

Penggunaan Pasal 18, menurut Bambang, merupakan terobosan hukum yang dilakukan KPK agar memenuhi rasa keadilan. ”Pasal 18 adalah terobosan hukum. Pada akhirnya akan dimengerti sebagai keinginan untuk mewujudkan rasa keadilan yang disublimasikan KPK melalui tuntutannya,” katanya.*

Angie Terancam Terjerat UU Pencucian Uang

Angelina Sondakh

CEKAU.COM-Kasus Angie terbaru, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai seharusnya Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memakai UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap terdakwa dugaan kasus korupsi pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas, Angelina Sondakh (Angie). Jika hal itu dilakukan maka dapat diketahui asal usul kekayaan yang dimiliki Angie. Termasuk uang Rp 35 miliar.

Hal ini disampaikan Peneliti ICW, Tama Satrya Langkun kepada sejumah wartawan, Jumat (21/12/2012). "Jaksa KPK seharusnya meminta Angie menjelaskan asal usul harta kekayaannya itu. Dengan menggunakan UU TPPU, maka semua uang, harta-harta yang diduga tidak jelas asal-usulnya tinggal dibuktikan menggunakan prinsip pembalikan beban pembuktian," teganya di Jakarta.

Menurutnya, jika memang jaksa sudah mencurigai kekayaan Angie, UU TPPU lumrah digunakan. "Prinsipnya jika jaksa meyakini ada yang tidak sesuai antara penghasilan dengan kekayaan yang dimiliki, jaksa seharusnya menerapkan UU pencucian uang. Ini akan memudahkan upaya pembuktian," katanya.

Sebelumnya, jaksa mencurigai asal-usul uang Rp 35 miliar yang ada dalam rekening Angelina Sondakh dan asistennya. Menurut jaksa, jumlah tersebut tidak sesuai dengan profil Angie sebagai politikus dan artis.

Bahkan, penyidik menemukan Angelina menerima Rp 12,58 miliar dan US$ 2,35 juta (Rp22,7 miliar) sepanjang 2010-2011. Sebagian dari uang itu ditampung dalam rekening asistennya di Bank Mandiri. Salah satunya adalah setoran tunai senilai Rp 2,52 miliar selama 2010. Setoran ini dinilai janggal karena pendapatan Angie sepanjang 2010 hanya Rp 792 juta.

Sebagai wakil rakyat, Angie pun mengaku mendapat gaji Rp 50 juta per bulan. Sedangkan temuan jaksa, gaji Angie Rp 40 juta. Angie juga mengaku mendapat honor-honor lain sebesar Rp 212 juta, uang aspirasi Rp 420 juta, honor undang-undang, dan honor tim perumus. Namun, setelah dicek, dalam setahun Angie hanya menerima honor reses Rp 31,5 juta beberapa kali, dan uang aspirasi Rp 9 juta per tahun. Anehkan?

Sebagai artis pun, Angie hanya beberapa kali menerima honor melalui Bank BCA. Di antaranya dari acara Insert Rp 995 ribu, Hitam Putih Rp 4.995.000, dan Empat Mata Rp 1.495.000. Seluruh pembayaran sebagai honor artis dilakukan pada 2011.

Makanya, Jaksa yakin, bahwa aliran dana ke rekening Angie berasal dari Grup Permai milik M Nazaruddin. Kucuran dana itu bermula saat Angie diperkenalkan Nazar kepada anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang. Bersama Rosa, Angie diduga menggiring anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas.

Terkait kemungkinan untuk menggunakan UU TPPU terhadap terduga kasus korupsi lainnya, Tama menjelaskan bahwa hal tersebut memang harusnya dilakukan. Pasalnya, semua bisa saja mungkin. "Jangankan orang, korporasi saja bisa dijerat," sindirnya.

Sementara, pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar L Bondan, menilai penerapan KPK harus memaksimalkan penggunaan UU TPPU untuk mengembalikan kerugian negara dari para koruptor. Melalui UU TPPU itu, negara berwenang merampas barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

"Kalau dari sisi cara penjeraan, itu adalah salah satu caranya. Tidak ada obat yang mujarab. Jadi semua cara harus kita pakai, itu salah satunya," kata Ganjar.

Anehnya, katanya, sebagian besar koruptor tidak takut dengan ancaman hukuman penjara, karena selama harta yang mereka kumpulkan tidak disita negara dan bisa dinikmati ketika bebas nanti. "Jadi para koruptor mikirnya sekarang, mereka korupsi gede-gedean saja. Nanti kalau keluar dari penjara masih ada sisanya. Belum tentu semuanya keambil, dirampas, atau ada yang masih disembunyikan atau dialihkan dengan nama lain. Jadi misalnya korupsi Rp 20 miliar, divonis dan dirampas Rp 15 miliar, masih ada sisanya. Keluar dari penjara masih sisa Rp 5 miliar, tidak berat, pas keluar, masih bisa hidup tenang-tenang," jelasnya.

Maka, dengan memaksimalkan perampasan harta koruptor, menurut Ganjar, KPK dapat lebih banyak mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Dengan demikian, uang yang sedianya menjadi hak masyarakat itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.*

Kasus Angie, KPK Tuntut 12 Tahun

Ilustrasi

CEKAU.COM-Angelina Sondakh menangis. Ketika mendengar tuntutan 12 tahun penjara atas dugaan penerimaan hadiah terkait penggiringan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Berkali-kali janda mendiang Adjie Massaid itu tampak menyapu air matanya dengan tisu. Sementara ayahnya, terlihat mencoba membesarkan hati Angie.

Namun, setelah sidang ditutup Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Sudjatmiko, Angie terus berurai air mata dikelilingi kuasa hukum, Teuku Nasrullah dan ayah Luky Sondakh. Ketiganya kemudian bangkit dari bangku dan menyusuri lorong untuk keluar. Namun sejumlah wartawan mencoba menghampiri untuk menanyakan terkait tuntutan Jaksa KPK tersebut.

Hasilnya, semua pertanyaan wartawan dijawab Angie: "Inalillahi Wainailaihi Rojiun". Kemudian, ketika ditanya materi nota pembelaan yang akan diajukan pada awal Januari tahun depan, Angie menjawabnya "Astaghfirullahaladzim".

Selesai meladeni wartawan, Angie digiring masuk ke dalam lift. Anehnya, Lift tersebut bukannya menuju lantai bawah, malah ke lantai tujuh yang tak lain adalah kantor Ombudsman Republik Indonesia.

Selama beberapa lama Angie beserta kuasa hukumnya berada di lantai tujuh. Sementara ayahnya tetap berada di lantai satu Pengadilan Tipikor menjelaskan soal kondisi anaknya. "Secara psikologis dia sanggup menghadapi cobaan. Kita berharap majelis hakim bisa melihat fakta dan bukti hukum yang muncul di persidangan," ujarnya.

Sementara Luky ketika ditanya soal tuntutan jaksa terhadap anaknya mengatakan tuntutan Jaksa tidak didasarkan bukti di persidangan. "Sebenarnya kalau dilihat tuntutan itu kan harusnya berdasarkan bukti dan fakta hukum bukan berdasarkan omongan Nazar atau siapa," pungkasnya.

Begitu pula Nasrullah saat ditanya. Katanya, Jaksa telah mengabaikan keterangan para saksi. "Suatu tuntutan yang tidak berdasarkan fakta persidangan. Seolah-olah Angie terlibat. Keterangan saksi-saksi diabaikan," sebutnya.

Data sebelumnya, Angelina Sondakh, terdakwa kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penggiringan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan Nasional  (Kemendiknas) dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam  bulan kurungan.

Sementara, Jaksa KPK menilai Angie telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah dari Grup Permai senilai Rp12,5 miliar dan US$2,3 Juta sebagai imbalan pengurusan anggaran proyek-proyek pada Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) di Kemendiknas dan proyek sarana dan prasarana olahraga di Kemenpora.

Bahkan, Angelina  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam  pasal 12 huruf a jo Pasal 18  Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP.*

Berita Terbaru KPK, Penyidik Polisi Mundur Secara Teratur

Johan Budi

CEKAU.COM-Enam penyidik Polri di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiba-tiba saja mengundurkan diri secara teratur. Akibatnya, sejumlah kasusu besar yang telah ditangani akhirnya menggantung. Uniknya, keenam penyidik tersebut menyatakan ingin berkarya ke Polri lagi. Siapa bermain?

"Surat penguduran diri mereka menyebutkan ingin berkarya di Polri," kata juru bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2012).

Enam penyidik KPK yang mengundurkan diri ini adalah Komisaris Polisi Hendi K, Komisaris Polisi Rizki A, Komisaris Polisi Yudhistira M, Komisaris Polisi Irfan R, Komisaris Polisi Popon K, dan Komisaris Polisi Egy Andrian Zues.

Dikatakan Johan, bahwa Ketua KPK Abraham Samad, menghargai pengunduran diri keenam penyidik polisi tersebut. Malah, Abraham mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka selama ini. "Pimpinan KPK mengatakan terima kasih atas kinerja penyidik-penyidik ini, yang telah dilakukan selama ini," sebutnya.

Diakui Johan lagi, para penyidik yang mengundurkan diri itu sudah bertugas di KPK selama empat tahun. Sementara masa bakti mereka memang sudah hampir usai. Malah, penyidik Egy akan beakhir 3 November. Bahkan, pengunduran diri keenam penyidik itu berdampak pada penanganan kasus di KPK. Selain beban pekerjaan yang mereka lakukan kini justru dialihkan ke penyidik lain. "Saya yakin kecepatan akan berkurang, bahkan lambat," akunya.

Mundurnya keenam penyidik polisi itu, tambah Johan, penyidik di KPK semakin berkurang. Kini tersisa 63 penyidik. Kondisi ini akan bertambah parah dalam beberapa minggu ke depan. Mulai November hingga Januari nanti akan ada sejumlah penyidik dari kepolisian yang habis masa tugasnya di KPK.

Terkait informasi adanya penyidik Polri yang mengajukan pengunduran diri di KPK, ini diakui Kabiro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar kepada sejumlah wartawan di Jakarta. "Benar. Kemarin sore ada tembusan surat kepada SDM Polri disampaikan terkait pengunduran diri ada enam Kompol yang sudah mengabdikan diri di KPK hampir empat dan lima tahun," sebutnya.

Boy meyakinkan, tidak ada paksaan dan intervensi terhadap enam penyidik KPK tersebut untuk mengundurkan diri. "Itu atas dasar inisiatif sendiri. mmereka yang membuat dan disampaikan kepada pimpinan KPK," ucapnya.

Boy mengungkapkan Polri juga menerima surat dari pimpinan KPK yang meminta pergantian atau penyegaran terhadap dua penyidik berpangkat AKBP. Keduanya dinilai sudah cukup lama bertugas yakni delapan tahun.

"Ada dua senior lama di sana diusulkan pimpinan KPK untuk diganti. Jadi ada enam yang mengundur diri dari KPK, sementara dua AKBP dikirim pimpinan Polri untuk diganti mengingat 8 tahun telah bertugas," terangnya. adi suhendi/edwin firdaus

Sementara, anggota Komisi III DPR Bidang Hukum, Martin Hutabarat mengaku khawatir terkait mundurnya penyidik KPK tersebut. Apalagi ada isu yang yang tidak jelas. Tapi ia tetap bersikap positif. "Keinginan yang jujur untuk mengembangkan karier di Polri, dan itu patut didukung" kata Martin, Jumat (2/11/2012).

Politisi Gerindra itu mengatakan pengunduran diri penyidik tersebut akan berpengaruh terhadap proses penyidikan di KPK. Apalagi bila kontrak dengan KPK belum waktunya berakhir. "Namun saya berharap agar kasus mundurnya ini tidak perlu diperpanjang," tuturnya.

Namun berbeda dari penilaian Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari komisi yang sama. Katanya, mundurnya para penyidik ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang konflik Polri dengan KPK yang masih berlarut-larut hingga kini. Tuntutan Polri ke KPK menunjukkan Polri semakin percaya diri untuk memulai perang secara terbuka.

"Menyedihkan, fenomena konflik antar-lembaga negara penegak hukum in masih berlarut-larut dan semakin memburuk. Pantas jika penyidik Polri mundur karena polisi bisa melakukan apa saja kepada mereka. Ke KPK saja berani apalagi kepada para (eks) penyidik mereka," ungkap Eva.*

Ajudan Gubernur Riau, Rusli Zainal Diperiksa KPK

CEKAU.COM-Kini, Said Faisal, ajudan Gubernur Riau, HM Rusli Zainal MP diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/6). Faisal kembali diperiksa bersama sembilan saksi lain terkait kasus suap revisi Perda No 6/2010. Masalah ini tentang pendanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18.

Kasus PON Riau Terbaru, KPK Obok-obok Arena Tembak dan Sepeda

CEKAU.COM-Sekali Mendayung, Dua Tiga Pulau Terlampaui. Begitu pribahasa orang Melayu, yang ditambalkan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat mengusut berbagai kasus pembangunan PON ke-18 di Riau. Sebut saja, ketika kasus suap yang menjerat anggota DPRD dan Pejabat Riau lagi didalami, ternyata diam-diam KPK turun ke lapangan menggeledah venue (arena) Lapangan Tembak dan Balap Sepeda di Rumbai, Kamis (10/5). Wah, ada?

Berita KPK Terbaru: Taufan Andoso Jadi Tersangka

Taufan Andoso Yakin

CEKAU.COM-Akhirnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Taufan Andoso Yakin (TAY), ditetapkan sebagai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/5). Bekas calon wakil Gubernur Riau yang berpasangan dengan Drs HR Thamsir Rahman MM, itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU 31/1999, telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Rekening Gubernur Riau Ada di Vietnam, Heboh!

Rusli Zainal

CEKAU.COM-Rupanya, Gubernur Riau HM Rusli Zainal MM dituding memiliki uang simpanan di Vietnam. Ini terungkap ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyakini adanya aliran dana milik Gubernur Riau (Gubri) senilai Rp7 triliun. Jumlah yang cukup fantastis ini kabarnya diinvestasikan pada unit usaha perikanan dan kelautan. Pencucian uangkah?

KPK Belum Bekukan Harta Angie, Mengapa?

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata hinga kini belum membekukan harta kekayaan tersangka suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Angelina Sondakh (AS). Padahal, KPK berencana akan membekukan harta perempuan yang akrab disapa Angie ini. Mengapa KPK belum jua membekukan?

Kasus Terbaru Suap PON Riau, KPK Periksa Staf PT Wika

CEKAU.COM-Kini giliran karyawan PT Wijaya Karya (Wika) yang diperiksa Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/5). Adalah Ade Wahyu, konon sebagai 'tumbal' perusahaan untuk mengikuti kasus dugaan kasus gratifikasi atau suap proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 Provinsi Riau.

Angelina Sondakh Ditahan KPK

JAKARTA-Angelina Sondakh atau disapa Angie, akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/4) sekitar pukul 17.10 WIB. Istri aktor terkenal alm Adji Masaaid ini ditahan terkait kasus suap wisma atlet. Bersama Angelina Sondakh, Politisi Partai Demokrat itu menemani Mindo Rosalina Manulang di ruang Tahanan (Rutan) KPK.

KPK Periksa Empat Tersangka Kasus Suap PON Riau di Jakarta

Johan Budi

CEKAU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa tersangka dua anggota DPRD Provinsi Riau M Faisal Aswan dari Fraksi Partai Golkar dan Mohammad Dunir dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (25/4).

Burhanuddin Husin Mantan Bupati Kampar Diperiksa KPK lagi

Burhanuddin Husin

CEKAU.COM-Adanya pemeriksaan terhadap bekas Bupati Kampar, Provinsi Riau, Burhanuddin Husin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan kembali. Pemeriksaan terhadap Burhanuddin Husin, terkait kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

KPK Dinilai Lamban Tangani Kasus Suap PON Riau

CEKAU.COM-Gara-gara lamban menahan tersangka kasus suap PON Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dituding tidak bernyali. Apalagi tim penyidik akan memperpanjang masa penahanan empat tersangka kasus gratifikasi revisi Perda Riau No 6/2010 tentang penambahan dana pembangunan venue di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII itu.

Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang 'Hilang' Itu Muncul Lagi

CEKAU.COM-Gubernur Riau HM Rusli Zainal 'menghilang'. Itulah isu yang sempat terdengar di kalangan awak media lokal, selama sepekan ini, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan untuk melarang pergi ke luar negeri selama enam bulan, Kamis (12/4). Namun, isu ini terbantahkan setelah parasnya terlihat pada acara peresmian gedung pelatihan agribisnis senilai Rp700 juta diserahkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) ke Universitas Riau (UR).

Gubernur Riau HM Rusli Zainal Dicekal

CEKAU.COM - Gubernur Riau HM Rusli Zainal dilarang ke luar negeri. Inilah akhir sementara hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Pencegahan ini demi kepentingan penyidikan kasus gratifikasi venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau.