 |
| Jakarta Dipindahkan? |
CEKAU.COM-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta wacana pemindahan ibukota negara tidak didasari bencana banjir yang kerap melanda Jakarta, namun berdasarkan pemikiran pemerataan pembangunan. SBY juga berharap grand planing pemindahan ibu kota negara ditetapkan dalam masa jabatannya. Untuk menetapkan rencana induk kebijakan tersebut, diperlukan dasar hukum yang kuat. Tidak hanya itu, komitmen kuat dari semua pihak, khususnya masyarakat, sangat dibutuhkan agar rencana ini bisa terwujud.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai mengatkan hal ini, di Jakarta, Kamis (24/1). "Jadi, wacana itu harus ditempatkan dalam konteks distribusi dan pemerataan pembangunan di tanah air," kata Velix.
Menurutnya, untuk memantapkan wacana pemindahan ibu kota negara, SBY mengarahkan untuk memantapkan regional plan. Bahkan, SBY berharap di masa kepemimpinannya rencana induk pemindahan itu telah ditetapkan. "Beliau mengarahkan untuk memantapkan regional plan untuk itu, beliau berharap pada periode beliau grand planing sudah bisa ditetapkan," ujarnya.
Apalagi soal menetapkan rencana induk kebijakan, kata Velix, diperlukan dasar hukum yang kuat. Tidak hanya itu, komitmen kuat dari semua pihak, khususnya masyarakat, sangat dibutuhkan agar rencana ini bisa terwujud. "Saat ini sedang exercise, karena itu keputusan besar di suatu negara," dia menambahkan.
Setelah menetapkan rencana induk, tahap selanjutnya adalah pembangunan. Tahap ini, kata dia, memerlukan waktu yang lumayan lama. "Tahap ke dua konstruksi, pengalaman di negara lain bisa empat sampai enam tahun," katanya. Menurut dia, di negara-negara lain, seperti Australia dan Brazil, butuh waktu paling cepat enam tahun masa transisi.
Bila konstruksi selesai, tambahnya, tahap selanjutnya adalah proses pemindahan instrumen pemerintahan. Mulai dari personel sampai perangkat lainnya. Akibatnya, grand strategic planing itu bisa mengalami proses selama 15 tahun. "Ini tidak cukup dengan Keppres. Ini bukan keputusan Presiden saat ini, tapi keputusan bangsa yang secara komitmen harus dilakukan bersama," ujarnya.
Tetapi, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan pemerintah sampai saat ini belum memiliki rencana strategis terkait wacana pemindahan ibu kota. Namun, pemerintah mempersilakan masyarakat berwacana soal pemindahan ibu kota itu. "Sampai dengan saat ini belum ada rencana strategis dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota," ujar Agus di Monas, Jakarta, Kamis (24/1/2012).
Agus juga mengaku pemerintah belum melakukan pertemuan resmi yang khusus membahas wacana ini. Menurut dia, jika wacana tersebut benar-benar akan diimplementasikan, maka perlu pembahasan yang matang oleh seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah. "Sampai saat ini, secara resmi belum dibahas," katanya.
Wacana pemindahan ibu kota ke daerah lain kembali mencuat untuk mencari solusi pwemasalahan Jakarta. Kemacetan yang akut dan seringnya banjir yang merendam Jakarta menjadi salah satu alasan wacana ini menyeruak.
Sejumlah kalangan sepakat dengan wacana pemindahan ibu kota ini. Namun, tak sedikit pula yang menentangnya. Sejumlah daerah pun diajukan sebagai kandidat pengganti Jakarta, antara lain Jonggol, Jawa Barat, dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah.*
0 komentar:
Posting Komentar