 |
| Agung Laksono |
CEKAU-COM-Riau akhirnya berlega diri. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, memastikan Riau tetap menjadi tuan rumah tunggal PON ke-18. Tujuh cabang olahraga yang terancam dipindahkan ke Sumatera Selatan atau Jakarta tetap digelar di Riau.
Ini ditegaskan Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, Jakarta Pusat, kepada sejumlah wartawan, Senin (13/8). "Ini tidak ada masalah lagi. Pembangunan ke tujuh venue sudah berjalan dan tidak perlu dipindahkan ke luar Riau," sebutnya.
Agung menjelaskan, pihaknya memiliki anggaran untuk melanjutkan pembangunan tujuh venue terancam dipindahkan. Meski telah memiliki dana, Agung mengatakan masih ada mekanisme yang perlu dilalui. "Masalah ini akan selesai, cuma masalah pembayarannya, kalau dilakukan due deligence (uji tuntas) oleh BPKP," terangnya.
Tim penyelamat PON Riau, tambahnya, juga telah mengaudit jumlah pengeluaran, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Anggaran pembangunan tujuh venue, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan anggaran yang dibutuhkan tidak boleh melebihi hasil audit.
"Meskipun dalam kontraknya ada kelebihan, itu harus dikurangi sesuai yang telah diverifikasi oleh tim teknis," sebutnya.
Terkait tujuh venue tersebut, kata Agung, hal itu sudah tidak menjadi persoalan yang rumit. Meski begitu, pihaknya masih diterpa beberapa persoalan lain, yakni pada acara di luar pentas olahraga seperti hiburan, seragam, penari, dan penggunaan jasa event organizer (EO) dan lainnya.*
Ini ditegaskan Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, Jakarta Pusat, kepada sejumlah wartawan, Senin (13/8). "Ini tidak ada masalah lagi. Pembangunan ke tujuh venue sudah berjalan dan tidak perlu dipindahkan ke luar Riau," sebutnya.
Agung menjelaskan, pihaknya memiliki anggaran untuk melanjutkan pembangunan tujuh venue terancam dipindahkan. Meski telah memiliki dana, Agung mengatakan masih ada mekanisme yang perlu dilalui. "Masalah ini akan selesai, cuma masalah pembayarannya, kalau dilakukan due deligence (uji tuntas) oleh BPKP," terangnya.
Tim penyelamat PON Riau, tambahnya, juga telah mengaudit jumlah pengeluaran, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Anggaran pembangunan tujuh venue, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan anggaran yang dibutuhkan tidak boleh melebihi hasil audit.
"Meskipun dalam kontraknya ada kelebihan, itu harus dikurangi sesuai yang telah diverifikasi oleh tim teknis," sebutnya.
Terkait tujuh venue tersebut, kata Agung, hal itu sudah tidak menjadi persoalan yang rumit. Meski begitu, pihaknya masih diterpa beberapa persoalan lain, yakni pada acara di luar pentas olahraga seperti hiburan, seragam, penari, dan penggunaan jasa event organizer (EO) dan lainnya.*
0 komentar:
Posting Komentar