CEKAU.COM-Ada asumsi, bila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Riau mendatang berlangsung, maka masyarakat yang tidak memilih alias golongan putih (Golput) mencapai 30 persen. Ini juga berlangsung pada pemilian legislatif 2014 mendatang. Hal ini terungkap jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau mencapai total 6,7 juta penduduk Riau, maka hanya ada sebanyak 4,7 juta jiwa menjadi pemilih potensial.
Penyerahan DP4 tersebut dilaksanakan di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, pada Kamis 7 Februari lalu. Hadir dalam acara itu Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, Ketua KPU Riau Edi Sabli, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Riau.
DP4 itu diterima Pemprov Riau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian diserahkan ke KPU. "Data ini diserahkan ke KPU untuk keperluan Pemilu 2014. Tahapan ini merupakan tahapan penting dan strategis untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data," katanya saat membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Sementara itu, Edi Sabli mengatakan, data itu nantinya bisa digunakan untuk semua pemilihan. KPU akan melakukan pemutakhiran data untuk dibuat daftar pemilihan sementara (DPS) dan daftar pemilihan tetap (DPT) untuk Pilgubri, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden RI pada 2014.
Dari 6,7 juta penduduk Riau, Edi memprediksi 4,7 juta jiwa masuk daftar pemilih potensial. "Jumlah pemilih potensial yang ada di kabupaten/kota di Riau paling sedikit 250 ribu jiwa dan yang paling banyak 1 juta," sebutnya.
Mengantisipasi pemilih ganda ini, sebut Edi, KPU menggunakan langkah manual melalui ketua RT dan melalui komputerisasi. "Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan. Apabila ketika pengumumam data pemilih sementara ditemukan data ganda, masyarakat harus melaporkannya kepada KPU," katanya.
Bahkan, KPU juga berupaya meminimalisir Golput pada Pemilu Legislatif, tambahnya, dan Pilpres maupun Pilgubri. KPU memang tidak bisa melarang masyarakat untuk golput, karena golput juga pilihan. Namun, KPU terus berupaya mengurangi angka golput. "Kita memperkirakan golput pada Pilkada maupun Pileg sebesar 30 persen," akunya.
Malah, Edi menyebut bahwa Golput tidak bisa dielakkan lagi. Bakan, di negara maju Golput masih ada. "Kita harap ketua RT dan ketua RW serta tokoh masyarakat membawa pemilik suara untuk menyampaikan hak pilihnya, sehingga bisa menekan angka golput," ucapnya.
Pendaftaran pasangan Calon Gubernur Riau baik yang diusung partai politik maupun jalur perseorangan atau independen, lanjut Edi, akan dibuka pada 13-17 Juni. Untuk calon independen, mereka harus mendapat dukungan 4 persen dari jumlah penduduk minimal tersebar di tujuh kabupaten/kota di Riau. Penyerahan dokumen bagi calon perseorangan dimulai pada 2-8 April.
Edi memprediksi Pilgubri akan diikuti dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur. "Satu pasangan sudah silaturrahmi dengan KPU dan menyatakan siap maju di Pilgubri," katanya.
Sementara itu, parpol yang akan mengusung pasangan Cagubri terus melakukan lobi politik. Bahkan, kesepakatan telah terjadi antara Partai Demokrat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua parpol itu sepakat berkoalisi untuk memenangi Pilgubri.
"Koalisi kita sudah bulat dengan PPP, Demokrat nomor satu (Cagubri) dan PPP nomor dua, Pak Aziz (Cawagubri). Ini sudah lama kita laporkan dan kirimkan surat pemberitahuannya ke DPP Demokrat dan DPP merespon positif koalisi kita ini," kata Sekretaris Umum DPD Demokrat Riau, Koko Iskandar seperti dilansir riauterkinicom.
Satu pasangan Cagubri-Cawagubri, yakni Herman Abdullah-Agus Widayat sudah mendeklarasikan diri ikut Pilgubri Riau. Koko mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan akan melakukan deklarasi koalisi antara DPD Demokrat Riau dengan DPW PPP Riau, karena pihaknya masih menunggu surat rekomendasi dari DPP Demokrat terkait siapa calon yang diusung DPP Demokrat dalam Pilgubri nanti.
"Kita juga bangun komunikasi koalisi dengan partai lain, baik partai yang parlemen maupun non parlemen. Tapi, koalisi dengan partai lain itu bukan untuk menentukan nomor satu atau duanya lagi, partai tersebut sifatnya hanya sebagai pendukung saja," ungkapnya.
Ketika ditanya, apa alasan DPD Demokrat Riau memutuskan untuk berkoalisi dengan PPP, menurutnya, PPP merupakan partai yang memiliki visi dan misi yang pasti, PPP juga mempunyai kursi yang banyak di DPRD Riau, yakni lima kursi. "Kita berharap pada bulan Maret nanti, DPP Demokrat sudah merekomendasikan siapa calon yang diusung Demokrat dalam Pilgubri," harapnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP Riau, Abdul Aziz membantah hal tersebut. Menurutnya, pihaknya belum mendapatkan semacam bukti tertulis dari nota kesepakatan koalisi tersebut. "Finalnya belum karena itu butuh semacam hitam di atas putih, apalagi DPP Demokrat belum memastikan siapa calon yang akan diusungnya. Memang kita sudah melakukan komunikasi intens dengan mereka dan kalau mereka mengatakan sudah mengirim surat pemberitahuan koalisi ke DPP mereka, itu wajar saja," pungkasnya.*
0 komentar:
Posting Komentar