CEKAU.COM-Menjelang pelaksanaan Pilgubri 2013 dan Pemilu 2014, banyak upaya yang dilakukan oleh calon - calon Gubernur Riau maupun legislatif mencoba mendapatkan dukungan dengan mengenyampingkan aturan yang berlaku. Untuk itu masyarakat harus cerdas menyikapinya. Sementara sejumlah partai politi (Parpol) sibuk berbenah diri alias mengevaluasi sejumlah kader, yang terjerat hukum.
Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, Budi Candra SH MH saat ditemui di acara Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu 2014 di Stikes Al Insyirah, belum lama ini mengatakan, masyarakat jangan mudah tergoda dengan janji-janji manis dari orang tertentu atau sekelompok orang, apalgi sampai menerima imbalan. "Menjelang Pilgubri 2013 dan Pilpres serta (Caleg) segala cara dilakukan oleh calon agar tujuannya tercapati. Untuk itu, masyarakat harus pintar menyikapinya, pilih mana yang baik dan buruk," ucapnya.
Budi menjelaskan, Pilkada dan Pilpres sudah di depan mata. Menyikapi dua moment demokrasi itu, semua calon dan partai politik telah mempersiapkan berbagai hal, salah satunya sosialisasi ke masyarakat. Apalagi masyarakat sangat berperan untuk menjadikan demokrasi yang adil dan jujur. Panwaslu sebagai badan pengawas Pilkada maupun Pilpres tidak akan mungkin mengetahui semuanya pelangaran yang dilakukan calon maupun partai politik. "Untuk itu, kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat. Diimbau pada masyarakat, jika menemukan adanya pelanggaran agar melaporkannya ke Panwaslu supaya pelanggaran itu bisa diproses," imbaunya.
Sementara, Ketua Sosialisasi, Dirman Simamora SH MH mengungkapkan, kegiatan sosialisasi Pilkada dan Pilpres telah dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Hukum dan Politik Riau (LKHPR). Menurutnya, dalam menghadapi kedua Demokrasi ini masyarakat harus dibekali pembelajaran dan petunjuk agar tidak salah memilih.
Demokrat Evaluasi
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan tertutup kepada Ketua DPD dan DPC PD. "Kita bertekad untuk mengembalikan elektabilitas partai" kata Anggota Majelis Tinggi PD, Max Sopacua, Senin (18/2/2013).
Salah satu cara mengembalikan elektabilitas PD yang tengah jatuh adalah penandatanganan pakta integritas. Melalui penandatanganan pakta integritas, SBY ingin kepercayaan masyarakat pulih. "Salah satunya dengan komitmen politik, menanda tangani pakta integritas," kata Max, yang juga Wakil Ketua Umum PD dilansir detik.com.
SBY, lanjut Max, meminta semua kader PD patuh terhadap skema penyelamatan partai dengan pakta integritas tersebut. Dengan begitu, maka elektabilitas PD di Pemilu 2014 akan tinggi. "Saya kira masyarakat akan percaya dengan kader kami yang lain (yang tidak tersandung korupsi)," paparnya.
Rendahnya elektabilitas PD tercermin pada survei yang digelar SMRC. Di survei yang digelar awal Januari 2013, PD hanya memperoleh suara 8 persen. Karena hasil survei itu, sejumlah politisi senior PD mendesak SBY mengambillangkah penyelamatan partai. Kini kewenangan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum telah diambil alih oleh SBY.
PAN Berbenah
Partai Amanat Nasional (PAN) mengganti Ketua Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow. Rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran. "Iya dirotasi, tapi Bu Yasti tetap di Komisi V DPR," kata Ketua FPAN DPR, Tjatur Sapto Edy, kepada detikcom, Senin (18/2).
Menurut informasi yang dilansir dari detik.com, pengganti Yasti adalah anggota Komisi XI DPR dari FPAN, Laurens Bahang Dama.
Pergantian Pimpinan Komisi V DPR tersebut berdasarkan surat FPAN yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dengan nomor: 01.016/-S/FPAN/DPR RI/II/2013, tanggal 8 Februari 2013. Surat pergantian pimpinan Komisi V DPR tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, dan Teguh Juwarno selaku sekretaris.
Wakil Ketua DPR bidang Korinbang, Pramono Anung direncanakan akan menetapkan pergantian Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN Yasti Soepredjo Mokoagow digantikan oleh Laurens Bahang Dama, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK-V), Gedung Nusantara, belum lama ini. Malah, Laurens Bahang Dama sebelumnya merupakan anggota DPR dari PAN duduk dikursi Komisi XI DPR yang membidangi keuangan. Dia lahir di Dewuk, Nusa Tenggara Timur pada 13 Februari 1964. "Pengganti Pak Laurens, Pak Taufan Tiro masuk ke Komisi XI," terangnya.
Golkar Rapatkan Barisan
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal "Ical" Bakrie meyakini persoalan hukum yang mendera beberapa kader Partai Golkar tak akan mempengaruhi elektabilitas partai menyambut Pemilu 2014. Partai berlambang pohon beringin tak akan terganggu. "Saya kira tidak (mempengaruhi) dan elektabilitas partai di 2014 tak terganggu," kata Ical usai menjadi pembicara dalam diskusi publik kurikulum 2013 yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar di DPR Senayan Jakarta, belum lama ini.
Ical menunjukkan keyakinan kasus hukum itu juga tidak memberikan dampak bagi perolehan suara Golkar dalam Pilgubri bulan Oktober mendatang. "Suara Golkar di Pilgubri pun, tidak akan terpengaruh. Saya kira tidak," katanya.
Ical pun menolak menjawab lebih rinci, ketika ditanya pers, apakah Rusli Zainal harus mundur dari kepengurusan di DPP Partai Golkar. "Kita lihat saja nanti," katanya.
Hal serupa diungkapkan oleh Ketua Fraksi PG Setya Novanto bahwa status hukum Rusli Zainal tak akan mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar. Setya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut sesuai proses hukum yang berlaku. "Kita percayakan dan serahkan kepada KPK untuk berjalan dengan sebaik-baiknya," kata Setya Novanto seraya mengatakan partainya juga akan memberikan bantuan hukum kepada Rusli Zainal.*
