Bono Surf Themes Song Karya Anak Negeri

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat fantastis dari Sabang hingga Merauke.Tak sedikit lagu-lagu tercipta dar inspirasi keindahan dan kekayaan Indonesia.Kamu mungkin pernah melihat salah satu video di YouTube tentang keindahan ombak bono di Riau.

“..Somewhere in Indonesia
My beauty island, it's my homeland
A dream like wave has been found
It maybe unrivalled..”

Dari sebait lirik lagu bono tersebut, kamu bisa merasakan kecintaan sang pencipta lagu terhadap keindahan kekayaan Indonesia. Lagu ‘Bono Surf Themes Song’ merupakan salah satu karya Theja Fathasena yang masih keturunan Husni Thamrin, seorang musisi Riauyang dikenal dengan pencipta lagu Hang Tuah.Kali ini, Theja menciptakan sebuah karya lagu yang menunjukkan kecintaannya kepada pulau kelahirannya yaitu Riau.Ia menceritakan tentang keindahan Riau dengan keunikan dan keindahan suatu ombak ajaib yang terjadi di Pulau Kampar. Ya, Riau memiliki suatu keajaiban dunia dengan ombak bono yang mungkin tak tertandingi di dunia ini.

Lagu ‘Bono Surf Themes Song’ karya dari Theja Fathasena mungkin hanya sederhana tapi ia bisa mengungkapkan suatu kekaguman atas gelombang ajaib yang terjadi di salah satu pulau di Indonesia. Kita mungkin sudah sering melihat banyak peselancar bermain selancar di ombak laut yang tinggi dan menggulung.Tapi, Riau memiliki suatu keunikan dengan ombak bono yang merupakan suatu fenomena alam. Ombak bono merupakan ombak yang tercipta dari pertemuan arus air laut dan arus sungai yang mengalir dari hulu ke hilir.



“..At Tanjung Sebayang,
Teluk Meranti,
Pelalawan, Riau
We can see it...
Listen the high whistling sound
Followed by the sound of thundering water..”

Ombak bono terjadi di Teluk Meranti, kabupaten Pelalawan, Riau.Ombak bono tidak terjadi setiap hari.Kamu bisa menikmati fenomena alam tersebut ketika bulan purnama muncul. Kamu akan merasakan suatu sensasi misterius terjadi ketika kamu mendengar suara siulan yang diikuti oleh gemuruh suara air. Ombak bono yang terjadi di Pulau Kampar, Riau mendapatkan sebutan sebagai Gelombang Tujuh Hantu karena ombak yang dihasilkan bisa mencapai tujuh gelombang yang membentuk suatu kubah sebagaimana ombak yang terjadi di lautan.Adanya fenomena alam yang sangat unik dan ajaib tersebut, menjadikan ombak bono sebagai salah satu obyek wisata yang sangat menarik dan menjadi tujuan peselancar dari domestik maupun internasional.

BBM Naik, DPR hanya Setujui 'Duit Orang Miskin' untuk 4 Bulan

CEKAU.COM-Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp12 triliun. Dana ini merupakan kompensasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diumumkan bulan ini.

"Untuk BLSM Komisi sudah setuju dengan anggaran yang diusulkan Kementerian Sosial. Nanti akan dibahas di Badan Anggaran," kata Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah, Kamis (6/6).

Menurut Ida, komisinya juga sudah membahas terkait mekanisme penyaluran dana tersebut dengan Kementerian Sosial, terutama masalah data penerima bantuan tersebut. Ida menyatakan, komisinya akan mengawasi penyaluran dana tersebut agar tepat sasaran.

"Data harus sesuai antara Kementerian Sosial dan data dari Badan Pusat Statistik. Nanti penyalurannya akan melalui PT Pos," katanya seperti dilansir tempo.co.

Terkait penyaluran, Ida mengatakan, PT Pos sudah mengantisipasi agar masyarakat tidak perlu direpotkan karena harus mendatangi kantor Pos di daerahnya. "Nanti PT Pos akan mendatangi kantor desa agar masyarakat yang di kepulauan cukup mengambil di kantor desa masing-masing," katanya.

Persetujuan itu diambil dalam rapat antara Komisi VIII dengan Sekertariat Jenderal Kementerian Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan PT Pos Indonesia pada Rabu (5/6).

Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, mempertanyakan mengapa kebijakan BLSM sudah diputuskan di Komisi VIII. Padahal, kebijakan menaikkan harga BBM belum diputuskan. "Pembahasan di Badan Anggaran akan menjadi lucu karena yang didiskusikan adalah seputar asumsi makro, bukan di sektor belanja," ucap Tamsil.

BLSM yang disepakati, kata Tamsil, mengasumsikan bahwa BBM sudah pasti naik. Selain itu, ujar Tamsil, adalah keliru jika kebijakan BLSM diputuskan sebelum harga BBM naik. "Ini dasarnya apa?" ujar dia. Ia mengatakan seharusnya pemerintah menaikkan dulu harga BBM karena memang ada dalam otoritas pemerintah. "Barulah kemudian kita mengetahui berapa perubahan makro lalu membahas kebijakan perlindungan sosial," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Tamsil juga mengatakan bahwa Fraksi PKS tidak menyetujui kenaikan harga BBM. Banyak skenario yang bisa dilakukan pemerintah untuk menggenjot pendapatan negara, semisal, melalui pajak kendaraan bermotor. Namun, jika toh akhirnya harga BBM dinaikkan, Tamsil menyepakati pemberian BLSM maksimal selama lima bulan.*

BBM Naik, Desa Miskin 'Diguyur' Rp100-350 Juta

CEKAU.COM-Pemerintah berjanji akan membangun infrastruktur dasar yang dapat secara langsung membantu masyarakat/desa miskin pasca kenaikan harga BBM. Kompensasi tersebut setiap desa diberikan sebesar Rp100-350 juta. Sementara orang miskin dijatah oleh pemerintah sebesar Rp150 ribu per bulan, selama 5 bulan.

"Kita menaikkan harga BBM tadi maka ada subsidi BBM yang diamankan, maka uang itu yang akan dipakai untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang akan terkena dampak kenaikan," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dikutip detikfinance dari situs PU, Jumat (17/5).

Saat ini anggaran belanja pemerintah mengalami penghematan Rp24,6 triliun yang akan dipergunakan untuk mengurangi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap rakyat miskin. Kementerian PU melakukan penghematan Rp6,1 triliun.

Djoko menuturkan semua anggaran kementerian dipotong terkait kenaikan harga BBM dalam rangka efisiensi. Dari anggaran terkumpul itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak dan sisanya akan dipakai untuk infrastruktur dasar.

Menurut Djoko Kementerian PU telah menyiapkan 3 program sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM. Pertama, masyarakat miskin terutama di desa rawan air, di kampung nelayan, di pelabuhan perikanan yang tidak ada air. Rencananya akan digelontor air minum untuk mengatasi desa rawan air dan pelabuhan perikanan yang prosesnya memerlukan air baku.

Dijelaskannya, program tersebut masuk kedalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan SPAM (P4-SPAM), yang akan mencakup, yakni masyarakat di desa nelayan (termasuk Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan) di 159 kawasan pada 28 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 318 l/dt untuk pelayanan 159 ribu jiwa.

Selain itu, terangnya, masyarakat di daerah rawan air di 260 desa di 29 provinsi, dan 35 IKK di 10 provinsi dengan target tambahan kapasitas produksi sebesar 1.130 l/dt untuk pelayanan untuk 491 ribu jiwa. Ini juga diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan melalui pemanfaatan sisa kapasitas 2.350 l/dt di 341 kawasan di 31 provinsi dengan target pelayanan 940 ribu jiwa.

Sementara kedua, tambahnya, adalah jaringan irigasi di desa-desa, selain itu juga ada embung yang sangat disarankan karena embung ini sangat penting untuk persediaan air. Program ini masuk kedalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur SDA (P4-ISDA).

"Ini mencakup masyarakat miskin di daerah rawan air (pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia Air Baku sebesar 5,02 M3/detik) di 27 provinsi," katanya.

Bahkan bagi masyarakat miskin di perdesaan, terangnya, termasuk dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 Ha serta pembangunan 111 buah embung) di 26 provinsi.

"Ini juga diberikan kepada masyarakat miskin di kampung nelayan (pembangunan pengaman pantai dan normalisasi sungai) di 2 provinsi," katanya.

Ketiga adalah pembangunan infrastruktur pedesaan, tambahnya, yakni program tersebut masuk kedalam Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) yang cakupannya.

"Seperti, masyarakat miskin di 2.450 desa (2.450 desa dari 8.230 desa dengan tingkat kemiskinan diatas 50%), sebesar Rp 350 juta/desa," pungkasnya.

Juga masyarakat miskin di 1.200 kelurahan, katanya, termasuk 1.200 kelurahan dari 1.435 kelurahan dengan tingkat kemiskinan di atas 40%, sebesar Rp 350 juta/kelurahan. Dan, juga masyarakat miskin di 6.040 desa penerima program PPIP Reguler 2013 sebesar Rp 100 juta/desa.

Orang Miskin Dijatah

Sementara, pemberian bantuan langsung tunai yang namanya sekarang bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM/Balsem) diberi pemerintah kepada orang miskin sebesar Rp150 ribu per bulan, selama 5 bulan. Namun, ini diberikan pasca harga BBM subsidi dinaikkan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, selain Balsem, program kompensasi kepada rakyat miskin adalah beras miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), dan beasiswa miskin (BSM).

"Besaran dana kompensasinya per bulan Rp 150 ribu selama 5 bulan ini kan diusulkan. Ini konsisten ke rumah tangga sasaran. Kalau yang individu itu BSM. Yang harus dilihat ini satu kesatuan yang satu paket," tutur Armida di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (17/5).

Rencananya, akan ada 15,5 juta rumah tangga sasaran yang bakal mendapatkan 'Balsem' ini. Seluruh paket kompensasi untuk orang miskin ini anggaran totalnya mencapai Rp 29,6 triliun, yang akan diajukan kepada DPR dalam bentuk RAPBN-P 2013. Jika kompensasi disetujui, harga BBM subsidi langsung naik.

Kini, total anggaran 'Balsem' mencapai Rp12 triliun. Selain itu akan ada tambahan raskin selama 3 bulan, lalu PKH dan BSM juga akan ditambah.*

Cagubri Rebut Partai Gurem, 4 Pasang Terancam Dicoret

CEKAU.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau memastikan empat dari delapan pasangan balon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Riau 2013 telah aman. Sedangkan empat pasangan lainnya masih terancam bakal dicoret.

Demikian dikatakan Ketua KPU Riau, Tengku Edi Sabli kepada wartawan di Pekanbaru, belum lama ini. "Empat pasangan telah aman itu adalah Annas Maamun-Andi Rahman yang didukung Partai Golkar, Jon Erizal-Mambang Mit dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera," sebutnya.

Lalu, ia mengatakan juga: "Achmad-Masrul Kasmy dari Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi. Terakhir, Lukman Edy-Suryadi Khusaini yang memakai perahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa," tambahnya.

Untuk sementara, kata Sabli, KPU telah memverifikasi dukungan partai politik bagi keempat pasangan di atas. "Begitu pendaftaran ditutup (Rabu, 29/5), kami langsung melakukan verifikasi administrasi, hasilnya dukungan partai terhadap empat pasangan tadi tidak bermasalah," sebutnya lagi.

Sedangkan "perahu" bagi empat pasangan lainnya, lanjut Sabli, masih belum aman. Keempat pasangan itu terdiri dari tiga pasangan yang didukung partai politik, dan satu pasangan dari jalur independen.

Pasangan dari partai politik itu adalah Herman Abdullah-Agus Widayat, Indra Muchlins Adnan-Aziz Zainal dan Tengku Mukhtaruddin-Syamsurizal. Sedang pasangan dari jalur independen adalah Wan Abubakar-Prof Isjoni. "Sehingga kita perlu melakukan verifikasi lanjutan. Hasilnya akan diumumkan tanggal 1 Juni mendatang," kata Sabli,

KPU, kata Sabli, menemukan ada banyak partai politik yang memberi dukungan kepada ketiga pasangan. Sedangkan nasib Wan-Isjoni juga masih harus ditentukan dari hasil verifikasi atas 437.170 dukungan.

Seperti diketahui enam dari 26 partai pendukung Indra-Aziz, enam diantaranya  juga mendukung pasangan Herman Abdullah-Agus Widayat. Keenam partai itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD)dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB).

Tak hanya dengan pasangan Herman-Agus saja. Sebanyak 20 partai-partai pendukung Indra-Aziz juga mendukung pasangan Mukhtaruddin-Syamsurizal. Partai-partai itu adalah PDS, PPI, PKD, PNBK, Partai Buruh, Partai Merdeka, PKP, Partai Republik Nusantara, PPIB, PPPI, Partai Kedaulatan, PDP, PMB, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PSI, Partai Barisan Nasional, PPD, dan PNBK.

Demikian juga antara pasangan Herman-Agus dan Mukhatruddin-Syamsurizal. Kedua didukung tiga partai serupa, yakni; Partai Hanura, PDS dan PDK. 

Analisis Peluang Calon Gubernur Riau

Hanya 4 Pasang Melaju

Sementara itu, pengamat politik dari  Universitas Islam Riau (UIR), Azam Awang,  kepada wartawan, Kamis (30/5), memprediksi hanya empat pasangan balon bakal melenggang menjadi pasangan calon.

"Dari apa yang kita lihat sekarang ini ada delapan pasangan balon yang sudah mendaftar, tetapi semuanya akan diverifikasi KPU. Kita juga tahu dari calon yang sudah mendaftar itu, beberapa diantaranya memiliki dukungan partai yang sama. Di sinilah persaingan dimulai," katanya.

Keempat pasangan yang diperkirakan melenggang sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 4 September antara lain, Achmad-Masrul, Annas-Andi, Jon Erizal- Mambang Mit, LE-Suryadi. "Keempat pasangan calon ini bisa dikatakan sudah memenuhi syarat dari segi dukungan partai dan suara," tukasnya.

 

Jika tidak ada perubahan, keempat pasangan ini dipastikan akan bersaing sengit di Pemilukada nanti. Pasalnya, keempat pasangan ini diusung parpol yang berpengalaman bertarung di Pemilukada di Riau.

Menurut Azam, tiga pasangan yang didukung partai-partai kecil masih sulit diprediksi. "Mereka masih harus bersaing sengit untuk bisa lolos," katanya.

"Untuk jalur independen ini sulit diprediksi bisa lolos. Kalau kita lihat tentu harus menunggu hasil verifikasi. Jumlahnya sudah tahu berapa tapi masih menunggu hasil dilapangan. Apakah memang benar dukungan tersebut atau tidak," katanya.

Melapor ke Polisi

Terkait dukungan dukungan ganda ini, DPW PBB Riau melaporkan Hamdan Hamid dan Masran ke Polda Riau, Kamis (30/5). Keduanya diduga telah memalsukan surat dukungan PBB untuk pasangan Indra Muchlis Adnan-Aziz Zainal.

Pelaporan ini langsung dilakukan Ketua DPW PBB Riau, Muharnis beserta beberapa pengurus lainnya. Mereka datang ke Polda Riau sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka juga membantah PBB Riau memberikan dukungan terhadap Indra-Aziz di Pemilukada Riau, 4 September mendatang.

Wakil Sekretaris DPW PBB Riau, Gusri Putra Dodi, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui dari mana Hamdan Hamid dan Misran. Menurutnya, kedua orang itu tidak masuk dalam kepengurusan DPW PBB Riau. "Makanya kita lapor, biar dicari tahu kepolisian, dari mana mereka sebenarnya," tutur Gusri.

Disinggung adanya dualisme partai, Gusri membantah. Ditegaskannya, selama ini PBB hanya memberikan dukungan untuk pasangan Herman Abdullah dan Agus Widayat. "Dari awal kami hanya berkoalisi dengan Herman Abdullah. Pasangan ini telah kami antar waktu mendaftar ke KPU," ucap Gusri.

Gusri menyatakan, tindakan dua terlapor membawa surat rekomendasi mendukung Indra-Aziz telah mencoreng PBB. Mereka pun baru mengetahuinya setelah pasangan Indra-Aziz mendaftar ke KPU.

"Kami kaget sewaktu Indra-Aziz mengklaim mendapatkan dukungan dari PBB. Setelah dicek, diketahui kalau dua orang itu yang membawa surat rekomendasi dan memberi dukungan. Surat itu palsu dan kita minta kepolisian menyelidikinya," tegas Gusri.

Kabid Humas Polda Riau, AKBP Hermansyah SH SIK dikonfirmasi membenarkan adanya laporan pengurus PBB. "Benar kita sudah menerimanya, laporan itu akan segera diselidiki," cetusnya.*

PDIP Ngotot Usung Megawati Jadi Calon Presiden 2014

CEKAU.COM-Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjadi calon presiden paling potensial menurut Lembaga survei Media Survei Nasional (Median). Meski demikian, PDIP berdasarkan hasil Rakernas tetap mengusung Megawati sebagai capres pada 2014. Kok bisa?

"Sikap kami berdasarkan hasil Rakernas di Bandung tahun 2012 menyerahkan kepada Bu Megawati, karena yang penting bagi kami bagaimana konsepsi pemerintahan ke depan. Tapi tentu kita akan melihat bagaimana harapan rakyat," kata Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Jumat (17/5).

Menurutnya, bagi PDIP untuk menjadi pemimpn tidak hanya modal elektabilitas seperti yang dirilis hasil survei, tapi perlu komitmen kebangsan untuk selesaikan bangsa yang kian hari menghadapi persoalan serius.

"Belajar dari 2004 mengukur calon presiden bagi Indonesia nggak cukup elektabilitas, jangan sampai karena elektabilitas kemudian berorientasi politik. Meski sepenuhnya kita serahkan pada rakyat," ujarnya.

Karenanya, PDIP meminta agar Jokowi tetap konsen dulu dengan tugasnya sebagai Gubernur DKI. "Saya lihat Pak Jokowi konsen penuhi dulu janji perubahannya sebagai gubernur, rakyat di bantaran sungai tentu mengharapkan perbaikan di sungai, rakyat yang tinggal di tempat kumuh juga harapkan yang sama. Kemudian masalah terbosan mengatasi kemacetan, itu jadi skala prioritas. Soal elektabilitas yang tinggi itu dinamika," lanjutnya.

Sementara soal faktor yang menentukan elektabilitas Jokowi sebagai capres, menurut Hasto hal itu karena Jokowi menampikan sisi lain kepemimpinan. "Elektabilitas Jokowi antitesa kepemimpinan SBY yang segala sesuatunya dicitrakan," ucap Hasto.

Walau begitu, politisi PDIP, Ganjar Pranowo, menilai hasil survei itu menjadi acuan PDIP dalam menentukan calon presiden. "Sebagai hasil survei tentu itu jadi acuan kita melihat siapa yang muncul di publik, tapi partai punya mekanisme sendiri (menentukan capres)," kata politisi PDIP Ganjar Pranowo.

Namun menurut Ganjar, yang terpenting saat ini adalah ketentuan Undang-undang bagi partai dalam mengusung calon presiden. Apakah syarat minimum presidential treshold bisa dipenuhi partai. "Presentase (presidential treshold) di Undang-undang Pilpres berapa agar parpol bisa mengusung capres? Ini yang harus diperhatikan," ungkapnya.

"Jadi kita sering tergesa-gesa ini calon partai ini, tapi orang lupa apakah parpol memenuhi syarat minum pengajuan capres," lanjut Ganjar.

Ia menuturkan, syarat yang saat ini Undang-undangnya masih dalam perdebatan itu perlu jelas dulu disepkati untuk menjadi acuan parpol. Jika parpol bisa mengajukan capres maka akan ada mekanisme internal untuk mengusung nama, namun jika tidak maka perlu koalisi.  "Jadi kita konsen dulu untuk Pemilu, termasuk Undang-undang Pilpres," ucapnya.

Sementara terkait keterpilihan Jokowi dalam hasil survei, menurutnya tak lain karena Gubernur DKI itu populer di kalangan masyarakat. "Ya karena terkenal saja, kalau besok ada lembaga survei lain yang memunculkan nama mas Jokowi lagi ya silakan nilai. Ini eranya publikasi," kata anggota komisi II DPR itu.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon J Mahesa, menilai hasil survei itu tidak akan membuat Gerindra mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. "Bagi kita Jokowi fenomenal itu kan jadi gubernur DKI didukung Gerindra juga. Tapi untuk capres tidak mengkhawatirkan," kata Ketua Desmon, Jumat (16/5).

Gerindra dalam posisi tak yakin Jokowi akan dicapreskan. Bahkan Prabowo malah sempat mengincar Jokowi menjadi cawapres Prabowo. "Kalau bicara mengkhawatirkan sebenarnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Kita bertanya Jokowi didukung siapa?" kata Desmon.

Survei yang dilaunching oleh Media Survei Nasional (Median) yang menempatkan Jokowi sebagai capres paling potensial juga dipertanyakan. Karena nama besar seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tumbang di bawah Jokowi. Gerindra sendiri masih yakin akan memenangkan Prabowo di Pilpres 2014 mendatang.*

Berita Terbaru ISG, Polemik Isu Pemindahan ke Jakarta

CEKAU.COM-Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, sepertinya sudah menutup peluang Riau menjadi tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) III 2013. Roy bahkan menggesa terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) baru yang mengesahkan pemindahan lokasi pesta olahraga negara-negara islam itu dari Riau ke Jakarta.

"Semuanya terus kami upayakan. Ini demi menyelamatkan negara. Yang jelas draf Kepres baru sudah ada," kata Menpora Roy Suryo di sela Penyerahan Dokumen Penetapan Kinerja dan Piagam Penetapan Kinerja Tahun 2013 di Wisma Kemenpora, Jakarta, Kamis (16/5).

Dengan adanya draf Keppres ini, Roy berharap permasalahan pemindahan lokasi ISG 2013 dari Riau ke Jakarta segera dituntaskan. Apalagi waktu pelaksanaanya mulai mendekat, akhir September hingga awal Oktober 2013.

Agar penerbitan Keppres baru itu seusai dengan harapannya, Roy telah menginstruksikan biro hukum Kementerian Pemuda dan Olagraga mengawal prosesnya. Selain itu, Roy juga berupaya mengkomunikasikannya langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kemarin seharusnya ada rapat kabinet, tapi tidak jadi. Sebenarnya, kemarin saya akan melaporkan secara lisan dulu kepada presiden," ujarnya.

Ahli telamatika ini meyakinkan bahwa pemindahan lokasi ISG ke Jakarta merupakan upaya penyelamatan banyak kalangan. Menurutnya, memaksakan ISG berlangsung di Riau bakal menimbulkan banyak masalah baru di Riau.

Apalagi, kata dia, salah satu lokasi yang akan digunakan yaitu Stadion Utama masih bermasalah terkait pembayaran. Selain itu, Roy juga beralasan status tersangka yang ditetapkan KPK kepada Gubernur Riau Rusli Zainal menjadi penghalang.

"Kami tidak ingin ada orang lain lagi yang statusnya seperti gubernur. Makanya, kami berharap Keppres baru terkait lokasi pelaksanaan ISG dan lainnya segera turun," tukas Roy dengan tegas.

Meski Kepres baru tentang ISG belum keluar, pihaknya telah berusaha menyiapkan lokasi pengganti yaitu Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Riau Masih Berpeluang

Polemik pemindahan lokasi pelaksanaan ISG III membuat Panitia Pelaksana (Panpel) bingung. Mereka tak tahu apa yang mau dikerjakan. Karena itu, panitia mendesak pemerintah segera menetapkan tempat penyelenggaraan.

Demikian dikatakan Ketua Panpel Pusat ISG III 2013, Anthony Sunarjo, di Jakarta, Kamis (16/5). Ia mendesak pemerintah segera memutuskan tempat penyelenggaraan ISG, apakah tetap di Riau atau dipindahkan ke Jakarta.

Sampai saat ini, katanya, belum ada kepastian dan keputusan pemerintah pusat pasca hasil kunjungan ke Riau. ''Kita minta agar pemerintah pusat segera memutuskan tempat pelaksanaan ISG, apakah tetap di Riau atau dipindahkan ke Jakarta,'' kata Anthony.

Menurut Anthony, tak masalah dimana pun ISG diselenggarakan, pihaknya hanya ingin ada kepastian tempat penyelenggaraan ISG yang tinggal beberapa bulan lagi. ''Bagi kita tak menjadi masalah, apakah tetap di Riau atau di Jakarta, itu sama saja,'' sebutnya.

Desakan ini dilakukan, kata Anthony agar ada kepastian. Sebab, menurut Anthony sangat berpengaruh terhadap persiapan pelaksanaan nantinya. ''Makanya kita ingin ada kepastian, agar kita sebagai panitia bisa melakukan persiapan dengan baik,'' sebut Anthony.

Saat ditanya, tanggapanya terkait pelaksanaan ISG sudah masuk ke ranah politik, Anthony tak mau berkomentar lebih lanjut. Dia hanya berharap, olahraga tidak dimasukan ke dalam politik praktis dan katanya panitia bekerja untuk kepentingan negara.

''Kalau sudah masuk ke ranah politik saya tidak bisa berkomentar, karena kami hanya panitia pelaksana saja dan tidak masuk ke politik. Posisi kita netral dan bekerja untuk negara,'' katanya.

Melihat kondisi ini, kata Anthony, panpel sudah menyiapkan dua skema. "Kami tetap menyiapkan dua skema selama Keppres yang baru belum turun, tetap di Riau atau pindah ke Jakarta," ujar Anthony.

Jika tetap di Riau, Stadion Kaharuddin Nasution akan digunakan untuk menggantikan Stadion Utama untuk cabang sepak bola, upacara pembukaan, dan penutupan ISG. Sedangkan untuk venue akuatik, jika renovasi tidak selesai tepat waktu, tetap akan digunakan.

Ketua Bidang Pertandingan ISG 2013 Djoko Pramono mengamini hal itu. Pasalnya, belum ada payung hukum yang melegalisasi ISG digelar di Jakarta, 22 September-1 Oktober 2013. "Selama belum diputuskan dalam Keppres baru, Riau di atas kertas masih sah sebagai tuan rumah ISG jadi kita siapkan berbagai kemungkinan," tandas Djoko.*