CEKAU.COM- Ditetapkannya bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka membuat karir PKS di dunia politik lumpuh. Malah, sejumlah kader PKS menyebut adanya konspirasi dan diskriminasi dalam penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ada pula menilai jika pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kader PKS, maka hal itu justru tidak menguntungkan perkembangan partai.
Kasus ini bermula, ketika Luthfi ditangkap KPK pada Rabu, tengah malam pekan lalu di kantor pengurus pusat PKS. Penahanan ini bagian rangkaian operasi digelar KPK. Sehari sebelumnya, petugas komisi antikorupsi justru sudah menangkap Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat. Ahmad diduga sebagai pengatur duit masuk-keluar Luthfi. Ahmad juga diduga menerima duit Rp 1 miliar dari Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Keduanya merupakan petinggi PT Indoguna Utama, perusahaan pengimpor daging sapi.
Mencuatnya kasus ini tentunya tidak menguntungkan karir politik PKS. Hal ini diyakini Analis Politik dari Charta Politika, Arya Fernandes, bahwa perlawanan PKS dengan memakai istilah konspirasi dan diskriminasi, tidak menguntungkan secara elektoral.
"Justru akan memperburuk citra PKS di mata pemilih, terutama segmen pemilih perkotaan, terdidik dan memiliki akses informasi. Segmen pemilih dari kelompok perkotaan dan terdidik akan melakukan evaluasi terhadap PKS, bisa saja mereka memilih partai lain atau memilih golput," kata Arya.
Konflik dengan KPK juga akan mempengaruhi pembentukan karakter kader PKS. Kader-kader pemula, sebut Arya, akan sangat terguncang dan berpotensi bermigrasi ke partai lain. "Bila tidak hati-hati, manuver PKS bagai menepuk air di dulang dan dampaknya tentu terpecik muka sendiri," sebutnya dengan istilah pribahasa.
Selain itu, konflik dengan KPK malah memperburuk citra PKS di masyarakat. Perlawanan dengan bahasa lisan malah membuat kesan PKS tidak mempercayai kredibilitas dan integritas KPK.
"Padahal KPK saat ini tengah on fire dan tengah mendapatkan dukungan tinggi dari publik. Integritas dan kredibilitas KPK sudah teruji dalam sejumlah ujian dan tantangan, baik dari konflik internal maupun eksternal," sebutnya.
Menurut dia, publik saat ini berpihak kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. "Perlawanan PKS pada KPK akan sia-sia dan malah memperlemah PKS," ujarnya. Arya menyarankan agar pimpinan PKS melakukan koreksi internal tanpa berupaya membentengi diri terkait perkara yang tengah menyeret mantan presidennya.
Sementara, lagi hangat-hangatnya kasus impor daging ini, justru Presiden baru PKS, Anis Matta, menggelar roadshow ke daerah untuk konsolidasi struktur dan kader ke seluruh dewan pimpinan wilayah di Tanah Air. Konsolidasi dalam bentuk safari dakwah ini sebagai bentuk kepemimpinan baru sebagai presiden di PKS.
Roadshow pertama Anis digelar di Jawa Barat, tepatnya di Hotel Mason Pine, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Rapat konsolidasi dipimpin Anis sebagai presiden partai ini diikuti seribuan kader PKS dari seantero Jawa Barat. Rapat ini tanpa dihadiri Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin, Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, juga calon inkumben Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
"Sekarang fokus ke dalam dulu. Saya akan fokus keliling seluruh daerah dulu, khususnya ke daerah-daerah penting, untuk konsolidasi internal agar rencana-rencana partai bisa tetap berjalan dan memberikan pemahaman yang benar kepada kader tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan," ujarnya seperti dikutip tempo.co.
Daerah Jawa Barat menjadi pilihan pertama, menurut dia, karena partai ini tengah bertarung dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Alasan lainnya, kata dia, karena masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang penuh pengertian. "Yang mereka (masyarakat Jawa Barat) perlukan adalah kejujuran apa adanya. Insya Allah yang menimpa PKS tidak mempengaruhi elektabilitas PKS dan (calon PKS) di Pilkada. Dan Insya Allah kami akan menangkan Pilkada di Jawa Barat," terangnya.
Uniknya, kisruh menyelimuti tubuh PKS ini akan berdampak pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Sebut saja ketika survei dilakukan Saiful Mujani Research & Counsulting (SMRC) ketika melihat peluang partai dalam kancah menarik suara para pemilih. Hasilnya, Golkar menempati posisi tertinggi dengan perolehan 21,3 persen diikuti PDIP 18 persen, PD 8 persen, Gerindra 7 persen, PKB 5 persen, NasDem 5 persen, PPP 4 persen, PKS 2 persen, PAN 1 persen dan Hanura 1 persen.
Survei ini dilakukan SMRC pada 6-20 Desember 2012. Survei melibatkan 120 responden secara acak di seluruh Indonesia dengan usia di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan metode tatap muka dengan tingkat toleransi kesalahan 3 persen.
Mungkin, inilah hantaman aib kasus suap yang menyeret Presiden lama PKS, Luthfi Hasan Ishaaq membuat pamor partai tersebut terjun bebas. Partai Demokrat (PD) yang dirundung dugaan kasus korupsi sepanjang 2012, juga diperkirakan bernasib sama. Nah, siapa yang memilih dan dipilih?*
0 komentar:
Posting Komentar