CEKAU.COM - Rusaknya jalan raya akibat tingginya tonose kendaraan di Provinsi Riau, juga dialami Provinsi Jambi. Hal ini terungkap ketika 10 anggota Pansus I DPRD Jambi, melakukan sharing dengan anggota DPRD Riau, di ruang Medium DPRD Riau, Kamis (3/11).
Hancurnya jalan-jalan di Riau ini disebabkan kendaraan berat, seperti angkutan CPO, mobil pengangkut kayu. Rata-rata tonase memiliki 30 sampai 40 ton. Sementara kemampuan jalan umumnya hanya 8 ton.
Demikian disampaikan anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, Syafrudin Saan, dihadapan para anggota Pansus I DPRD Jambi, yang melakukan studi banding, terkait pembahasan Ranperda Penyelenggaraan jalan angkutan barang, hasil hutan dan hasil tambang, di ruang Medium DPRD Riau, Kamis (3/11).
Pertemuan ini langsung dipimpin Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus dan didampingi Zulkarnaen Nurdin (Fraksi Gabungan), Ruslan Jaya (Fraksi Golkar), serta perwakilan dari Dispenda Riau, Jhonli. Sementara rombongan tamu 10 anggota dipimpin Ketua Suprianto dari Fraksi PKS.
"Terutama tiga jembatan timbang yang ada di Riau. Diantaranya di Duri, Rokan Hilir dan Kuansing. Karena selama ini, yang terjadi antara petugas jembatan timbang dan para perusahaan angkutan sudah ada 'main mata'," jelas Safrudin.
Solusi Safrudin, Perda No 7/205 tentang Pengawasan Pengendalian Muatan Lebih harus dapat berjalan efektif, maka pengawasan petugas jembatan timbang ini harus dimaksimalkan. Kapan perlu dipenjarakan, karena telah ada permainan uang.
Selain itu pada 2005 lalu, Riau pernah membuat Perda No 7/205 tentang Pengawasan Pengendalian Muatan Lebih. Alasan Riau membuat perda tersebut didasarkan atas pemikiran tingginya tingkat kecelakaan, tingginya tingat kerusakan lahan dan kapsitas jalan yanh rendah dengan daya dukung 8 ton. Sedangkan rata-rata kendaraan yang melintasi bermuatan di atas 40 ton.
Sementara Ketua Tim Pansus I DPRD Jambi, Suprianto, menanyakan apa yang terjadi di Riau, tidak jauh berbeda dengan Jambi. Lima puluh persen jalan di Jambi hancur karena anggkutan berat. Karena itu sebelum pemabahasan Perda Pengawasan Pengendalian Muatan Lebih dapat berjalan efektif, pihaknya juga akan menitik beratkan tentang persoalan pengawasan jembatan timbang.*
Hancurnya jalan-jalan di Riau ini disebabkan kendaraan berat, seperti angkutan CPO, mobil pengangkut kayu. Rata-rata tonase memiliki 30 sampai 40 ton. Sementara kemampuan jalan umumnya hanya 8 ton.
Demikian disampaikan anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, Syafrudin Saan, dihadapan para anggota Pansus I DPRD Jambi, yang melakukan studi banding, terkait pembahasan Ranperda Penyelenggaraan jalan angkutan barang, hasil hutan dan hasil tambang, di ruang Medium DPRD Riau, Kamis (3/11).
Pertemuan ini langsung dipimpin Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus dan didampingi Zulkarnaen Nurdin (Fraksi Gabungan), Ruslan Jaya (Fraksi Golkar), serta perwakilan dari Dispenda Riau, Jhonli. Sementara rombongan tamu 10 anggota dipimpin Ketua Suprianto dari Fraksi PKS.
"Terutama tiga jembatan timbang yang ada di Riau. Diantaranya di Duri, Rokan Hilir dan Kuansing. Karena selama ini, yang terjadi antara petugas jembatan timbang dan para perusahaan angkutan sudah ada 'main mata'," jelas Safrudin.
Solusi Safrudin, Perda No 7/205 tentang Pengawasan Pengendalian Muatan Lebih harus dapat berjalan efektif, maka pengawasan petugas jembatan timbang ini harus dimaksimalkan. Kapan perlu dipenjarakan, karena telah ada permainan uang.
Selain itu pada 2005 lalu, Riau pernah membuat Perda No 7/205 tentang Pengawasan Pengendalian Muatan Lebih. Alasan Riau membuat perda tersebut didasarkan atas pemikiran tingginya tingkat kecelakaan, tingginya tingat kerusakan lahan dan kapsitas jalan yanh rendah dengan daya dukung 8 ton. Sedangkan rata-rata kendaraan yang melintasi bermuatan di atas 40 ton.
Sementara Ketua Tim Pansus I DPRD Jambi, Suprianto, menanyakan apa yang terjadi di Riau, tidak jauh berbeda dengan Jambi. Lima puluh persen jalan di Jambi hancur karena anggkutan berat. Karena itu sebelum pemabahasan Perda Pengawasan Pengendalian Muatan Lebih dapat berjalan efektif, pihaknya juga akan menitik beratkan tentang persoalan pengawasan jembatan timbang.*
0 komentar:
Posting Komentar