 |
| Rusli Zainal |
CEKAU.COM-Akhirnya, Gubernur Riau, Rusli Zainal mengakui kegamangan atas kelangsungan pelaksanaan PON ke-18, di Riau, September mendatang. Kegamangan ini terpapar dari parut wajahnya, mengisyaratkan ketika bersaksi dalam persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pekanbaru.
Meski kasus suap revisi Perda No 6/2010 dengan terdakwa Rahmat Syahputra, staf PT Pembangunan Perumahan, akhir pekan lalu, namun Rusli terlihat khawatir selama 45 menit bersaksi, bahwa PON ke-18 sedang 'di ujung tanduk'.
Apalagi proposal tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar yang diajukan Panitia Pelaksana Pemprov Riau ke Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga kini belum cair juga.
Tentu saja hal ini berakibat pada event organaizer yang sudah dikontrak untuk acara pembukaan membatalkan kontrak secara sepihak. "Jujur saja, saya masih sangat, sangat, gamang. Galau. Beberapa persiapan pokok seperti open ceremony yang seluruhnya dimanfaatkan dari sponsorship sampai hari ini hasilnya masih nol," sebut Rusli Zainal, dengan suara lirih dan tedengar seperti menangis.
Masalah ini buan sebatas itu saja, anggaran sebesar Rp290 miliar di APBN juga terbentur dengan aturan dan belum ada payung hukum yang mengikat. Yang menarik adalah ketika Gubernur Riau ini mengaku tidak ada dana yang menalangi atas pembagunan sejumlah venue PON yang belum rampung.
"Sebelum ada kasus penangkapan anggota DPRD Riau, semuanya on the right track. Namun, kondisi fisikis mereka turun, mereka trauma. Dampaknya pembahasan mengenai APBD sangat lamban," keluh Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII ini, dengan mata berkaca-kaca.
Dengan keadaan gamang ini, Rusli pun berjanji akan berupaya maksimal untuk menyukseskan hajatan pekan olahraga empat tahunan ini. "Kami tetap berupaya. Senin besok (hari ini, red) kami akan meminta waktu untuk menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan kondisi terakhir," rencananya.
Kesempatan terpisah, Rusli Zainal pun membantah atas pernyataan Menko Kesra, Agung Laksono, menyebut ada tujuh venue bermasalah dan terancam tidak selesai menjelang pelaksanaan PON. "Bukan tujuh venue, seperti pernyataan Menko Kesra, Agung Laksono, tetapi hanya 4 venue saja," terangnya.
Rusli menyebutkan keempat venue tersebut, yakni futsal di Kabupaten Indragiri Hilir, lapangan tembak, dan panahan. Pengerjaannya pun masih terus digesa. Kontraktor mengupayakan venue itu dapat dipakai minimal dengan penggunaan fungsional.
"Kita usahakan venue yang telah dibangun dapat difungsionalkan, walau tidak dalam maksimal," terangnya.*
Meski kasus suap revisi Perda No 6/2010 dengan terdakwa Rahmat Syahputra, staf PT Pembangunan Perumahan, akhir pekan lalu, namun Rusli terlihat khawatir selama 45 menit bersaksi, bahwa PON ke-18 sedang 'di ujung tanduk'.
Apalagi proposal tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar yang diajukan Panitia Pelaksana Pemprov Riau ke Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga kini belum cair juga.
Tentu saja hal ini berakibat pada event organaizer yang sudah dikontrak untuk acara pembukaan membatalkan kontrak secara sepihak. "Jujur saja, saya masih sangat, sangat, gamang. Galau. Beberapa persiapan pokok seperti open ceremony yang seluruhnya dimanfaatkan dari sponsorship sampai hari ini hasilnya masih nol," sebut Rusli Zainal, dengan suara lirih dan tedengar seperti menangis.
Masalah ini buan sebatas itu saja, anggaran sebesar Rp290 miliar di APBN juga terbentur dengan aturan dan belum ada payung hukum yang mengikat. Yang menarik adalah ketika Gubernur Riau ini mengaku tidak ada dana yang menalangi atas pembagunan sejumlah venue PON yang belum rampung.
"Sebelum ada kasus penangkapan anggota DPRD Riau, semuanya on the right track. Namun, kondisi fisikis mereka turun, mereka trauma. Dampaknya pembahasan mengenai APBD sangat lamban," keluh Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII ini, dengan mata berkaca-kaca.
Dengan keadaan gamang ini, Rusli pun berjanji akan berupaya maksimal untuk menyukseskan hajatan pekan olahraga empat tahunan ini. "Kami tetap berupaya. Senin besok (hari ini, red) kami akan meminta waktu untuk menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan kondisi terakhir," rencananya.
Kesempatan terpisah, Rusli Zainal pun membantah atas pernyataan Menko Kesra, Agung Laksono, menyebut ada tujuh venue bermasalah dan terancam tidak selesai menjelang pelaksanaan PON. "Bukan tujuh venue, seperti pernyataan Menko Kesra, Agung Laksono, tetapi hanya 4 venue saja," terangnya.
Rusli menyebutkan keempat venue tersebut, yakni futsal di Kabupaten Indragiri Hilir, lapangan tembak, dan panahan. Pengerjaannya pun masih terus digesa. Kontraktor mengupayakan venue itu dapat dipakai minimal dengan penggunaan fungsional.
"Kita usahakan venue yang telah dibangun dapat difungsionalkan, walau tidak dalam maksimal," terangnya.*
0 komentar:
Posting Komentar