Setetes Air di Negeri Minyak, Duh! Riau Krisis Air Bersih

CEKAU.COM-Kualitas air di wilayah pesisir, Pekanbaru, Riau bisa dikatakan unik. Selain air berwarna kelam, ternyata air juga bercampur dengan emas hitam alias berminyak. Inilah kondisi yang acap dipakai warga untuk mandi, cuci dan kakus (MCK). Tak sedikit pula warga menyaring dan langsung mengkonsumsinya. Krisis air bersih sudah lama 'menghantui' wilayah pesisir ini.

Mentari mencapai puncak ubun-ubun di bumi melayu, siang itu. Teriknya, tentu saja membuat Acen (43) dan lima orang lainnya mengusap keringatnya berulang kali. Kadang di kening, sesekali di pipi juga leher. Maklum, mereka berteduh pada satu batang sawit berusia tua yang mulai mati. Tapi, air bersih itu harus tetap diambil mesti terpaksa antre pada sumur bor di belakang Rumah Sakit Bersalin Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau.

"Kami terpaksa antre mengisi air bor dari Rumah Sakit Bersalin pada siang hari. Kalau malam atau dini hari, jumlah antrean semakin panjang?" terang Acen, Jumat (18/1). 

Ayah dua anak ini mengakui, jika mengambil air bersih pada siang hari, maka harus bisa melawan panasnya cuaca. Tapi ini diuntungkan, karena tidak semua orang mau antre dan berpanas-panas di bawah terik matahari yang mencapai 36 Derajat Celcius. Tapi mengingat air bersih dicarinya untuk menanak nasi dan minum keluarga, maka mereka harus rela, meski kulit bertambah hitam legam.

Ini bukan pertama kali dialami Acen dan warga sekitarnya untuk antre mencari air bersih di kampungnya. Kadang warga terpaksa mencari informasi agar tidak terlalu banyak antrean mengambil air bersih di sejumlah titik yang ada di kecamatan. Jadi bisa dihitung, berapa jumlah titik air sumur bor yang mengeluarkan air sendiri (air artesis dengan sistem deep well drilling) tersebut.

Maklum, untuk membangun sumur bor dengan kedalaman 200 hingga 300 meter di kawasan bergambut di Riau, tentu harus merogoh kocek yang tidak sedikit, bisa Rp 120 juta, bahkan lebih. Sementara kedalaman sumur bor warga antara 15 hingga 80 meter, tidak lebih Rp 3 juta hingga Rp 5 Juta. Karena biaya terhitung 'minim', tentu saja kondisi air terlihat berwarna coklat dan berminyak. Itupun air harus diangkat dengan bantuan pompa isap. Tingginya zat besi dan minyak yang terkandung dalam air tersebut, membuat pakaian bila dicuci bisa berwarna kuning kecoklatan. Bahkan, warga pun harus berpikir dua kali untuk meminum.

"Aduh, air kami bergelimang minyak. Jadi kami terpaksa mencari sumur bor ke sejumlah tempat untuk mencari air bersih. Kalau kami membangun sendiri, biayanya tidak sedikit. Untuk kedalaman 200 meter saja, bisa diupah seharga Rp 120 juta. Itu belum menjamin air yang didapat bersih dan tak berminyak. Kalau air bor di gedung Rumah Sakit Bersalin ini kira-kira 300 meter. Air panas dan keluar sendiri," jelas Acen.

Sedangkan sumur warga, tambahnya, dengan kedalaman sepuluh meter, airnya berwarna hitam atau kelam dan berminyak. Begitu pula, jika ada warga yang menggali sumur bor di bawah 30 meter, kondisi air tetap saja sama. Tetapi jika kedalaman mencapai 80 hingga 100 meter, maka air terlihat putih, namun masih ditemui minyak pula.

Selama ini, sebelum sumur bor di Rumah Sakit Bersalin, Rumbai Pesisir itu ada, warga lebih banyak mengharapkan turunnya hujan. Sedangkan untuk mandi dan kakus, warga lebih memilih tetap menggunakan sumur di rumah mereka. Namun jika untuk konsumsi dan membilas pakaian, warga lebih memilih menyaring air dengan cara tradisional. Cara ini dinilai lebih baik, dari pada meminum secara langsung.

Riau memiliki kandungan minyak yang besar

Ini pernah dilakoni Fatmahnur (56) warga setempat, setelah memilih untuk menutup sumur tua yang ada di belakang rumahnya, Jalan Nila Rumbai Pesisir. Ibu rumah tangga ini terpaksa melakukannya, lantaran kondisi air sumur sudah tidak layak dipakai lagi. Selain kedalaman sumur cuma 10 meter, kondisi air juga berwarna kecoklatan dan bercampur minyak. Persis seperti warna Sungai Siak yang dikenal terdalam di Indonesia, melintasi di tengah Kota Pekanbaru.

"Sebelum sumur tua ditutup, saya memanfaatkan saringan dalam drum plastik yang besar. Drum tersebut diisi lapisan bawah sabut kelapa, disusul arang kelapa, sabut lagi, kerikil dan pasir halus," terangnya dan menambahkan cara ini tidak bisa bertahan lama, karena kondisi air sumur semakin kelam dan berminyak. Malah, katanya, membutuhkan perawatan dari seminggu sekali menjadi tiga kali sehari. "Badan saya tak tahan membersihkan saringan itu tiga kali sehari," akunya.

Dasar itulah, wanita paruh baya ini menutup sumur tua dan membuat sumur bor dengan kedalaman 18 meter. Namun kedalaman ini masih ditemui air yang bercampur minyak. Ia kembali mengupah sumur galian sedalam 80 meter. "Hasilnya lumayan. Tapi meski air tidak kuning lagi, cara lama dengan menyaring tetap dilakukan, agar air tidak berbau dan berminyak. Dengan air inilah saya memberikannya kepada anak-anak," katanya.

Sementara kebutuhan air bersih yang diharapkan warga dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak, Pekanbaru, hingga kini belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Selain kondisi air yang dikeluhkan berwarna kelam, berbau dan membawa sejumlah sedimen pasir dan lumpur. Ini wajar, karena sumber air berasal dari Sungai Siak dan dari Danau Khayangan di wilayah Rumbai.

Ini dialami Refi, warga Kecamatan Senapelan, yang minta berhenti sebagai konsumen PDAM. Alasannya, uang yang dikeluarkan Rp80-90 ribu setiap bulan, tidak setimpal dengan air yang mengalir ke rumahnya berasal dari Sungai Siak. "Saya sudah lama berhenti jadi pelanggan PDAM, karena uang yang saya keluarkan tak sebanding dengan air yang mengalir ke rumah saya. Kadang-kadang, selama sebulan air hanya menetes, berwarna hitam dan berlumpur," kata ibu dua anak ini. 

Setelah keluar sebagai pelanggan PDAM, Refi pun lebih memilih air artesis yang keluar sendiri dari gedung milik pemerintah maupun rumah warga yang mampu di Jalan Riau, Pekanbaru. Jika pengambilan itu ramai, maka ia lebih suka membeli air isi ulang dengan harga Rp3000 segalon. Itu pun, katanya, juga bisa langsung dikonsumsi.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM Tirta Siak, Edwin Supradana mengakui bahwa kualitas air minum Pekanbaru kini dalam tahap proses pengelolaan secara berkesinambungan. Apalagi kondisi ini diperburuk dengan enam buah pompa yang tidak memadai. "PDAM Tirta Siak akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalkan air mengalir yang tidak steril," katanya.  

Untuk pelanggan, kata Edwin, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dari 6 hingga 8 persen dan pada Januari 2013. PDAM hanya mampu melayani 10 persen dari jumlah penduduk di Kota Pekanbaru, yang mencapai 897.767 pada 2012. Sementara kebutuhan air yang dibutuhkan kurang lebih 600.000 meter kubik setiap hari.

Krisis Air Bersih

Kondisi air sumur berwarna kelam kecoklatan dan bercampur minyak, menjadi keluhan sejak lama oleh warga yang bermastautin (bertempat tinggal) di tiga kecamatan, yakni Rumbai Pesisir, Senapelan dan Limapuluh. Ketiga kecamatan ini secara administrasi masuk dalam kawasan wilayah pesisir yang memiliki tingkat keasaman tanah mencapai 6-7 pH. Belum lagi, Riau berpotensi sebagai penghasil emas hitam (minyak mentah), menjadikan daerah ini juga sulit mencari air bersih yang layak minum. 

Kandungan zat besi dan kadar mangan ini bisa menimbulkan bau dan merusak properti dan kesehatan warga. "Masalah air kuning maupun berminyak disebabkan karena zat besi(Fe) dan kadar mangan (Mg). Apalagi Riau salah satu sebagai penghasil minyak terbesar di Indonesia. Bila air ini dikonsumsi berlebihan, bisa merusak tubuh," sebut Dr Abdullah Qayyum DK MM, Praktisi Kesehatan ini.

Krisis air ini, kata Qayyum, mengakibatkan 5 juta anak-anak di dunia meninggal, karena penyakit diare setiap tahun. Angka kematian ini tergolong sangat tinggi mencapai 34,6 persen. "Ini dampak buruk bagi kesehatan di masa akan datang. Apalagi ini dialami anak-anak," sebutnya.

Prof Dr Ir H Usman Muhammad Tang MS, Kepala Lembaga Penelitian Universitas Riau (UR), mengakui bahwa kebutuhan air bersih di Riau, mulai sulit. Apalagi hal ini terjadi di wilayah pesisir, termasuk di Kota Pekanbaru yang diapit oleh Sungai Siak. "Kesulitan air bersih di Riau memang terjadi sejak dulu. Ini dialami karena kondisi geografis Pekanbaru yang termasuk wilayah pesisir dan didukung dengan potensi sumberdaya alam khususnya minyak yang dimiliki Riau," katanya. 

Usman juga menyebutkan, dampak dari sulitnya kebutuhan air bersih ini banyak dialami masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Terutama bagi warga yang memiliki sumur dengan kedalaman di bawah 100 meter. Pasalnya, jika sumur warga berada di bawah kisaran tersebut, besar kemungkinan sumur warga tercampur dengan minyak. Parahnya lagi, jika warga yang tergolong tidak mampu membuat sumur di lahan gambut dengan kedalaman 20 meter, maka air yang dikonsumsi sangat membahayakan bagi kesehatan. Ini juga membuat warna air yang berwarna kecoklatan mampu berubah warna pakaian menjadi kuning.

"Kita harus ke pangkal kaji, hak atas air bersih, manusia, dan ekosistem dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, telah tertuang dalam Sidang Umum PBB pada 22 Desember 1992 di Rio De Janeiro, Brasil. Maka, setiap 22 Maret kita juga memperingati sebagai World Water Day atau Hari Air Dunia. Untuk itu, apa yang telah Indonesia perbuat terkait krisis air ini?" kata Usman, juga pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan (Faperika) UR. 

Profesor Dr Yusni Ichwan Siregar MSc, Pemerhati Wilayah Pesisir, inipun mengatakan hal yang sama. Ada sekitar 3 persen kondisi air di muka bumi ini yang masih segar. Kondisi ini berada di bawah tanah atau dikurung di es dan salju. Sedangkan sekitar 1/10 dari 1 persen air bumi itu berada di danau, sungai dan pasokan bawah tanah yang dapat diakses yang kemudian tersedia untuk digunakan manusia. 

"Untuk itu kebutuhan penyeimbangan antara perekonomian dan lingkungan dalam suatu konsep pembangunan berkelanjutan, harus segera dilakukan. Intinya, kita harus melindungi lingkungan hidup dan kebutuhan pembangunan ekonomi demi anak cucu mendatang, sehingga kemiskinan tidak lagi dituding sebagai penyebab utama dari degradasi lingkungan," ingatnya.

Jika benar kemiskinan menjadi alasan rusaknya lingkungan, tentunya akan memicu berbagai persoalan sosial yang sangat rumit. Setidaknya, butuh evaluasi terhadap program pengelolaan air bersih jangka panjang bagi khalayak ramai di negeri minyak ini. Program krisi air bersih ini dinilai sangat relevan jika dikaitkan dengan agenda penyelesaian pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga hak atas air bersih, manusia, dan ekosistem akan tercapai. Mesti cuma setetes.*

Kemenakertrans Serahkan Bantuan 800 KK Warga Korban Banjir Ogan Ilir

Muhaimin Iskandar

CEKAU.COM-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyalurkan bantuan bagi 800 KK warga transmigran korban banjir di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Rambutan Parit, Kecamatan Indralaya Utara dan Desa Tanabang Kecamatan Muara Karang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Banjir yang melanda wilayah tersebut akibat curah hujan yang tinggi Desember 2012 lalu.

Bantuan-bantuan yang disalurkan berupa 48 ton beras, mie instant, alat sholat, obat-obatan dan keperluan tidur seperti selimut. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap korban banjir.

"Ini bentuk kepedulian pemerintah apalagi sebagian besar korban banjir adalah transmigran yang memang memerlukan bantuan. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga benar-benar berguna,“ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar melalui Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Kemnakertrans, Roosari Tyas Wardani saat melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Kamis (7/3/2013).

Ketinggian air yang merendam rumah, lahan pekarangan, lahan usaha dan sarana prasarana sempat membuat permukiman terisolasi dan masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu, Kemnakertrans membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan pasca banjir guna melakukan inventarisasi terhadap kerusakan sarana dan prasarana permukiman dan fasilitas umum yang ada di wilayah transmigran.    

"Tim Satgas Kemnakertrans diterjunkan ke lokasi banjir untuk menginventarisasi kerusakan sarana prasarana permukiman dan fasilitas umum serta kerusakan tanaman warga di lahan pekarangan maupun lahan usaha," katanya.

Roosari mengatakan sampai saat ini Kemenakertrans tengah mempersiapkan program jangka panjang guna memperbaiki permukiman transmigrasi yang mengalami kerusakan. Selain itu, dukungan program lintas sektor dibutuhkan agar masyarakat kembali kehidupan normal.

"Pemerintah akan merehabilitasi sarana prasarana dan fasilitas umum, memberikan benih/bibit tanaman dan sarana produksi pertanian serta memitigasi lingkungan melalui optimalisasi APBN Tahun 2013,” kata Roosari.

Roosari menambahkan pengembangan KTM di Indonesia yang dimulai pada tahun 2007 dilakukan secara bertahap karena pembangunannya bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Untuk tahun 2013 ini, Kemnakertrans fokus pada pengembangan 4 KTM yang berada di Lampung, Musi Rawas, Tulang Bawang dan wilayah Sulawesi karena telah memenuhi persyaratan sekaligus menjadi prioritas kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah itu sendiri. (adv)

Masalah Pencemaran Lingkungan Tuntas Tahun Ini

Penambangan Pasir di Riau

CEKAU.COM-Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Balthasar Kambuaya, menargetkan, jika tahun ini semua permasalahan pencemaran lingkungan hidup, harus tuntas. Penegasan Balthasar itu diungkapkannya saat membuka secara resmi membuka Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) se-Sumatera, beberapa waktu lalu, di Hotel Pangeran Pekanbaru.

"Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan ini, terus menjadi perhatian khusus. Kita minta tahun 2013 ini, semuanya sudah selesai," paparnya.

Meneg LH mengatakan, ditargetkannya tahun ini karena tahun depan tidak memungkinkan untuk diselesaikan."Karena tahun depan, sudah masuk tahun transisi kepemimpinan pemerintahan. Makanya tahun ini harus kita selesaikan," yakinnya.

Upaya penyelesaian pengendalian pencemaran ini lanjut Balthasar, harus terukur dan terprogram. Sehingga, setiap penanganannya tertata rapi dan terinventarisir. Terkait pencemaran udara seperti asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kerap dilakukan perusahaan dan masyarakat, Meneg LH menyebutkan, perlu penanganan yang komprehensif. Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Tidak hanya itu, Balthasar juga mengatakan, jika masalah asap ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia, Singapura maupun Thailand."Karena head office perusahaannya ada di negara itu,"tuturnya.

Sementara Gubri, HM Rusli Zainal dalam sambutannya mengatakan, dengan Rakoreg ini hendaknya dapat memberikan langkah positif terutama dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. "Dan ini saya kira sangat penting, karena masalah pencemaran lingkungan ini tidak menjadi persoalan kementerian, tetapi juga tanggungjawab kita semua," katanya.

Ilham Malik, panita pelaksana, dalam laporannya menyebutkan, peserta Rakoreg ini diikuti 250 orang yang mewakili seluruh perwakilan BLH Se Sumatera. Tujuan Rakoreg ini, adalah komitmen untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang sudah semakin memprihatinkan.*

Banjir Rokan Hulu, Dibalik Penderitaan Warga

CEKAU.COM-Banjir di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, menyisakan duka bagi masyarakat. Banjir melanda sejak Jumat 15 Februari pada Subuh itu, membuat ketinggian air di sejumlah titik di beberapa kecamatan sempat mencapai tiga meter. Malah, pada Senin 18 Februari, air sudah mulai surut, tetapi warga yang sempat mengungsi sudah pulang ke rumah. Namun, bagi keluarga Saidin (54) dan Salmah (49), rumah warga Tanjung Harapan, Kelurahan Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah menyisakan rasa pedih. Pasalnya, rumah mereka hancur dihantam derasnya air luapan Sungai Batang Lubuh. Yang tersisa hanya pintu dan jendela. Harta bendanya pun hanyut, hanya tinggal pakaian melekat di badan.

Pemandangan memilukan terlihat saat Wakil Bupati Rohul, H Hafith Syukri melakukan pemantauan, Senin pagi. Ia melihat langsung rumah warga yang hancur dan rusak serta bergeser terseret banjir di Tanjung Harapan. Di wilayah tersebut terdata satu rumah beton semi permanen bantuan pemerintah hancur, dua lainnya rusak dan satu hanyut. Saat itu, air masih menggenangi jalanan di kawasan itu setinggi betis orang dewasa.

Seperti diberitakan media harian pagi lokal Riau, seperti Riau Pos, Tribune Pekanbaru dan Metro Riau, salah satu rumah yang hancur diketahui milik Saidin dan Salmah. Rumah pasangan tersebut hanya tersisa bagian pintu depan dan dua jendela. Sedangkan bagian tengah hingga belakang rata dengan tanah. Atap dan seluruh harta benda mereka pun hanyut terseret luapan air sungai. Kerugian yang dialami Saidin diperkirakan sekitar Rp85 juta. "Kami berharap ada bantuan dari pemerintah. Seluruh harta benda yang ada disapu bersih banjir, hanya tinggal pakaian di badan saja," kata Saidin.

Selain itu, sesuai informasi dari salah satu Ketua RW di Tanjung Harapan, Mulyoto yang disampaikan kepada Wabup, dua rumah warga lainnya yang rusak milik almarhum Taslim dan Khalifah Usman. Sementara rumah yang bergeser sekitar 30 meter dari letak semula dibawa arus banjir milik Ridwan.

"Di wilayah kami ada 160 Kepala Keluarga (KK) atau 450 jiwa yang rumahnya terendam banjir. Hingga kini, mereka masih mengungsi di Masjid Nurul Iman dan rumah warga yang aman. Mereka trauma karena banjir pasang surut dan tahun ini terbesar," jelas Mulyoto di hadapan Wabup.

Penderitaan warga ketika banjir melanda di Riau

Banjir, menurut Mulyoto juga mengakibatkan sekitar 15 meter tanah warga di tepian sungai, habis terseret air. Termasuk tanaman kelapa sawit, kelapa dan lainnya ikut hanyut. Bahkan dua rumah warga yang berada di tepian sungai, kini juga terancam roboh ke dasar sungai.

Wabup menyatakan, Pemkab akan memprioritaskan membantu para korban banjir yang rumahnya hancur dan rusak. Bahkan ia akan memasukan anggaran tersebut ke APBD Perubahan Rohul 2013, namun bila tidak terakomodir mengajukannya ke APBD Riau maupun APBN. "Kita akan priroritaskan untuk bantuan rumah warga yang hancur. Perangkat kelurahan yang mencarikan lokasi untuk direlokasi, jauh dari kawasan Sungai Batang Lubuh. Termasuk usulan warga, meminta dibangun turap penahan tebing sepanjang 300 meter, menyambung turap yang ada di hulu sungai. Kita akan coba merealisasikannya, baik melalui APBD P Rohul 2013, atau bila tidak bisa melalui APBD Riau maupun APBN," terangnya.

Selain memantau pasca banjir di Tanjung Harapan, Wabup juga meninjau kawasan Dusun Nogori, Desa Babussalam. Kawasan itu juga termasuk yang terparah dilanda banjir. Namun, karena air sudah surut, warga kini melakukan bersih-bersih rumah seperti menyapu, mengepel dan membersihkan isi rumah yang terkena lumpur.

Selain itu, sebagian warga sibuk menampung air bersih yang disalurkan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (TRCK) dibantu pihak Pemadam Kebakaran. Pasca banjir warga di wilayah itu masih kesulitan mendapatkan air bersih.

Sementara di posko banjir di kawasan Water Front City atau Pujasera Kelurahan Pasir Pangaraian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohul dibantu sejumlah kaum ibu, Palang Merah Indonesia (PMI) dan tim relawan serta sejumlah OKP, sibuk menyiapkan nasi bungkus bantuan perusahaan, dinas, badan, kantor dan perorangan. Kesibukan di dapur umum juga terlihat, dimana nasi bungkus yang sudah siap masak langsung disalurkan ke masyarakat korban banjir yang membutuhkan.

Kepala BPBD Rohul, Aceng Herdiana mengatakan, walaupun air di Kecamatan Rambah dan Rambah Hilir mulai surut, namun lima kecamatan lainnya saat ini masih dilanda banjir, seperti di Kunto Darussalam, Kepenuhan Hulu, Bonai Darusalam dan Kepenuhan. BPBD mencatat hingga kemarin korban banjir meningkat menjadi 5.575 KK atau 22.791 jiwa. Warga yang masih mengungsi sebanyak 771 KK (3.452 jiwa) dan kerugian secara keseluruhan diprediksi Rp4.796.000.000.

Di Kecamatan Rambah ada lima desa yang terendam, yakni Babussalam jumlah korban 500 KK atau 2.000 jiwa, korban mengungsi 13 KK atau 50 jiwa. Jenis kerugian tanaman median jalan 1 KM Rp50 juta, jalan aspal sepanjang 70 meter ditaksir Rp140 juta dan rumah terendam 800 unit Rp1,6 miliar.

Kemudian di Desa Pematang Berangan, korban 400 KK (1.600 jiwa) dan korban mengungsi 40 KK (160 jiwa). Akibat banjir, kerugian tiga unit rumah hanyut Rp60 juta. Di Kelurahan Pasir Pangaraian jumlah korban 212 KK (900 jiwa), korban mengungsi tidak ada, kerugian tambak ikan lele 24 petak Rp45 juta, dua unit sekolah MDA Rp40 juta, 212 rumah terendam Rp424 juta satu unit box culvert Rp100 juta dan satu rumah hanyut Rp20 juta.

Di Desa Koto Tinggi, korban 82 KK (410 jiwa) yang mengungsi 25 KK (120 jiwa), kerugian dua unit rumah hanyut Rp40 juta, satu sepeda motor Rp10 juta dan satu ekor ternak sapi Rp7 juta. Di Desa Rambah Tengah  Hulu atau Pawan korban 35 KK (147 jiwa).

Di Kecamatan Rambah Hilir, seperti Desa Rambah Hilir Tengah korban 125 KK (550 jiwa), di Desa Serombo Indah 32 KK (125 jiwa), Rambah Hilir Timur 55 KK (170 jiwa), Muara Musu 41 KK (180 jiwa) dan Desa Rambah 124 KK (527 jiwa), korban mengungsi 20 KK (115 jiwa) kerugian Rp20 juta akibat 10 rumah terendam.

Di Kecamatan Pagaran Tapah saat ini masih dilanda banjir, bahkan informasi ketinggian air bertambah, dan kini masih melanda Desa Sangkir Indah korban 246 KK (1.100 jiwa), korban mengungsi 246 KK (1.100 jiwa) dengan kerugian Rp300 juta akibat 150 rumah terendam. Di Desa Kembang Damai korban 20 KK (100 jiwa), kerugian belum terdata.

di Kecamatan Rokan IV Koto, di Desa Rokan Koto Ruang korban 27 KK (135 jiwa) yang mengungsi 27 KK (135 jiwa), dan kerugian akibat 20 rumah terendam Rp40 juta. Di Kepenuhan Hulu saat ini banjir terus meningkat, dan merendam Desa Pekan Tebih Dusun Kampung Baru korban 70 KK (322 jiwa) dan mengungsi 70 KK (322 jiwa) kerugian akibat 50 rumah terendam Rp100 juta, di Dusun Surau Hulu korban 173 KK (650 jiwa).

Di Kecamatan Kepenuhan juga banjir terus meningkat. Kini merendam Desa Bunga Tanjung (Ulpa) dengan korban 180 KK (1.450 jiwa), korban mengungsi 180 KK (1.450 jiwa) dengan kerugian akibat 4 Km base jalan rusak Rp1,4 miliar. Kemudian di Kelurahan Kepenuhan Tengah, korban 50 KK (210 jiwa) kerugian akibat 200 unit rumah terendam Rp400 juta. Kepenuhan Barat (Tanung Alam) korban 134 KK (500 jiwa).

Di Desa Sungai Rokan Jaya korban 51 KK (225 jiwa), Kepenuhan Timur 120 KK (480 jiwa), Kasimang 332 KK (1.660 jiwa), Kepenuhan Hilir 70 KK (350 jiwa). Sementara di Kecamatan Bonai Darussalam yang merupakan kecamatan paling hilir dua sungai, Rokan dan Batang Lubuh, daerah yang biasanya terparah dilanda banjir bisa menyebabkan banjir hingga berbulan-bulan.

Dari data BPBD Rohul, kawasan yang terendam di Desa Teluk Sono korban 250 KK (800 jiwa), merendam kantor desa, satu unit SD 002 di Teluk Sono dan Masjid Al Falah. Lalu di Kasang Mungkal, korban 280 KK (840 jiwa), banjir juga merendam satu kantor Kades dan Kantor UED SP, SD 003 Kasang Mungkal dan satu unit PAUD Tunas Harapan. Di Titian Gading korban 325 KK (1.170 jiwa) dan Sontang 500 KK (2.050 jiwa).

Di Kecamatan Kunto Darussalam, air merendam Desa Kota Intan korban 130 KK (650 jiwa), Dusun Pelanduk (Kelurahan Kota Lama) 300 KK (1.500 jiwa) serta di Sungai Kuti korban 280 KK (1.400 jiwa), kerugian belum terdata. "Kita sudah menyalurkan bantuan tanggap darurat mencapai 99 persen, hanya untuk bangunan yang rusak belum dibantu," kata Aceng. 

Penyakit Mulai Menyerang

Sejak banjir, 346 warga sudah berobat ke Puskesmas terdekat. Para korban yang berobat, mengelukan penyakit batuk pilek atau influenza, gangguan persendian, asam lambung (maagh), demam, alergi gatal-gatal dan delapan warga lainnya terkena diare. "Ditangani dengan baik," kata Kepala Dinas Kesehatan Rohul, Wildan.

Katanya, upaya meminimalisir penyakit yang menyerang warga selama dan pasca banjir, Diskes Rohul membagikan 1.000 kaporit tablet di masing-masing Puskesmas. Kaporit tersebut berfungsi meminimalisir sumber penyakit di air yang akan dikonsumsi masyarakat korban banjir dengan takaran penggunaan satu tablet digunakan untuk satu galon air. "Kaporit itu juga pernah digunakan saat bencana Tsunami di Aceh beberapa tahun silam," jelasnya.

Pasca banjir, Diskes juga akan membantu normalisasi sumur masyarakat dengan membagikan kaporit khusus untuk pembersih air. Termasuk, melakukan fogging untuk menghindari DBD dan cikungungya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Penanggulan Bencana Dinas Sosial Provinsi Riau, Drs Aulia Ksatria Aldi mengatakan pihaknya akan mengirimkan bantuan ke korban banjir. "Beras 1,5 ton, kecap manis 240 botol, makanan ringan 100 paket, 600 kaleng sarden, 100 lembar matras, 240 kaleng sambal pedas, 100 set rantang susun dan beberapa perahu karet dan fiber," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Riau, Syamsurizal mengatakan, pihaknya sudah menyalurkan bantuan berupa logistik dan bantuan dana. Bantuan tak hanya disalurkan ke Rohul, tapi juga ke Kampar yang beberapa wilayahnya juga terendam.*

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Sebuah Keharusan

CEKAU.COM-Pola perkembangan terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan keadaan daya dukung lingkungan hidup. Apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, melalui penataan ruang nasional sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan, yang hingga kini menjadi permasalahan yang acap dibahas diberbagai kesempatan diskusi.

Hal ini ditegaskan Pareng Rengi MSi, pemerhati lingkungan dalam suatu diskusi dengan cekau.com di ruang kerjanya di Gedung Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Riau (UR).  "Pada hal kita tahu bahwa pengelolaan sumber daya alam secara kontitusional telah memiliki acuan yang jelas. Untuk itu, hal ini merupakan kewajiban bagi siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia untuk selalu mendasarkan pembuatannya secara benar," terangnya, terkait membahas perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Pareng menjelaskan, sebagai akibat dari mengabaikan masalah lingkungan berarti akan mengabaikan penurunan produktifitas dan kualitas lingkungan. Hilangnya atau punahnya habitat yang dapat memutuskan mata rantai ekologi memiliki akibat berantai dan berpengaruh besar pada eksistensi sumber daya lainnya. Ini juga termasuk manusia.

Seiring dengan pesatnya pembangunan tersebut, tambah Pareng, akan berkembang pula permasalahan lingkungan, baik pada aspek alam maupun aspek binaan dan sosial. Permasalahan tersebut semakin kompleks dan berpengaruh sangat luas, baik secara global atau tidak mengenal batas waktu, wilayah dan negara bahkan generasi, seperti perubahan iklim, pemanasan global, berkurangnya keanekaragaman hayati, ketidakserasian aspek sosial lingkungan serta pengrusakan dan kebakaran hutan.

Untuk itu, sebut pengajar di Fakultas Perikanan dan Kelautan UR ini, penanganan permasalahan lingkungan harus dilaksanakan secara dinamis dan spesifik sesuai dengan kondisi serta karakteristik lingkungan setempat. Dengan kekhasan pengelolaan lingkungan tersebut maka upaya yang inovatif dan responsif perlu secara terus-menerus dilaksanakan. 

"Makanya, penataan pengelolaan lingkungan harus dikembangkan kearah pengelolaan yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan masyarakat, namun juga proaktif terhadap permasalahan lingkungan," katanya.

Pareng pun memaparkan, terkait hal tersebut, dibutuhkan kebijakan nasional lingkungan hidup sebagai nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan di Indonesia. Hal ini mencakup pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi-generasi mendatang.

"Disamping itu pemanfaatan sumber daya alam tidak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi, karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Dalam pelestarian lingkungan, usaha pencegahan lebih diutamakan dari pada usaha penanggulangan dan pemulihan," katanya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas Pareng, tentunya tetap mempertimbangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu materi kewenangan yang didesentralisasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

"Pemerintah kabupaten/kota harus diberi kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kondisi lingkungan diwilayahnya masing-masing," tutupnya.*

Ikan Kakap Putih, Budidaya Karamba Jaring Apung Menjanjikan

Ikan Kakap Putih

CEKAU.COM-Perairan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti sangat potensial untuk pengembangan budidaya laut. Akan tetapi, sampai saat ini lahan yang luas dan potensial tersebut belum tergarap secara maksimal. Untuk itu, peluang untuk berbagai budidaya ikan dan sejenisnya masih memungkinkan, termasuk ikan kakap putih. 

Hal ini bergantung adanya minat, modal, keterampilan, dan keuletan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada tersebut. Budidaya yang baik saat ini adalah budidaya ikan Kakap putih, yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Budidaya Ikan Kakap Putih yang sekarang mulai berkembang merupakan terobosan baru alih teknologi dalam bidang perikanan. Terciptanya alih teknologi ini berkat kerja keras dan tidak mengenal lelah dari para ahli pembenihan Ikan Kakap Putih sejak tahun 1987 di Balai Budidaya laut, Lampung. Kendala utama dalam pelaksanaan budidaya Ikan Kakap Putih adalah sulitnya mendapatkan benih.

Adapun sebelum itu, Ikan Kakap Putih di dapatkan sebagai hasil sampingan budidaya ikan bandeng di tambak, dan sebaliknya di tambak udang windu keberadaan kakap putih merupakan musuh bebuyutan petani udang windu karena keganasannya memangsa udang windu yang mengakibatkan kerugian besar. Akan tetapi, setelah dijinakan dengan cara diternakkan secara khusus dengan baik, justru memberikan nilai tambah dan keuntungan yang cukup tinggi sebagai komoditi ekspor.

Disisi lain, pemanfaatan sumber alam perairan (pantai) yang telah lama dilakukan oleh negara tentangga kita, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Australia dan Philipina sudah berkembang pesat sehingga pelaksanaan budidaya Ikan Kakap Putih telah sampai pada tingkat intensif dan modern. Namun, masih menjadi permasalahan adalah tingkat kelangsungan hidup benihnya yang rendah. Terutama pada masa antara penetasan hingga benih ditebar dalam karamba.

Bagi sebagian orang (pembenihan dan Perguruan Tinggi) kegiatan penggelondongan sudah biasa dilakukan, akan tetapi bagi masyarakat banyak, hal ini masih merupakan kendala. Berdasarkan hal itulah, diperlukan upaya percontohan penggelondongan Ikan Kakap Putih dalam karamba. 

Budidaya Ikan Kakap Putih dalam Karamba Jaring Apung 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan percontohan (pilot project) kepada masyarakat mengenai teknik penggelondongan Ikan Kakap Putih di dalam karamba. Dokumentasi secara teknis kegiatan dapat dilihat pada lampiran. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan wilayah perairan. Selain itu bisa menjadi mata pencaharian alternatif dan dapat meningkatkan pendapatan.

Hasil kegiatan budidaya ikan Kakap Putih dalam keramba jaring apung dapat disimpulkan;

1. Hasil perubahan evaluasi dalam pelatihan dan penyuluhan budidaya Ikan Kakap Putih dalam keramba, bahwa 88% dari 25 peserta dapat menyerap dan menerima dengan baik materi yang disajikan. Sedangkan 12% dianggap kurang dapat menyerap materi yang diberikan. Hal ini dipengaruhi tingkat usia yang relatif tua (di atas 55 tahun), dan tingkat pendidikan yang rendah. 
2. Produksi atau panjang ikan dengan tingkat kelangsungan hidup ikan yang rendah dari 12% peserta, terjadi karena kurangnya tingkat pengontrolan keramba selama pemeliharaan seperti, pengontrolan dalam pemberian pakan, kebersihan keramba, dan  mengontrol tingkat kematian ikan. 
3. Setelah dua bulan pemeliharaan, masing-masing keramba di ukur panjang dan jumlah ikan yang hidup. Hasil menunjukkan 88% peserta menghasilkan produksi atau panjang benih ikan di atas 9 cm, dengan tingkat kelangsungan hidup ikan sebesar 80%. Sedangkan sekitar 12% produksi atau panjang ikan di bawah 9 cm, dengan tingkat kelangsungan hidup ikan 60%.
4. Peserta yang kurang berhasil ini disebabkan kurangnya motivasi selama pemeliharaan. Disamping itu disebabkan ketidakseriusan peserta dalam pengelolaan budidaya tersebut juga masih mengerjakan pekerjaan lain dan kurangnya rasa memiliki. Tingkat usia peserta yang kurang berhasil ini rata-rata berusia 24-28 tahun.
5. Ada beberapa hal yang mendukung tingkat keberhasilan peserta tersebut, yaitu; a) Tingkat motivasi peserta cukup tinggi yang dilatarbelakangi mayoritas jumlah peserta bekerja sebagai nelayan. b) Tingkat Pendidikan mayoritas lulusan Sekolah Menengah tingkat Pertama (SMP). Meski  ada peserta yang lulusan Sekolah Dasar atau bahkan hanya duduk di bangku dasar, namun bekal pengalaman dapat juga menerima hasil pelatihan dan penyuluhan tersebut. c). Peran serta Aparat Pemerintahan desa dalam memotivasi peserta dan menyediakan sarana dan prasarana pertemuan.
6. Budidaya ikan dalam keramba yang dilakukan memberikan beberapa keuntungan sosio-ekonomis, antara lain:

• Memberikan motivasi  bagi sekelompok masyarakat (petani kolam, buruh kolam, pengecer, dan lainnya) untuk mencontoh usaha tersebut di sekitar lokasi budidaya,
• Memberikan keuntungan kepada pedagang untuk mendapat peluang dalam menyediakan dan menyalurkan kebutuhan nelayan, seperti bahan keramba, pakan, dan bahan/peralatan lainnya yang berhubungan dengan operasi usaha, 
• Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berdiam di sekitar lokasi usaha, dengan terbukanya peluang usaha budidaya keramba untuk masyarakat.

Sementara rekomendasi hasil kesimpulan di atas dapat diambil rekomendasi dalam kegiatan budidaya ikan Kakap Putih dalam keramba jaring apung sebagai berikut: 

1. Diperlukan kegiatan pengadaan benih, baik berasal dari alam maupun hatchery yang lokasinya lebih dekat agar dapat diperoleh benih yang segar dan berkesinambungan,
2. Diperlukan penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat, agar diperoleh tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang tinggi.