Rusli Zainal |
CEKAU.COM-Rupanya, Gubernur Riau HM Rusli Zainal MM dituding memiliki uang simpanan di Vietnam. Ini terungkap ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyakini adanya aliran dana milik Gubernur Riau (Gubri) senilai Rp7 triliun. Jumlah yang cukup fantastis ini kabarnya diinvestasikan pada unit usaha perikanan dan kelautan. Pencucian uangkah?
Seperti dijanjikan KPK, bahwa tim penyidik akan memeriksa Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal MM, terkait kasus suap PON Riau, pada pembangunan arena (venue). Janji ini disampaikan juru bicara Johan Budi, ketika menjerat anggota DPRD Riau, yang berpangkal pada Gubri HM Rusli Zainal dan kini berujung pada pengusutan dana 'liar' hingga ke vietnam. Kok bisa?
"Adanya rekening mencurigakan itu belum sampai ke kami. Namun, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga masih senyam-senyum saja. Jika benar adanya dana Rp7 triliun milik Gubernur Riau HM Rusli Zainal, maka kami akan mengusutnya," tantang Juru Bicara KPK Johan Budi lewat telepon kepada Antara Pekanbaru, Kamis (3/5).
Mengapa Gubernur Riau diincar KPK? Padahal, kasus jelas berbeda. Antara kasus suap PON ke-18 di Riau, dengan aliran dana lewat rekening Gubernur Riau HM Rusli Zainal di Vietnam?
Rupanya, sebelum informasi kasus suap PON Riau terungkap, PPATK sudah lama mengetahui adanya transaksi 'liar' tersebut. Bahkan, kecurigaan berkecamuk diantara tim PPATK bahwa ada transaksi saham perikanan dan kelautan senilai Rp7 triliun di Vietnam lewat rekening diduga milik Gubernur Riau Rusli Zainal.
Sementara Ketua Indonesia Monitoring Development (IMD) Raja Adnan mengakui kecurigaan itu bermula adanya transaksi berulang lewat rekening Gubri. Ini diakui Adnan, kepada antara.news,.com saat ketua IMD ini berada di Jakarta.
Namun, Adnan mencoba klarifikasi terkait ditemukannya rekening uang diduga milik Gubri Rusli Zainal. Katanya, adanya rekening gendut sekaligus pencucian uang ini, berawal dari kunjungan Gubernur Riau ke Vietnam untuk studi banding terkait pengelolaan di sektor perikanan dan kelautan di Vietnam. Rencananya, hasil kunjungan itu, Pemerintah Provinsi Riau akan mengembangkan budidaya ikan di Riau.
"Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari PPATK, ada kesepakatan lain antara Gubri dengan Pemerintah Vietnam," katanya.
Namun Adnan mengakui bahwa PPATK mencurigai aliran dana senilai Rp7 triliun yang dialokasikan ke unit usaha perikanan dan kelautan di Vietnam atas nama Rusli Zainal itu sudah sejak lama. Karena informasi ini sudah dikantongi PPATK, maka tim PPATK melakukan investigasi sejak lama.
Menurut informasi yang disampaikan PPATK, aku Adnan, transaksi antarkedua pihak dilakukan dengan cara tunai dan ada juga yang melalui rekening.
Gubri Bantah
Namun secara terpisah, Kepala Humas Pemerintah Provinsi Riau, Chairul Rizki membantah adanya rekening gendut sekaligus pencucian uang ini yang dilakukan PPATK tersebut. Kepada antara.news.com, pria yang satu kampung dengan Gubri Rusli Zainal, Tembilahan, ini menyebut bahwa saham senilai Rp7 triliun bukan jumlah yang sedikit.
"Hal itu sesuatu yang tidak mungkin," kata Rizki lewat pesan elektroniknya.
Rekening Gendut PNS Riau
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menuding, adanya sejumlah rekening gendut di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Ini juga termasuk di Riau. Namun, Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Riau, Wan Syamsir Yus membantah adanya rekening gendut PNS Riau, tersebut.
Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, saat itu meminta agar PPATK terus mengusut adanya transaksi sejumlah rekening para PNS muda itu. “Jika ditemukan indikasi pidana, ya diteliti dan diproseslah!" kata Azwar, Selasa (6/12).*
0 komentar:
Posting Komentar