Kemenakertrans Serahkan Bantuan 800 KK Warga Korban Banjir Ogan Ilir

Muhaimin Iskandar

CEKAU.COM-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyalurkan bantuan bagi 800 KK warga transmigran korban banjir di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Rambutan Parit, Kecamatan Indralaya Utara dan Desa Tanabang Kecamatan Muara Karang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Banjir yang melanda wilayah tersebut akibat curah hujan yang tinggi Desember 2012 lalu.

Bantuan-bantuan yang disalurkan berupa 48 ton beras, mie instant, alat sholat, obat-obatan dan keperluan tidur seperti selimut. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap korban banjir.

"Ini bentuk kepedulian pemerintah apalagi sebagian besar korban banjir adalah transmigran yang memang memerlukan bantuan. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga benar-benar berguna,“ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar melalui Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kemnakertrans, Roosari Tyas Wardani saat melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Kamis (7/3/2013).

Ketinggian air yang merendam rumah, lahan pekarangan, lahan usaha dan sarana prasarana sempat membuat permukiman terisolasi dan masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu, Kemnakertrans membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan pasca banjir guna melakukan inventarisasi terhadap kerusakan sarana dan prasarana permukiman dan fasilitas umum yang ada di wilayah transmigran.    

"Tim Satgas Kemnakertrans diterjunkan ke lokasi banjir untuk menginventarisasi kerusakan sarana prasarana permukiman dan fasilitas umum serta kerusakan tanaman warga di lahan pekarangan maupun lahan usaha," katanya.

Roosari mengatakan sampai saat ini Kemenakertrans tengah mempersiapkan program jangka panjang guna memperbaiki permukiman transmigrasi yang mengalami kerusakan. Selain itu, dukungan program lintas sektor dibutuhkan agar masyarakat kembali kehidupan normal.

"Pemerintah akan merehabilitasi sarana prasarana dan fasilitas umum, memberikan benih/bibit tanaman dan sarana produksi pertanian serta memitigasi lingkungan melalui optimalisasi APBN Tahun 2013,” kata Roosari.

Roosari menambahkan pengembangan KTM di Indonesia yang dimulai pada tahun 2007 dilakukan secara bertahap karena pembangunannya bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Untuk tahun 2013 ini, Kemnakertrans fokus pada pengembangan 4 KTM yang berada di Lampung, Musi Rawas, Tulang Bawang dan wilayah Sulawesi karena telah memenuhi persyaratan sekaligus menjadi prioritas kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah itu sendiri. (adv)

Permasalahan Wilayah Pesisir Bengkalis, Terjadi Degradasi

Abrasi di Pesisir Riau

CEKAU.COM-Sebuah pemerintah harus tetap eksis dalam mengelola lingkungan hidup, agar pembangunan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan pada Kebijakan Pola Pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Namun, sebelum konsep ini dijalankan, maka dibutuhkan isu-isu utama lingkungan, sehingga  kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya. 

Hal ini ditegaskan Profesor Usman M Tang, dalam sebuah diskusi panel bersama sejumlah mahasiswa dan kalangan masyarakat peduli lingkungan di Universitas Riau (UR). "Selain itu, sangat penting jika sebuah pemerintahan harus melakukan berbagai kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, guna mengantisipasi proses degradasi lingkungan yang lebih parah," katanya.

Profesor Usman juga mengatakan, bahwa salah satu bentuk kepedulian terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan tersusun harus disusun melalui Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yang berisikan isu–isu pokok, informasi, kendala dan penanggulangan tentang lingkungan hidup. "Ini sebuah perencanaan secara bersinambungan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan hal ini dapat diterapkan jika kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya terlaksana, sehingga segala kekurangannya dapat disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya," jelasnya.

Untuk itu, kata Prof Usman M Tang, bahwa dibutuhkan penyempurnaan kebijakan yang akan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat direkomendasikan beberapa program ke depan yang berkelanjutan, seperti program penataan fungsi kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia, menata kembali struktur organisasi tata laksana pemerintahan, dengan mengintegrasikan adanya keterwakilan kepentingan fungsi lingkungan hidup di setiap instansi teknis terkait.

Selain itu, tambah Profesor Usman, membangun kerjasama dengan setiap stakeholder yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dengan membentuk lembaga independen sebagai mediator  antara pihak pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Termasuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait lain baik instansi vertikal maupun horizontal, baik dalam penyusunan program kerja ataupun dalam implementasinya agar  tercipta sinergi, sehingga dapat memberikan out put yang maksimal, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja dan dana.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan ataupun kursus – kursus dibidang lingkungan hidup. Selain itu juga membantu peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen terhadap upaya pengelolaan lingkungan," jelasnya.

Profesor Usman juga mengingatkan lagi, dibutuhkan pula sosialisasi dalam bentuk seminar, kursus penyadaran dan pemahaman lingkungan bagi segenap pembuat kebijakan. Melalui program konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam lingkungan, inventarisasi dan identifikasi terhadap ekosistem sumberdaya alam dan lingkungan yang telah terkena degradasi lingkungan dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan ekploitasi sumberdaya alam dan terhadap kegiatan  ataupun usaha yang menghasilkan limbah, dengan melakukan pemantauan lapangan yang berkelanjutan.

Jika ini dilakukan, katanya, maka sangat dibutuhkan kebijakan untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak ke kondisi semula, termasuk hutan lindung, suaka marga satwa, dan green belt disepadan sungai dan pantai, menetapkan perencanaan dan pembangunan ruang terbuka hijau di lokasi yang merupakan kawasan publik dan tempat tempat – tertentu, melakukan rehabilitasi terhadap kawasan – kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan.

Isu dan Permasalahan Lingkungan di Riau

Yang terpenting, sebut Usman, adalah upaya program penegakan hukum bidang lingkungan hidup, penyusunan peraturan daerah yang dapat mengayomi segenap kepentingan lingkungan secara komprehensif di berbagai sektor dan bukan secara parsial, menyusun petunjuk teknis dari setiap kebijakan yang dilaksanakan, mendukung kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan menerbitkan peraturan dan ketentuan pada tingkat kabupaten.

Isu dan Permasalahan Wilayah Pesisir di Riau

Berikut berbagai isu utama lingkungan di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pengamatan dan analisis sejumlah panelis dan kondisi saat ini, maka diperoleh berbagai isu utama yang mempengaruhi lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis, seperti di bawah ini:  

Kebakaran Hutan dan Lahan

Akibat kesalahan dalam pembukaan hutan dan lahan yaitu dengan cara pembakaran, yang dilakukan baik oleh pengusaha atau pemilik usaha perkebunan dan hutan tanaman industri maupun oleh sebagian masyarakat, telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis. Sebaran asap yang sangat luas merupakan pencemaran / polusi udara telah menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Disamping itu kerugian akan hilangnya fungsi ekologis hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dampak kerugian yang jarang dihitung yang dapat memberikan akibat lebih parah lagi.

Illegal Loging

Penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bengkalis merupakan ancaman buruk terhadap lingkungan hidup. Akibat aktivitas tersebut telah menimbulkan perubahan kawasan dari kawasan hutan menjadi kawasan semak belukar dan tidak produktif. Kegiatan illegal logging ini merupakan masalah yang serius dengan kompleksitas tinggi.  Hampir sebahagian besar dari pelaku usaha dan stake holder terlibat  dalam kegiatan ini. Disamping itu para pengusaha kehutanan menggunakan masyarakat tempatan untuk melakukan kegiatan illegal logging.

Pencemaran Air Sungai

Kualitas suatu badan perairan sungai tergantung pada segenap aktivitas yang terjadi pada Daerah Alirannya. Berbagai aktivitas baik domestik dan industri di wilayah sungai yang menghasilkan limbah akan membuang limbahnya ke perairan sungai. Hal ini akan menambahkan tekanan dan beban pencemaran pada badan sungai.  Disamping itu kegiatan kehutanan dan pertanian di bahagian hulu juga turut meningkatkan intensitas pencemaran sungai. Beberapa kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sungai di wilayah Bengkalis adalah Industri Pengolahan Sagu di Sungai Suir di Kecamatan Tebing Tinggi dan Penebangan Hutan (legal/illegal) di Sungai Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu.

Pengusahaan / Penangkaran  Walet (Dampak Kebisingan)

Keberadaan usaha Walet di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu sumber ekonomi yang cukup potensial. Kegiatan usaha ini terdapat di Kota Bengkalis, Selat Panjang, Sungai Pakning, Teluk Belitung dan daerah lainnya. Sampai sejauh ini keberadaan usaha ini masih merupakan masalah kontroversial. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang lebih jauh maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur kegiatan usaha ini. Dampak negatif yang dikhawatirkan oleh masyarakat sampai saat ini adalah dampak kebisingan dari suara yang ditimbulkan dari suara walet tiruan dalam bentuk kaset.

Abrasi Pantai

Posisi geografis Kabupaten Bengkalis yang berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan wilayah pantai utara Bengkalis rentan terhadap terjadinya proses abrasi pantai. Terjadinya proses abrasi ini akibat besarnya energi gelombang yang dihasilkan di perairan Selat  Malaka.  Disamping itu terjadinya ekploitasi mangrove secara tidak terkendali dan illegal logging juga mengakibatkan kerusakan mangrove, sehingga salah satu fungsi ekologis hutan mangrove sebagai penahan gelombang dan ombak menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat abrasi di wilayah pantai utara Bengkalis.*

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Sebuah Keharusan

CEKAU.COM-Pola perkembangan terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan keadaan daya dukung lingkungan hidup. Apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, melalui penataan ruang nasional sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan, yang hingga kini menjadi permasalahan yang acap dibahas diberbagai kesempatan diskusi.

Hal ini ditegaskan Pareng Rengi MSi, pemerhati lingkungan dalam suatu diskusi dengan cekau.com di ruang kerjanya di Gedung Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Riau (UR).  "Pada hal kita tahu bahwa pengelolaan sumber daya alam secara kontitusional telah memiliki acuan yang jelas. Untuk itu, hal ini merupakan kewajiban bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia untuk selalu mendasarkan pembuatannya secara benar," terangnya, terkait membahas perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Pareng menjelaskan, sebagai akibat dari mengabaikan masalah lingkungan berarti akan mengabaikan penurunan produktifitas dan kualitas lingkungan. Hilangnya atau punahnya habitat yang dapat memutuskan mata rantai ekologi memiliki akibat berantai dan berpengaruh besar pada eksistensi sumber daya lainnya. Ini juga termasuk manusia.

Seiring dengan pesatnya pembangunan tersebut, tambah Pareng, akan berkembang pula permasalahan lingkungan, baik pada aspek alam maupun aspek binaan dan sosial. Permasalahan tersebut semakin kompleks dan berpengaruh sangat luas, baik secara global atau tidak mengenal batas waktu, wilayah dan negara bahkan generasi, seperti perubahan iklim, pemanasan global, berkurangnya keanekaragaman hayati, ketidakserasian aspek sosial lingkungan serta pengrusakan dan kebakaran hutan.

Untuk itu, sebut pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan UR ini, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara dinamis dan spesifik sesuai dengan kondisi serta karakteristik lingkungan setempat. Dengan kekhasan pengelolaan lingkungan tersebut maka upaya yang inovatif dan responsif perlu secara terus-menerus dilaksanakan. 

"Makanya, penataan pengelolaan lingkungan harus dikembangkan kearah pengelolaan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan masyarakat, namun juga proaktif terhadap permasalahan lingkungan," katanya.

Pareng pun memaparkan, terkait hal tersebut, dibutuhkan kebijakan nasional lingkungan hidup sebagai nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan di Indonesia. Hal ini mencakup pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang.

"Disamping itu pemanfaatan sumber daya alam tidak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi, karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan dari pada usaha penanggulangan dan pemulihan," katanya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas Pareng, tentunya tetap mempertimbangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu materi kewenangan yang didesentralisasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

"Pemerintah kabupaten/kota harus diberi kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kondisi lingkungan diwilayahnya masing-masing," tutupnya.*

Ikan Kakap Putih, Budidaya Karamba Jaring Apung Menjanjikan

Ikan Kakap Putih

CEKAU.COM-Perairan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti sangat potensial untuk pengembangan budidaya laut. Akan tetapi, sampai saat ini lahan yang luas dan potensial tersebut belum tergarap secara maksimal. Untuk itu, peluang untuk berbagai budidaya ikan dan sejenisnya masih memungkinkan, termasuk ikan kakap putih. 

Hal ini bergantung adanya minat, modal, keterampilan, dan keuletan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada tersebut. Budidaya yang baik saat ini adalah budidaya ikan Kakap putih, yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Budidaya Ikan Kakap Putih yang sekarang mulai berkembang merupakan terobosan baru alih teknologi dalam bidang perikanan. Terciptanya alih teknologi ini berkat kerja keras dan tidak mengenal lelah dari para ahli pembenihan Ikan Kakap Putih sejak tahun 1987 di Balai Budidaya laut, Lampung. Kendala utama dalam pelaksanaan budidaya Ikan Kakap Putih adalah sulitnya mendapatkan benih.

Adapun sebelum itu, Ikan Kakap Putih di dapatkan sebagai hasil sampingan budidaya ikan bandeng di tambak, dan sebaliknya di tambak udang windu keberadaan kakap putih merupakan musuh bebuyutan petani udang windu karena keganasannya memangsa udang windu yang mengakibatkan kerugian besar. Akan tetapi, setelah dijinakan dengan cara diternakkan secara khusus dengan baik, justru memberikan nilai tambah dan keuntungan yang cukup tinggi sebagai komoditi ekspor.

Disisi lain, pemanfaatan sumber alam perairan (pantai) yang telah lama dilakukan oleh negara tentangga kita, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Australia dan Philipina sudah berkembang pesat sehingga pelaksanaan budidaya Ikan Kakap Putih telah sampai pada tingkat intensif dan modern. Namun, masih menjadi permasalahan adalah tingkat kelangsungan hidup benihnya yang rendah. Terutama pada masa antara penetasan hingga benih ditebar dalam karamba.

Bagi sebagian orang (pembenihan dan Perguruan Tinggi) kegiatan penggelondongan sudah biasa dilakukan, akan tetapi bagi masyarakat banyak, hal ini masih merupakan kendala. Berdasarkan hal itulah, diperlukan upaya percontohan penggelondongan Ikan Kakap Putih dalam karamba. 

Budidaya Ikan Kakap Putih dalam Karamba Jaring Apung 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan percontohan (pilot project) kepada masyarakat mengenai teknik penggelondongan Ikan Kakap Putih di dalam karamba. Dokumentasi secara teknis kegiatan dapat dilihat pada lampiran. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan wilayah perairan. Selain itu bisa menjadi mata pencaharian alternatif dan dapat meningkatkan pendapatan.

Hasil kegiatan budidaya ikan Kakap Putih dalam keramba jaring apung dapat disimpulkan;

1. Hasil perubahan evaluasi dalam pelatihan dan penyuluhan budidaya Ikan Kakap Putih dalam keramba, bahwa 88% dari 25 peserta dapat menyerap dan menerima dengan baik materi yang disajikan. Sedangkan 12% dianggap kurang dapat menyerap materi yang diberikan. Hal ini dipengaruhi tingkat usia yang relatif tua (di atas 55 tahun), dan tingkat pendidikan yang rendah. 
2. Produksi atau panjang ikan dengan tingkat kelangsungan hidup ikan yang rendah dari 12% peserta, terjadi karena kurangnya tingkat pengontrolan keramba selama pemeliharaan seperti, pengontrolan dalam pemberian pakan, kebersihan keramba, dan  mengontrol tingkat kematian ikan. 
3. Setelah dua bulan pemeliharaan, masing-masing keramba di ukur panjang dan jumlah ikan yang hidup. Hasil menunjukkan 88% peserta menghasilkan produksi atau panjang benih ikan di atas 9 cm, dengan tingkat kelangsungan hidup ikan sebesar 80%. Sedangkan sekitar 12% produksi atau panjang ikan di bawah 9 cm, dengan tingkat kelangsungan hidup ikan 60%.
4. Peserta yang kurang berhasil ini disebabkan kurangnya motivasi selama pemeliharaan. Disamping itu disebabkan ketidakseriusan peserta dalam pengelolaan budidaya tersebut juga masih mengerjakan pekerjaan lain dan kurangnya rasa memiliki. Tingkat usia peserta yang kurang berhasil ini rata-rata berusia 24-28 tahun.
5. Ada beberapa hal yang mendukung tingkat keberhasilan peserta tersebut, yaitu; a) Tingkat motivasi peserta cukup tinggi yang dilatarbelakangi mayoritas jumlah peserta bekerja sebagai nelayan. b) Tingkat Pendidikan mayoritas lulusan Sekolah Menengah tingkat Pertama (SMP). Meski  ada peserta yang lulusan Sekolah Dasar atau bahkan hanya duduk di bangku dasar, namun bekal pengalaman dapat juga menerima hasil pelatihan dan penyuluhan tersebut. c). Peran serta Aparat Pemerintahan desa dalam memotivasi peserta dan menyediakan sarana dan prasarana pertemuan.
6. Budidaya ikan dalam keramba yang dilakukan memberikan beberapa keuntungan sosio-ekonomis, antara lain:

• Memberikan motivasi  bagi sekelompok masyarakat (petani kolam, buruh kolam, pengecer, dan lainnya) untuk mencontoh usaha tersebut di sekitar lokasi budidaya,
• Memberikan keuntungan kepada pedagang untuk mendapat peluang dalam menyediakan dan menyalurkan kebutuhan nelayan, seperti bahan keramba, pakan, dan bahan/peralatan lainnya yang berhubungan dengan operasi usaha, 
• Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berdiam di sekitar lokasi usaha, dengan terbukanya peluang usaha budidaya keramba untuk masyarakat.

Sementara rekomendasi hasil kesimpulan di atas dapat diambil rekomendasi dalam kegiatan budidaya ikan Kakap Putih dalam keramba jaring apung sebagai berikut: 

1. Diperlukan kegiatan pengadaan benih, baik berasal dari alam maupun hatchery yang lokasinya lebih dekat agar dapat diperoleh benih yang segar dan berkesinambungan,
2. Diperlukan penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat, agar diperoleh tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang tinggi.