CEKAU.COM-Kasus tapal batas antara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, hingga kini tak berujung. Apalagi status lima desa pun hingga kini tak jelas. Alasan itu pula Pemprov Riau kembali membahas polemik tersebut dengan melibatkan pihak pemerintah kabupaten.
Assisten I Pemprov Riau, Abdul Latief mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk menentukan peta dan titik koordinat terhadap kedua wilayah. "Kita masih membahas titik kordinat kedua wilayah. Ini dilakukan seiiring arahan kementerian dalam negeri dan gubernur Riau," sebutnya.
Assisten I Pemprov Riau, Abdul Latief mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk menentukan peta dan titik koordinat terhadap kedua wilayah. "Kita masih membahas titik kordinat kedua wilayah. Ini dilakukan seiiring arahan kementerian dalam negeri dan gubernur Riau," sebutnya.
Namun, Latief juga mengingatkan bahwa dalam hal ini, sesuai arahan dari Kemendagri, Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat berhak menetapkan tapal batas yang ada. "Makanya kita kembali bahas persoalan ini agar cepat tuntas," katanya.
Sesuai Permendagri nomor 76 tahun 2012, tambah Latief, gubernur diberikan kewenangan dalam mengambil keputusan penetapan tapal batas di wilayahnya untuk menghindari polemik.
"Pada 22 April kedua kabupaten akan menyerahkan berkas-berkas yang menyangkut tapal batas yang bermasalah itu untuk disepakati. Setelah itu akan membuat peta kerja di lapangan untuk menentukan bidang tapal batas itu sendiri," terangnya.*
Sesuai Permendagri nomor 76 tahun 2012, tambah Latief, gubernur diberikan kewenangan dalam mengambil keputusan penetapan tapal batas di wilayahnya untuk menghindari polemik.
"Pada 22 April kedua kabupaten akan menyerahkan berkas-berkas yang menyangkut tapal batas yang bermasalah itu untuk disepakati. Setelah itu akan membuat peta kerja di lapangan untuk menentukan bidang tapal batas itu sendiri," terangnya.*
0 komentar:
Posting Komentar