JAKARTA-Setelah Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto, membantah, kini giliran anggota Komisi X DPR RI yang juga dari Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, menyangkal menerima dana terkait suap untuk meloloskan anggaran PON XVIII 2012 dalam APBN.
Bantahan Kahar itu menjawab tudingan atas kesaksian mantan kepala Dinas Olaraga (Kadispora) yang kini menjadi staf ahli Gubernur Riau, Lukman Abbas. "Fakta persidangan itu fakta hukum. Tapi orang boleh berbohong," kata Kahar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/8).
Kahar menegaskan dirinya tak memiliki ajudan atau karyawan bernama Acin, seperti yang dikatakan Lukman Abbas dalam persidangan di PN Pekanbaru. Tapi, Kahar mengaku ada pertemuan di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung Nusantara I.
Menurutnya, pertemuan itu hanya membahas rencana program yang akan digelar di DPP Golkar. "Rusli menemui Setya Novanto karena Rusli merupakan Ketua DPP Partai Golkar," katanya.
Kahar menjelaskan tak ada pembicaraan soal PON atau penyerahan proposal saat itu. Apapun proposal itu tidak ada maknanya karena kalau bahas anggaran itu menteri yang datang, bukan gubernur. "Walaupun penambahan anggaran, tahun 2012 anggarannya sudah selesai dan sudah jadi undang-undang. Mau bahas apa?" ujar Kahar.
Sementara Ketua komisi X DPR RI, Agus Hermanto, mengungkapkan ketika peristiwa itu muncul, dirinya masih menjadi wakil ketua komisi VI dan belum menjadi pimpinan di Komisi X DPR RI. "Alhamdulillah saya belum berada di komisi X. Saya tidak tahu masalah itu dan saya tidak ikut ke lokasi venue," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Agus menambahkan karena peristiwa ini sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pihaknya mempercayakan penuh kepada lembaga KPK untuk mengusutnya. "Karena sudah berada di KPK, saya percaya penuh kepada KPK untuk menuntaskannya," ujar Agus.
Dalam kesaksiannya di PN Pekanbaru, Lukman mengungkapkan pada awal Februari 2012, bersama Gubernur Riau Rusli Zainal mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar.
Proposal itu disampaikan Rusli kepada Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto. Menurut Lukman, untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) dan permintaan itu direalisasikan.
"Setelah pertemuan dengan Setya Novanto di DPR, saya disuruh menyerahkan uang kepada Kahar. Saya kemudian menemuinya di lantai 12. Namun, bukan dia yang menerima uang. Uang 850.000 dollar diserahkan oleh sopir saya kepada Acin, ajudan Pak Kahar, di lantai dasar Gedung DPR. Selebihnya 200.000 dollar AS lewat Dicky dan Yudi (dari Konsorsium Pembangunan Stadion Utama PON)," kata Lukman.*
Bantahan Kahar itu menjawab tudingan atas kesaksian mantan kepala Dinas Olaraga (Kadispora) yang kini menjadi staf ahli Gubernur Riau, Lukman Abbas. "Fakta persidangan itu fakta hukum. Tapi orang boleh berbohong," kata Kahar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/8).
Kahar menegaskan dirinya tak memiliki ajudan atau karyawan bernama Acin, seperti yang dikatakan Lukman Abbas dalam persidangan di PN Pekanbaru. Tapi, Kahar mengaku ada pertemuan di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12 gedung Nusantara I.
Menurutnya, pertemuan itu hanya membahas rencana program yang akan digelar di DPP Golkar. "Rusli menemui Setya Novanto karena Rusli merupakan Ketua DPP Partai Golkar," katanya.
Kahar menjelaskan tak ada pembicaraan soal PON atau penyerahan proposal saat itu. Apapun proposal itu tidak ada maknanya karena kalau bahas anggaran itu menteri yang datang, bukan gubernur. "Walaupun penambahan anggaran, tahun 2012 anggarannya sudah selesai dan sudah jadi undang-undang. Mau bahas apa?" ujar Kahar.
Sementara Ketua komisi X DPR RI, Agus Hermanto, mengungkapkan ketika peristiwa itu muncul, dirinya masih menjadi wakil ketua komisi VI dan belum menjadi pimpinan di Komisi X DPR RI. "Alhamdulillah saya belum berada di komisi X. Saya tidak tahu masalah itu dan saya tidak ikut ke lokasi venue," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Agus menambahkan karena peristiwa ini sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pihaknya mempercayakan penuh kepada lembaga KPK untuk mengusutnya. "Karena sudah berada di KPK, saya percaya penuh kepada KPK untuk menuntaskannya," ujar Agus.
Dalam kesaksiannya di PN Pekanbaru, Lukman mengungkapkan pada awal Februari 2012, bersama Gubernur Riau Rusli Zainal mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar.
Proposal itu disampaikan Rusli kepada Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto. Menurut Lukman, untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) dan permintaan itu direalisasikan.
"Setelah pertemuan dengan Setya Novanto di DPR, saya disuruh menyerahkan uang kepada Kahar. Saya kemudian menemuinya di lantai 12. Namun, bukan dia yang menerima uang. Uang 850.000 dollar diserahkan oleh sopir saya kepada Acin, ajudan Pak Kahar, di lantai dasar Gedung DPR. Selebihnya 200.000 dollar AS lewat Dicky dan Yudi (dari Konsorsium Pembangunan Stadion Utama PON)," kata Lukman.*
0 komentar:
Posting Komentar