 |
| Pemerasan BUMN |
CEKAU.COM-Wah, kasus pemerasan terhadap BUMN yang dilakukan jajaran oknum anggota DPR RI kian runyam. Ada yang mengaku diperas, tapi ujungnya tidak ada aksi pemerasan. Kini, muncul lagi berita pemerasan lagi. Malah ada yang meminta jatah 'upeti' sebesar Rp100 miliar. Kini kita lihat sejauh mana kebenaran berita ini. Apakah Badan Kehormatan DPR mampu mencari buktinya?
Isu pemerasan kini melekat pada sosok Idris Laena, Fraksi Partai Golkar . Cerita ini terungkaplagi gara-gara jajaran direksi PT Garam membenarkan Idris Laena, anggota DPR asal pemilihan Provinsi Riau, itu telah memeras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Idris meminta upeti dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp100 miliar. Wah...?
“Ada yang diakui, ada yang tidak,” ujar Direktur Utama PT Garam, Yulian Lintang, usai memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (4/12). Ia pun menyebut bahwa politikus Partai Golkar itu meminta upeti ketika membahas PMN. Walau begitu Idris membantahnya.
Kendati demikian, Yulian enggan menceritakan secara detil permintaan upeti yang dilakukan Idris Laena. Menurutnya, dirinya sudah menyampaikan keterangan kepada BK DPR perihal tudingan tindak pemerasan itu. “Pertemuannya hanya satu kali. Bahas PMN saja,” ujar Yulian.
Hanya saja, lanjut Yulian, PT Garam belum memberikan upeti yang diminta Idris karena hingga kini anggaran PMN untuk PT Garam belum juga cair dari APBN 2012. “Apa yang dikatakan Pak Dahlan itu benar,” ujar Yulian menegaskan.
Mantan Dirut PT Garam, Slamet Untung Irredenta membenarkan Idris pernah meminta jatah pada dirinya. Dia mengakui bahwa dirinya bersama rekannya menghadapi Idris untuk membahas penyerahan upeti.
Sementara, Idris Laena enggan mengungkap apakah dirinya memiliki bukti untuk membantah tudingan tuduhan pemerasan terhadap PT Garam dan PT PAL. "Saya sudah berikan keterangan kepada BK DPR. Karena pertemuan di dalam tertutup. Jadi silakan tanya ke BK DPR," kata Idris Laena setelah keluar dari ruang.
Politisi Partai Golkar itu mendatangi ruang BK DPR pada pukul 13.35 WIB untuk dikonfrontasi pernyataannya dengan Dirut PT Garam Yulian Lintang dan mantan Dirut PT Garam Slamet Untung Irredenta serta Dirut PT PAL M Firmansyah Arifin. Idris keluar dari Ruang BK DPR sekitar pukul 16.00.
Sementara Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa mengatakan, dari konfrontasi Idris dan PT Garam diambil kesimpulan bahwa ada beberapa pertemuan di luar kedinasan. "Diakui ada pertemuan di beberapa tempat, tetapi masih terjadi perbedaan substansial mengenai materi yang dibahas dalam pertemuan itu," sebutnya.*
Isu pemerasan kini melekat pada sosok Idris Laena, Fraksi Partai Golkar . Cerita ini terungkaplagi gara-gara jajaran direksi PT Garam membenarkan Idris Laena, anggota DPR asal pemilihan Provinsi Riau, itu telah memeras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Idris meminta upeti dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp100 miliar. Wah...?
“Ada yang diakui, ada yang tidak,” ujar Direktur Utama PT Garam, Yulian Lintang, usai memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (4/12). Ia pun menyebut bahwa politikus Partai Golkar itu meminta upeti ketika membahas PMN. Walau begitu Idris membantahnya.
Kendati demikian, Yulian enggan menceritakan secara detil permintaan upeti yang dilakukan Idris Laena. Menurutnya, dirinya sudah menyampaikan keterangan kepada BK DPR perihal tudingan tindak pemerasan itu. “Pertemuannya hanya satu kali. Bahas PMN saja,” ujar Yulian.
Hanya saja, lanjut Yulian, PT Garam belum memberikan upeti yang diminta Idris karena hingga kini anggaran PMN untuk PT Garam belum juga cair dari APBN 2012. “Apa yang dikatakan Pak Dahlan itu benar,” ujar Yulian menegaskan.
Mantan Dirut PT Garam, Slamet Untung Irredenta membenarkan Idris pernah meminta jatah pada dirinya. Dia mengakui bahwa dirinya bersama rekannya menghadapi Idris untuk membahas penyerahan upeti.
Sementara, Idris Laena enggan mengungkap apakah dirinya memiliki bukti untuk membantah tudingan tuduhan pemerasan terhadap PT Garam dan PT PAL. "Saya sudah berikan keterangan kepada BK DPR. Karena pertemuan di dalam tertutup. Jadi silakan tanya ke BK DPR," kata Idris Laena setelah keluar dari ruang.
Politisi Partai Golkar itu mendatangi ruang BK DPR pada pukul 13.35 WIB untuk dikonfrontasi pernyataannya dengan Dirut PT Garam Yulian Lintang dan mantan Dirut PT Garam Slamet Untung Irredenta serta Dirut PT PAL M Firmansyah Arifin. Idris keluar dari Ruang BK DPR sekitar pukul 16.00.
Sementara Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa mengatakan, dari konfrontasi Idris dan PT Garam diambil kesimpulan bahwa ada beberapa pertemuan di luar kedinasan. "Diakui ada pertemuan di beberapa tempat, tetapi masih terjadi perbedaan substansial mengenai materi yang dibahas dalam pertemuan itu," sebutnya.*
0 komentar:
Posting Komentar